Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PERALIHAN BAB III KETENTUAN PENUTUP
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PERALIHAN BAB III KETENTUAN PENUTUP
M engingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5567) sebagaim ana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 58, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
MEMUTUSKAN : M en etapk an : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2 0 2 0 . B A B I KETENTUAN UMUM P asal 1 Dalam Peraturan G ubernur ini yang dim aksud dengan :
/ 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. B endahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, m enatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang u n tu k keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; B endahara Pengeluaran Pem bantu adalah bendahara yang bertugas m em bantu bendahara pengeluaran u n tu k m elaksanakan pem bayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu; Pem bantu Bendahara Pengeluaran adalah A paratur Sipil Negara pada SKPD yang memiliki Sertifikat B endahara yang ditunjuk dan diserahi tugas oleh Kepala SKPD sebagai Pemegang Uang Muka dan m em bantu B endahara Pengeluaran. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas u n tu k m engurus barang daerah ddalam proses pem akaian yang ada disetiap SKPD/unit kerja; Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas u n tuk menerima, menyimpan dan m engeluarkan barang; Pengadaan b aran g /jasa pem erintah adalah kegiatan pengadaan b aran g /jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola m aupun oleh penyedia barang/jasa; Penyedia b aran g /jasa adalah badan u sa h a atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa; Transaksi non tunai adalah pem indahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan m enggunakan Instrum ent berupa alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, Bilyet giro, uang elektronik a ta u sejenisnya; Biro Pengadaan B aran g /Jasa adalah u n it yang bertugas u n tu k menangani pekeijaan pengadaan b aran g /jasa secara terintegrasi dan terpadu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan m enggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia B arang/Pekeijaan K o n struksi/Jasa Lainnya u n tu k sem ua pekeijaan yang dapat diikuti oleh sem ua Penyedia B arang/Pekeijaan K onstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat; Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekeijaan Konstruksi u n tu k Pekeijaan Konstruksi dengan jum lah Penyedia yang m am pu m elaksanakan diyakini terbatas dan u n tu k pekeijaan yang kompleks; / 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 4 2 . Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia B aran g /Jasa Lainnya u n tu k pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang mem erlukan teknologi tinggi, m empunyai resiko tinggi, m enggunakan peralatan yang didesain khusus d a n /a ta u pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah u n it yang melayani proses pengadaan baran g /jasa yang dilaksanakan secara elektronik. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/K uasa Pengguna Anggaran u n tu k menyelenggarakan pengadaan baran g /jasa Pem erintah yang pelaksanaannya melalui prosedur pemilihan. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna A nggaran/K uasa Pengguna Anggaran u n tu k m elaksanakan pengadaan b aran g /jasa Pemerintah yang pelaksanaannya melalui prosedur penunjukan langsung;' Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat adm inistrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa adm inistrasi hasil pekerjaan Pengadaan B arang/Jasa; Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas mem eriksa adm inistrasi hasil pekerjaan Pengadaan B arang/Jasa; Sertifikasi Badan U saha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikasi tanda bukti pengakuan formal atastingkat/kedalam an kom pentensi dan kem am puan u sa h a dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha; Lembaga Pengembangan J a s a Konstruksi yang disingkat dengan LPJK adalah organisasi yang mempunyai tugas m enjalankan pengembangan ja sa konstruksi di daerah; Sistem Informasi Management Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIMDAKEU adalah serangkaian m anual dan aplikasinya yang m engintegrasikan sem ua proses pengelolaan keuangan satker mulai dari perencanaan anggaran (RKA-KL), Penyusunan Anggaran (DIPA), Penerbitan SPM, dan Penyusunan Laporan Keuangan (SAl); SIMDA Barang Milik D aerah adalah aplikasi SIMDA yang menitik beratkan pada Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
P asal 2
P asal 3 Uraian Pedoman Pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran dan m erupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan G ubernur ini. BAB n KETENTUAN PERALIHAN P asal 4 Peraturan G ubernur ini m ulai berlaku sejak Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diundangkan. KETENTUAN PENUTUP P asal 5 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, m aka Peraturan G ubernur Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja D aerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. P asal 6 Agar setiap orang mengetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan G ubernur ini, dengan penem patannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. PARAP KOORDINASI No. N a m a J a b a t a n Paraf 1 Dri.U oPPAwmaP f*3 fefcD A f 2 Dr s, .W w M w > ,H r p A K . I A 3 H M ’i M ? , t 4 5 T t r w r - 4 Diundangkan di Kendari
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen