DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 11 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III ASAS; BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI; BAB V REMUNERASI; BAB VI ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI; BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan optimalisasi remunerasi dan penambahan jenis pelayanan kesehatan sesuai akreditasi rumah sakit dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kinerja, dan untuk tertib administrasi pengusulan remunerasi diperlukan perubahan petunjuk teknis;
b.Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pedoman Penerapan Sis tern Remunerasi Sadan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah, bahwa Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Sadan Layanan Umum Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 -2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6778);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); -3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS PRO VIN SI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelayanan teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Bahteramas milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
6.Pejabat Pengelola Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pimpinan Rumah Sakit yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Rumah Sakit yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD Rumah Sakit.
7.Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit.
8.Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit yang secara teknis medis dan taktis operasional bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
9.Instalasi adalah suatu bagian atau unit pelayanan non struktural menyediakan fasilitas dan tern pat terselenggaranya semua kegiatan pelayanan rumah sakit.
10.Pusat Pendapatan adalah pusat pelayanan yang menghasilkan pendapatan yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin. 1 1 . Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja pada BLUD Rumah Sakit.
12.Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Calon Pegawai ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada BLUD Rumah Sakit.
13.Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai non aparatur sipil negara yang telah memenuhi kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagaannya serta telah -5 lulus seleksi dalam program rekruitmen pegawai yang diadakan di lingkup bidangnya.
14.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN pada BLUD Rumah Sakit.
15.Pejabat Struktural adalah pejabat jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional hasil penyetaraan di lingkungan Rumah Sakit.
16.Pejabat Fungsional adalah kepala instalasi, ketua komite medik, ketua komite etik dan hukum, ketua komite keselamatan pasien, ketua komite pengendalian infeksi, ketua komite kesehatan dan keselamatan kerja, ketua komite mutu rumah sakit, ketua komite keperawatan, dan ketua satuan pengawas intern, ketua stafmedik fungsional, dan kepala unit pelayanan di lingkungan Rumah Sakit
17.Jasa Sarana adalah imbalan uang yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan makanan pasien, obat-obatan, bahan habis pakai yang sulit diukur dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
18.Jasa Pelayanan adalah komponen besaran biaya yang tercantum dalam komponen tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.
19.Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pola pembagian remunerasi pegawai dalam bentuk insentif langsung dan insentif tidak langsung yang diberlakukan di lingkungan Rumah Sakit.
20.Insentif Langsung adalah insentif yang diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik tenaga medis, tenaga perawat/bidan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga non kesehatan dan tenaga administrasi sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. 2 1 . Insentif Tidak Langsung adalah insentif yang diberikan kepada manajemen rumah sakit yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin.
22.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
23.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian remunerasi bagi Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara. -6

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b.menjamin kesejahteraan Pegawai;
c.meningkatkan kinerja Pegawai;
d.meningkatkan loyalitas Pegawai terhadap instansi;
e.tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
f.memberikan penghargaan kepada Pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.asas;
b.hak dan kewajiban Pegawai;
c.remunerasi;
d.alokasi anggaran remunerasi;
e.ketentuan lain-lain.

BAB III

ASAS

Pasal 5

(1)Pengaturan remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
(2)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
(3)Untuk mengatur remunerasi BLUD, Gubernur dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dimana keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
1. a.perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
2. b.perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.perguruan tinggi; dan
4. d.lembaga profesi.
(4)Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja;
2. b.keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
3. c.resiko kerja;
4. d.tingkat kegawatdaruratan;
5. e.jabatan yang disandang; dan
6. f.hasil/capaian kinerja.
(5)Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan remunerasi bagi Pemimpin mempertimbangkan faktor:
1. a.ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
2. b.pelayanan sejenis;
3. c.kemampuan pendapatan; dan
4. d.kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 7

Pegawai Rumah Sakit berhak mendapat jasa pelayanan berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan yang besarnya ditentukan dalam Sistem Remunerasi.

Pasal 8

Pegawai Rumah Sakit mempunyai kewajiban:

a.bekerja paling sedikit 170 jam (seratus tujuh puluh jam) setiap bulan;
b.Pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi kedalam pos remunerasi yang besarannya ditentukan dalam sistem remunerasi;
c.Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional wajib menyusun target strategis sebagai dasar penilaian dalam sistem akuntabilitas;
d.Pegawai yang memangku jabatan pada Pusat Pendapatan wajib menyusun rencana bisnis.
e.Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pegawai yang bekerja pada Pusat Pendapatan menyusun rencana aksi strategis; dan
f.memberikan pelayanan optimal sesuai standar pelayanan minimal. BABV REMUNERASI

Pasal 9

(1)Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, dan Pegawai Non ASN pada BLUD Rumah Sakit.
(2)Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

Pasal 10

(1)Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan imbalan kerja yang, diberikan dalam komponen meliputi:
1. a.gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
2. b.tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan; -8
3. c.insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
4. d.bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; dan
5. e.pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau;
6. f.pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menerima remunerasi yang meliputi:
1. a.bersifat tetap berupa gaji;
2. b.bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
3. c.pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(3)Pegawai ASN dan Calon Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menerima remunerasi meliputi:
1. a.bersifat tetap berupa gaji;
2. b.bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
3. c.pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Profesional Lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
(4)Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
(5)Pemberian remunerasi pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
(1)Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.terhadap PNS dan Calon PNS diberikan gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.Gaji Pegawai Non ASN diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.
(2)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian gaji tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas. -9

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018