DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I PERJALANAN DINAS GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH BAB II BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LOKAL BAB Ill KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Biaya Perjalanan Dinas Gubernur / Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. \ Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Pro Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tonggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 2 6.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangProgramPembangunanNasional (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor206,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3952); 7.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNemer4437)sebagaimanatelahdiubah duakali,terakhirdenganUndang-undangNomor12Tahun2008tentang PerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32Tahun2004tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nemer 59,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4844); 8.Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbanganKeuanganantara PemerintahPusatdanPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor126,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4438); 9.PeraturanPemerintahNomer55Tahun2005tentangDanaPerimbangan (LembaranNegaraRepubliklr,donesiaTahun2005Nomor137),Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575); 10.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaanKeuangan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor140), TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNemer4578); 11.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedomanPembinaandan PengawasanPenyelenggaraarPemerintahanDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor165,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNornor4593); 12.PeraturanPemerintahNemer38Tahun2007tentangPembagianUrusan PemerintahanAntaraPemerintah,PemerintahanDaerahProvinsidan PemerintahanDaerahl<abupatan/Kota(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2007Nomor82,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4737) 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerahsebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNemer59Tahun2007; 14.PeraturanMenteriKeuanganNomor45/PMK.05/2007tentangPerjalananDinas JabatanDalamNegeribagiPejabatNegara,PegawaiNegeri,danPegawaiTidak Tetap, sebagaimanatelahbeberapakalidiubahdanterakhirdenganPeraturan MenteriKeuanganNomor07/PMK.05/2008; 15.PeraturanMenteriKeuanganNomor1OO/PMK.02/2010tentangStandarBiaya UmumTahunAnggaran2011; 16.PeraturanDaerahProvinsi SulawesiTenggaraNemer2Tahun2008tentang UrusanPemerintahanYangMenjadiKewenanganPemerintahanDaerahProvinsi SulawesiTenggara; 17.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiTenggaraNomor3Tahun2008tentang Organisasidan Tata KerjaSekretariatDaerahProvinsidanSekretariatDewan PenwakilanRakyatDaerahProvinsiSulawesiTenggara; 3
18.Pera tu ran Dae rah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2010 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011; Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA DAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I

PERJALANAN DINAS GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 1

(1)Biaya perjalanan dinas jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah terdiri dari uang harian, biaya Transportasi tiket pesawat dan Airpcrt Tax (PP)
(2)Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: uang saku, uang makan, dan penginapan, dibayarkan dalam bentuk lumps um.
(3)Biaya Transportasi tiket kelas bisnis dan airport tax (PP) dibayarkan sesuai harga tiket (al cost) dari perusahaan penerbangan dan airport tax dari bandara keberangkatan.
(4)Besaran biaya sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sebagai berikut: a). Satuan Biaya uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagai berikut: No Pe]abat Jumlah (Ro.) 1 Gubernur 9.700,000,- 2 Wakil Gubernur 5.000,000,- 3 Sekretaris Daerah 3.250.000,- b). Satuan Biaya tang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagai berikut.: No Pejabat Jumlah (RD.) 1 Gubernur 2.000.000,- 2 Wakil Gubernur 1,750,000, 3 Sekretaris Daerah 1,500,000,-

BAB II

BIA YA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LOKAL

Pasal 2

Khusus untuk pelaksanaan kegiatan dalam wilayah Kota Kendari diberikan uang transport lokal untuk Gubernur Rp. 600.000,-/hari, Wakil Gubernur Rp. 450.000,-/ha:i dan Sekretans Daerah Provinsi p 350.000,-/hari dengan batas waktu maksimal 5 (lima) hari. 4 Pasal 3 Gubernur,WakiGubernurdanSekretarisDaerahProvinsiSulawesiTenggaradilarangmenerima biayaperjalanandinasrangkap(duakaliataulebih)untukperjalanandinasyangdilakukandalam waktuyangsama. BABIll KETENTUANPENUTUP Pasal 4 Hal-halyangbelumdiaturdalamperaturaninisepanjangmengenaipelaksanaannyatetap berpedomanpadaketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku.

Pasal 5

DenganditetapkannyaPeraturanini,maka:PeraturanGubernurSulawesiTenggaraNomor1aTahun 2010tentangBiayaPerjalananDinasGubernur/ WakilGubernurSulawesiTenggara,DaerahProvinsi SulawesiTenggaradicabutdandinyatakantidakberlaku.

Pasal 6

Peraturaninimulaiberlakupadatanggal1Januari2011. Agar,setiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturanGubernurinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahProvinsiSulawesiTenggara. t H.NURALAM Diundangkandi Padatanggal Kendari -t-2011 SEKRETARISDAERAHPROVINS SULAWESITENGGARA, H.ZAINAL ABIDIN BERITADAERAHPROVINSI SULAWESITENGGARATAHUN2011NOMOR_{

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PERJALANAN DINAS GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 1

BIA YA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LOKAL

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PERJALANAN DINAS GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 1

BIA YA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LOKAL

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2025