DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini. Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. Pakaian Dinas Harian; b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu; c. Pakaian Sipil Lengkap; d. Pakaian Dinas lapangan; e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu; f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud, terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian khaki; b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tanggung jawab perlu diatur penggunaan pakaian dinas guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
b.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga periu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); - 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kade EtikPegawai NegeriSipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
9.Peraturan Dearah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA. - 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan ugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7.Pakaian Dinas Harian Perangkat Dae rah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
8.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.
1. a.Pakaian Dinas Harian;
2. b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu; - 4
3. c.Pakaian Sipil Lengkap;
4. d.Pakaian Dinas lapangan;
5. e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
6. f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
7. g.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 3 Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiriatas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus Gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabatf ungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (I) digunakan pada hari senin dan hari selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pende k bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Jenis dan model sertaspesifikasiPakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 6

( l) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, stafk husus Gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi. - 5
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

( I ) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis, hari jumat, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

(2)Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari kamis dan hari jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(3)Penggunaan pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. Satya Lencana Karya ketentuan peraturan f.

Pasal 9

Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:

a.acara kenegaraan;
b.acara resmi;
c.perjaJanan dinas ke luar negeri;
d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan penerimaan penghargaan Satya,sesuai dengan perundang-undangan. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hi tam. Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4)
(3)
(2)( 1) - 6

Pasal 10

{1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

(2)Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini Pasal 1 1 Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 3 Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA Pasal 3 Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2016