DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas. (2) Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; b. Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau c. Untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk: 1. Memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan 2. Menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan perlu d.ilakukan upaya dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas;
b.bahwa untuk menindakJanjuti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528) perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5025);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -2 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021;
6. 7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. I 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
7. 8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan alas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memtmpm Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
4.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5.Aplikasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIANDALAN PEMDA -3 adalah Aplikasi Surat dan Persuratan Elektronik yang digunakan Oleh Kementerian Perhubungan Melalui Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk melakukan kegiatan persuratan dan mengeluarkan perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas secara online dan terpusat mulai dari kementerian sampai ke daerah.
6.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
7.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
8.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9.Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Darnpak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
10.Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara Profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas. 1 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Daerah.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

(I) Setiap rencana pembangunan yang meliputi:

a.pusat kegiatan
b.permukiman, dan
c.infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. -4 Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 4

(I) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (!) huruf a berupa bangunan untuk:

a.kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
b.kegiatan perkantoran;
c.kegiatan industri dan pergudangan;
d.kegiatan pariwisata;
e.fasilitas Pendidikan;
f.fasilitas pelayanan umum; dan/atau
g.pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) huruf b berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; dan/atau
3. c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf c berupa;
1. a.akses ke dan dari jalan to!;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.tempat penyimpanan kendaraan (pool);
7. g.fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
8. h.infrastruktur Iain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 5

(1)Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang;
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah;
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan Iebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
(2)
(3)-5
1. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 6

(!) Kategori skala dampak Bangkitan Latu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d di lakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:

a.luas lantai bangunan; atau
b.luas lahan.

(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu terten tu.
(3)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tempat tidur; atau
2. b.luas lantai bangunan.
(4)Kategori skala dampak Bangkitan Latu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kinerja yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah dispenser;
2. b.jumlah kamar; c.jumlah tempat duduk; atau
3. d.luas lantai bangunan.

Pasal 7

(!) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung lintas yang sebagaimana c dilakukan

(2)berdasarkan jumlah unit. Kategori skala dampak Bangkitan lalu ditimbulkan pada rencana pembangunan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah kamar; atau
2. b.luas lantai bangunan.

Pasal 8

( 1) Kategori skala dampak Bangkitan Latu Llntas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan: -6

a.hierarki;
b.tipe; atau
c.kelas.

(2)Kategori skala dampak lalu lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
(3)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
(4)Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dari/ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
(5)Dalam ha! rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pemah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 9

( 1 I

(2)
(3)Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukirnan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas. Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilkukan Analisis Dampak Lalu Lintas. Dalam ha! dilakukan perubahan peruntukan bangunan dari fungsi dimaksud dalam Pasal 4 wajib Dampak Lalu Lintas. terhadap fungsi awal sebagaimana dilakukan Analisis

Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebgaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
(2)Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk -7 menyampaikan dokumcn hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang ctisusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. b.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
3. c.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk: 1 . memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
  1. 2.menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
(3)Pengajuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana ctimaksud pada ayat (2) diajukan pengembang atau pembangun secara daring melalui aplikasi SIANDALAN PEMDA.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021