DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMORPM 17 TAHUN2021 TENTANG PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS MENTERIPERHUBUNGAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. TENTANG MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERHUBUNGANMenetapkan

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 661 7);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyeleriggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8.Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puneak, yang dibangkitkan danl atau ditarik oleh adanya reneana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
3.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
4.Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
5.Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
6.Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian seeara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimilikidalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
7.Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
1. a.pusat kegiatan;
2. b.permukiman; dan
3. c.infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keaman an , keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Pengelola
  1. 8.Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
  2. 9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerin tahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan meriteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. 10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. 11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  5. 12.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  6. 13.Kepala Badan adalah Kepala Badan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

BAB II

ANALISISDAMPAKLALULINTAS Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 3

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri dan pergudangan;
4. d.kegiatan pariwisata;
5. e.fasilitas pendidikan;
6. f.fasilitas pelayanan umum; darr/ atau
7. g.pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan Zatau tarikan lalu lintas.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf b berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; dan Zatau
3. c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan Zatau tarikan lalu lintas.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf c berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.tempat penyimpanan kendaraan (poon;
7. g.fasilitas parkir untuk umum; dan.' atau Pasal 5
(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
1. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan an tara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
2. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 4

(1)Pusat kegiatan, perrrrukirnan, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
(2)Kategori skala dampak 'Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi
2. h.infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan darr/ atau tarikan lalu lintas. yang membangkitkan 1.500 (seribu lima ratus) merupakan kegiatan perj alanan lebih dari Pasal 6
(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah kamar; atau
2. b.luas lantai bangunan. sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
3. a.luas lantai bangunan; atau
4. b.luas lahan.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tempat tidur; atau
2. b.luas lantai bangunan.
(4)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah dispenser;
2. b.jumlah kamar;
3. c.jumlah tempat duduk; atau
4. d.luas lantai bangunan.

Pasal 8

(1)Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 7

(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
1. a.hierarki;
2. b.tipe; atau
3. c.kelas.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan hur'uf g"dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
(3)kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
(4)Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dariy ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
(5)Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 11

(1)Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
(2)Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

Pasal 10

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2)Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 12

(1)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting); melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
(4)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Menteri, gubernur, atau bupati Zwalikota sesuai dengan kewenangannya. Lalu Lintas dilaksanakan Pengajuan hasil Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(3)
1. b.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
2. c.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
  1. 1.memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
  2. 2.menyampaikan gambaran umum lokasi dan , rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
3. c.analisis bangkitanjtarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
4. d.analisis distribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan ;
7. g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
8. h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  1. 1.rincian tanggung jawab Pernerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h; J. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
9. k.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(2)Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. b.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
3. c.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
4. d.metode analisis bangkitanjtarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
5. e.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
6. f.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
7. g.periode analisis paling sedikit 5 (lima)tahun; dan
8. h.metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrikjalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
2. b.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. c.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, 'faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
(4)Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g meliputi:
1. a.simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. c.simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
4. d.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima)tahun setelah operasional.
(5)Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas ruas dan / atau persimpangan jalan;
2. b.penyediaan angkutan umum;
3. c.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. d.manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. e.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan / atau taman parkir;
6. f.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. g.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. h.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  1. 1.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus; J. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
9. k.penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  1. 1.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; darr/ atau .
10. m.penyediaan fasilitas penyeberangan.
(6)Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf j memuat:
1. a.pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
  1. 1.pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
  2. 2.pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
2. b.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
  1. 1.pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. 2.pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
  3. 3.pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
(7)Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
1. a.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

Pasal 13

(1)Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
2. b.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. c.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
4. d.rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(2)Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi j alan , status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
2. b.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
3. c.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
4. d.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
5. e.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengernbangan.
6. b.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
7. c.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
(3)Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. c.simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
4. d.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
(4)Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
2. b.penyediaan angkutan umum;
3. c.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. d.manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. e.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
6. f.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. g.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. h.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  1. 1.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
9. j.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
10. k.penyediaan sistem informasi lalu lintas; pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
11. b.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
  1. 1.pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. 2.pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
  3. 3.pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
(6)Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
3. c.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
4. d.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan ataupembangunanwilayahsekitar menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; danfatau
5. m.penyediaan fasilitas penyeberangan.
(5)Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e memuat:
1. a.pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
  1. 1.pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
  2. 2.pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di danmenaikanfasilitas tempatpenyediaan1.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 661 7);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyeleriggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8.Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
2.Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puneak, yang dibangkitkan danl atau ditarik oleh adanya reneana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
3.Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
4.Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
5.Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
6.Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian seeara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimilikidalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
7.Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada Tenaga Ahli Penyusun yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Setiap rencana pembangunan yang meliputi:
1. a.pusat kegiatan;
2. b.permukiman; dan
3. c.infrastruktur, yang akan menimbulkan gangguan keaman an , keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan Pengelola
  1. 8.Sertifikat Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sertifikat yang diberikan kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan, pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidang penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.
  2. 9.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerin tahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan meriteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  3. 10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. 11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  5. 12.Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
  6. 13.Kepala Badan adalah Kepala Badan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(3)Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

BAB II

ANALISISDAMPAKLALULINTAS Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 3

(1)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf a berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri dan pergudangan;
4. d.kegiatan pariwisata;
5. e.fasilitas pendidikan;
6. f.fasilitas pelayanan umum; darr/ atau
7. g.pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan Zatau tarikan lalu lintas.
(2)Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf b berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen; dan Zatau
3. c.permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan Zatau tarikan lalu lintas.
(3)Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)huruf c berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.tempat penyimpanan kendaraan (poon;
7. g.fasilitas parkir untuk umum; dan.' atau Pasal 5
(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
1. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan an tara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
2. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Pasal 4

(1)Pusat kegiatan, perrrrukirnan, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
2. b.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
3. c.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
(2)Kategori skala dampak 'Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi
2. h.infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan darr/ atau tarikan lalu lintas. yang membangkitkan 1.500 (seribu lima ratus) merupakan kegiatan perj alanan lebih dari Pasal 6
(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah kamar; atau
2. b.luas lantai bangunan. sampai dengan huruf d dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
3. a.luas lantai bangunan; atau
4. b.luas lahan.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(3)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah tempat tidur; atau
2. b.luas lantai bangunan.
(4)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah dispenser;
2. b.jumlah kamar;
3. c.jumlah tempat duduk; atau
4. d.luas lantai bangunan.

Pasal 8

(1)Dalam hal rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 7

(1)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas sesuai dengan:
1. a.hierarki;
2. b.tipe; atau
3. c.kelas.
(2)Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dan hur'uf g"dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan kapasitas.
(3)kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan pada rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dilakukan dengan kriteria yang dihitung berdasarkan volume lalu lintas.
(4)Rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan akses dariy ke jalan eksisting wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas.
(5)Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 11

(1)Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
(2)Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas;

Pasal 10

Pasal 9

Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2)Dalam hal rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok, wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 12

(1)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting); melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
(4)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Menteri, gubernur, atau bupati Zwalikota sesuai dengan kewenangannya. Lalu Lintas dilaksanakan Pengajuan hasil Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(3)
1. b.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
2. c.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
  1. 1.memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri; dan
  2. 2.menyampaikan gambaran umum lokasi dan , rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
3. c.analisis bangkitanjtarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
4. d.analisis distribusi perjalanan;
5. e.analisis pemilihan moda;
6. f.analisis pembebanan perjalanan ;
7. g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
8. h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  1. 1.rincian tanggung jawab Pernerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h; J. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
9. k.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(2)Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. b.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
3. c.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
4. d.metode analisis bangkitanjtarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
5. e.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
6. f.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
7. g.periode analisis paling sedikit 5 (lima)tahun; dan
8. h.metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrikjalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
2. b.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. c.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, 'faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
(4)Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g meliputi:
1. a.simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. c.simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
4. d.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima)tahun setelah operasional.
(5)Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas ruas dan / atau persimpangan jalan;
2. b.penyediaan angkutan umum;
3. c.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. d.manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. e.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan / atau taman parkir;
6. f.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. g.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. h.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  1. 1.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus; J. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
9. k.penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  1. 1.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; darr/ atau .
10. m.penyediaan fasilitas penyeberangan.
(6)Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf j memuat:
1. a.pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
  1. 1.pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
  2. 2.pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
2. b.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
  1. 1.pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. 2.pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
  3. 3.pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
(7)Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
1. a.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

Pasal 13

(1)Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
2. b.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. c.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
4. d.rincian tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
5. e.rencana pemantauan dan evaluasi; dan
6. f.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(2)Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi j alan , status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
2. b.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
3. c.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
4. d.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan
5. e.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengernbangan.
6. b.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
7. c.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
(3)Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
2. b.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. c.simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional; dan
4. d.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun setelah operasional.
(4)Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
2. b.penyediaan angkutan umum;
3. c.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
4. d.manajemen kebutuhan lalu lintas;
5. e.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
6. f.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
7. g.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
8. h.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  1. 1.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
9. j.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
10. k.penyediaan sistem informasi lalu lintas; pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
11. b.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
  1. 1.pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  2. 2.pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
  3. 3.pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
(6)Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. b.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
3. c.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan;
4. d.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan atau pengembangan; dan ataupembangunanwilayahsekitar menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; danfatau
5. m.penyediaan fasilitas penyeberangan.
(5)Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e memuat:
1. a.pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
  1. 1.pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
  2. 2.pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di danmenaikanfasilitas tempatpenyediaan1.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

ANALISISDAMPAKLALULINTAS Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

ANALISISDAMPAKLALULINTAS Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2025