(1)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
a.perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas;
b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
(4)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Menteri, gubernur, atau bupati Zwalikota sesuai dengan kewenangannya.
Lalu Lintas dilaksanakan Pengajuan hasil Analisis Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3)
b.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
c.untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
1.memenuhi standar teknis penanganan dampak lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri;
dan
2.menyampaikan gambaran umum lokasi dan , rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
c.analisis bangkitanjtarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
d.analisis distribusi perjalanan;
e.analisis pemilihan moda;
f.analisis pembebanan perjalanan ;
g.simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas;
h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
1.rincian tanggung jawab Pernerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
J. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
k.gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
(2)Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
b.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
c.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
d.metode analisis bangkitanjtarikan perjalanan, distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan;
e.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
f.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
g.periode analisis paling sedikit 5 (lima)tahun; dan
h.metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrikjalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
b.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, tingkat pelayanan jalan, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
c.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, 'faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
(4)Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g meliputi:
a.simulasi kinerja lalu lintas tanpa pembangunan;
b.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
c.simulasi kinerja lalu lintas pada saat operasional;
dan
d.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima)tahun setelah operasional.
(5)Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a.peningkatan kapasitas ruas dan / atau persimpangan jalan;
b.penyediaan angkutan umum;
c.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
d.manajemen kebutuhan lalu lintas;
e.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan / atau taman parkir;
f.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
g.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
h.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
1.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
J. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
k.penyediaan sistem informasi lalu lintas;
1.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; darr/ atau .
m.penyediaan fasilitas penyeberangan.
(6)Rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf j memuat:
a.pemantauan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, meliputi:
1.pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
2.pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
b.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
1.pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
2.pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
3.pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
(7)Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
a.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;