DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Tanggal 11 Juni 2024, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
b.bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6856); 3.Undang-UndangNomor5Tahun2022 tentangProvinsi SulawesiUtara(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2022Nomor65,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6776); 4.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6322); 5.PeraturanPresidenNomor33Tahun2020 tentang StandarHargaSatuanRegional(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor57); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanMenteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang PerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2019 Nomor157); 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 8.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiUtaraNomor6 Tahun2022 tentangPengelolaanKeuanganDaerah (LembaranDaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun2022 Nomor6); 9.PeraturanGubernurNomor17Tahun2023 tentang PedomanPerjalananDinasDalamNegeri(Berita DaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun2023Nomor 19); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNURTENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN GUBERNURNOMOR17TAHUN2023 TENTANG PEDOMANPERJALANAN DINASDALAM NEGERI. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturanGubernurNomor17 Tahun2023 tentang PedomanPerjalananDinasDalam Negeri(BeritaDaerahProvinsiSulawesiUtaraTahun2023 Nomor19)diubahsebagai berikut: 1.KetentuanPasal11ayat(5)danayat(10)diubah sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal 11

(1)PenyetaraantingkatbiayaPerjalananDinasuntuk PNPNSDdanPihakLainyang melakukan PerjalananDinasditentukanolehPA/KPAdengan memperhatikantingkatpendidikan,kompetensi, kepatutan,dansifatdari tugasyang bersangkutan.
(2)BiayaUangHariansebagaimanadimaksudPasal 10ayat(2)dibayarkansecaralumpsumsesuai denganjumlahhariberdasarkantanggal berangkatdantanggaltibadalam tiketperjalanan, dengantidakmelebihijumlahharidalamSPT, sertaSPPD,kecualiperjalanandinassebagaimana dimaksuddalamPasal8danPasal9.
(3)BiayaUangHariandalammengikutikegiatanyang pembiayaannyaditanggungolehpenyelenggara kegiatan,dibayarkansebesar40%(empatpuluh persen)darijumlahyangberlaku.
(4)Besaran40%(empatpuluhpersen)sebagaimana dimaksudpada ayat(3)hanyaberlakupadahari pelaksanaankegiatan.
(5)BiayatransporsebagaimanadimaksudPasal10 ayat(3)dibayarkansesuaidenganbiayariil.
(6)PelaksanaSPPDyangmenggunakankendaraan dinas tidakdibayarkanbiayatransporPerjalanan DinasLuarKota.
(7)BiayaPenginapandibayarkansebagaimana dimaksudPasal10ayat(5)danayat(6),dengan memperhatikantanggaltibadan tanggalberangkat dalamtiketperjalanan,dengantidakmelebihi jumlah haridalamSPT,sertaSPPD,kecuali perjalanandinasse bagaimanadimaksudPasal8 danPasal9.
(8)BiayaPenginapantidakdiberikan untuk: a.PerjalananDinasLuarKotayang memakan waktusampaidengan6(enam)jam,kecuali PerjalananDinasTertentusebagaimana dimaksudPasal8hurufc;dan
1. b.PerjalananDinasJabatanyang pembiayaannyaditanggungoleh penyelenggara.
(9)Dalam halPelaksanaSPPDtidakmenggunakan fasilitaspenginapansebagaimanadimaksudPasal 10ayat(5),berlakuketentuansebagaiberikut: a.PelaksanaSPPDdiberikanbiayapenginapan sebesar30%(tigapuluhpersen)daritarif penginapandikota/tempattujuansesuai ketentuanyang mengaturtentangstandar biaya; b.Biayapenginapansebesar30%(tigapuluh persen)sebagaimanadimaksudpadahuruf a dibayarkansecaralumpsum,dengan memperhatikanjumlahmalamharimenginap sebagaimanadimaksudPasal10ayat(6); c.Biayapenginapansebesar30%(tigapuluh persen)sebagaimanadimaksudpadahuruf a, tidakberlakuuntukmalammenginapdalam modatransportasilintaslautdan penyeberangan.
(10)PembayaranBiayaPenginapansebagaimana dimaksudayat(7),ayat(8),danayat(9) dibayarkansesuaidenganbiayariil. 2.KetentuanPasal15diubahsehinggaberbunyisebagai berikut:
(1)Pembayaranbiayaperjalanandinasdilakukan melalui mekanismeSPM-UP/GU/TUdan/atau mekanismeLS.
(2)BiayaperjalanandinasmelaluimekanismeUP/GU dilaksanakansepanjangcukup tersediadanapada kasbendaharapengeluaran.
(3)BiayaperjalanandinasPimpinandanAnggota DPRDyangdibayarkanmelalui mekanismeUP/GU dapatdilakukandengansistempanjaryang besarannyamaksimal80%(delapanpuluhpersen) dari biayayang sebenarnyadenganketentuan melampirkandokumenpaling sedikitberupaSurat Togas, SPPD,Bukti Pengeluaranriil, Surat PernyataanTanggungJawab,sertaTiketbagiyang menggunakanmoda transportasiudara/laut.
(4)Pelunasanbiayaperjalanandinasdengansistem panjartersebutpadaayat(3)dilakukansetelah yang bersangkutanmelengkapi dokumen pendukung sesuaiketentuan.
(5)Dalam halbiayapanjartersebutpadaayat(3) telahdibayarkan namunperjalanandinastidak dilaksanakan,yang bersangkutanwajib mengembalikanbiayadimaksudsecarapenuh palinglambat1hari setelah tanggal mulai penugasanpadaSuratTogasdenganmelampirkan bukti setorankeKasDaerah.
(6)Apabilabelum mengembalikan uang panjar sebagaimanadimaksud padaayat(5),yang bersangkutan tidakdapatdiberikanSuratTogas pada kegiatan selanjutnya.

3.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD wajib melaporkan hasil perjalanan dinas kepada pemberi tugas, dan pertanggungjawabannya dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas.
(2)Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat ( 1) dilaksanakan dengan melampirkan dokumen sesuai kebutuhan berupa:
1. a.Surat Togas yang sah dari Pimpinan DPRD;
2. b.SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
3. c.Bukti pembayaran yang berkenaan dengan biaya kontribusi;
4. d.Bukti pembayaran yang berkenaan dengan sarana transportasi yaitu:
  1. 1.Tiket pesawat;
  2. 2.Asli Boarding pass a tau manifest penumpang maskapai penerbangan;
  3. 3.Airport tax;
  4. 4.Tiket kapal laut atau manifest penumpang dari administrator pelabuhan;
  5. 5.Karcis tanda masuk pelabuhan;
  6. 6.Tiket Kereta Api;
  7. 7.Retribusi-retribusi;
  8. 8.Tiket Bus;
  9. 9.Bukti pembayaran yang sah biaya transportasi antara Bandara/Pelabuhan/ Terminal dengan tempat pelaksanaan kegiatan maupun tempat domisili;
5. e.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perjalanan Dinas atas kebenaran pelaksanaan Perjalanan Dinas;
6. f.Daftar Pengeluaran Riil;
7. g.Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;dan
8. h.Laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/ foto kegiatan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Format dokumen perjalanan dinas diatur sebagai berikut: ( 1) Surat Tugas, SPPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 25 ayat

(1), Pasal 27 ayat (2) huruf h berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas;
(2)Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan, Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c dan huruf d, Pasal 25 ayat (2) huruf d dan huruf e, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Ditetapkan di Manado Pada tangga1 22 er 2025 , fGUBERNUR SULAWESI UTARA, ly ,'/ ' YULIUS SELVANUS

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 27

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 27

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023