Bagian Wilayah Administrasi dan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, bahan pembinaan penegasan batas daerah, dokumen batas daerah, toponimi dan pengembangan wilayah. Paragraf 3 Bagian WilayahAdministrasi dan Perbatasan Pasal 18
f.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pelaporan DESKPILKADA;dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
. I '
(3)Subbagian Toponimi dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas :
a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi dan pengembangan wilayah;
(2)Subbagian Dokumentasi Batas Daerah, mempunyai tugas:
a.melakukan penyiapan surat keputusan tim penegasan batas daerah dan memfasilitasi sekretariat tim penegasan batas daerah provinsi
b.melakukan inventarisir segmen batas antar kebupaten Zkotadan dengan provinsi tetangga;
c.melakukan pengumpulan bahan dalam bentuk hard copy dan soft copy serta mengelola data tentang penataan dan penegasan batas wilayah antar kabupaterr/kota dan dengan provinsi tetangga;
d.melakukan penyiapan bahan dan menyusun laporan penegasan batas antar kabupaten Zkota dan dengan provinsi tetangga;
e.menyusun agenda jadwal kegiatan penegasan batas kabupaten/kota dan dengan provinsi tetangga:
f.menyampaikan usulan penetapan batas daerah ke Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia;
g.melaporkan hasil kegiatan terkait dokumen penegasan batas kepada pimpinan; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
c.melakukan penyiapan rapat-rapat koordinasi terkait batas daerah;
d.melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait penegasan batas daerah;
e.melakukan pengumpulan bahan dan mengolah data penegasan batas daerah serta melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan; dan
f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Iungsi :
a.pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
Pasa122 Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukurn, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota. Bagian Kedua Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 21 kewilayahankabupatenj'kota;
c.menyusun jadwal verifikasi Panitia Pembakuan Nama Rupabumi dan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
d.menyusun jadwal verifikasi dan evaluasi pemekaran kabupaten;
e.menyusun jadwal verifikasi dan evaluasi serta memberikan rekomendasi pemekaran kecamatan yang memenuhi persyaratan;
f.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring evaluasi perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah ibukota daerah, pemindahan pusa.t pemerintahan daerah dan penyusunan kode data wilayah;dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
danrupabumidatainventarisirb. melakukan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Badan Daerah; dan
3.Subbagian Pembinaan Hukum Kabupaterr/Kota.
GubernurKeputusanPenyusunan2. Subbagian Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
a.Bagian Peraturan Perundang-undangan membawahi 3 (tiga)Subbagian, yaitu :
1.Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;
2.Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur; dan
3.Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukurn.
b.Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi 3 (tiga)Subbagian, yaitu :
1.Subbagian Bantuan Hukum;
2.Subbagian Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
3.Subbagian Tata Usaha.
c.Bagian Penyusunan Keputusan Gubemur dan Pembinaan Hukum Kabupaterr/Kota membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
1.Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Dinas Daerah;
Pasa123
b.penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
c.penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
d.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
penyusunan program legislasi daerah;
d.pengusulan kepada Gubernur program legislasi daerah untuk diteruskan kepada DPRDProvinsi;
e.pemeriksaan, mengkaji dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubemur;
f.pengusuJan pembentukan Tim Peneliti dan Pengkajian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur;
g.pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubemur;
h.pengusulan pernbahasarr/penetapan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;
menginventarisasi Rancangan Peraturan diusulkan perangkat daerah untuk bahanDaerah yang Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 24, Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
a.perencanaan dan penyusunan program kerja tahunan berdasarkan kebutuhan organisasi dan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman dalam peJaksanaan tugas;
b.penyiapan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
c.pelaksanaan Pasal 25 8agian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menelaah, menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penyusunan Zperurnusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, menyiapkan bahan dokumentasi produk hukum daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Paragraf 1 Bagian Peraturan Perundang-Undangan Pasal 24 pengkajian Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan perangkat daerah; data/bahan
(1)Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah, mempunyai tugas:
a.menyusun program kerja tahunan Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;
b.menerima dan mengkoordinasikan usulan Rancangan Peraturan Daerah dari masing-masing perangkat daerah;
c.melakukan inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan perangkat daerah untuk diusulkan dalam program legislasi daerah;
d.mengumpulkan dan menyiapkan Pasa126
1.penyiapan usulan pembahasan dan penetapan Rancangan Paraturan Daerah bersama DPRD;
J. penyiapan bahan usulan evaluasi, klariflkasi dan permohonan nomor register Peraturan Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
k.pengkoordinasian dan menyiapkan dokumen dalam rangka proses pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
I. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
m.pengumpulan bahan dokumentasi produk hukum daerah provinsi;
n.peJaksanaan inventarisasi produk hukurn daerah;
o.pelaksanaan kegiatan JDIH;
p.pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan program JDIH Kabupaten/Kota;
q.persiapan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dalam wilayah Kabupaterr/Kota;
r.penghimpunan rekapitulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Oubernur yang telah ditetapkan; dan
s.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur, mempunyai tugas:
a.menyusun program kerja tahunan Subbagian Peraturan Gubernur;
e.mengusulkan kepada Gubernur program legislasi daerah untuk dibahas kepada DPRD;
f.mengusulkan pembentukan Tim Peneliti dan Pengkajian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
g.meneliti dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan perangkat daerah sebagai bahan rapat koordinasi dengan perangkat daerab./unit kerja terkait;
h.melaksanakan rapat-rapat koordinasi pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan perangkat daerah pengusul dan instansi terkait;
1.menyusun hasil analisis dan kajian Tim dalam rangka harmonisasi pembulatan untuk finalisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan ke DPRD;
J. mengusulkan kepada Gubernur untuk pembahasari/ penetapan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;
k.mengikuti proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD;
1.menyiapkan bahan untuk evaluasi, klarifikasi, dan nomor register Peraturan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
m.menyiapkan dokumen untuk pengundangan dan penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;
n.menyusun rekapitulasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan per semester;
o.melaksanakan pembinaan terhadap perancangan produk hukum daerah;
p.melaksanakan sosialisasi peraturan perundang- undangan;dan
q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Subbagian Dokumentasi dan Penyuluban Hukum, mempunyai tugas :
a.menyusun program kerja tahunan Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
penomoran Peraturan Gubernur;
k.menyusun Rekapitulasi Peraturan Gubemur yang ditetapkan per semester; dan
1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
1.mengusulkan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur sesuai hasil pengharmonisasian dan pembulatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
J. menyiapkan dokumen untuk pengundangan dan Gubernur yang diusulkan perangkat daerah;
d.mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang diusulkan perangkat daerah;
e.mengusulkan pembentukan Tim Peneliti dan pengkajian Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur;
f.meneliti dan mengkaji Rancangan Peraturan Gubemur yang diusulkan perangkat daerah sebagai bahan rapat koordinasi dengan perangkat daerah;
g.melaksanakan rapat-rapat pernbahasan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dengan perangkat daerah pengusul dan instansi terkait;
h.menyusun hasil analisis dan kajian Tim dalam rangka harmonlsaal pembulatan untuk finalisasi Rancangan Peraturan Gubemur;
PeraturanRancanganinventarisasic. melakukan
b.menerima dan mengkoordinasikan usuJan Rancangan Peraturan Gubemur dari masing-rnasing perangkat daerah;
Bagian Bantuan Hukurn dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan hak asasi rnanusia, sengketa hukum serta melakukan kegiatan ketatausahaan. Paragraf2 Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 27
b.melakukan inventarisasi produk hukum daerah yang ditetapkan sebagai bahan penyusunan dokumentasi hukum;
c.menghimpun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk didokumentasikan dalarn suatu lembaran daerah dan berita daerah;
d.menghimpun bahan-bahan produk hukum daerah sebagai bahan penyusunan Sistem JDIH;
e.melakukan penyusunan produk hukum ke dalam program aplikasi JDIH;
f.memberikan pelayanan penggunaan dokumentasi hukurn melalui program JDIH;
g.melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan program JDIH Kabupaterr/Kota;
h.mengumpulkan dan melakukan pengolahan dataj'produk hukum pusat dan daerah untuk bahan penyuluhan hukum;
1.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan kadarkum;
J. melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupateri/ kota dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum;
k.melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Kabupaterr/Kota sesuai ketersediaan anggaran; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Subbagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas :
a.menyusun program kerja tahunan Subbagian Bantuan Hukum;