DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 55 Tahun 2016

Nomor: 55
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Sekretaris Daerah, Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Asisten Administrasi dan Umum, Staf Ahli Gubernur, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan; GUBERNURSUMATERASELATAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI SEKRETARlAT DAERAHPROVINSISUMATERASELATAN TENTANG NOMOR55 TAHUN 2016 PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN ,/ , I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubemur Sumatera Selatan.
6.Kepala Biro adalah Kepala Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera SeJatan.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Surnatera Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Pasal 1

Menetapkan: PERATURANGUBERNURTENTANGSUSUNANORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14); T Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan adrninistrasi, organisasi, tatalaksana dan aparatur serta peJayanan administratif kepada perangkat daerah. BABIV SEKRETARISDAERAH Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah Provinsi, terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah.
2. b.Asisten:
  1. 1.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  2. 2.Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
  3. 3.Asisten Administrasi dan Umum.
3. c.Biro:
  1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
  2. 2.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  3. 3.Biro Kesejahteraan Rakyat.
  4. 4.Biro Perekonomian.
  5. 5.Biro Administrasi Pembangunan.
  6. 6.Biro Organisasi.
  7. 7.Biro Umum dan Perlengkapan.
  8. 8.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.
4. d.KelompokJabatan Fungsional.
(2)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABIII SUSUNANORGANISASI Pasa13
(1)Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi.
(2)Sekretariat Daerah Provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BABII KEDUDUKAN

Pasal 2

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan umurn, otonomi daerah, hukum dan hak asasi rnanusia, peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan rakyat;

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan program, pelayanan administratif, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pernerintahan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan rakyat. BABV ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi;
b.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
e.penyelenggaraan pembinaan administrasl, organisasi dan tatalaksana;
f.pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi;dan
g.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubemur. PasalS peJayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan otonomi daerah. mempunyai tugas menyelenggarakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyiapkan perumusan kebijakan,
a.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
b.Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
c.Biro Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 8

b.pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan tugas dan program di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, hukum dan hak asasi rnanusia, peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan rakyat;
c.penyelenggaraan pernbinaan adrninistrasi di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan rakyat;
d.pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan rakyat;
e.penyelenggaraan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, saran a dan prasarana di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, hukum dan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan rakyat; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
a.Bagian Pemerintahan Umum, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
1. 1.Subbagian Tata Praja;
2. 2.Subbagian Fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah; dan
3. 3.Subbagian Tata Usaha.
b.Bagian Otonomi Daerah, rnembawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
1. 1.Subbagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Badan Legislatif;
2. 2.Subbagian Penataan Daerah dan Kerjasama; dan
3. 3.Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
c.Bagian Wilayah Administrasi dan Perbatasan, membawahi 3 (tiga)Subbagian yaitu :
1. 1.Subbagian Penegasan Batas Daerah;
2. 2.Subbagian Dokurnentasi Batas Daerah; dan
3. 3.Subbagian Toponimidan Pengembangan Wilayah. Pasalll Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:
a.pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
b.penyiapan bahan penyeJenggaraan layanan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
c.penyelenggaraan pernbinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang adrninistrasi pemerintahan;
d.penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
e.penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Pasall0 Indonesia;
e.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; Provinsi SeluruhForum Asosiasi Pemerintah

(1)Subbagian Tata Praja, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pemerintahan umum;
2. b.melakukan penyiapan program kerja di bidang pemerintahan umum;
3. c.melakukan penyiapan bahan pembinaan dan monitoring pemerintahan umum;
4. d.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pasa114 penyelenggaraan ketataprajaan, fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan ketatausahaan; dan
5. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pirnpinan. evaluasidanpengendalian Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasall2, Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
6. a.pelaksanaan bahan pembinaan dan penyusunan program ketataprajaan, fasilitasi peran Gubemur sebagai Wakil Pemerintah dan ketatausahaan;
7. b.pelaksanaan bahan untuk penyelenggaraan ketataprajaan, fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan ketatausahaan;
8. c.pelaksanaan bahan

Pasal 13

Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pe1aksanaan tugas di bidang tata praja, fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan pengurusan tata usaha Biro. Paragraf 1 Bagian Pemerintahan Umum

Pasal 12

(3)Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
1. a.menghimpun, meneliti dan mencatat naskah dinas yang masuk dan keluar serta menyampaikan kepada unit kerja;
2. b.menghimpun, menyusun dan menginventarisasi arsip naskah dinas;
3. c.menghimpun, menyusun dan menganalisa kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan Biro;
4. d.menghimpun, menyusun dan meneliti usulan program kegiatan dan anggaran dari masing-masing Bagian;
5. e.melakukan koordinasi usulan anggaran unit kerja terkait;
6. f.menghimpun, menyusun dan meneliti daftar gaji pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pemerintah;
7. f.mengerjakan bahan laporan tugas dekonsentrasi; dan
8. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyelenggaraan sebagai Wakil
(2)Subbagian Fasilitasi Gubernur sebagai WakiJ Pemerintah, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan dan data dalam penyelenggaraan koordinasi antar pimpinan daerah dan instansi vertikal;
2. b.melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi penyelenggaraan tugas dekonsentrasi;
3. c.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah;
4. d.melakukan penyiapan fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
5. e.melakukan penyiapan fasilitasi pemerintahan oleh Gubernur
6. f.melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan camat; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan Jainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Otonomi Daerah rnempunyai Iungsi :
8. a.penyiapan, peJaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi kepaJa daerah dan badan legislatif, penataan daerah dan kerjasama, pelaporan dan evaluasi penyeJenggaraan pemerintahan daerah; PasaJ 16 Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kepala daerah dan badan legislatif, penataan daerah dan kerjasama, merumuskan kebijaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di bidang pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paragraf2 Bagian Otonomi Daerah

Pasal 15

sesuai dengan beban dan volume kerja;

i.mempersiapkan bahan laporan administrasi promosi dan mutasi pegawai; J. mempersiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)dan Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
k.mempersiapkan dan menerbitkan daftar hadir serta Japoran keadaan pegawai;
1. 1.menghimpun dan meneliti administrasi kepegawaian;
m.mengumpulkan, menyusun dan menyajikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;
n.mengumpulkan dan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing Bagian; dan
o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. laporang. menghimpun, menyusun dan meneliti pelaksanaan anggaran;
h.mengerjakan, mengumpulkan bahan, menyusun, merencanakan kebutuhan dan pengembangan pegawai (I) Subbagian Fasilitasi Kepala Daerah dan Badan Legislatif, mempunyai tugas :
a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.melakukan penyiapan bahan pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi di bidang pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e.melakukan penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 17

b.pelaksanaan penyiapan koordinasi dan pembinaan di bidang administrasi kepala daerah dan anggota legislatif;
c.pelaksanaan pembinaan umum di bidang fasilitasi kepala daerah dan badan legislatif, penataan daerah dan kerjasama, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi kepala daerah dan badan legislatif, penataan daerah dan kerjasama, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan peJaporan di bidang fasilitasi kepala daerah dan badan legislatif, penataan daerah dan kerjasama, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2)Subbagian Penataan Daerah dan Kerjasama, mempunyai tugas:
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan daerah dan kerjasama;
2. b.rnelakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pelaporan di bidang kerjasarna luar negeri, dalam negeri dan pihak ketiga;
3. c.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemekaran kabupaten/kota persiapan;
4. d.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemekaran kabupaten/kota daerah otonomi bam;
5. e.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring evaluasi perubahan nama, pernindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah dan penyusunan kode data wilayah; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
7. f.melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
8. g.melakukan penyiapan bahan pengelolaan adrninistrasi kepala daerah/wakil kepala daerah;
9. h.melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  1. 1.melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi izin dan cuti kepala daerah/wakil kepala daerah; J. melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan kapasitas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. k.melakukan penyiapan bahan pengkoordinasian pemberian penghargaan dan sanksi kepada kepala daerah/wakil kepala daerah; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, I . Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati/ Walikota di Provinsi Sumatera Selatan, di bidang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD),dan evaluasi kinerja Kabupaten /Kota; KeteranganLaporandanGubernur
(3)Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan evaluasi kinerja kabupaten Zkota;
2. b.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubemur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD),dan evaluasi kinerja kabupaten/kota;
3. c.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan PenyeJenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD),dan evaluasi kinerja kabupaten/kota;
4. d.melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati/ Walikota di Provinsi Sumatera Selatan, di bidang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan evaluasi kinerja kabupaten/kota;
5. e.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) I··
(1)Subbagian Penegasan Batas Daerah, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penegasan batas daerah;
2. b.melakukan pelaksanaan tugas pelacakan danjatau rekonstruksi batas antar kabupatenjkota dan dengan provinsi tetangga;

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Wilayah Administrasi dan Perbatasan mempunyai fungsi :

a.pengumpulan bahan pendataan dan penyusunan program penataan penegasan batas daerah;
b.pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis tentang penataan dan penegasan batas daerah;
c.pengumpulan bahan pembinaan dan pengendalian petunjuk teknis tentang kegiatan toponimi dan pengembangan wayah; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

f.melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pelaporan DESKPILKADA;dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. . I '

(3)Subbagian Toponimi dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi monitoring dan evaluasi kegiatan toponimi dan pengembangan wilayah;
(2)Subbagian Dokumentasi Batas Daerah, mempunyai tugas:
1. a.melakukan penyiapan surat keputusan tim penegasan batas daerah dan memfasilitasi sekretariat tim penegasan batas daerah provinsi
2. b.melakukan inventarisir segmen batas antar kebupaten Zkotadan dengan provinsi tetangga;
3. c.melakukan pengumpulan bahan dalam bentuk hard copy dan soft copy serta mengelola data tentang penataan dan penegasan batas wilayah antar kabupaterr/kota dan dengan provinsi tetangga;
4. d.melakukan penyiapan bahan dan menyusun laporan penegasan batas antar kabupaten Zkota dan dengan provinsi tetangga;
5. e.menyusun agenda jadwal kegiatan penegasan batas kabupaten/kota dan dengan provinsi tetangga:
6. f.menyampaikan usulan penetapan batas daerah ke Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia;
7. g.melaporkan hasil kegiatan terkait dokumen penegasan batas kepada pimpinan; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. c.melakukan penyiapan rapat-rapat koordinasi terkait batas daerah;
10. d.melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait penegasan batas daerah;
11. e.melakukan pengumpulan bahan dan mengolah data penegasan batas daerah serta melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan; dan
12. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai Iungsi :
13. a.pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota; Pasa122 Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukurn, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota.
14. c.menyusun jadwal verifikasi Panitia Pembakuan Nama Rupabumi dan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
15. d.menyusun jadwal verifikasi dan evaluasi pemekaran kabupaten;
16. e.menyusun jadwal verifikasi dan evaluasi serta memberikan rekomendasi pemekaran kecamatan yang memenuhi persyaratan;
17. f.melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring evaluasi perubahan nama, pemindahan ibukota daerah, pemindahan pusat pemerintahan daerah ibukota daerah, pemindahan pusa.t pemerintahan daerah dan penyusunan kode data wilayah;dan
18. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. danrupabumidatainventarisirb. melakukan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Badan Daerah; dan
  1. 3.Subbagian Pembinaan Hukum Kabupaterr/Kota. GubernurKeputusanPenyusunan2. Subbagian Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdiri dari :
19. a.Bagian Peraturan Perundang-undangan membawahi 3 (tiga)Subbagian, yaitu :
  1. 1.Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;
  2. 2.Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur; dan
  3. 3.Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukurn.
20. b.Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia membawahi 3 (tiga)Subbagian, yaitu :
  1. 1.Subbagian Bantuan Hukum;
  2. 2.Subbagian Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
  3. 3.Subbagian Tata Usaha.
21. c.Bagian Penyusunan Keputusan Gubemur dan Pembinaan Hukum Kabupaterr/Kota membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu :
  1. 1.Subbagian Penyusunan Keputusan Gubernur Lembaga Dinas Daerah; Pasa123
22. b.penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
23. c.penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota;
24. d.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum kabupaten/kota; dan
25. e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. penyusunan program legislasi daerah;
26. d.pengusulan kepada Gubernur program legislasi daerah untuk diteruskan kepada DPRDProvinsi;
27. e.pemeriksaan, mengkaji dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubemur;
28. f.pengusuJan pembentukan Tim Peneliti dan Pengkajian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur;
29. g.pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan penetapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubemur;
30. h.pengusulan pernbahasarr/penetapan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD; menginventarisasi Rancangan Peraturan diusulkan perangkat daerah untuk bahanDaerah yang Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasa! 24, Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi :
31. a.perencanaan dan penyusunan program kerja tahunan berdasarkan kebutuhan organisasi dan sesuai tugas dan fungsi sebagai pedoman dalam peJaksanaan tugas;
32. b.penyiapan bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
33. c.pelaksanaan Pasal 25 8agian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menelaah, menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi penyusunan Zperurnusan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, menyiapkan bahan dokumentasi produk hukum daerah serta melaksanakan kegiatan pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). data/bahan
(1)Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah, mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja tahunan Subbagian Penyusunan Peraturan Daerah;
2. b.menerima dan mengkoordinasikan usulan Rancangan Peraturan Daerah dari masing-masing perangkat daerah;
3. c.melakukan inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan perangkat daerah untuk diusulkan dalam program legislasi daerah;
4. d.mengumpulkan dan menyiapkan Pasa126
  1. 1.penyiapan usulan pembahasan dan penetapan Rancangan Paraturan Daerah bersama DPRD; J. penyiapan bahan usulan evaluasi, klariflkasi dan permohonan nomor register Peraturan Daerah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
5. k.pengkoordinasian dan menyiapkan dokumen dalam rangka proses pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; I. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
6. m.pengumpulan bahan dokumentasi produk hukum daerah provinsi;
7. n.peJaksanaan inventarisasi produk hukurn daerah;
8. o.pelaksanaan kegiatan JDIH;
9. p.pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan program JDIH Kabupaten/Kota;
10. q.persiapan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dalam wilayah Kabupaterr/Kota;
11. r.penghimpunan rekapitulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Oubernur yang telah ditetapkan; dan
12. s.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(2)Subbagian Penyusunan Peraturan Gubernur, mempunyai tugas:
1. a.menyusun program kerja tahunan Subbagian Peraturan Gubernur;
2. e.mengusulkan kepada Gubernur program legislasi daerah untuk dibahas kepada DPRD;
3. f.mengusulkan pembentukan Tim Peneliti dan Pengkajian Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
4. g.meneliti dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan perangkat daerah sebagai bahan rapat koordinasi dengan perangkat daerab./unit kerja terkait;
5. h.melaksanakan rapat-rapat koordinasi pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan perangkat daerah pengusul dan instansi terkait;
  1. 1.menyusun hasil analisis dan kajian Tim dalam rangka harmonisasi pembulatan untuk finalisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disampaikan ke DPRD; J. mengusulkan kepada Gubernur untuk pembahasari/ penetapan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD;
6. k.mengikuti proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan DPRD;
  1. 1.menyiapkan bahan untuk evaluasi, klarifikasi, dan nomor register Peraturan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri
7. m.menyiapkan dokumen untuk pengundangan dan penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan;
8. n.menyusun rekapitulasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan per semester;
9. o.melaksanakan pembinaan terhadap perancangan produk hukum daerah;
10. p.melaksanakan sosialisasi peraturan perundang- undangan;dan
11. q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Subbagian Dokumentasi dan Penyuluban Hukum, mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja tahunan Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum; penomoran Peraturan Gubernur;
2. k.menyusun Rekapitulasi Peraturan Gubemur yang ditetapkan per semester; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  2. 1.mengusulkan penetapan Rancangan Peraturan Gubernur sesuai hasil pengharmonisasian dan pembulatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; J. menyiapkan dokumen untuk pengundangan dan Gubernur yang diusulkan perangkat daerah;
3. d.mengumpulkan dan menyiapkan data/bahan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang diusulkan perangkat daerah;
4. e.mengusulkan pembentukan Tim Peneliti dan pengkajian Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur;
5. f.meneliti dan mengkaji Rancangan Peraturan Gubemur yang diusulkan perangkat daerah sebagai bahan rapat koordinasi dengan perangkat daerah;
6. g.melaksanakan rapat-rapat pernbahasan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur dengan perangkat daerah pengusul dan instansi terkait;
7. h.menyusun hasil analisis dan kajian Tim dalam rangka harmonlsaal pembulatan untuk finalisasi Rancangan Peraturan Gubemur; PeraturanRancanganinventarisasic. melakukan
8. b.menerima dan mengkoordinasikan usuJan Rancangan Peraturan Gubemur dari masing-rnasing perangkat daerah; Paragraf2 Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 27
9. b.melakukan inventarisasi produk hukum daerah yang ditetapkan sebagai bahan penyusunan dokumentasi hukum;
10. c.menghimpun Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur untuk didokumentasikan dalarn suatu lembaran daerah dan berita daerah;
11. d.menghimpun bahan-bahan produk hukum daerah sebagai bahan penyusunan Sistem JDIH;
12. e.melakukan penyusunan produk hukum ke dalam program aplikasi JDIH;
13. f.memberikan pelayanan penggunaan dokumentasi hukurn melalui program JDIH;
14. g.melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan program JDIH Kabupaterr/Kota;
15. h.mengumpulkan dan melakukan pengolahan dataj'produk hukum pusat dan daerah untuk bahan penyuluhan hukum;
  1. 1.melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembinaan kadarkum; J. melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupateri/ kota dalam rangka pelaksanaan penyuluhan hukum;
16. k.melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Kabupaterr/Kota sesuai ketersediaan anggaran; dan I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
(1)Subbagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas :
1. a.menyusun program kerja tahunan Subbagian Bantuan Hukum;

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

a.perencanaan dan penyusunan program kerja tahunan Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kebutuhan organisasi dan sesuai tugas dan fungsi;
b.penghimpunan bahan untuk penyelesaian bantuan hukum, sengketa hukum dan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
c.pengidentifikasian permasalahan hukum sesuai jenis dan permasalahannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan -undangan;
d.pemberian bantuan hukum, perlindungan hukum dan pembelaan perkara yang menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi dan pejabat yang menghadapi masalah hukum sehubungan dengan tugasnya;
e.pengkajian dan mernpersiapkan bahan bantuan hukum dan sengketa hukum untuk persiapan mengikuti persidangan;
f.pelaksanaan kerja menghadiri rapat-rapat di persidangan pengadilan;
g.pelaksanaan koordinasi tentang Rencana Aksi Nasional HAM(RANHAM)bersama Pemerintah KabupatenjKota;
h.pelaksanaan evaluasi pelaporan dan pelaksanaan bantuan hukum dan HAMsesuai dengan peraturan yang berlaku;
1. 1.pelaksanaan sosialisasi dan informasi tentang Program RANHAMkepada Aparatur Sipil Negara dan masyarakat; J. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
k.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…