DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur No 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 antara lain besarnya APBD TA 2024, pendapatan transfer, belanja daerah, pembiayaan daerah, dan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Pergeseran Anggaran sub huruf h BAB VI Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b.bahwa Dalam rangka menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 dan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe Al Palembang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-233/KPN.0701/2024 hal Penyampaian Informasi Mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2023.
c.bahwa untuk rnernenuhi kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana, inflasi dan kebutuhan pendanaan lainnya yang rnendesak seperti utang kepada pihak ketiga, kurang salur dana bagi hasil pajak daerah, kurang salur dana bagi hasil pajak rokok, kurang salur dana bantuan keuangan kepada Pernerintah Kabupeten/Kota di wilayah Provinsi Surnatera Selatan 2024, rnaka perlu dilakukan penyesuaian anggaran untuk rnernenuhi kebutuhan anggaran dirnaksud;
d.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nornor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 4 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 246, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lernbar negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 246, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6736;
4.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah clan W akil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia ' Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas clan Wewenang Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan clan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
23.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
24.Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 28);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rpl0.351.401.037.094,00 (sepuluh triliun tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp595.387.560.591,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl0.946.788.597.685,00 (sepuluh triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp5.586.965.120.000,00 (lima triliun lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp595.387.560.591,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.182.352.680.591,00 (enam triliun seratus delapan puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rpl0.501.712.113.782,00 (sepuluh triliun lima ratus satu miliar tujuh ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp599.387.560.591,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl l.101.099.674.373,00 (sebelas triliun seratus satu miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar RpS.280.431.897.687,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp38.091.338.523,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar RpS.242.340.559.164,00 (lima triliun dua ratus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Bunga;
d.Belanja Hibah; dan
e.Belanja Bantuan Sosial.

(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.653.722.937.282,00 (dua triliun enam ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp17.348.772.631,00 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.671.071.709.913,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rpl.980.020.311.561,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp16.992.509.296,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.997.012.820.857,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2. 700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp636.688.648.844,00 (enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp75.132.620.450,00 (tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp561.556.028.394,00 (lima ratus enam puluh satu miliar lima ratus lima puluh enam juta dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5.Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.653.722.937.282,00 (dua triliun enam ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rpl 7.348.772.631,00 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.671.071.709.913,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
3. c.Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya;
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
5. e.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
6. f.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
7. g.Belanja Pegawai BOS; dan
8. h.Belanja Pegawai BLUD.
(2)Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.489.621.924.558,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rpl.049.384.143,00 (satu miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.490.671.308.701,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus satu rupiah).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp522.258.857.500,00 (lima ratus dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp33.209.625.900,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp489.049.231.600,00 (empat ratus delapan puluh sembilan miliar empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah).
(4)Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp481.982.784.474,00 (empat ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp52.991.905.138,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp534.974.689.612,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah).
(5)Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.763.634.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
(6)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp253.933.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
(7)Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.051.061.000,00 (delapan miliar lima puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah).
(8)Belanja Pegawai BOS sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) huruf g clirencanakan sebesar Rp78.440.742.750,00 (tujuh puluh clelapan miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh clua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp3.482.890. 750,00 (tiga miliar empat ratus clelapan puluh clua juta clelapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjacli sebesar Rp74.957.852.000,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta clelapan ratus lima puluh clua ribu rupiah).
(9)Belanja Pegawai BLUD sebagaimana climaksucl pacla ayat
(1)huruf h clirencanakan sebesar Rp3.350.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

6.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Barang clan Jasa sebagaimana climaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b clirencanakan sebesar Rpl.980.020.311.561,00 (satu triliun sembilan ratus clelapan puluh miliar clua puluh juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp16.992.509.296,00 (enam belas miliar sembilan ratus sembilan puluh clua juta lima ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.997.012.820.857,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua belas juta delapan ratus clua puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang tercliri atas :
1. a.Belanja Barang;
2. b.Belanja Jasa;
3. c.Belanja Pemeliharaan; cl. Belanja Perjalanan Dinas;
4. e.Belanja Uang clan/ atau Jasa untuk cliberikan kepacla Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
5. f.Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
6. g.Belanja Barang clan Jasa BLUD.
(2)Belanja Barang sebagaimana climaksucl pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp465.560.918.572,00 (empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.310.211.000,00 (empat miliar tiga ratus sepuluh juta dua ratus sebelas ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp461.250.707.572,00 (empat ratus enam puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
(3)Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp760.888.519.106,00 (tujuh ratus enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.132.667.377,00 (tiga miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp757.755.851.729,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.563.543.959,00 (seratus enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rpl.086.908.345,00 (satu miliar delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar RplOS.476.635.614,00 (seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah).
(5)Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp294.482.087.424,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp16.172.220.785,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp310.654.308.209,00 (tiga ratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan ribu dua ratus sembilan rupiah).
(6)Belanja Uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.576.448.500,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rpl 12.530.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.463.918.500,00 (enam miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
(7)Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp224.034.294.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.462.605.233,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta enam ratus lima ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp233.496.899.233,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
(8)Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp121.914.500.000,00 (seratus dua puluh satu miliar sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

7.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi se bagai berikut : Pasal l0A Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) akan digunakan untuk belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank.
8.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp636.688.648.844,00 (enam ratus tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp75.132.620.450,00 (tujuh puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp561.556.028.394,00 (lima ratus enam puluh satu miliar lima ratus lima puluh enam juta dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik.

5.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rpl.189.928.685.051,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp245.424.231.268,00 (dua ratus empat puluh lima miliar empat rf1.tus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl.435.352.916.319,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.280.000.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp284.536.275.558,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar RpS0.435.529.812,00 (lima puluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp334.971.805.370,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp227 .650.848.550,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp61.814.401.500,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp289.465.250.050,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp620.420.894.443,00 (enam ratus dua puluh miliar empat ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp131.928.236.008,00 {seratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp752.349.130.451,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e direncanakan sebesar Rp52.623.466.500,00 (lima puluh dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rpl.008.718.306,00 (satu miliar delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.614.748.194,00 (lima puluh satu miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rpl.417.200.000,00 {satu miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.254.782.254,00 (dua miliar dua ratus lirna puluh em.pat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lirna puluh em.pat rupiah} sehingga menjadi sebesar Rp3.671.982.254,00 (tiga miliar enarn ratus tujuh puluh satu juta sernbilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).

8.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp200.349.631.847,00 (dua ratus miliar tiga ratus em.pat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus em.pat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rpl00.349.631.847,00 (seratus miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus em.pat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) .

9.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023