DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok peraturan ini adalah : ketentuan Umum peraturan Gubenur ini di maksudkan untuk mengatur penyelenggaraan alur pelayaran meliputin perencanaan ,pembangunan,pengoprasian dan pemeliharaan guna terlaksananya tertib lalu lintas kapal - kapal yang berlayar di sepanjang alur-pelayaran kelas II di provinsi Sumatera Selatan Penyelenggaran alur-alur kelas II di lakukan untuk ketertiban lalu lintas ,monitoring pengerakan kapal dan mengarahkan pengerakan kapal, Fasilitas Alur-pelayaran yang di maksud pada ayat (1) dapat berupa kanal,rambu,pos pengawasan,halte ,pencatat skala tinggi air,dinding penahan tanah /tebing sungai yang rawan longsor dan kolam penampung lumpur pengerukan ,pengawasan,sanksi aministrtif berupa peringatan ,pembekuan izin ,dan pencabutan izin ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, setiap alur pelayaran yang telah ditetapkan kelasnya harus dibuat peta alur pelayaran dan buku petunjuk pelayaran di sungai dan danau oleh Gubernur untuk alur pelayaran kelas II;
b.bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 telah ditetapkan alur-pelayaran kelas II untuk beberapa sungai di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka melakukan pengaturan, pengawasan, pembinaan dan menjamin keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada alur-pelayaran, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Alur-Pelayaran Kelas II di Provinsi Sumatera Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); - . ' - .
4.Undang- ndang No or 23 Tahun 2014 Pemerintahan Dae ah (Lemba.Ean Negara Indon sia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan tentang epublik embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah . eberapa kali diubah, terakhir de gan Undang U dang Nomor 9 Tahun 2015 te tang Perubahan K,edua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahu.n 2014 tenta n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik� Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) �
5.P raturan Pemerintah omor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Repub .· Indo esia Tahun 2002 Nomor 95, Ta.mbahan Lembara.n eg.ara Republik Indonesia Nomor 4227};
6.Peraturan Pemerinta:h Nomor 61 Tahun 2009 tenta:ng Kepelabuhanru1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Temba.b.an Le m .baran egru-a. Republik Indonesia N omo 5070) seba.gaiman tele.h diubah denge.n Peraturan Pe nerintah NO"mor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pe.rnerintah ornor 61 Tahun 2009 tentang Kepelahuhanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 5 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik: Nomor 731);
7.Peraturan e · tab Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ke 1avigasian (Lembaran Negara Republi.k Indo ,esia Tahun 2010 N omor 8, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5093);
8.Peraturan Pemerin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2010 No,mor 26, Tambahan Lembaran egara Republik ndonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan ata.s Peraturan Pemetintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran _ egara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran ega.ra Rep blik Indonesia Nomor 5208);
9.Peraturan Mente · Perhuh gan Nomor PM 25, Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
10.Pera tu.ran Menteri Perhubungan omor PM.52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nom,or 1089);
11.Peraturan Menteri Perhubungan mnor PM 20 Tahun 20 7 tentang Terminal Khusus clan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik lndonesi Tahun 2017 Nomor 394);.
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Pengen1kan dan/ atau Reklamasi · 13� Keputusan Menteri Perhubungan Nomo KM 85 Tahun 2020 tentang Kelas Alur-Pelayaran Sungai Musi Bagian H lu dan Sungai Lematang di Provinsi Sumatera Selatan. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALUR-PELAYARAN KELAS II DI PROVI SI SUMATE.RA SELATAN. BABI KETENTUA UMUM

Pasal 1

Dala.m Peraturan Gubemur ini y g dimaks d dengan : 1 _ Pro insLadalah Provinsi Sumatera Selatan.

2.Gubernur ada1ah Gubemur Sumatera Selatru:1.
3.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Pro · si Su.mate a Selatan.
4.A.lur-P layaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar,. dan bebas. hambatan pelayaran lainnya dianggap runan clan sele.mat un:Luk dilayari.
5.elabuhan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan p numpang
6.Fasilitas Alur-Pelayaran adalah sarana dan prasa, a yang wajib dilengkap · untuk menjamin keselamatan, keamanan� ketertiban, d kelancaran lalu lintas dan angkutan pada suatu alur-pelayaran.
7.Buku Petunjuk Pelayaran adalah buku panduan ang berisi petunjuk atau keterangan yang dipeigunakan sebagai pedom.an bagi para awak apal dalam berlayar deogan selamat.
8.Bangunan atau nstalasi adalah setiap konstru.ksi baik berada di atas an/ at.au d . bawah permukaan perairan. 9 . Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di Iuar Daerah Linglru.ngan Kerja dan Daerah Ling k ungan Kepentingan Pelabuh clan anau yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat yang berada di alur pelayaran untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan u aha p koknya. O. g rukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk m.encapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau uniuk mengamb' material dasar perairan sungai dan danau yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. 1 . Pekerjaan Bawah Air adalah pekerj a.ar1 yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau kapal yang d' 1 � d " bawal1 air s _ IloO'f-U dan danau. . ' J 2. adru Us a adalah Badan Us.aha Milik Daerah dan/ ata Badan U saha. Swasta yang be-rbapan huku.m Indonesia dan memenuhi persyaratan sesuai keteniuan peraturan perundang-undangan. 13 . Daerah Labuh adalah Daerah atau tem at - yang digunakan kapal u.n melego jangkar di sekitar wilayah pelabuhan� sebelum bersan� di dermaga. Bagi.an Kedua Maksud dan Tuj uan

Pasal 2

Peraturan Gub rnur ini dimaksudkan untuk mengatur pe yeienggaraan alur-pelayaran meliputi perencanaan, pembangunan ) pengoperasian dan pemeliharaan guna terlaksananya. tertib lalu lintas kapal-kapal yang berlayar di sepanjang alur-pelayaran Kelas II di Provinsi Sumatera elatan.

BAB I

PENYELENGGARAAN ALUR-PELA ARAN KELAS 11 Bagi - Kesatu Umiim

Pasal 3

Penyelenggaraan a l ur-pelayaran Kelas II dilakukan untuk

a.ketertiban lalu lintas kapal;
b.memonitor pergerakan kapal; dan
c.mengarahkan pergerakan kapal. Pasa 4 ( 1 ) Penyelenggaraan alur-pelayaran elas II dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

(2)Untuk penyelenggaraan alur-pelayar an sungai dan danau s,ebagaimana dimaks d pada ayat ( IL ditetapkan:
1. a.alur-pelayaran;
2. b.sistem rut ;
3. c.tata cara berlalu lintas;. clan
4. d.daerah labuh kapal sesua· dengan kepentingannya.

Pasal 5

Penyeleng g araan alur-pelayaran sungai dan danau meliputi. kegjatan:

a.perencanaan.;
b.pembangunan;
c.pengo,perasian; dan
d.pemeliharaan.

Pasal 6

P rencanaan sebagaimana dim.aksud dalam .- asal 5 huruf a tercliri atas �

a.jangka panjang yaitu di atas 1 5 (lima bela s) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tall
b.jangka menengah yaitu ct· atas 1 0 (sepuluh) tahun sampai denga.n 1 5 (1im.a belas} tahun; da.n
c.jangka pendek yaitu dl at.as 5 (litna) tahun sampai dengan 1 0 (s puluh) tahun. as.al 7 Alur-pelayaran kela II harus memenuhl persyaratan · tek nis:
a.memiliki k dalaman an ara 5 (lima) sampai dengan 1 0 ( sepuluh) meter;
b.ll¥=)tμiliki lebar alur antara 100 (serat s} meter sampai dengan 250 (dua ratus a puluh) meter; dan
c.memiliki ruang be bas dibawah bangunan yang me · · tas diatas alur antara 10 (sepuluh) meter s ,pai dengan 1 5 (lima belas) meter.

Pasal 8

( l ) Setiap al · -pe ayaran yang telah dite· apkan kelasnya arus dibu at peta alur-pelayaran dan buku petunj uk pelayaran . (2} Peta alur-pelayaran kelas II dan buku petunjuk pelayaran alur kela.s II sebagaimana dima ud pada ay a t ( 1 ) diterbitkan ole Gubemur.

Pasal 9

( 1) Pe ta alur-pelayaran kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibuat dalam beberapa skala yang berbeda sesuai dengan ke butuhan dan cakupan. daerah dari alur-pel ayaran kelas IL

(2)P�ta alur-pelayaran · elas II sebag a imana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sed ]tit memuat:
1. a.hambatan yang ada di alur-pelayaran , kedalaman alur dan ska.la tinggi air;
2. b.batas bagian daratan d engan daerah perru an ; topografi alur-pelayaran� dan pelabuhan; c . lokasi fasilitas alu r-pelayaran; d .. judul , skala, bulan dan tahu n penerbitan peta alur pelayaran ; e . penloanan peta •nw.�as IDLfil1i:cu.1i1.&.1ir1 J:i�D.& \:.i:a.ii.ru1 bawa h peta dan tanggal terakhir perbaikan ; d an
3. f.informasi , paling sedikit me nuat: 1 . titik- ' tik clan garis-garis kedalaman di sepanjang alur-pelayaran sungai dan danau;
  1. 2.po · s · aJur- pelayru·an sungai clan dana ; 3 . keberadaa o byek/ fasilitas di sekitar dan d i dalam alur-pelayara.n sungai dan. danau yang b erpo ten si mengganggu kelancaran � keam.s.nan dan keselam.atan lalu lintas kapal sungai dan d anau; dan
  2. 4.ema sistem rute yang ditetapkan oleh G bemur . Pasal 1 0 Pembangunan sebagaim ana dimaksud dalam PasaJ 5 h unu b terd iri atas: a, , pengerukan alur-pelayaran; dan
4. b.reklamas i di pelabuhan sungai. Pasal 1 1 Pengoperasian seba gaimana dimaksud dalam PasaJ 5 huruf c, terdiri atas ;
5. a.ren cana pengoperasian;
6. b.pelaksanaan pe · goperasian; dan
7. c.evaluasi pelaksanaan pengoperasian. Pasal 1 2 elaksanaa.n pengoperasian s,ebagaimana dimaksud dalam asal 1 1 huruf b meliputi:
8. a.tersedianya alur-pelayaran Sllllgai; b . tersedianya fasilitas untuk m.enjamin kelancaran lalu Hntas;
9. c.terpeliharanya kondisi lingkungan perairan;
10. d.tersedianya pelaksana penyelenggara alur;
11. e.memilild s·stem dan prosedur pelayanan;. clan
12. f.tersedianya sumber daya m ·. usia di bidang tekni s e goperasian alur-pelayaran. Pasal 1 3 Evalua.si pelaksanaan pengoperasian · ·ebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 · uruf c meliputi:
13. a.laporan kondisi alur-pelaya:ran;
14. b.lapo �an kecelakaan;
15. c.la oran bahaya dan hambatan alur-pelayaran; dan
16. d.laporan ko disi fasilitas alur-pelayaran.

Pasal 14

Perneliharaan seba,gaimana dimak ud dalam Pasal 5 huruf d terdlri a tas =

a.perawatan dan perbaikan fas· � ta s alur;.
b.pembersihan ah.tr; dan c . pen gerukan untuk menjaga. kedalaman a l r .. {2) Badan Usaha sebagaimana d:imaksud pada ayat ( J wajib memiliki:
a.izin pembangunan; dan
b.izin pengoperasian. Pasal 1 6 { 1) Izin pembangu:nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 5 ayat (2) huruf a diberikan oleh Gu bernur untuk alur-pelayaran elas I .

(2)Untuk mendapatkan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1 ) , Badan Usaha me gajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan berupa:
1. a.data pen1sahaa n yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok; b . gambar tata letak. lokasi alur untuk menuj u ke terminal khusus d engan s:_ ala yang memadai; �; bukti penguasaan lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas,alur-pelayaran; (� rekomendasi dari instansi terl<:ai sesuai de gan kewenangannya;
2. e.telah m lakukan studi perencanaan alur pe ayar
3. f.kajian lingkungan sesuai dengan kete tu.an peTaturan. penindang-undangan; dan g .. kesanggupan menyediakan :fasilitas alur-pelayaran sungat.
(3)Berdasa rkan permohonan sebagaimana dimaksud pad.a aya (2) , Gubernur sesuru dengai1, kewenru.1gannya dalam. jangka waktu 30 (tiga puluhJ hari kerja etelah pe mohonan diterima secara lengkap melakukan evaluas · terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana climaksud pada ayat (2) .
(4)Be:rdasarl an h a.sil evaluasi sebagaiman.a dimaksud , pada aya (3L Gubernur sesuru deng kewenangannya dapat menye tuj, i atau menolak permo onan.
(5)Dalam al kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpen � · , Gubernur dan/ atau perangkat daeral yang ditunjuk sesuai de gan kewenangannya melakukan s urv i peninjauan encana lo asL (6} zin pembangunan sebagaii an dimaksud ada ayat { 1) dapat diberikan apabila:
1. a.persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap;
2. b.telah dilakukan survei penmjauan rencana lokasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (5) dan dmyatakan m.eme uhi syarat; dan ' T ,
3. c.apabila , elah cillakukan peni jauan rencana lokasi sebagai1nana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak memenuhi syara maka pemohon dapat mel ngkapi dan mengajukan permohonan kembali. Pasal 1 7 ( 1) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana climak id dalam asa1 1 6 ayat (4) � Gubemur· menyampaikan penolakan disertai alasan clan permintaan kelengkapa n persyaratan yang harus dilengkapi oleh adan U saha. (2} Dalam hal kelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ay a t ( 1 ) telah dipenuhi, Badan Usaha dapa . mengajukan kembali permoho:nan lZln pembangunan kepad a Gubernur. Pasal 1 8 ( 1) lzin pengoperasian ebagaimana dim · csud dalam Pasal 1 5 ayat (2) huruf b diberikan oleh Gubernur untuk alur-pelayaran sung� kelas : I . {2) Izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) diberik.an dengan persyaratan:
4. a.alur-pelayaran yang sedang atau telah selesai ' diban gun sesuai dengan kelaikan teknis; b: tersedianya kelengkapan fasilitas alur-pelayaran;
5. c.roemiliki s�stem dan prosedur pengoperasian;
6. d.tersedianya. stunber daya. manusia d · bidana teknis pengoperasian alur-pelayara.n;
7. e.memiliki per.alatan untuk perawatan; dan
8. f.terpeliharanya kondisi lingkungan perairan . Pasal 1 9 { 1) U . tu,k mendapatkan izi pengope asian se agaimana dimak.sud dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) , Bad.an U saha ha r us mengaj u k_an permo onan kepada Gubemur dilengkapi persyaratan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2) .
(2)erdasa r kan permohon s,ebagaimana dimaksud p�da ayat ( 1) , G b mur melakukan eval · asi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana di aksud dalam Pas.al 1 8 ayat (2) . {3) Berdas.arkan hasil eva l asi sebagaimana. dimaksud pada ayat (2), , Gubernur dapat menyetujui c tau menolak permohonan. 1 •
(4)alam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Gubernur sesuai dengan � kewenangannya menyam.pa.ikan penolakan disertai alllSan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bad.an U saha .. {5) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tela.h dipenuhi; Badan saha dapat mengajukan ke1nbali pennohonan izin pengoperasian kepada Guben1ur.
(6)Dalam hal permohona sebagaimana ditnaksud pada ayat {3) dan ayat (5) disetujui, Gubemur memberika.n izin pengoperasian . Pa al 20 Badan Usaha yang telah mendapat lZl1l pengoperasian wajib: a . mengoperasikan alur-pelayar.an;
1. b.men�ati peraturan perundang-undangan;
2. c.bertanggung jawab atas pengoperasian alur-pelayaran yang bersangku.tan; de d . melaporkan kegiata opera. ional alUT-pelayaran secara ber ala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gt: bemur.

Pasal 2

( 1) Sadan saha yang te ah mendapat izin harus mampu me.mberikan kontribu i kepada Pemerintah Provin i dalam pelaksans. pengoperasian alur pelayaran . (2} agi badan usaha yang menggunakan alur sungai secara kom rsil dan mendapatkan sank · kegiatan ter ebut. tidak mempun ai izin, akan berupa penghentian druam. {3) Izin pengope:rasian berlaku selama badan usaha melakukan kegiatan usahanya se suai jangk:a waktu yang disepakati.

(4)Untuk menjam · kepastian berinvetasi; kenyamanan berusaha, serta menarik minat badan usaha ikut serta dalam pembangunan� pengoperasian� dan pemelihara an· alur-pelayaran �ela II, Gubernur dapat memberi kan kemudahan pe -izinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Setiap badan usaha/pemakai alur yang bersifat komers· al elain badan usaha yang telah mendapat izin d ari Gubem r harus mend.apat persetujuan dari Gubernur setelah berkoordinasi d ngan. pemegang izin. •. . ' . - 1 1 - Bagi.an Keempa Sistem ute

Pasal 22

( 1 ) Sistem rute sebagaimana dimal sud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diteta.pkan pada aJur-pelayaran kelas II tertentu untuk kepentingan keselamatan, keamanan dan kelancaran ber ayar. {2} Bagian alur-pelayaran k las I ya ng ditetapkan dengan. sistem rute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h�s:

a.ditru:idai batasan pemberlakuannya dengan menggunakru.1. ram bu petunjuk batas lokas · d an batas waktu pemberlakuan ;
b.· e gkap· dengan rambu petunj uk. arah bagi kapal kelas II terte · untuk bedayar pada lintasan tert tu sesuai arah panah yang ditunjukkan; dan
c.dican tum_kan dalam peta dan buku petunjuk pelayaran ke as II .

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN ALUR-PELA ARAN KELAS 11 Bagi - Kesatu Umiim

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 2

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

PENYELENGGARAAN ALUR-PELA ARAN KELAS 11 Bagi - Kesatu Umiim

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 14

Pasal 2

Pasal 22

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020