Perneliharaan seba,gaimana dimak ud dalam Pasal 5 huruf d terdlri a tas =
a.perawatan dan perbaikan fas· � ta s alur;.
b.pembersihan ah.tr; dan c . pen gerukan untuk menjaga. kedalaman a l r ..
Bagian Ketiga Izin Penyelenggaraan Alur-Pelayaran das II ke Tenn:inal Khusus Pasal 1 5 ( 1} Bad Usaha dapa diikutsertakan dalam pembangunan , pengoperasian, dan pemeliharaan alu.:r pe· ayaran sungai yang menuju ke termir1al khusus yang dikelola oLeh Bada.n. U saha . {2) Badan Usaha sebagaimana d:imaksud pada ayat ( J wajib memiliki:
a.izin pembangunan; dan
b.izin pengoperasian.
Pasal 1 6 { 1) Izin pembangu:nan sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 5 ayat (2) huruf a diberikan oleh Gu bernur untuk alur-pelayaran elas I .
(2)Untuk mendapatkan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1 ) , Badan Usaha me gajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan berupa:
a.data pen1sahaa n yang meliputi akte perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok;
b . gambar tata letak. lokasi alur untuk menuj u ke terminal khusus d engan s:_ ala yang memadai; �; bukti penguasaan lahan yang dibutuhkan untuk fasilitas,alur-pelayaran; (� rekomendasi dari instansi terl<:ai sesuai de gan kewenangannya;
e.telah m lakukan studi perencanaan alur pe ayar
f.kajian lingkungan sesuai dengan kete tu.an peTaturan. penindang-undangan; dan g .. kesanggupan menyediakan :fasilitas alur-pelayaran sungat.
(3)Berdasa rkan permohonan sebagaimana dimaksud pad.a aya (2) , Gubernur sesuru dengai1, kewenru.1gannya dalam. jangka waktu 30 (tiga puluhJ hari kerja etelah pe mohonan diterima secara lengkap melakukan evaluas · terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana climaksud pada ayat (2) .
(4)Be:rdasarl an h a.sil evaluasi sebagaiman.a dimaksud , pada aya (3L Gubernur sesuru deng kewenangannya dapat menye tuj, i atau menolak permo onan.
(5)Dalam al kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpen � · , Gubernur dan/ atau perangkat daeral yang ditunjuk sesuai de gan kewenangannya melakukan s urv i peninjauan encana lo asL (6} zin pembangunan sebagaii an dimaksud ada ayat { 1) dapat diberikan apabila:
a.persyaratan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap;
b.telah dilakukan survei penmjauan rencana lokasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (5) dan dmyatakan m.eme uhi syarat; dan ' T ,
c.apabila , elah cillakukan peni jauan rencana lokasi sebagai1nana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak memenuhi syara maka pemohon dapat mel ngkapi dan mengajukan permohonan kembali.
Pasal 1 7 ( 1) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana climak id dalam asa1 1 6 ayat (4) � Gubemur· menyampaikan penolakan disertai alasan clan permintaan kelengkapa n persyaratan yang harus dilengkapi oleh adan U saha. (2} Dalam hal kelengkap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ay a t ( 1 ) telah dipenuhi, Badan Usaha dapa . mengajukan kembali permoho:nan lZln pembangunan kepad a Gubernur. Pasal 1 8 ( 1) lzin pengoperasian ebagaimana dim · csud dalam Pasal 1 5 ayat (2) huruf b diberikan oleh Gubernur untuk alur-pelayaran sung� kelas : I . {2) Izin pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) diberik.an dengan persyaratan:
a.alur-pelayaran yang sedang atau telah selesai ' diban gun sesuai dengan kelaikan teknis;
b: tersedianya kelengkapan fasilitas alur-pelayaran;
c.roemiliki s�stem dan prosedur pengoperasian;
d.tersedianya. stunber daya. manusia d · bidana teknis pengoperasian alur-pelayara.n;
e.memiliki per.alatan untuk perawatan; dan
f.terpeliharanya kondisi lingkungan perairan .
Pasal 1 9 { 1) U . tu,k mendapatkan izi pengope asian se agaimana dimak.sud dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) , Bad.an U saha ha r us mengaj u k_an permo onan kepada Gubemur dilengkapi persyaratan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2) .
(2)erdasa r kan permohon s,ebagaimana dimaksud p�da ayat ( 1) , G b mur melakukan eval · asi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana di aksud dalam Pas.al 1 8 ayat (2) .
{3) Berdas.arkan hasil eva l asi sebagaimana. dimaksud pada ayat (2), , Gubernur dapat menyetujui c tau menolak permohonan. 1 •
(4)alam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Gubernur sesuai dengan � kewenangannya menyam.pa.ikan penolakan disertai alllSan dan permintaan kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bad.an U saha ..
{5) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tela.h dipenuhi; Badan saha dapat mengajukan ke1nbali pennohonan izin pengoperasian kepada Guben1ur.
(6)Dalam hal permohona sebagaimana ditnaksud pada ayat {3) dan ayat (5) disetujui, Gubemur memberika.n izin pengoperasian .
Pa al 20 Badan Usaha yang telah mendapat lZl1l pengoperasian wajib: a . mengoperasikan alur-pelayar.an;
b.men�ati peraturan perundang-undangan;
c.bertanggung jawab atas pengoperasian alur-pelayaran yang bersangku.tan; de d . melaporkan kegiata opera. ional alUT-pelayaran secara ber ala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gt: bemur.