DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Tahun 2016 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN KB, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2016 TENTANG NOMOR 19,.· TAHUN 2016 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Surnatera Selatan.
4.Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi, badan atau pemerintah, meliputi pembayar pajak, pernotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jaJan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
7.Kendaraan Bermotor Anglrutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8.Pajak Kendaraan Bermotor yang seJanjutnya disingkat PKB,adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAANPAJAKKENDARAANBERMOTORDANSEABALIKNAMA KENDARAANBERMOTORTAHUN2016.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasall

Pasal 2

9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karenajual bell, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis danl atau serta penggunaannya.
11.Kendaraan Bermotor Ganti Mesin adalah kendaraan bermotor yang mengalami penggantian SfM penggerak berupa motor atau peralatan lainnya yang menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersanglrutan.
12.Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang Bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
13.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor.
14.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat,
15.Bobot adalah koefisien mencenninkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
16.Tahun Pembuatan adalah tahun pera.k:itan dan/atau yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
17.Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di Air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
18.Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan. 3

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
2. b.dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN- KB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
(4)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

PENGHITUNGANDASARPENGENAAN PAJAK KENDARAANBERMOTORDANBEA BALIKNAMAKENDARAANBERMOTORTAHUN2016

Pasal 4

(1)Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dlmaksud dalam PasaJ 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
(2)Penghitungan Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
1. a.Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);dan
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(3)Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada kolom 8 Larnpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :
1. a.mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan truck;
4. d.alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
5. e.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% [tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKBsebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini,
(2)Pengenaan BBN-KBuntuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
(2)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sarna dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep nilai koefisien sarna dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
4. d.minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nollima puluh);
5. e.blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh];
6. f.pick up nilai koefisien sarna dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
7. g.mikro bus nilai koefisien sarna dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);
8. h.bus nilai koefisien sarna dengan 1,1 (satu koma satu];
9. i.light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
10. j.truck nilai koefisien sarna dengan 1,3 (satu koma tiga).
(3)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan Zatau pencemaran lingkungan dalarn penggunaan kendaraan bermotor.
(4)Bobot sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi.
(1)NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil peojumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalarn Lampiran I dan Lampiran Il Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2016. 5 Pasal 6
(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2)NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2015.
(3)Nilaijual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GTjgross tonnage) antara GT5 sampai dengan GT7, fungsi dan umur rangka/body,
(4)Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.
(1)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 96

(3)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKBsebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubemur ini,
(4)Pengenaan BBN-KBuntuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubemur ini. BABIIl KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 15

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KBuntuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2016 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN- KB.

Pasal 14

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
(2)NJKBalat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pacta ayat (1)ditetapkan berdasarkan HPUatas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desembertabun 2015.

Pasal 13

Bagian Keempat Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-AJatBesar NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 12

(1)Nilaijual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:
1. a.kayu;
2. b.serat, fiber, karet dan sejenisnya;
3. c.besi, baja, ferrocemeni dan sejenisnya.
(2)Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan be.rdasarkan fungsi:
1. a.angkutan penumpang dan/ atau barang;
2. b.penangkapikan;
3. c.pengerukan; dan
4. d.pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 11

7 .. . . I' BERITADAERAHPROVlNS!SUMATERASELATANTAHUN2016 NOMOR:t9 Ditetapkan di Palembang pada tanggal r ,10A8Il.\l tus 2016 GUBERNURSUMATERASELATAN,t I f.!!!!::: . Diundangkan di Palembang pada tanggal )10 Agv.s~ua 2016 SEKRETARISDAERAHPROVINSI SUMATERASELATAN, ;4 H.MUKTISULAIMAN Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvinsiSumatera SeJatan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABIV KETENTUANPENUTUP Pasal 17 Pasal 16

(1)Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bennotor pembuatan sebelum tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .
(2)Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk tahun 2016.
(3)Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. 8 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN -;;§' ... !"' m b '" .. .,. _. ~ -~ '":.., ... '" '"0 0 lG '" '" ~ ~ ~~ z: ~ ~ z: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ » » » » .. .... .... .... ... ... .... ... ... ...-e -e ... ... ... ... '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"0 0 0 ~~ s s: '" '" '" '" en en en en § en '" '" '" '"'" '" '" :!l '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" _, ... ... b ... ~ b b ~ ~ ~ ~ I;; I;; b b I;; b b !" b b b b '" '" '" '" m ... ... ... ~ ;;j b ~ .. .. ...... '" '" '" 0 r- r- r- r .... .... .... .... .... s ~ ~ ~ ~ III ! i r i iiiiii !G !G ~ ~ ~ ~ ~ .... z ~ »» :.-;; ;; ;; ;; ;; '" '" < ~ ~ ~ ~ ~ R ~ """ ~ ~ ~ ~ ij ~ ~ ~ ~ n ~ < < < < < < -e '" '" '" '" '" en e a a e e a '" 1118 .. .. ... ... -:I: .. ~s'" s ~ ~ ... b b b m~ '" '" '" II: .. ... ..U) ~ ;; l'l ;;: ... '" "'''' '" !"' ~9 .... ... - " ~ § ~ § ~ ~ ~ ~ 8 8 § w ~.... ~ '" '" '" '" ... o '0 -c '" '" 2 o -'I, , i 1 "'1"'1"'1""1'" ,:J:J:J::t:t: 1- - - - - .::1'; Z z: % Z 10000'0 I:;;'~ ~ lit; t;;00000 nn()()o nnnnn '... ' .. G) c '" m ;0 2 C ;0 = " ~ c... ~ ~ c r- z a; l> :z: III ~ ~ ~ ;>; ~ ~ t ;z: III 0 ~~ r- 0m ~ C! z ~

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…