DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 4 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2015 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, penghitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, kete.ncuan Pasal 5 ayat (9) dan ayat (10) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah, dan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, bahwa penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Penghitungan Oasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bcrmotor Tahun 2015; 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Mengingat Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 21 TAHUN2015 TENTANG PENGHITUNGANDASARPENGENAANPAJAKKENDARAANBERMOTORDANBEA BALIKNAMAKENDARAANBERMOTORTAHUN2015 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, " ',. , '~ , r ""T. 1
4.Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pernotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peraiatan teknik berupa motor atau peralatan iainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air .
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

KETENTUANUMUM Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PENGHITUNGANDASAR PENGENAANPAJAKKENDARAANBERMOTORDAN BEA BAUK NAMAKENDARAANBERMOTORTAHUN2015.

Pasal 2

Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Gubernur ini dikelompokkan dalam:

a.mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
b.mobil bus yang terdiri clari microbus dan bus;
c.mobil barang yang terdiri dari pick up, light truck dan truck;
d.alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
e.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

(1)Penghitungan Dasar Pengenaan PKB ditctapkan berdasar- kan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :
1. a.NJKB;dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan darr/atau pencernaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan berrnotor.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan berrnotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 6 Larnpiran I Peraturan Gubernur ini.
(4)Bobot sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
(5)Koefisienyang nilainya 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor dianggap masih batas toleransi.
(6)Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan kendaraan bermotor dianggap melewati batas toleransi.
(7)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubemur ini melaluipenetapan sebagai berikut:
1. a.sedan, jeep, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya,sebesar 1 (satu);dan
2. b.blind van, pick up, light truck dan truck, sebesar 1,3 (satu koma tiga). '.. '" , Bentuk sebagai dasar ditetapkan berdasarkan Jua! Ubah dan BBN-KB
(1)NJKB dan Nilai penghitungan PKB Pasal 8

Pasal 7

(1)Pemberlakuan pengcnaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagairnana dimaksud dalam Pas a! 6 ayat (1) dan pernberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dirniliki oleh badan hukurn Indonesia yang bergerak eli bidang angkutan umurn orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
(2)Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan urnurn barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud da!am Pasal 6 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umurn barang yang dirniliki oleh badan hukum indonesia yang bergerak eli bidang angkutan umum barang dan rnerniliki buku uji kendaraan yang masih berlaku. Pasa16
(1)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan urnurn orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puJuh persen] dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pad a kolom 8 Larnpiran I Peraturan Gubemur ini.
(2)Pengenaan BBN·KB untuk kendaraan berrnotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen] dari dasar pengenaan BBN-KBsebagaimana tercanturn pad a kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubemur ini.
(3)Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan urnurn barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagairnana tercanturn pada kolom 8 Lampiran J Peraturan Gubernur ini. ('I) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan urnurn barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh pcrsen) dari dasar pengenaan BBN-KBsebagaimana tercantum pads kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dijadikan dasar pengcnaan BBN-KB. " ..

(2), .l , , • • .! , j ) , , PasallO
(1)Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangkaj'body, yaitu:
1. a.kayu;
2. b.serat, fiber, karet dan sejenisnya;
3. c.besi, baja, [errocemeni dan sejenisnya. Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
4. a.angkutan penumpang danjatau barang;
5. b.penangkap ikan;
6. c.pengerukan; dan
7. d.pesiar, olahraga atau rekreasi. , j ,
(2)NJKB dan NiJai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk kendaraan berrnotor tahun pembuatan 2015.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.NJKB kendaraan bermotor harga kosong (off the road) adalah harga kosong (off the road) dikurangi tarif Pajak Pertambahan Nilai;
2. b.NJKB kendaraan bermotor harga isi (on the road) adalah harga isi (on the road) dikurangi tarif PKBditambah tarif BBN-KBditambah tarif Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 9

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BON-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan eli air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangkajbody dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
(2)NJKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan berrnotor yang dioperasikan eli air pada minggu pertama bulan Descmber tahun 2014.
(3)Nilai jual rangka/body kendaraan bcrrnotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (OT/Oross Tonnage) antara 01' 5 sampai dengan 01' 7, fungsi dan umur rangka/body.
(4)Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kudajhorse power dan umur motor. , ;i \ , >

Pasal 15

(1)Dalam hal Gubernur belum menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBN-KB dengan rnempedomani ketentuan sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 14

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan berrnotor tahun pembuatan 2015 yang jenis, merck tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, akan diatur lcbih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 12

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat bcrat dan alat-alat besar.
(2)NJKB alat-atat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014.

Pasal 13

(1)NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dijadikan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
(2)Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)N,'KB untuk kendaraan berrnotor yang dioperasikan di air sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 9 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
(2)Pcnghitungan dasar pengenaan PICB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayai (1) adalah sebagairnana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini. .',." .........'. ~.." '........._..""-,."." ; [. , '. I ~,. { , , , " BABIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 (I) Kendaraan berrnotor angkutan urnum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bennotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan wajib diu bah menjadi berbadan hukurn Indonesia paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan. '., i .'

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PENGHITUNGANDASAR PENGENAANPAJAKKENDARAANBERMOTORDAN BEA BAUK NAMAKENDARAANBERMOTORTAHUN2015.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM Pasal I PERATURANGUBERNUR TENTANG PENGHITUNGANDASAR PENGENAANPAJAKKENDARAANBERMOTORDAN BEA BAUK NAMAKENDARAANBERMOTORTAHUN2015.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011