menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Penghitungan Oasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bcrmotor Tahun 2015; 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); Mengingat Menimbang GUBERNURSUMATERASELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 21 TAHUN2015 TENTANG PENGHITUNGANDASARPENGENAANPAJAKKENDARAANBERMOTORDANBEA BALIKNAMAKENDARAANBERMOTORTAHUN2015 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, " ',. , '~ , r ""T. 1
4.Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pernotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peraiatan teknik berupa motor atau peralatan iainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air .
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalarn Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.