DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2022

Nomor: 20
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan telmik berupa motor atau peralatan Iainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang tetjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Diatur mengenai ketentuan umum, objek dan subjek PKB dan BBNKB, penghitungan dasar pengenaan pajak, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2022; L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang NOfllOI' 25 'rahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera SeJatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor, " 70, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesi~;··,· Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 143, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); " Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG DASARPENGENAANPAJAK KENDARAANBERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTORTAHUN 2022 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA GUBERNURSUMATERASELATAN, GUBERNUR SUMATERA SELATAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2022 Nornor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 40, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor6642);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tabun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaba Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 15, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Pemerintab Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rabun 2021 Nomor 16, Tambaban Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 6618);
12.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); , ,
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07 /2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 625);
16.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
17.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Daerah Nornor 3 Tahun 2020 ten tang Perubaban atas Peraturan Da.erab Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2020 Nomor 3);
18.Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerab Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
19.Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
20.Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 ten tang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan eli Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tabun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 ten tang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan [Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 16); · .' ......,' ..' MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PA.JAK KENDARAANBERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAANBERMOTORTAHUN2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubemur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Sea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera SeJatan.
6.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Surnatera Selatan.
7.Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan telmik berupa motor atau peralatan Iainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9.Kendaraan Bermotor 1istrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KB1 Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
10.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
21.Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor 1istrik Berbasis Baterai (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 26); Menetapkan BAS II OBJEK DANSUBJEK PKBDANBBNKB Pasal 2

(1)Objek PKB adalah kepemilikan darr/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
(2)Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
(3)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
2. b.kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
(4)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
1. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan minibus;
2. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
3. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
  1. 12.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKBadalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang tetjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  2. 13.Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
  3. 14.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang seJanjutnya disingkat NJKB adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
  4. 15.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang seJanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis darr/atau penggunaannya.
  5. 16.Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
  6. 17.Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan /atau tahun yang ditetapkan berdasarkan regtstrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
  7. 18.Umur Rangka adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dad tahun pembuatan rangka/ body.
  8. 19.Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dad tahun pembuatan.
  9. 20.Hari adalah hari kerja, ~.- Pasal 5
(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan DesemberTabun 2021.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelurn dikenakan pajak pertambaban nilai; dan
2. b.dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambaban nilai, PKB dan BBNKB.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.
(4)NJKB untuk usia kendaraan sebelum tabun 2022 dapat ditetapkan dengan harga penyusutan NJKB 1% (satu persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari NJKB tahun sebelumnya, maksimal umur kendaraan 25 (dua puluh lima) tabun untuk kendaraan roda 2 (dua) dan umur kendaraan 35 (tiga puluh lima) tabun untuk kendaraan roda 4 (empat) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.N,]KB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
3. d.mobil roda tiga;
4. e.sepeda motor roda dua; dan
5. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepedamotor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

BAB III

PENGHITUNGANDASAR PENGENAANPKB DAN BBNKB

Pasal 3

(1)Subjek PKB yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyeraban Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

(1)Pengenaan PKBAngkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen] dari dasar pengenaan BBNKE.
(3)Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKE Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 7

(1)Bobotsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)huruf b, dinyatakan dalarn koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,4 (satu koma empat).
(2)Koefisiensebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisiensama dengan 1 (satu);
2. b.sedan nilai koefisien sarna dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep dan minibus nilai koefisien sarna dengan 1,050 (satu koma nollima puluh);
4. d.blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu kama nol delapan puluh lima);
5. e.bus nilai koefisiensama dengan 1,1 (satu koma satu);
6. f.light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
7. g.truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat];dan
8. h.kendaraan khusus nilai koefisien sama dengan nilai koefisienbentuk dasar kendaraan.
(3)Penentuan koefisiensebagaimana dirnaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilaijual ubah bentuk. ·.

Pasal 11

(1)Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah/desa ditetapkan sebesar 0% (no1 persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKBambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintah daerah/desa ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB dan BBNKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 10

(1)Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang dltetapkan sebesar 10"/0 (sepuluh persen) dan dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKBKBLBerbasis Baterai untuk angkutan umum orang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(3)Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Pengenaan BBNKBKBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum barang ditetapkan sebesar 100/0 (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKS.
(5)Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4)merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.
(5)Pengenaan PKS dan BBNKS untuk angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(4)merupakan insentifyang diberikan oleh Gubemur.

Pasal 9

(1)Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Pengenaan BBNKBKBLBerbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 10% (sepuJuh persen) dari dasar pengenaan BBNKS.
(3)Pengenaan PKS dan BBNKBKBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubemur.

Pasal 13

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/ body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di Air.
(2)Nilaijual untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air pada minggu perta:ma bulan Desember Tahun 2021.
(3)Nilai jual rangka/ body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/ gross tonnage) antara GT 5 (lima) sampai dengan GT 7 (tujuh), fungsi, dan umur rangka/ body.
(1)Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), dan Pasa! 11 ayat (3) dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pandemi Covid-19 upah minimum regional, darr/atau faktor lain yang berpotensi menghambat investasi.
(2)Ketentuan mengenai persyaratan untuk mendapatkan insentif bagi kendaraan umum angkutan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat
(4), yaitu :
1. a.kepemilikan kendaraan berbadan hukum;
2. b.warna TNKBkuning;
3. c.memiliki minimal salah satu Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)pada Nomor Induk Berusaha (NIB):
  1. 1.Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431)
  2. 2.Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (52292)
  3. 3.Aktivitas Kurir (53201)
  4. 4.Aktivitas Agen Kurir (53202)
  5. 5.Pos Universal (53101)
4. d.memiliki rekomendasi dan Dinas Perhubungan Penerbitan TNKBUmum; Pasa! 12 PasalI7
(1)Dalam hal NJKB belum ditetapkan sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 16, Kepala Bapenda atas pendelagasian Gubernur dapat menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan pengenaan PKB dan BBNKB dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :
1. a.harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
2. b.harga Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; Pasa! 16 Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2022 yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 15

NJKB yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKBdan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.

Pasal 14

(1)Nilai jual rangkaj body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis, bahan, konstruksi rangka/ body, meliputi:
1. a.kayu;
2. b.serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
3. c.best, baja, ferrocemeni; dan sejenisnya.
(2)Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
1. a.angkutan penumpang dari/atau barang;
2. b.penangkapikan;
3. c.pengerukan;dan
4. d.pesiar, olahraga atau rekreasi.
(4)Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kudaj horse power dan umur motor. , .

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…