Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah ; Ketentuan Umum ,Objek dan Subjek kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan Bae balik nama kendaraan ,Ketentuan Lain -Lain ,Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalaJ Provinsi Sumatera Selatan. ' 2. Pemerintah Pr�vinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. I 3. Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 4. Sekretaris Da�rah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 5. Badan PendaJatan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapenda, adJa h Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera selatan yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pbmungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik N7L Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan. ' 6. Kendaraan B j rmotor adalah semua kendaraan beroda beserta gande r gannya yang digunakan di semua jenis jalan darat d j digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau geralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah sultu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak I kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendara8J!l bermotor yang dioperasikan di air. 7. Kendaraan Ber otor Umurn adalah setiap kendaraan yang digunakan u.ip.tuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipung,ut bayaran. 8. Kendaraan BJrmotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehidk) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalJ kendaraan yang digerakan dengan Motor l Listrik dan jendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari bat f rai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar. I II l � I - 9. Pajak Kendar r Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan J Kendaraan Be rr otor. 10. Bea Balik N 1 a Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik I Kendaraan Ber,motor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatJ sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukarlmenukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 11. Kendaraan B j rmotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalarni perubahan teknis dan/ atau fungsi dan/ atab penggunaannya. 12. Nilai Jual Ken araan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah arga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Nilai Jual K ndaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya dibebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran UmuJn atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalarni pe � bahan teknis dan/a tau penggunaannya. Harga Pasararl Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data y g akurat. Tahun Pemb atan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang I ditetapkan berdasarkan registrasi dan identi:fikasi oleh pihak berwenang. Umur Rangkal adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body. Umur Mot . or � balah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihituhg dari tahun pembuatan. ' Hari adalah h li kerja. BAB II OBJEK DAN S BJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR l Pasal 2 (1) Objek PKB a alah kepemilikan dan/atau penguasaan I Kendaraan BetlIIlotor. (2) Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kenda.raan Be motor. I (3) Kendaraan Be otor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan b. kendaraan ermotor yang dioperasikan di air; (4) Kendaraan Ber.motor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dfaksud pada ayat (3) huru£ a, terdiri atas: a. mobil pen r pang yang meliputi sedan, jeep dan minibus; b. mobil bus y�g meliputi microbus dan bus; c. mobil banilig yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck!dan sejenisnya; d. mobil roda fga; e. sepeda motpr roda dua; dan f . sepeda motbr roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpanJ dan sepeda motor roda tiga barang.
(1) Subjek PKB y� tu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau men r asai Kendaraan Bermotor. (2) Subjek Pajak E3i BNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerim [ ·penyerahan Kendaraan Bermotor. BAB III PENGHITUNGAN j DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTO ,DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang d1operasikan di atas Jalan Darat
(1) Penghitungan r asar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendara9i11 Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3f huruf a dan ayat (4). (2) Penghitungan I dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :1 a. NJKB; dan b. bobot yan mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan f 1 jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat pen · aan Kendaraan Bermotor. I r!
(1) NJKB sebagai , ana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan 6erdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu p t rtama bulan Desember Tahun 2020. (2) NJKB sebagaitana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentllan: a. dalam hal !diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum diienakan pajak pertambahan nilai; dan b. dalam hall diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dil}:enakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB. I (3) NJKB sebag � ana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaa.n BBNKB. I (4) NJKB untuk Jsia kendaraan sebelum tahun 2021 dapat ditetapkan de i gan harga penyusutan NJKB 1% (satu persen) sampdi dengan 4% (empat persen) dari NJKB tahun sebeluJnya, maksimal umur kendaraan 25 tahun untuk kendarJan roda 2 dan umur kendaraan 35 tahun untuk kenda1aan roda 4 sesuai dengan ketentuan peraturan pe dang-undangan.
NJKB Ubah Ben uk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapk+ berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilaijual Ubah Bentuk.
(1) Bobot sebag 3 ·ana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai deng 1,3 (satu koma tiga). (2) Koefisien sebaJaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. mobil roda ltiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga �enumpang dan sepeda motor roda tiga barang nil 1 koefisien sama dengan 1 (satu); b. sedan nila!j koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua pulluh lima); c. jeep dan di.inibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma!nol Hrna puluh); d. blind van, �ick up dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,0 5 (satu koma nol delapan puluh lima); l .... . ... e. bus nilai k l efisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); f . light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan g. kendaraan j khusus nilai koefisien sama dengan nilai koefisien bdntuk dasar kendaraan. (3) Penentuan koersien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pa4a nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pen�emaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Be i otor.
(1) Pengenaan PK.f Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% � tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. I (2) Pengenaan BBNKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan seJesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBiKB. (3) Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan se�esar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKl\l. (4) Pengenaan BBNKB Angkutan Umum untuk barang l ditetapkan setlesar 60% (enam puluh persen) dari dasar 1 pengenaan BBNKB. (5) Pengenaan pl63 dan BBNKB untuk angkutan umum j sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakanlinsentif yang diberikan oleh Gubernur. Pasal9 (1) Pengenaan P KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetafkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengen 1 PKB. (2) Pengenaan BB r KB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang diteta f kan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. (3) Pengenaan PKJ3 dan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau b.J.ang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' dan ayat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur. l
(1) Pengenaan P KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umum orang !ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar penfenaan PKB. (2) Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan urnum orang lctitetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pen�enaan BBNKB. (3) Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan umurn barangl ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar penfenaan PKB. (4) Pengenaan BB f KB KBL Berbasis Baterai untuk angkutan urnum barang, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar penkenaan BBNKB. (5) Pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai I sebagaimana diimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) merupakan' r ·nsentif yang diberikan oleh Gubernur.
(1) Pengenaan PJ ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan keJersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonrsia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintafi daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar penJenaan PKB. I (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan keblersihan milik pemerintah pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pemerintJ daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar penJenaan BBNKB. (3) Pengenaan P� dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan aiat (2) merupakan insentif yang diberikan oleh Gubernur.! Pasal 1 2 (1) Pelaksanaan w emberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal s l ayat (5), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (5), dan Pasal 11 ayat (3) dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi, kondisi pandemi Covid-19 upah minimum regional, dan/atau faktor lain yang berpotensi menghambat ibvestasi. 1 - 10 - l (2) Ketentuan mJp.genai persyaratan untuk mendapatkan insentif bagi j kendaraan umum angkutan barang, sebagaimana imaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), yaitu : a. kepemilikan kendaraan berbadan hukum; b. warna TNKJ kuning; c. memiliki Jnimal salah satu Kode Klasifikasi Baku Lapangan Jsaha Indonesia (KLBI) pada Nomor Induk Berusaha (�IB) : I 1. Angkutaa Bermotor untuk Barang Umum (4943 1) I 2. Aktivitas l Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedis/ Angkutan Darat (52292) 3. Aktivitas!Kurir (53201) 4. Aktivitas!Agen Kurir (53202) 5. Pos Univbrsal (53101) d. memiliki Lkomendasi dari Dinas Perhubungan Penerbitan fNKB Umum; e. jenis tipe I kendaraan angkutan umum barang berdasark 4 dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwe 11- ang, yang dapat diberikan insentif 1. Pick Up (Single/ Double Cabin): a) Pick J f Box:, b) Pick Up Blind Van; I c) Pick U f Delvan; d) Pick U f Bak Kayu; e) . Pick Uf Load Bak Kayu. 2. Blind vah; 3. Delvan; l 4. Light Tru k a) Light ½'ruck Box:, b) Light �ruck Delvan; I c) Light r ruck Bak Kayu; d) Light 1/'ruck Load Bak Kayu . 5. Truck ctah Tronton; a) TrucJ/Tronton Box:, b) Truck1/Tronton Delvan; c) TrucW(Tron ton Bak Kayu; d) TruckjfTronton Load Bak Kayu. I 1 l -- -·· - 1 1 - Bagian Kedua Penghitungan D sar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air
(1) Penghitungan asar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan ermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan beJdasarkan penjurnlahan nilai jual rangka/ body dan nilai/ jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di Air. I (2) Nilai jual untuls: Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaitnalna dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan J Air pada rninggu pertama bulan Desember Tahun 2020. L . (3) Nilai jual r j gka/ body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan dij Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan meburut jenis, isi kotor (GT/ gross tonnage) antara GT 5 (firna) sampai dengan GT 7 (tujuh), fungsi, dan umur rangka/body. l (4) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Berrnotor yang dioperasikan 4 Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/ horse power dan umur motor. I l Pasal 14 (1) Nilai jual r gka/ body Kendaraan Bermotor yang dioperasikan df Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis, bahan, konstruksi rangka/body, Aieliputi: a. kayu; l b. serat, fiber,, karet, dan sejenisnya; dan c. besi, baja, Jerrocement, dan sejenisnya. (2) Penggunaan Klndaraan Bermotor yang dioperasikan di Air dikelompokkaJ berdasarkan fungsi: I a. angkutan �enumpang dan/atau barang; b. penangkaplikan; I c. pengeruka r ; dan d. pe,ia,, olaga atau rekreasi. ) I
NJKB yang dioper sikan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), �ijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan iBermotor yang dioperasikan di Air. Bagian Ketiga Penghitungan Da 5i ar Pengenaan Pajak Kendaraan yang Behun tercantum t:lalam Lampiran Peraturan Gubernur
Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Berm f tor Tahun Pembuatan 2021 yang jenis, merek, tipe daru nilai jualnya belum tercantum dalam l Lampiran Peratur:μ1 Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh I Gubernur dan/aqtu Kepala Bependa atas nama Gubemur berdasarkan pen�itungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB yang ditetapkan olhh Menteri Dalam Negeri.
Membuka PDF…