DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2022

Nomor: 43
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, lisensi, ketentuan penerbitan lisensi, dokumen lisensi, hak dan kewajiban pemilik lisensi, pembinaan penyelenggaraan lisensi, arsitek asing, sanksi administratif, pengabdian masyarakat, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pedu membentuk Peraturan Gubernur tentang Lisensi Arsitek; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 7 5 7);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu ~atu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
19.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
20.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
22.Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubemur Nomor 4 7 Tahun 2020 ten tang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubemur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
23.Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal clan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 24);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LISENSI ARSITEK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas Teknis yang membidangi pembinaan arsitek.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6.Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
7.Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/ atau pengkajian untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
8.Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia untuk melakukan Praktik Arsitek.
9.Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.
10.Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi arsitek untuk Praktik Arsitek.
11.Lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan perizinan lain.
12.Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia.
13.Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
14.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ merawat bangunan gedung sesuai dengan teknis bangunan gedung. baru, atau standar
15.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
16.Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
17.Rekomendasi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Organisasi Profesi yang memuat verifikasi dan validasi keanggotaan arsitek, serta sertifikat lulus uji dan wawancara pengetahuan sesuai kaidah tata ruang dan arsitektur lokal.
18.Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai acuan bagi pelaku perencanaan, perancangan, pengawasan dan/ atau pengkajian untuk Bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota di Provinsi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertuμuan sebagai pengendali/ alat kontrol agar para pelaku Aerencanaan, perancangan, pengawasan dan/atau pengkajian untuk Bangunan I Gedung dan lingkungannya $erta yang terkait dengan I kawasan dan kota dapat ter~ib dalam penyelenggaraan ! Bangunan Gedung di Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Lisensi;
b.ketentuan penerbitan Lisensi;
c.dokumen Lisensi;
d.masa berlaku Lisensi;
e.hak dan kewajiban pemilik Lisensi;
f.pembinaan penyelenggaraan Lisensi;
g.Arsitek Asing;
h.sanksi adrninistratif; dan
1. 1.pengabdian masyarakat.

BAB III

LISENSI

Pasal 4

(1)Setiap kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung terrnasuk pekerjaan perencanaan, perancangan, pengawasan dan/ atau pengkajian untuk Bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan kawasan dan kota harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Arsitek yang berlisensi.
(2)Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan PBG dan perizinan lain dalam rangka perlindungan publik.
(3)Setiap Arsitek yang melakukan kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Provinsi wajib memiliki Lisensi yang diterbitkan dan ditandatangani oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi.
(4)Lisensi diberikan kepada Arsitek yang menguasai bidang pekerjaan dan keahlian, dan memahami kondisi dan kaidah tata ruang serta Arsitektur lokal di Provinsi.
(5)Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.
(6)Arsitek dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Lisensi.

BAB IV

KETENTUAN PENERBITAN LISENSI

Pasal 5

(1)Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi.
(2)Permohonan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
(3)Arsitek yang sudah memiliki STRA dan rekomendasi dari Organisasi Profesi di Provinsi dapat mengajukan permohonan penerbitan Lisensi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi.
(4)Lisensi diterbitkan terhadap Arsitek yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
(5)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Bangunan Gedung di Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(6)Dalam hal permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi menerbitkan Lisensi paling lambat 2 (dua) hari kerja.

Pasal 6

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Pasal 7

(1)Persyaratan permohonan penerbitan Lisensi dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan penerbitan Lisensi;
2. b.STRA yang masih berlaku; dan
3. c.rekomendasi dari organisasi profesi di Provinsi.
(2)Persyaratan permohonan perpanjangan Lisensi meliputi:
1. a.surat permohonan perpanjangan Lisensi;
2. b.Lisensi sebelumnya;
3. c.STRA yang masih berlaku; dan
4. d.rekomendasi dari organisasi profesi di Provinsi;
(3)Pengajuan permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:
1. a.langsung;
2. b.menggunakan jasa pos/kurir; atau
3. c.daring.
(4)Dalam hal Lisensi rusak, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang rusak dengan melampirkan:
1. a.Kartu Tanda Penduduk;
2. b.STRA yang masih berlaku; dan
3. c.Lisensi yang rusak disertai Surat Keterangan Rusak dari Organisasi Profesi di Provinsi.
(5)Dalam hal Lisensi hilang, Arsitek pemilik Lisensi dapat mengajukan permohonan penggantian Lisensi yang hilang dengan melampirkan:
1. a.Kartu Tanda Penduduk;
2. b.STRA yang masih berlaku; dan
3. c.Surat keterangan hilang dari pihak berwenang.
(6)Formulir permohonan penerbitan dan perpanjangan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(7)Formulir rekomendasi dari organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(8)Formulir permohonan penggantian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

( 1) Proses permohonan Lisensi meliputi:

a.pemohon mengajukan permohonan Lisensi dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2);
b.perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penz1nan bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bangunan gedung di Provinsi melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;
c.dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan Lisensi dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; dan
d.pengembalian berkas permohonan Lisensi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan catatan kelengkapan persyaratan.

(2)Format Lisensi Arsitek tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BABV DOKUMEN LISENSI

Pasal 9

( 1) Arsitek yang telah menyelesaikan proses penerbitan, perpanjangan, a tau penggantian Lisensi akan memperoleh Lisensi yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan di Provinsi.

(2)Dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
1. a.nomor Lisensi;
2. b.identitas pemilik Lisensi; dan
3. c.masa berlaku Lisensi.
(3)Lembar dokumen Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti pada setiap perpanjangan dimana lembar lama dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2021