DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

memberikan kepastian dan pelindungan hukum, baik kepada Arsitek maupun kepada Pengguna Jasa Arsitek, Praktik Arsitek, karya Arsitektur, dan masyarakat, perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Arsitek. Penyelenggaraan Praktik Arsitek berasaskan profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian, dan keberlanjutan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;

c.menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
d.melakukan komunikasi, pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;
e.memberikan masukan kepada pendidikan tinggr Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;
f.memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;
g.mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan
h.melindungi Pengguna Jasa Arsitek.

Pasal 29

Organisasi Profesi berwenang:

a.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya dalam Praktik Arsitek;
b.memberikan . .. PRES IDEN -t6-
b.memberikan advokasi kepada anggotanya dalam Praktik Arsitek;
c.memberikan penghargaan kepada anggotanya;
d.mengenakan sanksi kepada anggotanya atas pelanggaran kode etik profesi Arsitek; dan
e.menyiapkan basis data untuk proses registrasi Arsitek.

Pasal 30

Untuk menjamin kelayakan dan kepatutan dalam melaksanakan Praktik Arsitek, ditetapkan kode etik profesi Arsitek sebagai pedoman dan landasan tingkah laku. Kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi. Pasal 3l Untuk menegakkan kode etik profesi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Organisasi Profesi membentuk majelis kehormatan etik. Struktur, fungsi, tugas, dan wewenang majelis kehormatan stik sslagai"F€ula dimaksud pada ayat

(1)ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 32

Pendanaan Organisasi Profesi bersumber dari:

a.iural anggota; dan
b.sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)(2t (l) (2t (l)
(2)Pendanaan . . . PRES IDEN (21 Pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel serta diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai susunan kepengurusan, tugas, wewenang, tata kerja, dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 serta pendanaan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dalam anggaran dasar dan Ernggaran rumah tangga Organisasi Profesi.

Pasal 34

Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:

a.anggota Organisasi Profesi;
b.Pengguna JasaArsitek; dan
c.perguruan tinggi. Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Menteri.

(1)(21
(3)(4t BABVIII ...

BAB VIII

PEMBINMN ARSITEK

Pasal 35

(1)Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek. l2l Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.

Pasal 36

Pembinaan Arsitek sebagaimana 35 dilaksanakan dengan:

a.menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan PraktikArsitek;
b.melakukan pemberdayaan Arsitek; dan
c.melakukan pengawaszrn terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar p€nataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri,

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: dimaksud dalam Pasal

a.peringatan. PRE S ID EN REPUELIK INDONESIA _19_ a, peringatantertulis;
b.penghentian sementara Praktik Arsitek;
c.pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau
d.pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

Pasal 39

Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebegeimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Pasal 40

Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

PEMBINMN ARSITEK

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

PEMBINMN ARSITEK

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2022