DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2014

Nomor: 50
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Diatur tentang pelaporan keuangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan '1#' ,'1'1'. \ '.. ,.. ,... I I,,·. \ •• Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROV!NSI SUMATERA SELATAN TENTANG PERATURANGUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 50 TAHUN 2014 GUBERNUR SUMATERA SELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 111'

9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4574);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 4575);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Uodang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 246, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15.Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeiolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 5533);
16.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teJah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeiolaan Barang Milik Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); ""...... r
7.Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
3.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

Menetapkan PERATURANGUBERNURTENTANGKEBIJAKANAKUNTANSI PEMERINTAHPROVINSISUMATERASELATAN MEMUTUSKAN:

19.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14); ·4·

(1)Kebijakan akuntansi Pernerintah Provinsi menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Pasal 2

14.Unit kerja pemerintahan adalah pengguna anggaran/ pengguna barang yang berada di Satuan Kcrja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. menyampaikan laporan laporan keuangan,
13.Entitas Akuntansi adalah unit kerja pernerintah pengguna anggaranj'pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. perundang-undangan wajib pertanggungjawaban berupa peraturanketen tuan
8.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipiLih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9.Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkornputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
10.Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Kebijakan Akun tansi Pemerintah Daerah dan merupakan rujukan penting bagi penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam rnencari pemecahan atas sesuatu rnasalah yang belum diatur secara jelas dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
11.Laporan Keuangan adalah output akhir dari suatu proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.
12.Entitas Pelaporan adalah unit kerja pernerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut I~II

a.Akuntansi Aset;
b.Akuntansi Kewajiban;
c.Akuntansi Ekuitas;
d.Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA;
e.Akuntansi Beban dan Belanja;
f.Akuntansi Transfer;
g.Akuntansi Pcrnbiayaan; dan
h.Akuntansi alas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan estimasi akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan.

(2)Kebijakan akuntansi Akun terdiri dari:
(1)Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
1. a.Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pernerintah Daerah;
2. b.Penyajian Laporan Keuangan;
3. c.Laporan Realisasi Anggaran;
4. d.Laporan Perubahan SAL;
5. e.Necara;
6. f.Laporan Operasional;
7. g.Laporan Arus Kas;
8. h.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  1. 1.Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

(3)Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfurigsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
(4)Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas:
1. a.pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalarn SAP;dan
2. b.pengaturan yang iebih rinci atas kebijakan akun tan si dalarn SAP.
(2)Kebijakan akuntansi pernerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. mr'M 'Ii Kebijakan akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan SAL;
c.Neraca;
d.Laporan Arus Kas;
e.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
f.Catatan atas Laporan Keuangan pertanggungjawaban pengeJolaanrangka(3) Dalam

(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan SAL;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan
(2)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit kerja pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak- tidaknya terdiri dari:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Operasional;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. e.Catatan atas Laporan Keuangan BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 50 MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 22 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, H. ALEX NOERDIN/ "1(,.6UBERNUR SUMATERA SELATAZ: A/N/#/k Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 22 Desember 2014 BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6
(1)Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada Kebijakan Akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
(2)Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
(1)Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
(2)Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur iru dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BABIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6
(1)Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada Kebijakan Akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
(2)Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…