perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan SAL;
c.Neraca;
d.Laporan Arus Kas;
e.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
f.Catatan atas Laporan Keuangan pertanggungjawaban pengeJolaanrangka(3) Dalam
(1)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan SAL;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan atas Laporan Keuangan
(2)Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit kerja pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak- tidaknya terdiri dari:
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Operasional;
d.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
e.Catatan atas Laporan Keuangan BAB III PELAPORANKEUANGAN Pasal 4 '.
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 50 MUKTI SULAIMAN Diundangkan di Palembang pada tanggal 22 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, H. ALEX NOERDIN/ "1(,.6UBERNUR SUMATERA SELATAZ: A/N/#/k Ditetapkan di Palernbang pada tanggal 22 Desember 2014 BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6
(1)Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada Kebijakan Akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
(2)Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
(1)Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
(2)Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur iru dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
BABIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6
(1)Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 mengacu kepada Kebijakan Akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.
(2)Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. MUKTI SULAIMAN