Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 69
menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/ 07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA www.peraturan.go.id 2021, No.443 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094) diubah sebagai berikut:
Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:
g1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
Pengaturan wilayah kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan meliputi:
dan
www.peraturan.go.id 2021, No.443
Pengaturan wilayah kerja di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum meliputi:
1) Kejaksaan Agung; 2) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; 3) Kejaksaan Tinggi Riau; 4) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan; 5) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat; 6) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara; 7) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta; 8) Kejaksaan Tinggi Bengkulu; 9) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; 10) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; 11) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat; 12) Kejaksaan Tinggi Aceh; 13) Kejaksaan Tinggi Bali; 14) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah; 15) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung; dan 16) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
1) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur; 2) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; 3) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat; 4) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur; www.peraturan.go.id 2021, No.443 5) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat; 6) Kejaksaan Tinggi Jambi; 7) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara; 8) Kejaksaan Tinggi Papua; 9) Kejaksaan Tinggi Papua Barat; 10) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah 11) Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan; 13) Kejaksaan Tinggi Banten; 14) Kejaksaan Tinggi Lampung; 15) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur; 16) Kejaksaan Tinggi Maluku; 17) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan 18) Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
www.peraturan.go.id 2021, No.443
www.peraturan.go.id 2021, No.443
BAB VIIA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Wewenang serta Fungsi
www.peraturan.go.id 2021, No.443
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519A ayat (1), Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer menyelenggarakan fungsi:
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan