Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/ 07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443) diubah sebagai berikut:
Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:
g1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer; www.peraturan.go.id 2022, No.33
Jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, Fungsional Analis Kebijakan, Fungsional Pustakawan, dan Fungsional Perencana, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM www.peraturan.go.id 2022, No.33
Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi
BAB XI
Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan