DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan kepada kepala lembaga untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 2019, No.1094

2.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/ JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER- 006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan meliputi pemberian bimbingan dan 2019, No.1094 pembinaan teknis penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;
b.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;
c.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
d.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, revisi anggaran pelaksanaan Instruksi Presiden atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau tambahan anggaran atau pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan;
e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kejaksaan;
f.pelaksanaan analisis jabatan, penataan organisasi dan tata laksana; dan
g.fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan.
1. 2.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

3.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengelolaan Data 2019, No.1094 menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data;
b.penyajian dan penyimpanan data;
c.pengadministrasian pengelolaan data; dan
d.penyusunan laporan tahunan dan buku profil Kejaksaan.
1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Subbagian Pengelolaan Data I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan data pada Wilayah I dan penyusunan laporan tahunan.
(2)Subbagian Pengelolaan Data II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan data pada Wilayah II dan Wilayah III serta penyusunan buku profil Kejaksaan.

5.Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan.

6.Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 2019, No.1094

a.penyusunan rencana program kerja;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perlengkapan meliputi pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
c.penyusunan, penyiapan pembinaan administrasi serta petunjuk teknis rencana kebutuhan dan pelaporan barang milik negara, penilaian dan penghapusan barang milik negara, dokumen dan pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
d.penyusunan, penyiapan, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan; dan
e.pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, evaluasi, penyusunan petunjuk teknis penatausahaan barang milik negara di Kejaksaan.
1. 7.Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

8.Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pengadaan barang/jasa; 2019, No.1094
b.pelaksanaan program kegiatan dan rencana pengadaan barang/jasa;
c.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang/jasa;
d.pengelolaan pengadaan barang/jasa;
e.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
f.pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
g.pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara; dan
h.fasilitasi pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
1. 9.Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

a.Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
b.Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
c.Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.
1. 10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1)Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
(2)Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa secara elektronik. 2019, No.1094
(3)Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara.

11.Di antara Pasal 1042 dan Pasal 1043 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1042A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan kepada kepala lembaga untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/ JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER- 006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan meliputi pemberian bimbingan dan 2019, No.1094 pembinaan teknis penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;
b.pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data yang berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kejaksaan;
c.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
d.pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, revisi anggaran pelaksanaan Instruksi Presiden atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau tambahan anggaran atau pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan;
e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta penyusunan laporan kinerja Kejaksaan;
f.pelaksanaan analisis jabatan, penataan organisasi dan tata laksana; dan
g.fasilitasi pelaksanaan program reformasi birokrasi Kejaksaan.
1. 2.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

3.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Pengelolaan Data 2019, No.1094 menyelenggarakan fungsi:

a.pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data;
b.penyajian dan penyimpanan data;
c.pengadministrasian pengelolaan data; dan
d.penyusunan laporan tahunan dan buku profil Kejaksaan.
1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Subbagian Pengelolaan Data I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan data pada Wilayah I dan penyusunan laporan tahunan.
(2)Subbagian Pengelolaan Data II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, penyimpanan data pada Wilayah II dan Wilayah III serta penyusunan buku profil Kejaksaan.

5.Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan, menyelenggarakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan serta penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kejaksaan.

6.Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 2019, No.1094

a.penyusunan rencana program kerja;
b.penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perlengkapan meliputi pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
c.penyusunan, penyiapan pembinaan administrasi serta petunjuk teknis rencana kebutuhan dan pelaporan barang milik negara, penilaian dan penghapusan barang milik negara, dokumen dan pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
d.penyusunan, penyiapan, penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan; dan
e.pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, evaluasi, penyusunan petunjuk teknis penatausahaan barang milik negara di Kejaksaan.
1. 7.Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

8.Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pengadaan barang/jasa; 2019, No.1094
b.pelaksanaan program kegiatan dan rencana pengadaan barang/jasa;
c.pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang/jasa;
d.pengelolaan pengadaan barang/jasa;
e.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
f.pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
g.pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara; dan
h.fasilitasi pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
1. 9.Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

a.Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
b.Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
c.Subbagian Penyimpanan dan Distribusi.
1. 10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1)Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa, pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
(2)Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melakukan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik, pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa secara elektronik. 2019, No.1094
(3)Subbagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang milik negara.

11.Di antara Pasal 1042 dan Pasal 1043 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1042A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 107

Pasal 108

Pasal 114

Pasal 115

Pasal 116

Pasal 117

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 107

Pasal 108

Pasal 114

Pasal 115

Pasal 116

Pasal 117

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018