Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Calon Pelelang dibawah ini:
Terhitung mulai talggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelalg jenjang Ahli Pertama. KEDUA : ..................... ..........,............ -) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
") ditulis apabila penambahan diktum ANAK LAMPIRAN 6 PERATURAN KIIPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TBNTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Menimbang Mengingat KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN F-UNGSIONAL PBLELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP . jabatan.... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang melalui perpindahan dari jabatan lain;
MEMUTUSKAN : Mengangkat:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA TEMBUSAN:
") ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK I,AMPIRAN 7 PERATURAN KBPALA BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PEMBERH ENTIAN SEMBNTARA DARI JABATAN PEI,ELANG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RBPUISI,IK INDONESIA NoMoR ;*r;*; PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PELELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUL}LIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang karena ......;*)
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Pelelang dibawah ini:
Terhitung mulai tanggal . diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang jenjang KEDUA : ... . ...... ..**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN: l' Kepala Badan Kepegawaian Negara;
*) tulislah surat pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian sementara karena .... **) ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR iI TAHUN 2016 TBNTANG PBTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBAI,I Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA Pelelang dibawah ini:
MEMUTUSKAN :
Terhitung mulai tanggal . diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ........*) Apabila dikemudian hari ternyata tcrdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*) ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK I,AMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAI]UN 2016 TENTANG PETUN.JUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTU SAN PE NY BSUAIAN / INPA SS/NG Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU
MEMUTUSKAN: mengangkat:
Terhitung mulai tanggal disesualkan/inpassing dalarn Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ...... dengan angka kredit sebesar.....( ...........) ...........*) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
*) ditulis apabila ada penambahan diktum XII. PENUTUP
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya D ire ktur Perat ur anyPe rundan g- undan gan, Haryomo Dwi Putranto Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal L7 Mei 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KBMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20T6 NOMOR 808 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktur Peratur a{. Perundang-undan gan, Harvomo Dwi Putranto -c- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 808 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktur Peraturan ferundang-undangan, Haryomo Dwi Putranto XII. PENUTUP
KEPALA BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA D irektur Pe rat ur anlPe rundang-undan gan, Harvomo Dwi Putranto
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan