DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetaPkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalarn Jabatan Fungsional Pelelang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peratural Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 20O9;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 20 14;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 I Tahun 2016;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Calon Pelelang dibawah ini:

a.Nama :....................,.,.
b.NIP
c.Pangkat/golongan rua-ng/TMT : ........................
d.Unit kerja : ........................ Terhitung mulai talggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelalg jenjang Ahli Pertama. KEDUA : ..................... ..........,............ -) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. ") ditulis apabila penambahan diktum ANAK LAMPIRAN 6 PERATURAN KIIPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TBNTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Menimbang Mengingat KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN F-UNGSIONAL PBLELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP . jabatan.... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang melalui perpindahan dari jabatan lain;
5. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
6. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
7. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
8. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
9. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016; MEMUTUSKAN : Mengangkat:
a.Nama
b.NIP
c.Jabatan
d.Pangkat/golongan ruang/TMT
e.Unit kerja Terhitung mulai tanggal . diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ;;;,;,; ;;;.;;;;"o r,".i ;";;,;,-;;;;;;; ;;.;;;; ;;",- ;.;;; ;;;, ]"'' diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA TEMBUSAN:
1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. ") ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK I,AMPIRAN 7 PERATURAN KBPALA BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PEMBERH ENTIAN SEMBNTARA DARI JABATAN PEI,ELANG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RBPUISI,IK INDONESIA NoMoR ;*r;*; PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PELELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUL}LIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang karena ......;*)
b.bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO;
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OI4;
5. 6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Pelelang dibawah ini:
a.Nama : .....
b.NIP :.....
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d.Jabatan : .....
e.Unit kerja : ..... Terhitung mulai tanggal . diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang jenjang KEDUA : ... . ...... ..**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN: l' Kepala Badan Kepegawaian Negara;
1. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
2. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
3. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) tulislah surat pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian sementara karena .... **) ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR iI TAHUN 2016 TBNTANG PBTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBAI,I Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA Pelelang dibawah ini:
a.Nama
b.NIP KBPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PELELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa Saudara .. NIP .. pangkat/golongan ruang .... . jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang;
1. 1.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2Ol4;
5. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor I 1 Tahun 2016; MEMUTUSKAN :
c.Pangkat/golongan ruang/TMT : ....
d.Unit kerja : .... Terhitung mulai tanggal . diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ........*) Apabila dikemudian hari ternyata tcrdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK I,AMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAI]UN 2016 TENTANG PETUN.JUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTU SAN PE NY BSUAIAN / INPA SS/NG Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU
d.Jabatan
e.Unit Kerja KEDUA KETIGA KBPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENYESUAIAN/ /NPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mengisi formasi jabatan yarlg lowong, Saudara NIP . jabatan .... pangkat/golongan ruang.... . telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk .diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang melalui penyesu a ian / inp assing;
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OIO;
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. 4.Peraturan Menteri Pendayaglnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OI4;
5. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016; MEMUTUSKAN: mengangkat:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT : ..... Terhitung mulai tanggal disesualkan/inpassing dalarn Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ...... dengan angka kredit sebesar.....( ...........) ...........*) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) ditulis apabila ada penambahan diktum XII. PENUTUP
5. 1.Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
6. 2.Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya D ire ktur Perat ur anyPe rundan g- undan gan, Haryomo Dwi Putranto Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal L7 Mei 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KBMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20T6 NOMOR 808 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktur Peratur a{. Perundang-undan gan, Harvomo Dwi Putranto -c- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 808 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktur Peraturan ferundang-undangan, Haryomo Dwi Putranto XII. PENUTUP
7. 1.Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
8. 2.Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. KEPALA BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA D irektur Pe rat ur anlPe rundang-undan gan, Harvomo Dwi Putranto

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetaPkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalarn Jabatan Fungsional Pelelang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peratural Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 20O9;
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 20 14;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 I Tahun 2016;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Calon Pelelang dibawah ini:

a.Nama :....................,.,.
b.NIP
c.Pangkat/golongan rua-ng/TMT : ........................
d.Unit kerja : ........................ Terhitung mulai talggal ........ diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelalg jenjang Ahli Pertama. KEDUA : ..................... ..........,............ -) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. ") ditulis apabila penambahan diktum ANAK LAMPIRAN 6 PERATURAN KIIPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TBNTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN Menimbang Mengingat KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN F-UNGSIONAL PBLELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara NIP . jabatan.... pangkat/golongan ruang ..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang melalui perpindahan dari jabatan lain;
5. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
6. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
7. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
8. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
9. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016; MEMUTUSKAN : Mengangkat:
a.Nama
b.NIP
c.Jabatan
d.Pangkat/golongan ruang/TMT
e.Unit kerja Terhitung mulai tanggal . diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ;;;,;,; ;;;.;;;;"o r,".i ;";;,;,-;;;;;;; ;;.;;;; ;;",- ;.;;; ;;;, ]"'' diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA TEMBUSAN:
1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. ") ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK I,AMPIRAN 7 PERATURAN KBPALA BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PEMBERH ENTIAN SEMBNTARA DARI JABATAN PEI,ELANG KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RBPUISI,IK INDONESIA NoMoR ;*r;*; PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PELELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUL}LIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang karena ......;*)
b.bahwa untuk tertib administrasi, perlu memberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OIO;
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. 5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OI4;
5. 6.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Pelelang dibawah ini:
a.Nama : .....
b.NIP :.....
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d.Jabatan : .....
e.Unit kerja : ..... Terhitung mulai tanggal . diberhentikan sementara dari Jabatan Fungsional Pelelang jenjang KEDUA : ... . ...... ..**) KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN: l' Kepala Badan Kepegawaian Negara;
1. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
2. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
3. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) tulislah surat pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian sementara karena .... **) ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK LAMPIRAN 8 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR iI TAHUN 2016 TBNTANG PBTUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBAI,I Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA Pelelang dibawah ini:
a.Nama
b.NIP KBPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PELELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa Saudara .. NIP .. pangkat/golongan ruang .... . jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang;
1. 1.Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2Ol4;
5. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor I 1 Tahun 2016; MEMUTUSKAN :
c.Pangkat/golongan ruang/TMT : ....
d.Unit kerja : .... Terhitung mulai tanggal . diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ........*) Apabila dikemudian hari ternyata tcrdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) ditulis apabila ada penambahan diktum ANAK I,AMPIRAN 9 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 11 TAI]UN 2016 TENTANG PETUN.JUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG CONTOH KEPUTU SAN PE NY BSUAIAN / INPA SS/NG Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU
d.Jabatan
e.Unit Kerja KEDUA KETIGA KBPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENYESUAIAN/ /NPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PELELANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mengisi formasi jabatan yarlg lowong, Saudara NIP . jabatan .... pangkat/golongan ruang.... . telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk .diangkat dalam Jabatan Fungsional Pelelang melalui penyesu a ian / inp assing;
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OIO;
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. 4.Peraturan Menteri Pendayaglnaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2OI4;
5. 5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016; MEMUTUSKAN: mengangkat:
a.Nama
b.NIP
c.Pangkat/Golongan ruang/TMT : ..... Terhitung mulai tanggal disesualkan/inpassing dalarn Jabatan Fungsional Pelelang jenjang ...... dengan angka kredit sebesar.....( ...........) ...........*) Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal TEMBUSAN:
1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. 2.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian;
3. 3.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
4. 4.Pejabat lain yang dianggap perlu. *) ditulis apabila ada penambahan diktum XII. PENUTUP
5. 1.Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
6. 2.Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya D ire ktur Perat ur anyPe rundan g- undan gan, Haryomo Dwi Putranto Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal L7 Mei 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KBMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20T6 NOMOR 808 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktur Peratur a{. Perundang-undan gan, Harvomo Dwi Putranto -c- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 808 Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Direktur Peraturan ferundang-undangan, Haryomo Dwi Putranto XII. PENUTUP
7. 1.Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
8. 2.Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. KEPALA BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Salinan sesuai dengan aslinya BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA D irektur Pe rat ur anlPe rundang-undan gan, Harvomo Dwi Putranto

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2016

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003