DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pelaksanaan Tugas Belajar dilakukan untuk mengembangkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan. PNS dapat mengusulkan dan ditugaskan untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ten tang Tugas Belajar; KEPALABADANMETEOROLOGI,KLIMATOLOGI,DANGEOFISIKA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN KEPALABADANMETEOROLOGI,KLIMATOLOGI,DANGEOFISlKA NOMOR 1 TAHUN2023 TENTANG TUGASBELAJAR BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BMKG - -""""'=

4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
6.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
7.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
8.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);
9.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1373); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TUGAS BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai aparatur sipil negara di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3.Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disingkat Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

Pelaksanaan Tugas Belajar dilakukan untuk mengembangkan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mengacu pada rencana kebutuhan Tugas Belajar.
(2)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi informasi mengenai:
1. a.bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar;
2. b.jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
3. c.program pendidikan atau program studi prioritas;
4. d.kualifikasi akademik yang dibutuhkan;
5. e.lembaga pendidikan penyelenggara Tugas Belajar;
6. f.jangka waktu; dan
7. g.sumber biaya.

Pasal 4

(1)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi pengelolaan di bidang sumber daya manusia.
(2)Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan rencana pengembangan modal insani Badan dalam periode tertentu.
(3)Pengaturan pengembangan modal insani Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

PNS dapat mengusulkan dan ditugaskan untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 6

Pengusulan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan:

1.memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2.memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:

a.3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
b.2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
1. 3.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat Baik.
2. 4.sehat jasmani dan rohani;
3. 5.tidak sedang:
a.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
b.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
c.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
1. 6.tidak pernah:
a.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
b.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
c.dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
1. 7.memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia;
2. 8.memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan pemberi bantuan dan/atau perguruan tinggi; dan
3. 9.menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.

Pasal 7

Persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 7 meliputi:

a.talent scouting; dan
b.kelas pendampingan jika diperlukan.

Pasal 8

(1)Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikecualikan.
(2)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
(3)Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan persetujuan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 9

Penetapan PNS Tugas Belajar dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1)Penetapan Tugas Belajar diberikan oleh Kepala Badan.
(2)Penetapan Tugas Belajar oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada:
1. a.Sekretaris Utama bagi PNS golongan IV; atau
2. b.Pimpinan Tinggi Pratama yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan di bidang sumber daya manusia bagi PNS mulai dari golongan III ke bawah.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…