DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Ringkasan

Perubahan keempat atas Peraturan kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mempercepat pengembangan kompetensi melalui peningkatan pendidikan dengan cara pemberian tugas belajar dan izin belajar, serta memperhatikan perkembangan atau perubahan dunia pendidikan dan guna memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan organisasi, perlu mengubah peraturan terkait pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5579);
4.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
6.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 735);
7.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1529);
8.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741);
9.Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);
10.Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1750); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. Pasal I Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika:

a.Nomor 4 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 935);
b.Nomor 6 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1079);
c.Nomor 5 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 735); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit berisi informasi mengenai:
1. a.bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
2. b.jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
3. c.program pendidikan atau bidang studi prioritas;
4. d.kualifikasi akademik calon pegawai pelajar;
5. e.lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
6. f.jangka waktu; dan
7. g.sumber biaya.
(2)Program pendidikan atau bidang studi prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

2.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i, dan huruf j diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Persyaratan calon pegawai pelajar:
1. a.PNS dan PNS dpk di lingkungan Badan;
2. b.sehat jasmani dan rohani;
3. c.berstatus PNS;
4. d.daftar Penilaian Prestasi dan Kinerja Pegawai (DP2KP) paling singkat 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik atau paling singkat 1 (satu) tahun terakhir untuk bidang tugas yang langka dan/atau dibutuhkan organisasi;
5. e.tidak dalam keadaan:
  1. 1.menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  2. 2.melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
  3. 3.menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  4. 4.mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
  5. 5.dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  6. 6.menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  7. 7.dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
  8. 8.melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; atau
  9. 9.melaksanakan pendidikan dan pelatihan perjenjangan.
6. f.tidak pernah:
  1. 1.gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannnya; dan/atau
  2. 2.dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
7. g.adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;
8. h.mendapat rekomendasi dari Eselon II atau Kepala UPT sebelum melaksanakan seleksi/tes program tugas belajar yang dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
9. i.lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau mendapatkan rekomendasi/ surat penerimaan dari perguruan tinggi calon tempat tugas belajar dilaksanakan;
10. j.mendapat pertimbangan dari Deputi terkait untuk unit kerja teknis, atau dari Sekretaris Utama untuk unit kerja non teknis setelah lulus seleksi/tes program tugas belajar;
11. k.mendapat persetujuan dari Sekretaris Utama;
12. l.menandatangani perjanjian tugas belajar; dan
13. m.mendapat persetujuan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk tugas belajar ke luar negeri.
(1a)Bidang tugas yang langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai kriteria:
1. a.hanya ada sedikit jumlahnya di Indonesia; dan
2. b.peminatnya sedikit.
(1b)Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan.
(2)Tetap.
(3)Tetap.
(4)Tetap.
(5)Tetap.
(6)Tetap.

3.Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (2a) diubah, dan ayat (2b) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Tetap.
(2)Kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilaksanakan selama dua kali masa pendidikan (2n) bagi Pegawai Pelajar di luar negeri dan di dalam negeri.
(2a)Ketentuan kewajiban pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan kewajiban ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunda dan/atau dikurangi atau ditambah dalam hal pegawai pelajar akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan syarat:
1. a.mempertimbangkan kebutuhan organisasi berdasarkan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja berdasarkan kebijakan dari Kepala Badan;
2. b.pegawai pelajar telah lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 3,25 (tiga koma dua puluh lima) atau setara pada tugas belajar sebelumnya;
3. c.mendapatkan rekomendasi dari calon Promotor;
4. d.memiliki integritas dan rekam jejak yang baik yang dilakukan oleh unit kerja eselon II yang mempunyai tugas di bidang sumber daya manusia; dan
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari psikiater atau dokter jiwa Rumah Sakit Pemerintah.
(2b)Dihapus.
(2c)Tetap.
(3)Tetap.

4.Ketentuan Pasal 25 diubah, dan setelah ayat (2a) Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2b) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Tetap.
(2)Tetap.
(2a)Tetap.
(2b)Pendidikan akademik, profesi, dan pendidikan vokasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Akreditasi program studi izm belajar minimal B.
(3)Tetap. Pasal II Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2020 KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, Ttd. DWIKORITA KARNAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, _,-;;��iro Hukum dan Organisasi LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.11 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA FORMAT SURAT REKOMENDASI DARI ESELON II ATAU KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KOP SURAT UNIT KERJA SURAT REKOMENDASI NOMOR .................................... 1) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ………………………………….. 2) NIP : ....................................... 3) Pangkat, golongan ruang : ........................................... 4) Jabatan : ........................................... 5) Unit Kerja : .......................................... 6) dengan ini menerangkan bahwa: Nama : ………………………………….. 7) NIP : ........................................... 8) Tempat, tanggal lahir : ........................................... 9) Pangkat, golongan ruang : ........................................... 10) Jabatan : ........................................... 11) Kualifikasi akademik : ........................................... 12) Unit Kerja : ........................................... 13) Alamat tempat tinggal : ........................................... 14) menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi ................ 15) di .......... 16) jurusan/bidang ilmu ............. 17) fakultas ........... 18) pada ........... 19) mulai bulan ......... tahun ........ sampai dengan bulan .......... tahun ...... 20) sesuai rencana kebutuhan organisasi. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................,........ 21) ............................ 22) tanda tangan....... 23) Nama lengkap...... 24) NIP…………………. 25) PETUNJUK PENGISIAN Nomor Urut Nomor Kode Uraian 1 1) Tulislah nomor surat rekomendasi 2 2) Tulislah nama lengkap Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar 3 3) Tulislah NIP Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar 4 4) Tulislah pangkat dan golongan ruang Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar 5 5) Tulislah jabatan Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang akan diberi tugas belajar 6 6) Tulislah unit kerja Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang akan diberi tugas belajar 7 7) Tulislah nama lengkap PNS yang akan diberi tugas belajar 8 8) Tulislah NIP PNS yang akan diberi tugas belajar 9 9) Tulislah tempat dan tanggal lahir PNS yang akan diberi tugas belajar 10 10) Tulislah pangkat dan golongan ruang PNS yang akan diberi tugas belajar 11 11) Tulislah jabatan PNS yang akan diberi tugas belajar 12 12) Tulislah kualifikasi akademik PNS yang akan diberi tugas belajar 13 13) Tulislah unit kerja PNS yang akan diberi tugas belajar 14 14) Tulislah alamat tempat tinggal PNS yang akan diberi tugas belajar 15 15) Tulislah program studi yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya S1, S2, atau S3 atau lainnya 16 16) Tulislah tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam atau di luar negeri 17 17) Tulislah jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti PNS yang akan diberi tugas belajar, misalnya jurusan Sains Atmosfer, jurusan Geografi, atau lainnya 18 18) Tulislah fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Fakultas Geografi, atau lainnya 19 19) Tulislah nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, atau lainnya 20 20) Tulislah bulan dan tahun mulai sampai dengan berakhir pelaksanaan tugas belajar 21 21) Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat keterangan 22 22) Tulislah jabatan Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belaiar 23 23) Bubuhkan tanda tangan Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belajar 24 24) dan 25) Tulislah identitas (nama lengkap dan NIP) Eselon II atau Kepala Unit Pelaksana Teknis PNS yang akan diberi tugas belaiar KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, Ttd. DWIKORITA KARNAWATI Salinan sesuai dengan aslinya,

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…