DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013

Nomor: 11
Tahun: 2013
Ditetapkan: 18 Februari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.332 2 Pembangunan tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3.Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
4.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP- 06.00.00-286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pasal I Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah beberapa kali diubah dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3323

a.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-626/K/2001;
b.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-713/K/SU/2002;
c.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-616/K/SU/2011;
d.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-955/K/SU/2011;
e.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-61/K/SU/2012;
f.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2013; diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perwakilan BPKP Provinsi diklasifikasikan sebagai berikut:

a.Perwakilan BPKP Tipe A; dan
b.Perwakilan BPKP Tipe B;
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Perwakilan BPKP Tipe A terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;
3. c.Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
4. d.Bidang Akuntan Negara;
5. e.Bidang Investigasi; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Perwakilan BPKP Tipe B terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.332 4

Pasal 7

(1)Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe A, terdiri atas:
1. a.Subbagian Program dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Kepegawaian;
3. c.Subbagian Keuangan; dan
4. d.Subbagian Umum.
(2)Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe B, terdiri atas:
1. a.Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum.
  1. 4.Ketentuan Pasal 9A ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai, dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan.

5.Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Tipe Atercantum dalam Lampiran IA dan Perwakilan BPKP Tipe Btercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

6.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, terdapat 25 (dua puluh lima) Perwakilan BPKP Tipe A dan delapan (8) Perwakilan BPKP Tipe B yang nama, lokasi, dan wilayah kerjanya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3325

7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Kepala Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon II.a.
(2)Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Subbagian pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal II Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2013 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3.Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
4.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2013; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP- 06.00.00-286/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. Pasal I Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang telah beberapa kali diubah dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.3323

a.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-626/K/2001;
b.Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-713/K/SU/2002;
c.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-616/K/SU/2011;
d.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-955/K/SU/2011;
e.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-61/K/SU/2012;
f.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2013; diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Perwakilan BPKP Provinsi diklasifikasikan sebagai berikut:

a.Perwakilan BPKP Tipe A; dan
b.Perwakilan BPKP Tipe B;
1. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Perwakilan BPKP Tipe A terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;
3. c.Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
4. d.Bidang Akuntan Negara;
5. e.Bidang Investigasi; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Perwakilan BPKP Tipe B terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha; dan
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. 3.Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.332 4

Pasal 7

(1)Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe A, terdiri atas:
1. a.Subbagian Program dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Kepegawaian;
3. c.Subbagian Keuangan; dan
4. d.Subbagian Umum.
(2)Bagian Tata Usaha Perwakilan BPKP Tipe B, terdiri atas:
1. a.Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan;
2. b.Subbagian Keuangan; dan
3. c.Subbagian Umum.
  1. 4.Ketentuan Pasal 9A ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Subbagian Kepegawaian, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai, dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan.
(2)Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
(3)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam, dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan.

5.Ketentuan Pasal 11A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Tipe Atercantum dalam Lampiran IA dan Perwakilan BPKP Tipe Btercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

6.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Kepala Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon II.a.
(2)Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Subbagian pada Perwakilan BPKP adalah jabatan struktural eselon IV.a. Pasal II Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2013 KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN MARDIASMO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9A

Pasal 11A

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9A

Pasal 11A

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2010