DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/PER/BSN/1/2008 Tahun 2008

Nomor: 13/PER/BSN/1/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 29 Januari 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Indonesia, Badan Standardisasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menciptakan keteraturan dan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baik diperlukan pengelolaan pengembangan SNI dan pengelolaan panitia teknis secara baik dan terarah ;
b.bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana tersebut pad a huruf a, diperlukan suatu Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pad a huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar.

Mengingat

1.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2.Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMISI MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN STAN DAR. · . BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 1

Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut MTPS adalah lembaga kebijakan dibidang Pengembangan Standar, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 2

MTPS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan kegiatan Pengembangan SNI , agar SNI memberikan manfaat sebesar mungkin bagi pengguna.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, MTPS menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang berkaitan dengan Pengembangan SNI dan Panitia Teknis;
b.penyusunan , pemantauan dan evaluasi Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) SNI;
c.mengusulkan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis perumusan SNI ;
d.pengkajian , evaluasi , usulan pembubaran dan pengalokasian sekretariat Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis perumusan SNI ;
e.penyusunan , pemantauan dan evaluasi kebijakan pengembangan SNI ;
f.pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pe(lgembangan SNI. D \SK-SKIlOO!~\ IT PS-MTP!"\SK orl:'uli.,m MTPS 100~ _ doc • BADAN STANDARDISASI NASIONAL Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MTPS dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah (reg ulator), Komite Akreditasi Nasional (KAN) , Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Manajemen Teknis Penilaian Kesesua ian (M TP K), Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) , Panitia Tekn is Penilaian Kesesuaian (P T PK) dan pihak lain yang dianggap perlu .

Pasal 5

(1)Susunan Keanggotaan MTPS terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota
2. b.Sekretaris merangkap anggota
3. c.Anggota .
(2)Ketua MTPS secara ex-officio dijabat oleh Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN .
(3)Sekretaris MTPS secara ex-officio dijabat oleh Kepala Pusat Perumusan Standar BSN .
(4)Anggota MTPS terdiri dari:
1. a.Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN merangkap sebagai Sekretaris Komite Akreditasi Nasional;
2. b.Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakata n Standardisasi BSN ;
3. c.Sekretaris Utama BSN ;
4. d.Kepala Pusat Sist em Penerapan Standar BSN ;
5. e.Ketua Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN );
6. f.Kepala Pusat Standardisasi , Departemen Perindustrian ;
7. g.Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian , Departemen Pertanian ;
8. h.Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenaga Listrikan , Direktorat Jenderal Li strik dan Pemanfaatan Energi , Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. i.Sekretaris .... .. . . ' • BADAN STANDARDISASI NASIONAL I. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan , Departemen Pekerjaan Umum; j . Direktur Teknik dan Lingkungan , Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. k.Koordinator perwakilan National Fire Protection Association (NFPA) untuk negara-negara ASEAN.
(5)Sekretariat MTPS secara ex-officio dilaksanakan oleh Pusat Perumusan Standar BSN.

Pasal 6

Tata kerja MTPS disusun dan ditetapkan oleh Ketua MTPS.

Pasal 7

(1)Pengangkatan dan pemberhentian anggota MTPS ditetapkan dengan keputusan Kepala BSN .
(2)Ketua MTPS mengevaluasi efektivitas Keanggotaan MTPS sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan melaporkan kepada Kepala BSN.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Kepulusan ini dibebankan pad a Anggaran Badan Slandardisasi Nasional

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2008 ~ ,* KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, .1t Ir. I AN SUDARWO NI .680000200 !h.... rip · . , ' .. BADAN STANDARDISASI NASIONAL I. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pekerjaan Umum ; j . Direktur Teknik dan Lingkungan , Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi , Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ;

k.Koordinator perwakilan National Fire Protection Association (NFPA) untuk negara-negara ASEAN .

(5)Sekretariat MTPS secara ex-officio dilaksanakan oleh Pusat Perumusan Standar BSN .

Pasal 6

Tata kerja MTPS disusun dan ditetapkan oleh Ketua MTPS.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menciptakan keteraturan dan kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baik diperlukan pengelolaan pengembangan SNI dan pengelolaan panitia teknis secara baik dan terarah ;
b.bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana tersebut pad a huruf a, diperlukan suatu Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan pad a huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar.

Mengingat

1.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2.Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KOMISI MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN STAN DAR. · . BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, MTPS menyelenggarakan fungsi :

a.penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang berkaitan dengan Pengembangan SNI dan Panitia Teknis;
b.penyusunan , pemantauan dan evaluasi Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) SNI;
c.mengusulkan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis perumusan SNI ;
d.pengkajian , evaluasi , usulan pembubaran dan pengalokasian sekretariat Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis perumusan SNI ;
e.penyusunan , pemantauan dan evaluasi kebijakan pengembangan SNI ;
f.pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pe(lgembangan SNI. D \SK-SKIlOO!~\ IT PS-MTP!"\SK orl:'uli.,m MTPS 100~ _ doc • BADAN STANDARDISASI NASIONAL Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MTPS dapat berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah (reg ulator), Komite Akreditasi Nasional (KAN) , Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Manajemen Teknis Penilaian Kesesua ian (M TP K), Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) , Panitia Tekn is Penilaian Kesesuaian (P T PK) dan pihak lain yang dianggap perlu .

Pasal 5

(1)Susunan Keanggotaan MTPS terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota
2. b.Sekretaris merangkap anggota
3. c.Anggota .
(2)Ketua MTPS secara ex-officio dijabat oleh Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN .
(3)Sekretaris MTPS secara ex-officio dijabat oleh Kepala Pusat Perumusan Standar BSN .
(4)Anggota MTPS terdiri dari:
1. a.Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN merangkap sebagai Sekretaris Komite Akreditasi Nasional;
2. b.Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakata n Standardisasi BSN ;
3. c.Sekretaris Utama BSN ;
4. d.Kepala Pusat Sist em Penerapan Standar BSN ;
5. e.Ketua Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN );
6. f.Kepala Pusat Standardisasi , Departemen Perindustrian ;
7. g.Direktur Mutu dan Standardisasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian , Departemen Pertanian ;
8. h.Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenaga Listrikan , Direktorat Jenderal Li strik dan Pemanfaatan Energi , Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. i.Sekretaris .... .. . . ' • BADAN STANDARDISASI NASIONAL I. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan , Departemen Pekerjaan Umum; j . Direktur Teknik dan Lingkungan , Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. k.Koordinator perwakilan National Fire Protection Association (NFPA) untuk negara-negara ASEAN.
(5)Sekretariat MTPS secara ex-officio dilaksanakan oleh Pusat Perumusan Standar BSN.

Pasal 6

Tata kerja MTPS disusun dan ditetapkan oleh Ketua MTPS.

Pasal 7

(1)Pengangkatan dan pemberhentian anggota MTPS ditetapkan dengan keputusan Kepala BSN .
(2)Ketua MTPS mengevaluasi efektivitas Keanggotaan MTPS sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan melaporkan kepada Kepala BSN.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Kepulusan ini dibebankan pad a Anggaran Badan Slandardisasi Nasional

Pasal 9

k.Koordinator perwakilan National Fire Protection Association (NFPA) untuk negara-negara ASEAN .

(5)Sekretariat MTPS secara ex-officio dilaksanakan oleh Pusat Perumusan Standar BSN .

Pasal 6

Tata kerja MTPS disusun dan ditetapkan oleh Ketua MTPS.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/PER/BSN/1/2008 Tahun 2008

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011