DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011

Nomor: 2
Tahun: 2011
Ditetapkan: 12 Mei 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkau pcrtimbangan sebug.nmuna terscbut pai.l.i huruf a. huruf h. dan huru:' c. pertu men.:t.,pi...,1. l'~r aturau Kornisi Pemilihan Lmum 11:nwng pcrubahan .nas Per .. 1u1.-1 KPL 'sumur 02 Tahun 2010 teniang Pcdoman I eknis Verifikasi :-.~ .uut Ca Ion Pc11gg.1111i . vntar« aktu Anggota Dewan Perwakilun R:tk),ll dun D<!\\,111 Perwakilan Daerah Pemilihan L -num 1:1h1111 2009:
c.bahwa anggotn partai politik yang dibcrhcntikan dun ,cJang dalam proses pengajuan kebcruuui kepada r,..1ahkamJh Partai Politik. atau mengajukan gugatan mclului Pengadilan Xegcri .11 ... 1 m.:nhajul..an upaya hukum kasasi melalui vlahkamah Agung ,dx1g.1in1.1n;1 dimaksud pada huruf b, berpcngaruh ierhadap proses pcnggantiau antarwaktu anggota Dewan Perwakilan l,.11., ..:.
b.bahwa an,:_;,,1a Panai Poliiik yang dibcri.cuukan oldt pirnpinan panai poliuk ) ang berwcnang dapat mengajukau kebcratan kcpadu Mahkamah Partai Politik. P,·ni;.iJibn Xcgeri J.,n 1;1,1., ... uk.111 upaya hukum kasasi rnelalui \laJ1kam.,h ·\,:,mg -cbagaimana dirnaksud dalam Lndang- Undang Xomor u' Tahon ~Ol I tcmang perubahan Lndang-Undang Nomor 02 Iahun 2008 ternang Partai Politi.,; bahwa scsuai ketentuan Pasal 8 ayru 11) huruf t dan ayat (4) hurui' i Undang-L 11<la11g Nornor 22 Tahun ~007 tentang Penyelenggara Pemilihan Urnum. menyutakan bahwa tui;a.,. wewcnang dan kewajiban Komisi Pcmilihan l 'mum adalah melaksanakan iugas dan wewcnang lain yang dibcrikan oleh Lndang-Lndang: Menimb,rng a. KOMJSI l'F.MJI.IHAN uvu:xr, PERlJBAHAN ATAS PF:RA TUR AN KO:\! ISi PE~ll LfflAS r MC\l xor-ron 02 TAHUN 2010TE'.'/TAKG J>F.DO\l..\'-'TF.K.'ll. \'F.RIFIKA. l S\'ARr\TC'ALOS PF..'iGGA~Tl A:'\TAR\\' .\ICTl' A:>.GGOT,\ DEWAS PER\\ AKJLAN RAKYAT DA:>. DEWA.'I PER\\',\KILA:\ OAERAl-1 PE~IILlllAK l xn M TAfll.i\' 2009 TE:-iT.\:\G '02\IOR 02 T.\HL''.'\ 2011
1. 9.Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun :1008 rentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten,'Kma Dalam Pemilu Tahun 2009:

Mengingat

8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tcntang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian. Verifikasi, Penetapan. dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan L'rnum Anggora Dewan Perwaki Ian Dacrah I ahun 2009:
7.Peraturan Komisi Pernilihan lJmum Nomor 17 TahLU1 2008 tentang Pedornan Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pcmilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PrO\ insi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenXota dalam Pcrnilu Tahun 2009:
6.Peraturan Kornisi Pernilihan Umum Nornor 06 Tahun 2008 temang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ekretariat Jcndcral Komisi Pemilihan l Irnum, Sekretariai Komisi Pernilihan L mum Provins! dan Sekretariat Komisi Pemilihan L'mum Kabupaten Kora scbagaimana diubah dcngan Pcraturan Komisi Pemilihan 1 'mum Nomor 22 Tahun 2008:
5.Peraturan Kornisi Pemilihan 1 'mum '\omor 05 Tahun :!008 tentang Tata Kerja Kornisi Pernilihan Cmum. Kornisi Pemilihan Umurn Pro, insi dan Komisi Pemilihan Lmurn Kabupatcn Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Pcraturan Komisi Pernilihan Lmum Nomor 01 Tahun 2010: -t Undang-I rndang Xomor 27 l'ahun 2009 tcmang Majclis Peonusvawaratan Rakya1. Dewan Pcrwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nornor 123. Tambahan I.ernbarun Xegara Republik Indonesia Xomor 50431:
3.Undang-Undang Nomor IO Tahun 2008 tcnrang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakvat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah scbagaimana diubah dengan l 'ndang- Undang "omor 17 Tahun 2009 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 41. Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 1\omor 4986): ., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan l 'ndang-Undang Nomor 2 Tahun 201 I (Lembaran '\egara Republik Indonesia Tahun 2011 .'\omor 8. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5189): Undanc-Undanu xomor 22 Tahun 2007 temang Penyclcnggara - - Pemilihan Lmum (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()()7 '\omor 59. fambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4721 ): I. 2 :\lenginga1
7.Putusan Mahkarnah Kcnstitusi Nomor: 74-80-94-59-67,PIIPU.C- \'12009 tentung pengujian Pasal 205 ayat (5J. ayai (6) dan ayat (7) Undang- llndang 1\omor 10 l'ahun 2008:
6.Putusan '.\lahkan1ah Konsiitusi Xomor: 10-l I· l 2- l3rPl L. Vl1'2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (4). Pasal 21 l ayat (3) dan Pasal :?12 ayat (J) Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2008:
5.Purusan \lahl..amah Konstitusi Xomor: 22-24-PUL.·\'1·2008 tcntang pengujian Pasal 55 ayat (2). Pasal 205 ayar (4). ayat (5). ayat <6). ayat (7). Pasal 204 huruf b. huruf c. huruf d. dan huruf e L ndang-Undang Nomor JO I ahun 2008:
4.Kepuiusan Komisi Pernilihan t.murn Nomor: 396/Kpts/KPU; Tahun 2009 tentang Perubahan Kcputusan Komisi Pcmilihan Urnum Nomor 255f)(p1s/KPU ·1 ahun 2009 reniang Pcnctapan dan Pengurnuman l lasil Pernilu Anggota DPR. DPD. DPRO Provinsi, dan DPRV Kabupaten Kora:
3.Keputusan Kornisi Pernilihan Lmum '\omor: 393 SKXPl' Tahun 2008 tentang Pcnerapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah Pemilu tahun 2009: ) Keputusan Komisi Pemilihan t.mum Nomor: 391. ltSK.iKPl: lahun 2008 rentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Pcrwakilan Rakyat Pcmilu Tahun 2009:
1.Kcputusan Komisi Pemilihan Urnum Nornor: 153/SK{J(PlJ' Tahun :?008 s.d '\omor 185 K KPl' Tahun :?008 Tenrang Penetapan Daerah Pemilihan. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota OPRD Prov insi. dan DPRD Kabupaten'Kota pada 33 Provinsi:
11.Pcraturun Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tcntang Pcdoman Tcknis Penetapan Dan Pengumuman I lasil Pcmilu. Tata Cara Pcnerapan Pcrolehan Kursi. Penctapan Calon I crpilih. Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggora Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Pcrwakilan Dacrah. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Penuuran Komisi Pcmilihan L"mum Nomor 60 Tahun 2009:
10.Peraruran Komisi Pemilihan Umum "-omor 46 Tahun 2008 tcntang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapirulasi Pcnghitungan llasil Pcrolehan uara di Kccamaian. Kabupatcn/Koia dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pernilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Dacrah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro, insi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuparen/Kota: 3 \1emperhatikan (3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayai (3) tidak berlaku apabila calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan melampirkan:

a.Surat keterangan dari lcrnbaga pcrmasyarakatan tcmpat yang bcrsangkutan rnenjalani pidana penjara dan telah menjalani hukuman sena sudah mernenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan pengajuan pengganrian amarwakru dari panai politik kepada pimpinan DPR:
b.Surat pcrnyataan dari calon yang bersangkutan secara tcrbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan rnantan narapidana yang dimuat dalam surat kabar lokal nasional discrtai dengan surat keterangan pimpinan surat kabar yang menerangkan tentang dimuatnya pernyataan yang bersangkutan; dan
c.Surat keterangan dari kcpolisian ~ ang menerangkan bahwa yang bersangkutan rnempunyai kclakuan baik dan tidak mclakukan kejahatan yang berulang-ulang. Pasal 21
l.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3a) yang bcrbunyi sebagai berikut: Ketentuan dalam Peraturan KPU '.\iomor O:! Tahun :!010 tentang Pedoman Tcknis Verifikasi Syarat Calon Pengganri Antarwakru Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009. diubah sebagai berikut: Pasal I PER BAHAN ATAS PERATURA.'I K0\11SI PF.MILUIAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 20JO TENTANG PEDOMA.'I TEKNIS VERIFLKASI 'YARAT CALON PENGGANTT ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PER\VAKJLAN RAKYAT DA.1'1 DE\\1.>\_'I PF.R\,VAKILAN OAERAH PF:MILlllAN UM M TAHUN 2009. Menetnpkan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8.Bcrita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09f8Af\/1201 I tanggal 11 Mei 2011 tcntang Substansi Pokok Pcrubahan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tcntang Pcdoman Teknis Verifikasi Syarai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009: 4 •,' I .. , LI. ... .. .t ' ' '~ll:-..:1 J ~.11 ,-.·rh t ..1r ,.,kt xr1 ... ,., ,.1~ 1 \.,11, 11-..1 1~·1 II .. ··\1f \,1 \. 1 II j 1 ... _ Ill 1 ,,b· ,1.t1 ,J· \l.1h, ..111,.i1, l'u--.,; r r- ~i·· -~l.q 1k 0'1,:,·,i,1 rl \ ............ (21 . vpabila keterangan tenulis dari pimpinan panai pclitik sebagairnana dimaksud pada ayat (I) rnenerangkan bahwa \lahkamah Panai Politik sedang mcmproses keberatan atas pernberhentian calon pcngganti antarw aktu dan belurn memperoleh keputusan ~lahkamah Panai Politik ) ang bersifat final. Pl .I l ,, , .tk 1.1 " , ,,1, t h.,r, k,1 ., (I) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota OPR mengajukan keberatan kcpada Mahkamah Panai Politik atas pernberhenriannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A ayat ( I J. KPl.1 melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik. .. Pasal 22A
4.Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pa,al 23 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 2::?A. Pasal 2213 dan Pasal 22(" ~ ang berbuny i sebagai berikut:

(3)Calon pcngganti antarwakru anggota DPR yang dibcrhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan kcputusan pimpinan partai politik atau mahkamah partai politik atau putusan Pcngadilan Xcgeri aiau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. tidal. dapat ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu,
(2)Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang diberhentikan sebagai anggota panai politik dan mengajuk:m gugatan melalui Pengadilan Ncgcri atau mengajukan kasasi kepada Mahkarnah Agung. dibuktikan dengan salinan purusan Pcngadilan cgeri aiau putusan Mahkamah Agung yang ielah mernpunyai kckuatan hukum tctap. (I) Caton pcngganti antarwakru anggota DPR ~ang diberhentikan sebagai anggota panai politik scbagaimana dimaksud dalarn Pasal :w huruf e dan Pasal 21 ayat (5) dapai mcngajukan kcbcratan mclalui mahkarnah Partai Politik. dibuktikan dengan kcpurusan pimpinan panai pclitik. "Pasal 21A

3.Dianiara keteniuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan (I) satu pasal yakni Pasal 21A. yang berbuny i scbagai bcrikut:

(5)Caton pengganti antarwaktu anggota DPR yang dibcrhcntikan scbagai anggota partai politik. dibuktikan dengan surai keputusan pcrnberhentian dari pimpinan partai politik yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderul atau sebutan lainn~ a dan aiau salinan putusan Mahkamah Partai Politik. putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkarnah Agung.. "Pasal 21 .., Ketenruan Pasal 21 ayat (5). diubah sehingga berbunyi sebagai berikur: 5 (-t I Dalarn hal putusan Pcngadilan Xcgeri memutuskan pembcrhcmian cal on pengganti antarwaktu anggota DPR sebagai anggota panai politik, dan putusan Pengadilan :S:egeri icrsehut diputuskan sc1clah calon pengganti antarwakm anggota DPR disampaikan kcpada pimpinan DPR scbagairnna dimaksud ayal ( 1 ). pun1san Pengadilan Negeri disampaikan oleh pimpinan partai politik kcpada pimpinan DPR.
(3)Dalam hal putusan Pengadilan Neger] membarelkan/mcncamn kernbali pernberhentian sebagai anggota partai politik. Jan putusan Pengadilan Ncgcri tersebut ditetapkan setelah calon penggami antarwakru unggota DPR disampaikan kepada pirnpinan DPR sebagaimana dirnaksud 3) at ( I J. putusan Pengadilan :-Segcri tcrsebui menjatli bukti kcabsahan calon pengganti antarwaktu anggota DPR. . · .... ==- I ' ' - . ' "" t 1 ... r n ..t I',.. ' " 'l ,. (::!) Apabila keterangan tertulis dari Pcngadilan :-Segeri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnenerangkan bahwa Pengadilan )l:egeri sedang memeriksa pcngajuan gugaian atas pemberhenrian calon pengganti antarwaktu dan belum mempcrolch putusan Pengadilan Negeri yang mernpunyai kekuatan hukum tetap, "l'I ,.:il.1111 " k 1 , il1111.P 11.111 ~ ...... (l J Dalarn hal calon pengganti amarwaktu anggota DPR mengajukan gugatan kepada Pengadilun Xegeri aras pernberhcntiannya sebagai anggora panai politik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I A ayar (2). KPL' melakukan klarifikasi kepada Kerua Pcngadilan Negeri, "Pasul 228
(6)KPlJ scielah menerirnu pernberitahuan dari pimpinan DPR scbagaimana dimaksud pada ayar ( 5 ). rnerubah penetapan cal on pengganri antarw akru ) ang bersangkutan dan menyampaikan kernbali kepada pimpinun DPR untuk diresmikan kcanggotaannya sebagai anggora DPR dengan mere, isi Kcputusan Presiden ." (5 I Pimpinan DPR setclah menerima putusan Mahkarnah Panai Politik sebagairnana dimaksud pada avai (-1). menyampaikan kepada KPU untuk merubah pcnctapan calon pengganu antarwaktu, discrtai dengan putusan Mahkamah Partai Politik. (-II Dalam hal putusan Mahkarnah Partai Politik tetap mcnctapkan pemberhenrian calon pengganti antarnaktu anggota DPR sebagai anggota partai politik. dan puiusan Mahkarnah Panai Politik tersebut ditetapkun setelah calon pengganti anrarwaktu anggota DPR disampaikan kepudu pimpinan OPR sebagaimana dimaksud ayat (I). kepuiusan Mahkarnah Panai Politi], disampaikan oleh pimpinan partai politik kcpada pimpinan DPR.
(3)Dalam hal putusan Mahkamah Panai Politik mernbatalkanmcncabur kembali pcrnberhentian sebagai anggota panai politik. dan putusan Mahkamah Partai Politik tcrsebut ditetapkan setelah calon pengganti amarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud U} at (II. kepurusan Mabkamah Panai Polit ii. tcrsebut rnenjadi bukti keabsahan calon penggurni antarwaktu anggota DPR. 6
(6)KPU setclah menerima pernberitahuan dari pimpinan DPR sebagaimana dirnaksud pada ayat (5). merubah penetapan calon pcngganti aniarwaktu yang bersangkuian dan rnenyampaikan kembali kcpada pimpinan DPR untuk diresmikan keanggotaannya scbagai anggota DPR dengan merevisi Kcputusan Presiden .'
(5)Pimpinan DPR setelah mencrima putusan Mahkamah Agung sebagairnana dimaksud pada ayat ( 4 ). menyampaikan kcpada K PU untuk merubah penetapan calon pengganti aniarwaktu. discnai dcngan putusan Mahkamah Agung.
(4)Dalam hal putusan Mahkarnah Agung mcmutuskan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPR sebagai anggota partai politik. dan putusan Mahkarnah Agung tersebut diputuskan seielah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disarnpaikan kcpada pirnpinan DPR sebagaimana dirnaksud ayat (I). putusan Mahkamah Agung disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR.
(3)Dalam ha] putusan Mahkamah Agung rnernbatalkan putusan Pcngadilan Negeri mengenai pemberhcntian sebagai anggota partai politik. dan putusan Mahkamah Agung tersebut ditctapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagairnna dimaksud ayat (I). putusan Mahkamah Agung tersebut mcnjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu anggota JJPR.
(2)Apabila keterangan tcrtulis dari Mahkarnah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) menerangkan bahwa Mahkarnah Agung sedang memeriksa pcngajuan kasasi atas putusan Pengadilan Negcri dan bclum mernperoleh putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tctap, t~ 'I ,F.u111\.,1-i.1 'il,111,, h.u k:ri~ i..:ur llh.'li;-:llnp;ril-,r 1 n:un.i ... l , ! ,,,·:,;~,UP .~.ll.tf"\\ :-.'•1 p,.·r·r~,.~l .... lJ~tr, ... - ...11 •.l 11.:rl'.:1:.1k b,:~·i1'.utn~.;,1 d~n~..tn d1, ..~1t.u .._. • 1:· t-, If'. 1,.·1•1 -, ,J \,t ( 1l11ll p ..".-: .. ,11:ti 1n:.... , v , ,~: I .vr-vbut 'i..:d~~n~1 i.?aL1111 prn,.;, .... 1 .. r· ,,,., di \: h .... 1 ,d \~_u a.'.. (I) Dalam hat calon pcngganti antarwaktu anggota DPR mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri mcngcnai pernberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I A ayat (2). KPU melakukan klarifikasi kcpada Mahkamah Agung. "Pasal 22C
(6)KPU setelah menerima pembcritahuan dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5). merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPR untuk diresmikan kcanggotaannya sebagai anggota DPR dcngan mere, isi Keputusan Presiden ."
(5)Pimpinan DPR sctclah mcnerima putusan Pengadilan Negcri scbagairnana dimaksud pada ayat (4). mcnyampaikan kepada KPlJ untuk merubah pcnctapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Pengadilan Negeri. 7 Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. MA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memcrimahkan pcngundangan Pcraturan ma dengan pcncmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan i.ni mulai bcrlaku pada tanggal diietapkan. Pasal Ill Untuk memudahkan pernahaman ierhadap Peraturan ini. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 teniang Pcdoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwakiu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pcmilihan Umum Tahun 2009 scbagaimana diubah dcngan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal terjadi penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayai l I) dilakukan oleh partai politik yang mcmiliki kepcngurusan ganda. kcpengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditetapkan oleh Kemcntcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38

5.Kctcntuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 / KE UA, Ductapkan di Jakarta pada tanggal ' "' < u," Agar setiap orang mengctahuinya. memcrintahkan pengundangan Peraturan 1111 dcngan penempntannya dalam Serita Negara Rcpublik Indonesia. Pcraiuran ini mulai berlaku pada ranggal duetapkan,

Pasal 111

Untuk mcmudahkan pernahaman terhadup Peraturan ini. Pcraruran KPU Nomor 01 Tahun 2010 teruang Pedoman Teknis Vcrifikasi Syarat Calon Pcngganti Aniarwaktu Anggotu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Dacrah Pemilihan llmum Tahun 2009 scbagaimana diubah dengan Pcraturan ini. disusun dalam satu naskah. Pasal u Dalam hal terjadi penyampaiun informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( I I dilakukan oleb panai polirik yang memiliki kcpengurusan ganda. kepengurusan panai pohuk yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang diteiapkan olch Kemcntcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ." "Pasal 38

5.Keteruuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 » PATIUALIS AKBAR RERITA NEGARA REPl,llLTK INDONESIA TAHC:\' 2011 NO\H)R Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. ]VIA. 1Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA I Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengun<langan Peraturan mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Ill Umuk memudahkan pemahaman terhadap Pcraturan ini. Peraiuran KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Vcrifikasi Syarat Calon Penggami Antarwaktu Anggora Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah <lengan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah.

Pasal 11

Dalam ha) terjadi penyarnpaian informasi scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (I) dilakukan oleh partai politik yang mcmiliki kcpcngurusan ganda. kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditctapkan oleh Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pa~al 38

5.Kctcntuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut: 8 PATRIALIS AKBAR BER1TA NEGARA REPUBLIK INDOl\'ESIA TAHUN 2011 :'\OYl"OR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal .\1ENTERI HOKUM DAN HAK ASASI MA~t;SIA Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. l\lA. KETUA, ~Ip~-"?-- Diretapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal UI Untuk mcmudahkan pernaharnan tcrhadap Pcraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tcntang Pcdornan Teknis Verifikasi Syarat Caton Pengganti Aruarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Dacrah Pcmilihan Umum Tahun 2009 sehagaimana diubah dengan Pcraruran ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi pcnyampaian informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I) dilakukan olch partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda, kcpcngurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kcpcngurusan yang ditctapkan olch Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
5.Keientuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi scbagai berikut: 8 PATRIALIS AKBAR RRRITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH1IN 2011 NOMOR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ME'.'iTERI HUKCM DAN HA.K ASASJ \-1ANUSIA Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. !\·IA. .., Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang rnengetahuinya. merneriniahkan pengundangan Peraturan 1111 dcngan pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan, Pasal HI Uruuk memudahkan pemaharnan tcrhadap Peraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 ientang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pcngganti Antarwaktu Anggora Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Daerah Pcrnilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dcngan Peraturan ini. disusun dalam saru naskah. Pasal IJ Dalam hal tcrjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat ( I l dilakukan olch partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda. kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepcngurusan yang diteiapkan olch Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." '·Pasal 38
5.Ketenruan Pasal 38 diubah. sehingga bcrbunyi sebagai berikut: 8 SI GIT ,JOYOW ARDONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDF.RAL KPU Kepala Biro Hukum WP~L PA TRlALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 20ll OMOR 312 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 2011 MENTERI HOKUM DAN HAK ASASI MANUSIA H. A. HAFIZ ANSHARY AZ ttd KE TUA, Ditctapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011 denganAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan mi penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ' Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. Pasal Ill Untuk memudahkan pemahaman terhadap Pcraturan ini, Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi penyampaian informasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (I) dilakukan olch partai politik yang memiliki kepengurusan ganda, kepengurusan partai politik yang dinyarakan sah adalah kcpcngurusan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
5.Ketentuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 PATRIALIS AKBAR 13ERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHON 2011 :'IIOMOR ~12 .,,. MEi'iTERI HUKm1 DAN HAK ASASI ~IANlSSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanzzal Zh I.I e• ic11 -"' KE'fUA Ditetapkan di J akana pada tanggal 7 f H"' ?C ' ' Agar sctiap orang mcngetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan mi dcngan penempatannya dalarn Berna Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Jll Untuk memudahkan pernahaman terhadap Peraturau ini. Peraturan KPU Nornor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Vcrifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Pcraturan ini. disusun dalam saru naskah. Pasal II Dalam hal terjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (i l dilakukan olch panai politik yang memiliki kepengurusan ganda, kepcngurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditctapkan oleh Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
5.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga bcrbunyi sebagai berikut: 8 PATRIALIS AKBAR UERITA "IEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHU~ 2011 :'\Ol\10R :\lE:'\TERI HUKCM l.iAS HAK ASASI :\1A"ICSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ,..-., _ KETC:\i I /. '> -----------4;-,f' _ Prof. Dr. H. A. HA!f;Z A'.':SHAR Y AZ. :\IA ' .pada tanggal Ditetapkan d1 J akarta Agar setiap orang mengetahuinya. mcmerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan pcnempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Pcraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. Pasal Ill Untuk mcrnudahkan pernahaman terhadap Peraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun ~O IO tentang Pedoman Teknis Venfikasi Syarat Caton Pcnggami Arnarwaktu Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Daerah Pcmilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan ini. disusun dalarn satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (I) dilakukan oleh partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda. kcpcngurusan panai politik yang dinyatakan sah adalah kcpcngurusan yang ditctapkan oleh Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia. ·· "Pasal 38 S. Ketcntuan Pasal 38 diubah. sehingga berbuny i scbagai berikut: SIGlT JO YOW ARDONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum ,11__1//)iJ..-- .e::=-------- - PATRIALIS AKBAR BERIT A NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 312 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 2011 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA H. A. HAFIZ ANSHARY AZ ttd KE TUA, Ditetapkan di Jakarta pada ianggal 26 Mei 201 I Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan mt dcngan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Ill Untuk mcmudahkan pcmahaman tcrhadap Peraturan ini. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagairnana diubah dengan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalarn hal terjadi pcnyampaian informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) dilakukan oleh partai politik yang merniliki kepengurusan ganda, kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kcpengurusan yang diietapkan oleh Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
5.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 8

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkau pcrtimbangan sebug.nmuna terscbut pai.l.i huruf a. huruf h. dan huru:' c. pertu men.:t.,pi...,1. l'~r aturau Kornisi Pemilihan Lmum 11:nwng pcrubahan .nas Per .. 1u1.-1 KPL 'sumur 02 Tahun 2010 teniang Pcdoman I eknis Verifikasi :-.~ .uut Ca Ion Pc11gg.1111i . vntar« aktu Anggota Dewan Perwakilun R:tk),ll dun D<!\\,111 Perwakilan Daerah Pemilihan L -num 1:1h1111 2009:
c.bahwa anggotn partai politik yang dibcrhcntikan dun ,cJang dalam proses pengajuan kebcruuui kepada r,..1ahkamJh Partai Politik. atau mengajukan gugatan mclului Pengadilan Xegcri .11 ... 1 m.:nhajul..an upaya hukum kasasi melalui vlahkamah Agung ,dx1g.1in1.1n;1 dimaksud pada huruf b, berpcngaruh ierhadap proses pcnggantiau antarwaktu anggota Dewan Perwakilan l,.11., ..:.
b.bahwa an,:_;,,1a Panai Poliiik yang dibcri.cuukan oldt pirnpinan panai poliuk ) ang berwcnang dapat mengajukau kebcratan kcpadu Mahkamah Partai Politik. P,·ni;.iJibn Xcgeri J.,n 1;1,1., ... uk.111 upaya hukum kasasi rnelalui \laJ1kam.,h ·\,:,mg -cbagaimana dirnaksud dalam Lndang- Undang Xomor u' Tahon ~Ol I tcmang perubahan Lndang-Undang Nomor 02 Iahun 2008 ternang Partai Politi.,; bahwa scsuai ketentuan Pasal 8 ayru 11) huruf t dan ayat (4) hurui' i Undang-L 11<la11g Nornor 22 Tahun ~007 tentang Penyelenggara Pemilihan Urnum. menyutakan bahwa tui;a.,. wewcnang dan kewajiban Komisi Pcmilihan l 'mum adalah melaksanakan iugas dan wewcnang lain yang dibcrikan oleh Lndang-Lndang: Menimb,rng a. KOMJSI l'F.MJI.IHAN uvu:xr, PERlJBAHAN ATAS PF:RA TUR AN KO:\! ISi PE~ll LfflAS r MC\l xor-ron 02 TAHUN 2010TE'.'/TAKG J>F.DO\l..\'-'TF.K.'ll. \'F.RIFIKA. l S\'ARr\TC'ALOS PF..'iGGA~Tl A:'\TAR\\' .\ICTl' A:>.GGOT,\ DEWAS PER\\ AKJLAN RAKYAT DA:>. DEWA.'I PER\\',\KILA:\ OAERAl-1 PE~IILlllAK l xn M TAfll.i\' 2009 TE:-iT.\:\G '02\IOR 02 T.\HL''.'\ 2011
1. 9.Peraruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun :1008 rentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten,'Kma Dalam Pemilu Tahun 2009:

Mengingat

8.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tcntang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian. Verifikasi, Penetapan. dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan L'rnum Anggora Dewan Perwaki Ian Dacrah I ahun 2009:
7.Peraturan Komisi Pernilihan lJmum Nomor 17 TahLU1 2008 tentang Pedornan Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pcmilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PrO\ insi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenXota dalam Pcrnilu Tahun 2009:
6.Peraturan Kornisi Pernilihan Umum Nornor 06 Tahun 2008 temang Susunan Organisasi dan Tata Kerja ekretariat Jcndcral Komisi Pemilihan l Irnum, Sekretariai Komisi Pernilihan L mum Provins! dan Sekretariat Komisi Pemilihan L'mum Kabupaten Kora scbagaimana diubah dcngan Pcraturan Komisi Pemilihan 1 'mum Nomor 22 Tahun 2008:
5.Peraturan Kornisi Pemilihan 1 'mum '\omor 05 Tahun :!008 tentang Tata Kerja Kornisi Pernilihan Cmum. Kornisi Pemilihan Umurn Pro, insi dan Komisi Pemilihan Lmurn Kabupatcn Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Pcraturan Komisi Pernilihan Lmum Nomor 01 Tahun 2010: -t Undang-I rndang Xomor 27 l'ahun 2009 tcmang Majclis Peonusvawaratan Rakya1. Dewan Pcrwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nornor 123. Tambahan I.ernbarun Xegara Republik Indonesia Xomor 50431:
3.Undang-Undang Nomor IO Tahun 2008 tcnrang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakvat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah scbagaimana diubah dengan l 'ndang- Undang "omor 17 Tahun 2009 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 41. Tambahan Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 1\omor 4986): ., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan l 'ndang-Undang Nomor 2 Tahun 201 I (Lembaran '\egara Republik Indonesia Tahun 2011 .'\omor 8. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5189): Undanc-Undanu xomor 22 Tahun 2007 temang Penyclcnggara - - Pemilihan Lmum (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()()7 '\omor 59. fambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4721 ): I. 2 :\lenginga1
7.Putusan Mahkarnah Kcnstitusi Nomor: 74-80-94-59-67,PIIPU.C- \'12009 tentung pengujian Pasal 205 ayat (5J. ayai (6) dan ayat (7) Undang- llndang 1\omor 10 l'ahun 2008:
6.Putusan '.\lahkan1ah Konsiitusi Xomor: 10-l I· l 2- l3rPl L. Vl1'2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (4). Pasal 21 l ayat (3) dan Pasal :?12 ayat (J) Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2008:
5.Purusan \lahl..amah Konstitusi Xomor: 22-24-PUL.·\'1·2008 tcntang pengujian Pasal 55 ayat (2). Pasal 205 ayar (4). ayat (5). ayat <6). ayat (7). Pasal 204 huruf b. huruf c. huruf d. dan huruf e L ndang-Undang Nomor JO I ahun 2008:
4.Kepuiusan Komisi Pernilihan t.murn Nomor: 396/Kpts/KPU; Tahun 2009 tentang Perubahan Kcputusan Komisi Pcmilihan Urnum Nomor 255f)(p1s/KPU ·1 ahun 2009 reniang Pcnctapan dan Pengurnuman l lasil Pernilu Anggota DPR. DPD. DPRO Provinsi, dan DPRV Kabupaten Kora:
3.Keputusan Kornisi Pernilihan Lmum '\omor: 393 SKXPl' Tahun 2008 tentang Pcnerapan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah Pemilu tahun 2009: ) Keputusan Komisi Pemilihan t.mum Nomor: 391. ltSK.iKPl: lahun 2008 rentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Pcrwakilan Rakyat Pcmilu Tahun 2009:
1.Kcputusan Komisi Pemilihan Urnum Nornor: 153/SK{J(PlJ' Tahun :?008 s.d '\omor 185 K KPl' Tahun :?008 Tenrang Penetapan Daerah Pemilihan. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota OPRD Prov insi. dan DPRD Kabupaten'Kota pada 33 Provinsi:
11.Pcraturun Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tcntang Pcdoman Tcknis Penetapan Dan Pengumuman I lasil Pcmilu. Tata Cara Pcnerapan Pcrolehan Kursi. Penctapan Calon I crpilih. Dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggora Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Pcrwakilan Dacrah. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Penuuran Komisi Pcmilihan L"mum Nomor 60 Tahun 2009:
10.Peraruran Komisi Pemilihan Umum "-omor 46 Tahun 2008 tcntang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapirulasi Pcnghitungan llasil Pcrolehan uara di Kccamaian. Kabupatcn/Koia dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pernilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Dacrah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro, insi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuparen/Kota: 3 \1emperhatikan (3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayai (3) tidak berlaku apabila calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan melampirkan:

a.Surat keterangan dari lcrnbaga pcrmasyarakatan tcmpat yang bcrsangkutan rnenjalani pidana penjara dan telah menjalani hukuman sena sudah mernenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan pengajuan pengganrian amarwakru dari panai politik kepada pimpinan DPR:
b.Surat pcrnyataan dari calon yang bersangkutan secara tcrbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan rnantan narapidana yang dimuat dalam surat kabar lokal nasional discrtai dengan surat keterangan pimpinan surat kabar yang menerangkan tentang dimuatnya pernyataan yang bersangkutan; dan
c.Surat keterangan dari kcpolisian ~ ang menerangkan bahwa yang bersangkutan rnempunyai kclakuan baik dan tidak mclakukan kejahatan yang berulang-ulang. Pasal 21
l.Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 disisipkan I (satu) ayat yakni ayat (3a) yang bcrbunyi sebagai berikut: Ketentuan dalam Peraturan KPU '.\iomor O:! Tahun :!010 tentang Pedoman Tcknis Verifikasi Syarat Calon Pengganri Antarwakru Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009. diubah sebagai berikut: Pasal I PER BAHAN ATAS PERATURA.'I K0\11SI PF.MILUIAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 20JO TENTANG PEDOMA.'I TEKNIS VERIFLKASI 'YARAT CALON PENGGANTT ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PER\VAKJLAN RAKYAT DA.1'1 DE\\1.>\_'I PF.R\,VAKILAN OAERAH PF:MILlllAN UM M TAHUN 2009. Menetnpkan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

8.Bcrita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 09f8Af\/1201 I tanggal 11 Mei 2011 tcntang Substansi Pokok Pcrubahan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tcntang Pcdoman Teknis Verifikasi Syarai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009: 4 •,' I .. , LI. ... .. .t ' ' '~ll:-..:1 J ~.11 ,-.·rh t ..1r ,.,kt xr1 ... ,., ,.1~ 1 \.,11, 11-..1 1~·1 II .. ··\1f \,1 \. 1 II j 1 ... _ Ill 1 ,,b· ,1.t1 ,J· \l.1h, ..111,.i1, l'u--.,; r r- ~i·· -~l.q 1k 0'1,:,·,i,1 rl \ ............ (21 . vpabila keterangan tenulis dari pimpinan panai pclitik sebagairnana dimaksud pada ayat (I) rnenerangkan bahwa \lahkamah Panai Politik sedang mcmproses keberatan atas pernberhentian calon pcngganti antarw aktu dan belurn memperoleh keputusan ~lahkamah Panai Politik ) ang bersifat final. Pl .I l ,, , .tk 1.1 " , ,,1, t h.,r, k,1 ., (I) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota OPR mengajukan keberatan kcpada Mahkamah Panai Politik atas pernberhenriannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A ayat ( I J. KPl.1 melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik. .. Pasal 22A
4.Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pa,al 23 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 2::?A. Pasal 2213 dan Pasal 22(" ~ ang berbuny i sebagai berikut:

(3)Calon pcngganti antarwakru anggota DPR yang dibcrhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan kcputusan pimpinan partai politik atau mahkamah partai politik atau putusan Pcngadilan Xcgeri aiau putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. tidal. dapat ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu,
(2)Calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang diberhentikan sebagai anggota panai politik dan mengajuk:m gugatan melalui Pengadilan Ncgcri atau mengajukan kasasi kepada Mahkarnah Agung. dibuktikan dengan salinan purusan Pcngadilan cgeri aiau putusan Mahkamah Agung yang ielah mernpunyai kckuatan hukum tctap. (I) Caton pcngganti antarwakru anggota DPR ~ang diberhentikan sebagai anggota panai politik scbagaimana dimaksud dalarn Pasal :w huruf e dan Pasal 21 ayat (5) dapai mcngajukan kcbcratan mclalui mahkarnah Partai Politik. dibuktikan dengan kcpurusan pimpinan panai pclitik. "Pasal 21A

3.Dianiara keteniuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan (I) satu pasal yakni Pasal 21A. yang berbuny i scbagai bcrikut:

(5)Caton pengganti antarwaktu anggota DPR yang dibcrhcntikan scbagai anggota partai politik. dibuktikan dengan surai keputusan pcrnberhentian dari pimpinan partai politik yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderul atau sebutan lainn~ a dan aiau salinan putusan Mahkamah Partai Politik. putusan Pengadilan Negeri atau putusan Mahkarnah Agung.. "Pasal 21 .., Ketenruan Pasal 21 ayat (5). diubah sehingga berbunyi sebagai berikur: 5 (-t I Dalarn hal putusan Pcngadilan Xcgeri memutuskan pembcrhcmian cal on pengganti antarwaktu anggota DPR sebagai anggota panai politik, dan putusan Pengadilan :S:egeri icrsehut diputuskan sc1clah calon pengganti antarwakm anggota DPR disampaikan kcpada pimpinan DPR scbagairnna dimaksud ayal ( 1 ). pun1san Pengadilan Negeri disampaikan oleh pimpinan partai politik kcpada pimpinan DPR.
(3)Dalam hal putusan Pengadilan Neger] membarelkan/mcncamn kernbali pernberhentian sebagai anggota partai politik. Jan putusan Pengadilan Ncgcri tersebut ditetapkan setelah calon penggami antarwakru unggota DPR disampaikan kepada pirnpinan DPR sebagaimana dirnaksud 3) at ( I J. putusan Pengadilan :-Segcri tcrsebui menjatli bukti kcabsahan calon pengganti antarwaktu anggota DPR. . · .... ==- I ' ' - . ' "" t 1 ... r n ..t I',.. ' " 'l ,. (::!) Apabila keterangan tertulis dari Pcngadilan :-Segeri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnenerangkan bahwa Pengadilan )l:egeri sedang memeriksa pcngajuan gugaian atas pemberhenrian calon pengganti antarwaktu dan belum mempcrolch putusan Pengadilan Negeri yang mernpunyai kekuatan hukum tetap, "l'I ,.:il.1111 " k 1 , il1111.P 11.111 ~ ...... (l J Dalarn hal calon pengganti amarwaktu anggota DPR mengajukan gugatan kepada Pengadilun Xegeri aras pernberhcntiannya sebagai anggora panai politik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I A ayar (2). KPL' melakukan klarifikasi kepada Kerua Pcngadilan Negeri, "Pasul 228
(6)KPlJ scielah menerirnu pernberitahuan dari pimpinan DPR scbagaimana dimaksud pada ayar ( 5 ). rnerubah penetapan cal on pengganri antarw akru ) ang bersangkutan dan menyampaikan kernbali kepada pimpinun DPR untuk diresmikan kcanggotaannya sebagai anggora DPR dengan mere, isi Kcputusan Presiden ." (5 I Pimpinan DPR setclah menerima putusan Mahkarnah Panai Politik sebagairnana dimaksud pada avai (-1). menyampaikan kepada KPU untuk merubah pcnctapan calon pengganu antarwaktu, discrtai dengan putusan Mahkamah Partai Politik. (-II Dalam hal putusan Mahkarnah Partai Politik tetap mcnctapkan pemberhenrian calon pengganti antarnaktu anggota DPR sebagai anggota partai politik. dan puiusan Mahkarnah Panai Politik tersebut ditetapkun setelah calon pengganti anrarwaktu anggota DPR disampaikan kepudu pimpinan OPR sebagaimana dimaksud ayat (I). kepuiusan Mahkarnah Panai Politi], disampaikan oleh pimpinan partai politik kcpada pimpinan DPR.
(3)Dalam hal putusan Mahkamah Panai Politik mernbatalkanmcncabur kembali pcrnberhentian sebagai anggota panai politik. dan putusan Mahkamah Partai Politik tcrsebut ditetapkan setelah calon pengganti amarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagaimana dimaksud U} at (II. kepurusan Mabkamah Panai Polit ii. tcrsebut rnenjadi bukti keabsahan calon penggurni antarwaktu anggota DPR. 6
(6)KPU setclah menerima pernberitahuan dari pimpinan DPR sebagaimana dirnaksud pada ayat (5). merubah penetapan calon pcngganti aniarwaktu yang bersangkuian dan rnenyampaikan kembali kcpada pimpinan DPR untuk diresmikan keanggotaannya scbagai anggota DPR dengan merevisi Kcputusan Presiden .'
(5)Pimpinan DPR setelah mencrima putusan Mahkamah Agung sebagairnana dimaksud pada ayat ( 4 ). menyampaikan kcpada K PU untuk merubah penetapan calon pengganti aniarwaktu. discnai dcngan putusan Mahkamah Agung.
(4)Dalam hal putusan Mahkarnah Agung mcmutuskan pemberhentian calon pengganti antarwaktu anggota DPR sebagai anggota partai politik. dan putusan Mahkarnah Agung tersebut diputuskan seielah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disarnpaikan kcpada pirnpinan DPR sebagaimana dirnaksud ayat (I). putusan Mahkamah Agung disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR.
(3)Dalam ha] putusan Mahkamah Agung rnernbatalkan putusan Pcngadilan Negeri mengenai pemberhcntian sebagai anggota partai politik. dan putusan Mahkamah Agung tersebut ditctapkan setelah calon pengganti antarwaktu anggota DPR disampaikan kepada pimpinan DPR sebagairnna dimaksud ayat (I). putusan Mahkamah Agung tersebut mcnjadi bukti keabsahan calon pengganti antarwaktu anggota JJPR.
(2)Apabila keterangan tcrtulis dari Mahkarnah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) menerangkan bahwa Mahkarnah Agung sedang memeriksa pcngajuan kasasi atas putusan Pengadilan Negcri dan bclum mernperoleh putusan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tctap, t~ 'I ,F.u111\.,1-i.1 'il,111,, h.u k:ri~ i..:ur llh.'li;-:llnp;ril-,r 1 n:un.i ... l , ! ,,,·:,;~,UP .~.ll.tf"\\ :-.'•1 p,.·r·r~,.~l .... lJ~tr, ... - ...11 •.l 11.:rl'.:1:.1k b,:~·i1'.utn~.;,1 d~n~..tn d1, ..~1t.u .._. • 1:· t-, If'. 1,.·1•1 -, ,J \,t ( 1l11ll p ..".-: .. ,11:ti 1n:.... , v , ,~: I .vr-vbut 'i..:d~~n~1 i.?aL1111 prn,.;, .... 1 .. r· ,,,., di \: h .... 1 ,d \~_u a.'.. (I) Dalam hat calon pcngganti antarwaktu anggota DPR mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri mcngcnai pernberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I A ayat (2). KPU melakukan klarifikasi kcpada Mahkamah Agung. "Pasal 22C
(6)KPU setelah menerima pembcritahuan dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5). merubah penetapan calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPR untuk diresmikan kcanggotaannya sebagai anggota DPR dcngan mere, isi Keputusan Presiden ."
(5)Pimpinan DPR sctclah mcnerima putusan Pengadilan Negcri scbagairnana dimaksud pada ayat (4). mcnyampaikan kepada KPlJ untuk merubah pcnctapan calon pengganti antarwaktu, disertai dengan putusan Pengadilan Negeri. 7 Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. MA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memcrimahkan pcngundangan Pcraturan ma dengan pcncmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan i.ni mulai bcrlaku pada tanggal diietapkan. Pasal Ill Untuk memudahkan pernahaman ierhadap Peraturan ini. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 teniang Pcdoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwakiu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pcmilihan Umum Tahun 2009 scbagaimana diubah dcngan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal terjadi penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayai l I) dilakukan oleh partai politik yang mcmiliki kepcngurusan ganda. kcpengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditetapkan oleh Kemcntcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38

5.Kctcntuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 / KE UA, Ductapkan di Jakarta pada tanggal ' "' < u," Agar setiap orang mengctahuinya. memcrintahkan pengundangan Peraturan 1111 dcngan penempntannya dalam Serita Negara Rcpublik Indonesia. Pcraiuran ini mulai berlaku pada ranggal duetapkan,

Pasal 111

5.Keteruuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 » PATIUALIS AKBAR RERITA NEGARA REPl,llLTK INDONESIA TAHC:\' 2011 NO\H)R Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. ]VIA. 1Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA I Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengun<langan Peraturan mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Ill Umuk memudahkan pemahaman terhadap Pcraturan ini. Peraiuran KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Vcrifikasi Syarat Calon Penggami Antarwaktu Anggora Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah <lengan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah.

Pasal 11

5.Kctcntuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut: 8 PATRIALIS AKBAR BER1TA NEGARA REPUBLIK INDOl\'ESIA TAHUN 2011 :'\OYl"OR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal .\1ENTERI HOKUM DAN HAK ASASI MA~t;SIA Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. l\lA. KETUA, ~Ip~-"?-- Diretapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal UI Untuk mcmudahkan pernaharnan tcrhadap Pcraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tcntang Pcdornan Teknis Verifikasi Syarat Caton Pengganti Aruarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Dacrah Pcmilihan Umum Tahun 2009 sehagaimana diubah dengan Pcraruran ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi pcnyampaian informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I) dilakukan olch partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda, kcpcngurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kcpcngurusan yang ditctapkan olch Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
5.Keientuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi scbagai berikut: 8 PATRIALIS AKBAR RRRITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH1IN 2011 NOMOR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ME'.'iTERI HUKCM DAN HA.K ASASJ \-1ANUSIA Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. !\·IA. .., Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang rnengetahuinya. merneriniahkan pengundangan Peraturan 1111 dcngan pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan, Pasal HI Uruuk memudahkan pemaharnan tcrhadap Peraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 ientang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pcngganti Antarwaktu Anggora Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Daerah Pcrnilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dcngan Peraturan ini. disusun dalam saru naskah. Pasal IJ Dalam hal tcrjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat ( I l dilakukan olch partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda. kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepcngurusan yang diteiapkan olch Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." '·Pasal 38
5.Ketenruan Pasal 38 diubah. sehingga bcrbunyi sebagai berikut: 8 SI GIT ,JOYOW ARDONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDF.RAL KPU Kepala Biro Hukum WP~L PA TRlALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 20ll OMOR 312 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 2011 MENTERI HOKUM DAN HAK ASASI MANUSIA H. A. HAFIZ ANSHARY AZ ttd KE TUA, Ditctapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011 denganAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan mi penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ' Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. Pasal Ill Untuk memudahkan pemahaman terhadap Pcraturan ini, Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi penyampaian informasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (I) dilakukan olch partai politik yang memiliki kepengurusan ganda, kepengurusan partai politik yang dinyarakan sah adalah kcpcngurusan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
5.Ketentuan Pasal 38 diubah. sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 PATRIALIS AKBAR 13ERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHON 2011 :'IIOMOR ~12 .,,. MEi'iTERI HUKm1 DAN HAK ASASI ~IANlSSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanzzal Zh I.I e• ic11 -"' KE'fUA Ditetapkan di J akana pada tanggal 7 f H"' ?C ' ' Agar sctiap orang mcngetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan mi dcngan penempatannya dalarn Berna Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Jll Untuk memudahkan pernahaman terhadap Peraturau ini. Peraturan KPU Nornor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Vcrifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Pcraturan ini. disusun dalam saru naskah. Pasal II Dalam hal terjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (i l dilakukan olch panai politik yang memiliki kepengurusan ganda, kepcngurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditctapkan oleh Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
5.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga bcrbunyi sebagai berikut: 8 PATRIALIS AKBAR UERITA "IEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHU~ 2011 :'\Ol\10R :\lE:'\TERI HUKCM l.iAS HAK ASASI :\1A"ICSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ,..-., _ KETC:\i I /. '> -----------4;-,f' _ Prof. Dr. H. A. HA!f;Z A'.':SHAR Y AZ. :\IA ' .pada tanggal Ditetapkan d1 J akarta Agar setiap orang mengetahuinya. mcmerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan pcnempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Pcraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. Pasal Ill Untuk mcrnudahkan pernahaman terhadap Peraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun ~O IO tentang Pedoman Teknis Venfikasi Syarat Caton Pcnggami Arnarwaktu Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Daerah Pcmilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan ini. disusun dalarn satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (I) dilakukan oleh partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda. kcpcngurusan panai politik yang dinyatakan sah adalah kcpcngurusan yang ditctapkan oleh Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia. ·· "Pasal 38 S. Ketcntuan Pasal 38 diubah. sehingga berbuny i scbagai berikut: SIGlT JO YOW ARDONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum ,11__1//)iJ..-- .e::=-------- - PATRIALIS AKBAR BERIT A NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 312 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 2011 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA H. A. HAFIZ ANSHARY AZ ttd KE TUA, Ditetapkan di Jakarta pada ianggal 26 Mei 201 I Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan mt dcngan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Ill Untuk mcmudahkan pcmahaman tcrhadap Peraturan ini. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagairnana diubah dengan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalarn hal terjadi pcnyampaian informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) dilakukan oleh partai politik yang merniliki kepengurusan ganda, kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kcpengurusan yang diietapkan oleh Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
5.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 8

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 111

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/PER/BSN/1/2008 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 111

Pasal 11

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2008

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 13/PER/BSN/1/2008 Tahun 2008