Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2011
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
huruf h. dan huru:' c. pertu men.:t.,pi...,1. l'~r aturau Kornisi Pemilihan Lmum 11:nwng pcrubahan .nas Per .. 1u1.-1 KPL 'sumur 02 Tahun 2010 teniang Pcdoman I eknis Verifikasi :-.~ .uut Ca Ion Pc11gg.1111i . vntar« aktu Anggota Dewan Perwakilun R:tk),ll dun D F.DO\l..\'-'TF.K.'ll. \'F.RIFIKA. l S\'ARr\TC'ALOS PF..'iGGA~Tl A:'\TAR\\' .\ICTl' A:>.GGOT,\ DEWAS PER\\ AKJLAN RAKYAT DA:>. DEWA.'I PER\\',\KILA:\ OAERAl-1 PE~IILlllAK l xn M TAfll.i\' 2009 TE:-iT.\:\G '02\IOR 02 T.\HL''.'\ 2011
-t Undang-I rndang Xomor 27 l'ahun 2009 tcmang Majclis Peonusvawaratan Rakya1. Dewan Pcrwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nornor 123. Tambahan I.ernbarun Xegara Republik Indonesia Xomor 50431:
., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan l 'ndang-Undang Nomor 2 Tahun 201 I (Lembaran '\egara Republik Indonesia Tahun 2011 .'\omor 8. Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5189): Undanc-Undanu xomor 22 Tahun 2007 temang Penyclcnggara - - Pemilihan Lmum (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()()7 '\omor 59. fambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4721 ): I. 2 :\lenginga1
Vl1'2009 tentang pengujian Pasal 205 ayat (4). Pasal 21 l ayat (3) dan Pasal :?12 ayat (J) Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2008:
ayat <6). ayat (7). Pasal 204 huruf b. huruf c. huruf d. dan huruf e L ndang-Undang Nomor JO I ahun 2008:
Tahun 2009 tentang Perubahan Kcputusan Komisi Pcmilihan Urnum Nomor 255f)(p1s/KPU ·1 ahun 2009 reniang Pcnctapan dan Pengurnuman l lasil Pernilu Anggota DPR. DPD. DPRO Provinsi, dan DPRV Kabupaten Kora:
) Keputusan Komisi Pemilihan t.mum Nomor: 391. ltSK.iKPl: lahun 2008 rentang Penetapan Daftar Calon Tetap Dewan Pcrwakilan Rakyat Pcmilu Tahun 2009:
Dewan Pcrwakilan Dacrah. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Penuuran Komisi Pcmilihan L"mum Nomor 60 Tahun 2009:
3 \1emperhatikan (3a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayai (3) tidak berlaku apabila calon pengganti antarwaktu yang bersangkutan melampirkan:
Pasal 21
Ketentuan dalam Peraturan KPU '.\iomor O:! Tahun :!010 tentang Pedoman Tcknis Verifikasi Syarat Calon Pengganri Antarwakru Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009. diubah sebagai berikut: Pasal I PER BAHAN ATAS PERATURA.'I K0\11SI PF.MILUIAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 20JO TENTANG PEDOMA.'I TEKNIS VERIFLKASI 'YARAT CALON PENGGANTT ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PER\VAKJLAN RAKYAT DA.1'1 DE\\1.>\_'I PF.R\,VAKILAN OAERAH PF:MILlllAN UM M TAHUN 2009. Menetnpkan
MEMUTUSKAN:
4 •,' I .. , LI. ... .. .t ' ' '~ll:-..:1 J ~.11 ,-.·rh t ..1r ,.,kt xr1 ... ,., ,.1~ 1 \.,11, 11-..1 1~·1 II .. ··\1f \,1 \. 1 II j 1 ... _ Ill 1 ,,b· ,1.t1 ,J· \l.1h, ..111,.i1, l'u--.,; r r- ~i·· -~l.q 1k 0'1,:,·,i,1 rl \ ............ (21 . vpabila keterangan tenulis dari pimpinan panai pclitik sebagairnana dimaksud pada ayat (I) rnenerangkan bahwa \lahkamah Panai Politik sedang mcmproses keberatan atas pernberhentian calon pcngganti antarw aktu dan belurn memperoleh keputusan ~lahkamah Panai Politik ) ang bersifat final. Pl .I l ,, , .tk 1.1 " , ,,1, t h.,r, k,1 ., (I) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota OPR mengajukan keberatan kcpada Mahkamah Panai Politik atas pernberhenriannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A ayat ( I J. KPl.1 melakukan klarifikasi kepada pimpinan partai politik. .. Pasal 22A
(I) Caton pcngganti antarwakru anggota DPR ~ang diberhentikan sebagai anggota panai politik scbagaimana dimaksud dalarn Pasal :w huruf e dan Pasal 21 ayat (5) dapai mcngajukan kcbcratan mclalui mahkarnah Partai Politik. dibuktikan dengan kcpurusan pimpinan panai pclitik. "Pasal 21A
"Pasal 21 .., Ketenruan Pasal 21 ayat (5). diubah sehingga berbunyi sebagai berikur: 5 (-t I Dalarn hal putusan Pcngadilan Xcgeri memutuskan pembcrhcmian cal on pengganti antarwaktu anggota DPR sebagai anggota panai politik, dan putusan Pengadilan :S:egeri icrsehut diputuskan sc1clah calon pengganti antarwakm anggota DPR disampaikan kcpada pimpinan DPR scbagairnna dimaksud ayal ( 1 ). pun1san Pengadilan Negeri disampaikan oleh pimpinan partai politik kcpada pimpinan DPR.
. · .... ==- I ' ' - . ' "" t 1 ... r n ..t I',.. ' " 'l ,. (::!) Apabila keterangan tertulis dari Pcngadilan :-Segeri sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnenerangkan bahwa Pengadilan )l:egeri sedang memeriksa pcngajuan gugaian atas pemberhenrian calon pengganti antarwaktu dan belum mempcrolch putusan Pengadilan Negeri yang mernpunyai kekuatan hukum tetap, "l'I ,.:il.1111 " k 1 , il1111.P 11.111 ~ ...... (l J Dalarn hal calon pengganti amarwaktu anggota DPR mengajukan gugatan kepada Pengadilun Xegeri aras pernberhcntiannya sebagai anggora panai politik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I A ayar (2). KPL' melakukan klarifikasi kepada Kerua Pcngadilan Negeri, "Pasul 228
(-II Dalam hal putusan Mahkarnah Partai Politik tetap mcnctapkan pemberhenrian calon pengganti antarnaktu anggota DPR sebagai anggota partai politik. dan puiusan Mahkarnah Panai Politik tersebut ditetapkun setelah calon pengganti anrarwaktu anggota DPR disampaikan kepudu pimpinan OPR sebagaimana dimaksud ayat (I). kepuiusan Mahkarnah Panai Politi], disampaikan oleh pimpinan partai politik kcpada pimpinan DPR.
tcrsebut rnenjadi bukti keabsahan calon penggurni antarwaktu anggota DPR. 6
(I) Dalam hat calon pcngganti antarwaktu anggota DPR mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri mcngcnai pernberhentiannya sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 I A ayat (2). KPU melakukan klarifikasi kcpada Mahkamah Agung. "Pasal 22C
7 Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. MA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memcrimahkan pcngundangan Pcraturan ma dengan pcncmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan i.ni mulai bcrlaku pada tanggal diietapkan. Pasal Ill Untuk memudahkan pernahaman ierhadap Peraturan ini. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 teniang Pcdoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwakiu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pcmilihan Umum Tahun 2009 scbagaimana diubah dcngan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal terjadi penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayai l I) dilakukan oleh partai politik yang mcmiliki kepcngurusan ganda. kcpengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditetapkan oleh Kemcntcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
8 / KE UA, Ductapkan di Jakarta pada tanggal ' "' < u," Agar setiap orang mengctahuinya. memcrintahkan pengundangan Peraturan 1111 dcngan penempntannya dalam Serita Negara Rcpublik Indonesia. Pcraiuran ini mulai berlaku pada ranggal duetapkan,
Untuk mcmudahkan pernahaman terhadup Peraturan ini. Pcraruran KPU Nomor 01 Tahun 2010 teruang Pedoman Teknis Vcrifikasi Syarat Calon Pcngganti Aniarwaktu Anggotu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Dacrah Pemilihan llmum Tahun 2009 scbagaimana diubah dengan Pcraturan ini. disusun dalam satu naskah. Pasal u Dalam hal terjadi penyampaiun informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( I I dilakukan oleb panai polirik yang memiliki kcpengurusan ganda. kepengurusan panai pohuk yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang diteiapkan olch Kemcntcrian Hukum dan Hak Asasi Manusia ." "Pasal 38
8 » PATIUALIS AKBAR RERITA NEGARA REPl,llLTK INDONESIA TAHC:\' 2011 NO\H)R Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. ]VIA. 1Diundangkan di Jakarta Pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASl MANUSIA I Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengun<langan Peraturan mi dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Ill Umuk memudahkan pemahaman terhadap Pcraturan ini. Peraiuran KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Vcrifikasi Syarat Calon Penggami Antarwaktu Anggora Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah <lengan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah.
Dalam ha) terjadi penyarnpaian informasi scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (I) dilakukan oleh partai politik yang mcmiliki kcpcngurusan ganda. kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditctapkan oleh Kernenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pa~al 38
8 PATRIALIS AKBAR BER1TA NEGARA REPUBLIK INDOl\'ESIA TAHUN 2011 :'\OYl"OR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal .\1ENTERI HOKUM DAN HAK ASASI MA~t;SIA Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. l\lA. KETUA, ~Ip~-"?-- Diretapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penernpatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal UI Untuk mcmudahkan pernaharnan tcrhadap Pcraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tcntang Pcdornan Teknis Verifikasi Syarat Caton Pengganti Aruarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Dacrah Pcmilihan Umum Tahun 2009 sehagaimana diubah dengan Pcraruran ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi pcnyampaian informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I) dilakukan olch partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda, kcpcngurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kcpcngurusan yang ditctapkan olch Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
8 PATRIALIS AKBAR RRRITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH1IN 2011 NOMOR Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ME'.'iTERI HUKCM DAN HA.K ASASJ \-1ANUSIA Prof. Dr. H. A. HAFIZ ANSHARY AZ. !\·IA. .., Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agar setiap orang rnengetahuinya. merneriniahkan pengundangan Peraturan 1111 dcngan pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan, Pasal HI Uruuk memudahkan pemaharnan tcrhadap Peraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 ientang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pcngganti Antarwaktu Anggora Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Daerah Pcrnilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dcngan Peraturan ini. disusun dalam saru naskah. Pasal IJ Dalam hal tcrjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat ( I l dilakukan olch partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda. kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepcngurusan yang diteiapkan olch Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." '·Pasal 38
8 SI GIT ,JOYOW ARDONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDF.RAL KPU Kepala Biro Hukum WP~L PA TRlALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 20ll OMOR 312 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 2011 MENTERI HOKUM DAN HAK ASASI MANUSIA H. A. HAFIZ ANSHARY AZ ttd KE TUA, Ditctapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2011 denganAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan mi penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ' Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. Pasal Ill Untuk memudahkan pemahaman terhadap Pcraturan ini, Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggoia Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi penyampaian informasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (I) dilakukan olch partai politik yang memiliki kepengurusan ganda, kepengurusan partai politik yang dinyarakan sah adalah kcpcngurusan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
8 PATRIALIS AKBAR 13ERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHON 2011 :'IIOMOR ~12 .,,. MEi'iTERI HUKm1 DAN HAK ASASI ~IANlSSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanzzal Zh I.I e• ic11 -"' KE'fUA Ditetapkan di J akana pada tanggal 7 f H"' ?C ' ' Agar sctiap orang mcngetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan mi dcngan penempatannya dalarn Berna Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Jll Untuk memudahkan pernahaman terhadap Peraturau ini. Peraturan KPU Nornor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Vcrifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Pcraturan ini. disusun dalam saru naskah. Pasal II Dalam hal terjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (i l dilakukan olch panai politik yang memiliki kepengurusan ganda, kepcngurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kepengurusan yang ditctapkan oleh Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
8 PATRIALIS AKBAR UERITA "IEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHU~ 2011 :'\Ol\10R :\lE:'\TERI HUKCM l.iAS HAK ASASI :\1A"ICSIA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ,..-., _ KETC:\i I /. '> -----------4;-,f' _ Prof. Dr. H. A. HA!f;Z A'.':SHAR Y AZ. :\IA ' .pada tanggal Ditetapkan d1 J akarta Agar setiap orang mengetahuinya. mcmerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan pcnempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Pcraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan. Pasal Ill Untuk mcrnudahkan pernahaman terhadap Peraturan ini. Pcraturan KPU Nomor 02 Tahun ~O IO tentang Pedoman Teknis Venfikasi Syarat Caton Pcnggami Arnarwaktu Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat dan Dewan Pcrwakilan Daerah Pcmilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan ini. disusun dalarn satu naskah. Pasal II Dalam hal tcrjadi penyarnpaian informasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (I) dilakukan oleh partai politik yang mcmiliki kepengurusan ganda. kcpcngurusan panai politik yang dinyatakan sah adalah kcpcngurusan yang ditctapkan oleh Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia. ·· "Pasal 38 S. Ketcntuan Pasal 38 diubah. sehingga berbuny i scbagai berikut: SIGlT JO YOW ARDONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum ,11__1//)iJ..-- .e::=-------- - PATRIALIS AKBAR BERIT A NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 312 ttd Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 26 Mei 2011 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA H. A. HAFIZ ANSHARY AZ ttd KE TUA, Ditetapkan di Jakarta pada ianggal 26 Mei 201 I Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pcngundangan Pcraturan mt dcngan penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pasal Ill Untuk mcmudahkan pcmahaman tcrhadap Peraturan ini. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedornan Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagairnana diubah dengan Peraturan ini. disusun dalam satu naskah. Pasal II Dalarn hal terjadi pcnyampaian informasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1) dilakukan oleh partai politik yang merniliki kepengurusan ganda, kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah adalah kcpengurusan yang diietapkan oleh Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia." "Pasal 38
8
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan