DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 16 Tahun 2013

Nomor: 16
Tahun: 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Indonesia, Badan Standardisasi Nasional

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika (Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime), diperlukan Designating Body;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Designating Body dalam rangka pelaksanaan Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime.

Mengingat

1.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2.Peraturan ...
2.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Bad an Standardisasi Nasional; 4 Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG DESIGNATING BODY DALAM RANGKA PELAKSANAAN AGREEMENT ON THE A SEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATORY REGIME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Designating Body adalah otoritas yang bertanggung jawab atas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdaftar dalam kerangka ASEAN Sectoral Mutual Recognition Arrangement for Electrical and Electronic Equipment (ASEAN EE MRA) dalam rangka pelaksanaan perjanjian ASEAN Harmonized Electrical and Electrical Equipment Regulatory Regime (AHEEERR). Pasal 2 ... C:IMY HUKUMIFILE MARJSAIFILE SK\2013\Peraturan\Designating Body utk AHEEERR.doc Pasal 2 Designating Body sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:

a.Melakukan identifikasi terhadap LPK yang akan didaftarkan dalam kerangka ASEAN EE MRA;
b.Memastikan bahwa LPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kesesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c.Mendaftarkan LPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, ke Sekretariat ASEAN.
d.Memberikan tanggapan atas usulan pendaftaran LPK negara anggota ASEAN untuk Indonesia.
e.Melakukan monitoring terhadap LPK yang terdaftar dalam kerangka ASEAN EE MRA.
f.Melakukan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan AHEEERR.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Designating Body berkoordinasi dengan Instansi yang terkait.

Pasal 4

(1)Designating Body terdiri atas:
1. a.Ketua
2. b.Sekretaris
3. c.Anggota
(2)Ketua Designating Body secara ex-officio dijabat oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
(3)Sekretaris ... C:IMY HUKUM\FILE MARISAIFILE SK\2013\Peraturan\Dcsignating Bod y utk AHEEERR .doc
(3)Sekretaris Designating Body secara ex-officio dijabat oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional.
(4)Anggota Designating Body terdiri dari personel yang terkait dengan penanganan pengem bangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, serta kerjasama standardisasi di bidang peralatan listrik dan elektronika.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasn ya Designating Body didukung oleh sekretariat yang secara ex -officio dilakukan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 6

Keanggotaan Designating Body ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tent a ng tata cara pelaksanaan tugas Designating Body diatur dengan Peraturan te rsendiri.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL ( G: \Dcsignmin g Bod.1 ulk AHEEERRdoc

(4)Anggota Designating Body terdiri dari personel yang terkait dengan penanganan pengembangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, serta kerjasama standardisasi di bidang peralatan listrik dan elektronika.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Designating Body didukung oleh sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 6

Keanggotaan Designating Body ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika (Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime), diperlukan Designating Body;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Designating Body dalam rangka pelaksanaan Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime.

Mengingat

1.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
2.Peraturan ...
2.Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika;
3.Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Bad an Standardisasi Nasional; 4 Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG DESIGNATING BODY DALAM RANGKA PELAKSANAAN AGREEMENT ON THE A SEAN HARMONIZED ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT REGULATORY REGIME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a.Melakukan identifikasi terhadap LPK yang akan didaftarkan dalam kerangka ASEAN EE MRA;
b.Memastikan bahwa LPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kesesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
c.Mendaftarkan LPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, ke Sekretariat ASEAN.
d.Memberikan tanggapan atas usulan pendaftaran LPK negara anggota ASEAN untuk Indonesia.
e.Melakukan monitoring terhadap LPK yang terdaftar dalam kerangka ASEAN EE MRA.
f.Melakukan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan AHEEERR.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Designating Body berkoordinasi dengan Instansi yang terkait.

Pasal 4

(1)Designating Body terdiri atas:
1. a.Ketua
2. b.Sekretaris
3. c.Anggota
(2)Ketua Designating Body secara ex-officio dijabat oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional.
(3)Sekretaris ... C:IMY HUKUM\FILE MARISAIFILE SK\2013\Peraturan\Dcsignating Bod y utk AHEEERR .doc
(3)Sekretaris Designating Body secara ex-officio dijabat oleh Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, Badan Standardisasi Nasional.
(4)Anggota Designating Body terdiri dari personel yang terkait dengan penanganan pengem bangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, serta kerjasama standardisasi di bidang peralatan listrik dan elektronika.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasn ya Designating Body didukung oleh sekretariat yang secara ex -officio dilakukan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 6

Keanggotaan Designating Body ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut tent a ng tata cara pelaksanaan tugas Designating Body diatur dengan Peraturan te rsendiri.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2013 KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL ( G: \Dcsignmin g Bod.1 ulk AHEEERRdoc

(4)Anggota Designating Body terdiri dari personel yang terkait dengan penanganan pengembangan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, serta kerjasama standardisasi di bidang peralatan listrik dan elektronika.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Designating Body didukung oleh sekretariat yang secara ex-officio dilakukan oleh Pusat Sistem Penerapan Standar, Badan Standardisasi Nasional.

Pasal 6

Keanggotaan Designating Body ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional.

Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 16 Tahun 2013

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 84 Tahun 2013