DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Ringkasan

Perka Polri ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemberian pangkat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu disesuaikan dengan upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karier, dan batasan waktu pengabdian personel dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai periode, persyaratan dan prosedur, sehingga perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2017, No.284 Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 947), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf 1a sebelum huruf a dan huruf d angka 2 diubah dan ditambah angka 3, sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Persyaratan khusus Kenaikan Pangkat Reguler sebagai berikut: 1a. Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi yang menduduki jabatan definitif setingkat menteri.
1. a.Irjen Pol ke Komjen Pol, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I A/I B; www.peraturan.go.id 2017, No.284
2. b.Brigjen Pol ke Irjen Pol, menduduki jabatan definitif struktural/fungsional eselon I B;
3. c.Kombes Pol ke Brigjen Pol, meliputi:
  1. 1.memenuhi persyaratan: a) Pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
  2. 2.menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon II A;
  3. 3.Anggota Polri yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Ajudan Presiden dan Wakil Presiden dapat dinaikkan pangkat dengan pertimbangan khusus;
4. d.AKBP ke Kombes Pol, meliputi:
  1. 1.memenuhi persayaratan: a) Pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
  2. 2.telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon II B3;
5. e.Kompol ke AKBP, meliputi:
  1. 1.memenuhi persyaratan: a) Pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
  2. 2.telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon IIIA2.
6. f.Pangkat AKP ke Kompol meliputi:
  1. 1.memenuhi persyaratan: a) pendidikan; dan b) MDP dan MDDP;
  2. 2.telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon IIIB.
7. g.IPTU ke AKP, meliputi:
  1. 1.mempunyai MDP dan MDDP; dan
  2. 2.telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon IVA;
8. h.IPDA ke IPTU, meliputi:
  1. 1.mempunyai MDP dan MDDP; dan www.peraturan.go.id 2017, No.284
  2. 2.telah menduduki jabatan definitif struktural/ fungsional eselon IVA.
9. i.AIPDA ke AIPTU dengan memenuhi MDDP;
10. j.Bripka ke AIPDA dengan MDDP;
11. k.Brigadir Polisi ke Bripka dengan MDDP;
12. l.Briptu ke Brigadir Polisi dengan MDDP;
13. m.Bripda ke Briptu dengan MDDP;
14. n.Abriptu ke Abrip dengan MDDP;
15. o.Abripda ke Abriptu dengan MDDP;
16. p.Bharaka ke Abripda dengan MDDP;
17. q.Bharatu ke Bharaka dengan MDDP; dan
18. r.Bharada ke Bharatu dengan MDDP. Pasal II Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2017, No.284 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2017 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA ttd M. TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…