Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2013
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1196 2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1196 3 Pasal I
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1196 4
Peraturan Kepala ini berlaku bagi bagi seluruh K/L/D/I yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Whistleblower mengadukan penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan wewenang secara elektronik melalui Whistleblower System (www.wbs.lkpp.go.id).
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1196 5
Penyelenggara Whistleblowing System terdiri dari:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1196 6
1) penurunan jabatan; 2) penurunan nilai DP3; 3) usulan pemindahan tugas; atau 4) hambatan lainnya.
1) Identitas pelapor diketahui pihak yang diadukan; 2) Pelapor mengajukan permohonan tertulis kepada APIP.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1196 7
Pasal II Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2013 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…