Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 30
menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.924 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9243
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.924 4
BAB II PRINSIP DASAR Bagian Kesatu Asas-Asas
BAB II
Peraturan ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum. Bagian Kedua Tujuan
Peraturan ini bertujuan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9245
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:
BAB III PENGADUAN Bagian Kesatu Kriteria dan Data Pengaduan
BAB III
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.924 6
Data Pengaduan berisi informasi sebagai berikut:
dan
Bagian Kedua Mekanisme Pengaduan
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9247
Bagian Ketiga Tindak Lanjut Pengaduan
BAB IV PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen