DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012

Nomor: 7
Tahun: 2012
Ditetapkan: 17 September 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti butir a di atas, Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Orang Dalam (Whistleblower) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Internal Kementerian/Lembaga/ Daerah /Instansi perlu disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Whistleblowing System Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.924 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9243
9.Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
10.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP /05/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
3.Whistleblower adalah orang dalam K/L/D/I yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.
4.Whistleblowing System yang selanjutnya disebut WBS adalah sistem pengaduan yang menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
5.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.924 4
6.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.Verifikator adalah petugas yang melakukan komunikasi dan verifikasi data/informasi yang disampaikan oleh Whistleblower.
8.Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.
9.Tim Pengawas adalah tim kerja pada LKPP yang bertugas mengawasi operasional Whistleblowing System.
10.Administrator Sistem adalah petugas pada LKPP yang bertugas mengatur, mengelola, dan mengawasi operasional aplikasi Whistleblowing System.
11.Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
12.Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.
13.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

Peraturan ini berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan:

a.meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9245
b.mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa.
c.meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Kepala ini meliputi:

a.pengaduan;
b.penyelenggaraan Whistleblowing System;
c.hak dan kewajiban Whistleblower;
d.Whistleblowing System;
e.pembiayaan Whistleblowing System.

BAB III

PENGADUAN

Pasal 5

(1)Pengaduan yang disampaikan melalui Whistleblowing System hanya pengaduan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower berupa penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan sejak dari perencanaan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
(3)Pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
1. a.penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pemilihan penyedia barang /jasa; dan/atau
2. b.penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kontrak yang tidak/belum terdapat indikasi tindakan pidana. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.924 6
(4)Pengaduan yang memiliki indikasi pelanggaran pidana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:
1. a.indikasi penipuan;
2. b.indikasi pemalsuan;
3. c.indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan/atau
4. d.indikasi persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 6

Data Pengaduan berisi informasi sebagai berikut:

1.Nama Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, Kelompok Kerja/ULP.
2.Penjelasan mengenai:

a.Pelaku;
b.Perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan;
c.Waktu penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan; dan
d.Unit kerja dimana penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dilakukan.
1. 3.Bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan terkait penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berupa:
a.Data/dokumen;
b.Gambar; dan/atau
c.Rekaman.
1. 4.Data sumber informasi untuk pendalaman lebih lanjut.

Pasal 7

(1)Whistleblower mengadukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi tempat terjadinya Pengaduan secara elektronik melalui Whistleblowing System (www.wbs.lkpp.go.id).
(2)Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Pejabat Eselon II atau yang setingkat pada Kabupaten /Kota, dapat disampaikan ke Whistleblowing System Provinsi. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.9247
(3)Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II atau yang setingkat pada Provinsi, dapat disampaikan ke Whistleblowing System Kementerian Dalam Negeri.
(4)Pengaduan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Pejabat Negara atau Pimpinan Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dapat disampaikan ke Whistleblowing System LKPP.

Pasal 8

(1)Pengaduan diterima oleh Verifikator untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya dan selanjutnya disampaikan kepada Penelaah.
(2)Penelaah membuat telaahan terhadap hasil verifikasi dari Verifikator dan menyampaikan hasil telaahan berupa usulan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi.

Pasal 9

(1)Pimpinan K/L/D/I menugaskan atau menyampaikan rekomendasi kepada APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.
(2)Pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum.
(3)APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, dan/atau instansi penegak hukum menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Pimpinan K/L/D/I sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)LKPP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut penanganan rekomendasi oleh APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, dan/atau instansi penegak hukum.
(2)APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, dan/atau Instansi Penegak Hukum menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan rekomendasi kepada Pimpinan K/L/D/I dan LKPP.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…