DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta persaingan usaha tidak sehat, perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan pengawasan dengan mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. 4.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
4. 5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG WHISTLEBLOWING SYSTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan jdih.lkpp.go.id sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2.Whistleblowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan yang dapat dimanfaatkan oleh Whistleblower untuk mengadukan dugaan pelanggaran di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
3.Whistleblower adalah orang dalam Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang memiliki informasi/akses informasi dan mengadukan perbuatan yang terindikasi penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja.
4.Pengaduan adalah proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh Whistlelower sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5.Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
6.Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8.Penanggung jawab adalah Kepala LKPP yang dalam hal ini didelegasikan kepada Deputi yang menangani Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
9.Pengawas adalah Direktur di lingkup Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP.
10.Administrator Sistem adalah pejabat LKPP yang melaksanakan operasi Whistleblowing System.
11.Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System.
12.Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap Pengaduan yang disampaikan oleh Whistleblower.
13.Terlapor adalah seseorang atau lebih yang diketahui oleh Whistleblower diduga terlibat pelanggaran dalam Pengadaan Barang/Jasa. jdih.lkpp.go.id
14.Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

Peraturan Kepala ini berazaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, kerahasiaan, keadilan, tidak diskriminatif, praduga tidak bersalah, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini bertujuan:

a.meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam Pengadaan Barang/Jasa;
b.mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
c.meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Whistleblower dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini berlaku bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. jdih.lkpp.go.id

BAB III

PENGADUAN

Pasal 5

(1)Pengaduan yang disampaikan melalui Whistleblowing System adalah pengaduan yang berkenaan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Objek Pengaduan adalah seluruh perbuatan yang terindikasi terjadinya pelanggaran administrasi, persaingan usaha tidak sehat, dan tindak pidana dalam Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.kesalahan akibat kelalaian yang dilakukan dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa; atau
2. b.kesalahan yang dilakukan tidak/belum terdapat indikasi tindak pidana.
(4)Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.persekongkolan tender;
2. b.konflik kepentingan;
3. c.posisi dominan; dan
4. d.peran ganda.
(5)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.indikasi penipuan;
2. b.indikasi pemalsuan; dan/atau
3. c.indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 6

Data Pengaduan berisi:

1.nama K/L/D/I yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
2.identitas terlapor yang diketahui oleh Whistleblower diduga terlibat pelanggaran;
3.Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor;
4.bukti/informasi yang mendukung Objek Pengaduan meliputi:

a.dokumen;
b.gambar; dan/atau jdih.lkpp.go.id
c.rekaman.
1. 5.waktu terjadinya Objek Pengaduan yang dilakukan oleh terlapor;
2. 6.nama unit kerja tempat terjadinya Objek Pengaduan dilakukan; dan
3. 7.sumber informasi lain.

Pasal 7

Whistleblower menyampaikan data Pengaduan secara elektronik melalui aplikasi Whistleblowing System (www.wbs.lkpp.go.id) yang dikembangkan oleh LKPP.

Pasal 8

(1)Verifikator melakukan penyaringan data Pengaduan berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi Whistleblowing System.
(2)Verifikator dapat meminta tambahan data Pengaduan kepada Whistleblower.
(3)Verifikator meneruskan kepada Penelaah untuk Pengaduan yang memenuhi kriteria dan data Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
(4)Penelaah menganalisis data Pengaduan yang disampaikan oleh Verifikator.
(5)Berdasarkan hasil analisis, Penelaah menetapkan kriteria Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(6)Penelaah menyampaikan hasil penetapan kepada Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

Pasal 9

Pimpinan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi menindaklanjuti Pengaduan sebagai berikut:

a.menugaskan Auditor APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan (audit) dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi; jdih.lkpp.go.id
b.menyampaikan rekomendasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hal Pengaduan termasuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat; dan
c.menyampaikan rekomendasi kepada instansi penegak hukum dalam hal pengaduan termasuk dalam kategori indikasi tindak pidana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 10

(1)Unsur-unsur penyelenggara Whistleblowing System terdiri atas:
1. a.Penanggung Jawab;
2. b.Pengawas;
3. c.Penelaah;
4. d.Verifikator;
5. e.Administrator Sistem; dan
6. f.Sekretariat.
(2)Penanggung Jawab, Pengawas, Administrator Sistem, dan Sekretariat berkedudukan hanya di LKPP.
(3)Penelaah dan Verifikator berkedudukan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…