DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, salah satu persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengadaan barang/jasa;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi kerja pengadaan barang/jasa; LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 125 dan 126 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b.bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, salah satu persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengadaan barang/jasa;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi kerja pengadaan barang/jasa; LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 125 dan 126 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b.bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, salah satu persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengadaan barang/jasa;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi kerja pengadaan barang/jasa; LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 125 dan 126 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
b.bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, salah satu persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa adalah harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional pengadaan barang/jasa;
c.bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai sertifikasi kompetensi kerja pengadaan barang/jasa; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV
d.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi yang berisi pedoman mengenai uji kompetensi, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Sertifikasi Kompetensi Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

2.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
5.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PBJ, adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
2.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3.Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP yang selanjutnya disebut Deputi Bidang PPSDM adalah unit organisasi di LKPP yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan strategi dan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4.Direktorat Pengembangan Profesi adalah unit organisasi di bawah Deputi Bidang PPSDM yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, pedoman, dan kompetensi profesi pengelola pengadaan, serta pengembangan kelembagaan profesi.
5.Direktorat Pelatihan Kompetensi adalah unit organisasi di bawah Deputi Bidang PPSDM yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan pedoman pelatihan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pengelolaan sumberdaya pembelajaran.
6.Direktorat Sertifikasi Profesi adalah unit organisasi di bawah Deputi Bidang PPSDM yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan pedoman serta pelaksanaan sertifikasi profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.Instansi pemerintah adalah instansi yang berada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV
8.Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LPP PBJ adalah Unit Organisasi Pendidikan/Pelatihan yang melaksanakan pelatihan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan/atau Lembaga Pendidikan/Pelatihan Lainnya dengan status Terdaftar atau Terakreditasi dari LKPP.
9.Lembaga Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LSP PBJ LKPP adalah Direktorat Sertifikasi Profesi sebagai Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja Pengadaan Barang/Jasa yang mendapat lisensi dari BNSP.
10.Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan.
13.Program pendidikan dan pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturan pelatihan yang mencakup tujuan, kurikulum dan bahan ajar serta metode dan penilaian pelatihan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan.
14.Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran yang diberikan kepada peserta diklat dalam rangka mengembangkan kompetensi peserta diklat.
15.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan diklat.
16.Bahan Ajar adalah sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan diklat.
17.Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
18.Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pengadaan barang/jasa yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
19.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat SKKNI-PBJ, adalah kemampuan kerja di bidang PBJ yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan/pekerjaan PBJ, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
20.Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu kepada SKKNI-PBJ.
21.Skema Sertifikasi Kompetensi Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Skema Sertifikasi Kompetensi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan jenjang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
22.Paket kompetensi adalah paket dari sejumlah unit kompetensi yang disusun dan ditetapkan oleh LKPP berdasarkan SKKNI-PBJ.
23.Persyaratan spesifik adalah persyaratan dari proses sertifikasi.
24.Sertifikat Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi PBJ LKPP, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.
25.Asesmen adalah proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
26.Asesor kompetensi adalah orang yang telah mendapatkan sertifikat BNSP dan mendapatkan penugasan resmi dari Direktorat Sertifikasi Profesi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam Asesmen.
27.Persyaratan Sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
28.Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut TUK adalah tempat yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi sesuai dengan persyaratan TUK yang ditetapkan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi.
29.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
30.Pemohon sertifikasi adalah orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi melalui instansi kerja masing-masing.
31.Peserta sertifikasi adalah pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.
32.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dan Angka Kreditnya. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV

Pasal 2

Tujuan Penetapan Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini untuk memberikan panduan pengembangan kompetensi dan pembinaan karir Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah :

1.Kedudukan, Tugas Pokok, Jenjang Jabatan dan Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
2.Skema Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
3.Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
4.Sertifikasi Kompetensi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.
(2)Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 5

Tugas pokok Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan manajemen informasi aset.

Pasal 6

(1)Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa merupakan jabatan tingkat ahli. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari :
1. a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
2. b.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda; dan
3. c.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya.
(3)Jenjang pangkat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a;dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(4)Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(5)Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(6)Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(7)Dalam hal jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas belum mencukupi maka jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

(1)PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi syarat:
1. a.ijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar; dan
4. d.unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV
(2)Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama wajib mengikuti dan lulus:
1. a.Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan
2. b.Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama.
(4)Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) tahun setelah diangkat menjadi PNS.

Pasal 8

(1)Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat dipertimbangkan dengan ketentuan memenuhi syarat :
1. a.ijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV;
2. b.pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3. c.memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar;
4. d.setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun.
6. f.usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
7. g.tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama wajib mengikuti dan lulus:
1. a.Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
2. b.Diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama.
(3)Pangkat yang ditetapkan bagi PNS ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(4)Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan penilaian selama 5 (lima) tahun terakhir melaksanakan tugas di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paragraf Kedua Pengangkatan Melalui Inpassing

Pasal 9

(1)Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing, selanjutnya mengikuti diklat pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Rincian materi diklat pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas :
1. a.Pengantar Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. b.Kebijakan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.Tata Cara Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
4. d.Budaya Kerja Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Kode Etik Ahli Pengadaan;
5. e.Tata Kelola dan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan;
6. f.Teknik Penulisan Laporan dan Karya Tulis Ilmiah; dan
7. g.Kapita Selekta Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 10

(1)Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola pengadaan barang/jasa pertama yang akan naik jenjang jabatan fungsional ahli muda, maka pengelola pengadaan barang/jasa :
1. a.Lulus asesmen jabatan fungsional ahli muda; dan
2. b.Dapat mengikuti diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda.
(2)Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola pengadaan barang/jasa muda yang akan naik jenjang jabatan fungsional ahli madya, maka pengelola pengadaan barang/jasa :
1. a.Lulus asesmen jenjang jabatan fungsional ahli madya ; dan
2. b.Dapat mengikuti diklat Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya.
(3)Diklat dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum diklat dan sertifikasi kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. jdih.lkpp.go.id Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012