DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Januari 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Tata cara pengangkatan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian didasarkan pada asas kepastian hukum, akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas. Peraturan ini mengatur juga tentang maksud dan tujuan pengaturan tata cara pengangkatan dan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian. Selain itu juga mengatur tentang lingkup kewenangan, serta larangan bagi petugas harian. Dalam aturan ini diatur tentang penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian pelaksana tugas beserta hak keuangannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di Komisi Pemberantasan Korupsi, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur secara jelas dan tegas batasan kewenangan serta hak-hak dari Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kewenangan dan Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana www.peraturan.go.id 2017, No.350 Harian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374); www.peraturan.go.id 2017, No.350 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Pegawai adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti www.peraturan.go.id 2017, No.350 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan struktural pada Eselon I, Eselon II dan Eslon III atau setingkatnya yaitu Deputi, Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Koordinator Sekretariat Pimpinan, Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, Kordinator Unit Kerja Kordinasi dan Supervisi pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.Pelaksana Tugas adalah Pegawai yang ditunjuk dan diangkat sementara sebagai pelaksana tugas rutin menggantikan pejabat definitif yang berhalangan tetap.
6.Pelaksana Harian adalah Pegawai yang ditunjuk dan diangkat sementara sebagai pelaksana tugas rutin menggantikan pejabat difinitif yang berhalangan sementara.
7.Berhalangan Tetap adalah keadaan dimana pejabat definitif karena alasan tertentu tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara terus menerus selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih, atau apabila pejabat definitif berakhir masa jabatannya.
8.Berhalangan Sementara adalah keadaan dimana pejabat definitif atau Pelaksana Tugas karena alasan tertentu tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya kurang dari 90 (Sembilan puluh) hari.
9.Hari adalah hari kalender 7 (tujuh) hari dalam seminggu dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional. www.peraturan.go.id 2017, No.350

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pengangkatan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian didasarkan pada asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.proporsionalitas; dan
d.profesionalitas.

Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan tata cara pengangkatan dan kewenangan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian:

a.menjadi pedoman bagi organisasi dalam melakukan pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sehingga proses kerja dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan; dan
b.menentukan batas kewenangan, tugas dan hak yang dapat diterima oleh Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian.

BAB III

LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Pelaksana Tugas berwenang:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan definitif;
2. b.melaksanakan tugas, menetapkan, memutuskan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menetapkan kontrak kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai; dan www.peraturan.go.id 2017, No.350
4. d.menetapkan surat penugasan pegawai sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam tata naskah dinas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Pelaksana Harian berwenang melakukan kegiatan administrasi tata persuratan dan mengambil keputusan yang bersifat operasional terbatas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada jabatan yang di emban.
(3)Dalam keputusan, penetapan atau surat-menyurat administratif sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jabatan Pelaksana Tugas ditulis Plt dan jabatan Pelaksana Harian diketik Plh.

Pasal 5

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dilarang:

a.mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran;
b.mengambil keputusan atau tindakan yang merubah rencana strategis dan rencana kerja organisasi;
c.menetapkan perubahan struktur organisasi;
d.mengambil keputusan dengan melakukan pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian pegawai; dan
e.mengambil keputusan perubahan anggaran yang alokasinya sudah ditetapkan.

BAB IV

PENUNJUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

(1)Pelaksana Tugas ditunjuk apabila pejabat struktural definitif berhalangan tetap. www.peraturan.go.id 2017, No.350
(2)Pelaksana Harian ditunjuk apabila pejabat struktural definitif atau Pelaksana Tugas berhalangan sementara.

Pasal 7

(1)Atasan pejabat definitif dapat mengambil alih tugas dan kewenangan pejabat definitif dibawahnya yang berhalangan tetap maupun sementara.
(2)Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dapat ditunjuk dari pejabat setingkat atau pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan.
(3)Pegawai fungsional dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian apabila tidak terdapat pejabat struktural dibawah pejabat definitif yang berhalangan.

Pasal 8

(1)Pegawai fungsional yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) minimal berada pada tingkat fungsional utama/spesialis utama.
(2)Pegawai fungsional madya/spesialis madya dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) apabila di unit tersebut tidak terdapat fungsional utama/spesialis utama.
(3)Pejabat atau pegawai fungsional yang dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak sedang diperiksa atau menjalani hukuman disiplin.
(4)Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian ditunjuk dan diangkat dari pejabat atau pegawai fungsional unit kerja yang memiliki pekerjaan sejenis atau relevan, serta dengan mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan.
(5)Pejabat atau pegawai fungsional yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pelaksana Tugas wajib mengisi dan menyampaikan kontrak kinerja dalam jabatannya sebagai Pelaksana Tugas. www.peraturan.go.id 2017, No.350

Pasal 9

(1)Pelaksana Tugas ditunjuk oleh atasan pejabat definitif yang berhalangan tetap.
(2)Pimpinan menetapkan nama Pelaksana Tugas yang ditunjuk menggantikan pejabat definitif setingkat Eselon I dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan.
(3)Dalam hal pejabat definitif yang berhalangan adalah pejabat setingkat Eselon II dan Eselon III maka atasan pejabat definitif yang berhalangan menyampaikan nama Pelaksana Tugas yang ditunjuk kepada Sekretaris Jenderal.
(4)Sekretaris Jenderal menetapkan nama Pelaksana Tugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Surat Keputusan Pimpinan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan.

Pasal 10

(1)Pelaksana Harian ditunjuk dan diangkat oleh atasan Pejabat definitif yang berhalangan sementara.
(2)Pejabat definitif yang berhalangan sementara dapat mengusulkan pejabat Pelaksana Harian untuk ditunjuk dan diangkat oleh atasannya.
(3)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan nota dinas atau surat elektronik yang disampaikan kepada Pelaksana Harian yang ditunjuk dengan tembusan kepada Pimpinan, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Direktur Pengawasan Internal.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…