DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa manajemen pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum di bidang Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diganti; 2022, No.116
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 2022, No.116 Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264);
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1150);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah 2022, No.116 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.Pegawai Komisi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil negara.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Komisi secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di Lingkungan Komisi. 2022, No.116
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal Komisi yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Komisi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Instansi Induk adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang memberikan penugasan pegawai negeri ke Komisi.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan kepegawaian Komisi berpedoman pada nilai:

a.integritas;
b.sinergi;
c.keadilan;
d.profesionalisme; dan
e.kepemimpinan.

BAB II

JENIS PEGAWAI

Pasal 3

(1)Pegawai Komisi terdiri atas:
1. a.PNS; dan
2. b.PPPK.
(2)Dalam hal diperlukan bagi penguatan tugas dan fungsi organisasi, Komisi dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.116

BAB III

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Penyusunan dan penyampaian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Komisi serta pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Penyusunan kebutuhan Pegawai Komisi untuk formasi PNS diajukan oleh PPK untuk memperoleh penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan yang melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
(3)Penyusunan kebutuhan Pegawai Komisi untuk formasi PPPK diajukan oleh PPK untuk memperoleh penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(4)Dalam hal kebutuhan Pegawai Komisi pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak seluruhnya direalisasikan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat mempertimbangkan kekurangan tersebut sebagai tambahan usulan kebutuhan Pegawai Komisi untuk tahun berikutnya. 2022, No.116

Pasal 5

(1)Pimpinan menyusun kamus kompetensi sebagai dasar penentuan standar kompetensi jabatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Komisi.
(2)Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kompetensi teknis;
2. b.kompetensi manajerial; dan
3. c.kompetensi sosial kultural.
(3)Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi bagi:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. b.Pejabat Administrator; dan
3. c.Pejabat Fungsional.
(4)Standar kompetensi jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun dan ditetapkan Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Standar kompetensi jabatan bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat
(3). 2022, No.116
(2)Pengadaan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi jabatan.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK, Komisi dapat membentuk panitia seleksi Komisi.
(4)Persyaratan pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PNS adalah sebagai berikut:
1. a.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
2. b.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. c.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. d.tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. f.memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. g.sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
(5)Persyaratan untuk formasi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Selain memenuhi persyaratan untuk formasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan 2022, No.116 untuk formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pelamar pelamar Pegawai Komisi juga harus memenuhi syarat khusus sesuai kebutuhan jabatan yang ditentukan oleh PPK.
(7)Pengadaan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme seleksi.
(8)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas 3 (tiga) tahap:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi kompetensi dasar; dan
3. c.seleksi kompetensi bidang, yang meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
(9)Dalam hal diperlukan, Komisi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c sesuai dengan persyaratan jabatan.

Pasal 7

Tahapan pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PNS yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dalam pangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS melalui keputusan PPK.
(2)Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)PPK menempatkan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam unit kerja. 2022, No.116
(4)Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan penempatan Pegawai Komisi untuk formasi PNS ditetapkan oleh Pimpinan.

Pasal 9

(1)Calon PNS menjalani masa prajabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai calon PNS.
(2)Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Komisi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara.
(3)Setelah dinyatakan lulus dalam pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon PNS diangkat sebagai PNS dalam jabatan tertentu.
(4)Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelompokkan dalam kelas jabatan PNS.
(5)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagai PPPK diangkat dalam golongan dan jabatan tertentu berdasarkan:
1. a.kompetensi;
2. b.kualifikasi; dan
3. c.persyaratan, yang dibutuhkan oleh jabatan.
(2)Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelompokkan dalam kelas jabatan PPPK.
(3)Golongan dan kelas jabatan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.116

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa manajemen pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum di bidang Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diganti; 2022, No.116
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 2022, No.116 Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 264);
6.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1150);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah 2022, No.116 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.Pegawai Komisi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai aparatur sipil negara.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Komisi secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di Lingkungan Komisi. 2022, No.116
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Sekretaris Jenderal Komisi yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Komisi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Instansi Induk adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang memberikan penugasan pegawai negeri ke Komisi.

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan kepegawaian Komisi berpedoman pada nilai:

a.integritas;
b.sinergi;
c.keadilan;
d.profesionalisme; dan
e.kepemimpinan.

BAB II

JENIS PEGAWAI

Pasal 3

(1)Pegawai Komisi terdiri atas:
1. a.PNS; dan
2. b.PPPK.
(2)Dalam hal diperlukan bagi penguatan tugas dan fungsi organisasi, Komisi dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.116

BAB III

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(1)Penyusunan dan penyampaian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Komisi serta pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Penyusunan kebutuhan Pegawai Komisi untuk formasi PNS diajukan oleh PPK untuk memperoleh penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan yang melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
(3)Penyusunan kebutuhan Pegawai Komisi untuk formasi PPPK diajukan oleh PPK untuk memperoleh penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(4)Dalam hal kebutuhan Pegawai Komisi pada ayat (2) yang telah ditetapkan tidak seluruhnya direalisasikan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat mempertimbangkan kekurangan tersebut sebagai tambahan usulan kebutuhan Pegawai Komisi untuk tahun berikutnya. 2022, No.116

Pasal 5

(1)Pimpinan menyusun kamus kompetensi sebagai dasar penentuan standar kompetensi jabatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Komisi.
(2)Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.kompetensi teknis;
2. b.kompetensi manajerial; dan
3. c.kompetensi sosial kultural.
(3)Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar kompetensi bagi:
1. a.Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. b.Pejabat Administrator; dan
3. c.Pejabat Fungsional.
(4)Standar kompetensi jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disusun dan ditetapkan Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Standar kompetensi jabatan bagi Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat
(3). 2022, No.116
(2)Pengadaan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi jabatan.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK, Komisi dapat membentuk panitia seleksi Komisi.
(4)Persyaratan pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PNS adalah sebagai berikut:
1. a.usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
2. b.tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. c.tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. d.tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. e.tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. f.memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
7. g.sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
8. h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
(5)Persyaratan untuk formasi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Selain memenuhi persyaratan untuk formasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persyaratan 2022, No.116 untuk formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), pelamar pelamar Pegawai Komisi juga harus memenuhi syarat khusus sesuai kebutuhan jabatan yang ditentukan oleh PPK.
(7)Pengadaan Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme seleksi.
(8)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas 3 (tiga) tahap:
1. a.seleksi administrasi;
2. b.seleksi kompetensi dasar; dan
3. c.seleksi kompetensi bidang, yang meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
(9)Dalam hal diperlukan, Komisi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c sesuai dengan persyaratan jabatan.

Pasal 7

Tahapan pengadaan Pegawai Komisi untuk formasi PNS dan PPPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PNS yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dalam pangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS melalui keputusan PPK.
(2)Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)PPK menempatkan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam unit kerja. 2022, No.116
(4)Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan penempatan Pegawai Komisi untuk formasi PNS ditetapkan oleh Pimpinan.

Pasal 9

(1)Calon PNS menjalani masa prajabatan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai calon PNS.
(2)Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Komisi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara.
(3)Setelah dinyatakan lulus dalam pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon PNS diangkat sebagai PNS dalam jabatan tertentu.
(4)Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelompokkan dalam kelas jabatan PNS.
(5)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagai PPPK diangkat dalam golongan dan jabatan tertentu berdasarkan:
1. a.kompetensi;
2. b.kualifikasi; dan
3. c.persyaratan, yang dibutuhkan oleh jabatan.
(2)Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelompokkan dalam kelas jabatan PPPK.
(3)Golongan dan kelas jabatan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.116

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JENIS PEGAWAI

Pasal 3

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JENIS PEGAWAI

Pasal 3

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2018