DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Bukan Terhadap Bendahara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara dan/atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.Pelaksana Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Pelaksana PPKN adalah Sekretaris Jenderal.
6.Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
7.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
8.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
9.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat MPPKN adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
10.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
11.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
12.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
13.Lalai adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena tidak hati-hati, lengah, lupa, tidak mengindahkan kewajiban pengamanan atau prosedur operasional pekerjaan lainnya secara tidak sengaja.
14.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
16.Pihak yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.

BAB II

KEWAJIBAN PENGAMANAN

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan Kerugian Negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2)Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang bukan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan Kerugian Negara tidak diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

BAB III

PENANGANAN INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

(1)Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:
1. a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. a.inspektorat;
3. b.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. c.laporan tertulis yang bersangkutan;
5. d.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. e.perhitungan ex officio; dan/atau
7. f.pelapor secara tertulis.
(2)Informasi atau laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 5

(1)Atasan langsung wajib melakukan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan kepala unit kerja setingkat Jabatan Tinggi Pratama.
(3)Dalam hal yang diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas, verifikasi informasi dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang tidak terlibat kejadian Kerugian Negara tersebut.
(4)Pejabat yang berwenang melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi keuangan dan/atau unit akuntansi kuasa pengguna anggaran/barang.

Pasal 6

(1)Hasil verifikasi informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pejabat yang berwenang melakukan verifikasi dan pihak yang diverifikasi.
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.sumber informasi terjadinya Kerugian Negara; dan
2. b.hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/tidaknya indikasi Kerugian Negara.
(3)Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada pihak yang diverifikasi dengan tembusan kepada Inspektur.

Pasal 7

(1)Dalam hal hasil verifikasi informasi ditemukan adanya indikasi Kerugian Negara, atasan langsung wajib melaporkan kepada PPKN secara berjenjang dengan tembusan kepada Pelaksana PPKN, Inspektorat, dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Dalam hal verifikasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas dan ditemukan indikasi Kerugian Negara, hasil verifikasi diberitahukan kepada Pimpinan dengan tembusan Pelaksana PPKN, Inspektorat, dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(3)Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pimpinan, hasil verifikasi wajib diberitahukan kepada Pelaksana PPKN dengan tembusan kepada Inspektorat dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditemukan adanya indikasi terjadinya Kerugian Negara.

Pasal 8

Pelanggaran kewajiban penanganan informasi Kerugian Negara melalui verifikasi dan tindak lanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan penyelesaian Kerugian Negara, Pelaksana PPKN membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas perwakilan unit kerja:
1. a.inspektorat atau fungsi pengawasan internal;
2. b.akuntansi kuasa pengguna anggaran;
3. c.akuntansi kuasa pengguna barang;
4. d.sumber daya manusia; dan
5. e.unit kerja lainnya yang diperlukan.
(3)Struktur TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana PPKN

Pasal 10

(1)TPKN dalam melaksanakan pemeriksaan Kerugian Negara memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pelaksana PPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan TPKN.
(3)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh melalui:
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
2. b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
(4)Dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPKN dapat melibatkan pihak atau tenaga ahli yang kompeten.
(5)Masa kerja TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak keputusan pembentukan TPKN ditetapkan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…