DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 Oktober 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

DPP bertujuan untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggungjawab antar Insan KPK. Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi DPP untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka mencapai tujuan DPP. Susunan keanggotaan DPP terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. DPP mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian KPK. Tata kerja dengan rapat musyawarah, sidang majelis DPP. Pemeriksaan dalam sidang DPP dan putusan sidang DPP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Dewan Pertimbangan Pegawai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Dewan Pertimbangan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi www.peraturan.go.id 2016, No.1580 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
3.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. www.peraturan.go.id 2016, No.1580

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
2.Pimpinan KPK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang- Undang.
3.Pegawai KPK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
4.Penasihat KPK yang selanjutnya disebut Tim Penasihat adalah sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana www.peraturan.go.id 2016, No.1580 dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
5.Insan KPK adalah setiap unsur KPK yang terdiri dari Pegawai, Penasihat, dan Pimpinan.
6.Wadah Pegawai KPK yang selanjutnya disebut WP adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
7.Perwakilan WP adalah salah seorang unsur Pengurus WP, yaitu Ketua, Ketua I, Ketua II, atau Sekretaris Jenderal, yang mewakili WP untuk menghadiri Rapat Musyawarah atau menjadi anggota Majelis Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.
8.Dewan Pertimbangan Pegawai KPK yang selanjutnya disebut DPP adalah Dewan yang terdiri dari beberapa Pejabat Struktural pada KPK dan Perwakilan WP yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan berkaitan dengan hubungan kepegawaian.
9.Rapat Musyawarah DPP yang selanjutnya disebut Rapat Musyawarah adalah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup oleh anggota DPP untuk memberikan rekomendasi kepada Pimpinan terkait tugas-tugas DPP.
10.Majelis DPP adalah anggota DPP yang ditetapkan oleh Ketua DPP untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin www.peraturan.go.id 2016, No.1580 berat.
11.Sidang Majelis DPP adalah kegiatan pemeriksaan secara tertutup oleh Majelis DPP atas dugaan pelanggaran disiplin berat yang dilakukan Pegawai.
12.Panitera adalah Pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua DPP yang bertugas membuat berita acara dan membantu kelancaran pelaksanaan Sidang Majelis DPP.
13.Direktur Pengawasan Internal yang selanjutnya disebut Direktur PI adalah pejabat struktural yang membawahkan Direktorat Pengawasan Internal.
14.Terperiksa adalah Pegawai yang berdasarkan hasil Rapat Musyawarah diduga melakukan pelanggaran disiplin berat.
15.Pemeriksa adalah Direktur PI atau Pegawai pada Direktorat Pengawasan Internal.
16.Saksi adalah semua orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan Sidang Majelis DPP tentang suatu peristiwa/kejadian yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
17.Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan Sidang Majelis DPP serta dapat membuat terang suatu perkara.

Pasal 2

DPP bertujuan untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggungjawab antar Insan KPK.

Pasal 3

Peraturan Komisi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi DPP untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka mencapai tujuan DPP.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, DPP berasaskan pada : www.peraturan.go.id 2016, No.1580

a.independensi, yang berarti DPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh dan kekuasaan manapun;
b.akuntabilitas, yang berarti DPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus memperoleh hasil akhir yang dapat dipertanggungjawabkan kepada KPK sesuai dengan peraturan yang berlaku;
c.proporsionalitas, yang berarti DPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengutamakan keseimbangan antara kewajiban dan hak Pegawai; dan
d.kepastian hukum, yang berarti DPP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keadilan, dan kepatutan dalam setiap keputusan/kebijakan.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan DPP sebagai berikut :
1. a.Ketua merangkap anggota : Sekretaris Jenderal;
2. b.Sekretaris merangkap anggota: Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
3. c.Anggota : 1) Tim Penasihat; 2) Seluruh Deputi; 3) Kepala Biro Hukum; 4) Direktur Pengawasan Internal; dan 5) Perwakilan Wadah Pegawai.
(2)Susunan keanggotaan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku karena jabatannya (ex officio).
(3)Dalam hal terdapat kekosongan jabatan karena berhalangan tetap pada susunan keanggotaan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka keanggotaan DPP dapat digantikan oleh pelaksana tugas jabatan tersebut pada ayat (1). www.peraturan.go.id 2016, No.1580

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

(1)DPP mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian KPK, meliputi:
1. a.penyelesaian permasalahan kepegawaian antar Insan KPK yang tidak dapat diselesaikan setelah melebihi 2 (dua) bulan sejak diadukan oleh pihak terkait kepada atasan langsungnya atau kepada Direktorat Pengawasan Internal;
2. b.pemeriksaan perkara Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat; dan
3. c.mutasi Pegawai yang tidak melalui mekanisme seleksi.
(2)Pemberian rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berdasarkan permintaan Pimpinan atau inisiatif DPP.
(3)Pemberian rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib berdasarkan permintaan Pimpinan.
(4)Pemberian rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib berdasarkan permintaan Biro Sumber Daya Manusia melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Rekomendasi DPP yang disampaikan kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan:

a.hasil Rapat Musyawarah; atau
b.putusan Sidang Majelis DPP. www.peraturan.go.id 2016, No.1580

Pasal 8

(1)Rekomendasi kepada Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c merupakan hasil Rapat Musyawarah.
(2)Rapat Musyawarah dilakukan berdasarkan permintaan kepada Ketua DPP dari:
1. a.Pimpinan;
2. b.Sekretaris Jenderal; atau
3. c.Anggota DPP.

Pasal 9

(1)Ketua DPP mengundang seluruh anggota DPP paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Rapat Musyawarah.
(2)Dalam hal Rapat Musyawarah membahas mutasi pegawai, Ketua DPP dapat mengundang atasan Pegawai yang akan dimutasi untuk memperoleh pertimbangan mengenai kompetensi, kinerja ataupun hal-hal lain yang terkait dengan mutasi jabatan.
(3)Ketua DPP memimpin Rapat Musyawarah yang dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) anggota DPP.
(4)Apabila Ketua DPP berhalangan hadir maka pimpinan Rapat Musyawarah dipilih dari anggota DPP yang hadir.
(5)Apabila anggota DPP menjadi Terperiksa maka Rapat Musyawarah dilaksanakan tanpa dihadiri anggota DPP tersebut.

Pasal 10

(1)Hasil Rapat Musyawarah diperoleh secara mufakat.
(2)Apabila tidak tercapai mufakat maka hasil Rapat Musyawarah diambil berdasarkan suara terbanyak dari www.peraturan.go.id 2016, No.1580 anggota DPP yang hadir.
(3)Apabila Rapat Musyawarah tidak dapat memperoleh suara terbanyak maka Ketua DPP dapat membuat Hasil Rapat Musyawarah dengan mempertimbangkan pendapat dari anggota DPP.
(4)Hasil Rapat Musyawarah bersifat rahasia dan hanya disampaikan kepada Pimpinan melalui Ketua DPP.
(5)Penyampaian rekomendasi dilaksanakan secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Musyawarah selesai dilaksanakan.
(6)Dalam pelaksanaan Rapat Musyawarah, Ketua DPP dapat menunjuk paling banyak 2 (dua) orang pegawai untuk membantu Sekretaris DPP menyusun notulensi dan membantu kelancaran Rapat Musyawarah.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

TATA KERJA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

TATA KERJA

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010