Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2010
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 40
perlu
menetapkan Peraturan Kornisi Pemilihan Umurn tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009; KOMISI PEMILIHAN UMUM, Mengingat Menimbang PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SY ARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM T AHUN 2009 TENT ANG PERA TURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM AN..,I . ' I ~-::,. .
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentanz .....8.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2009; 2 s
ANA I3 Memperhatikan
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
BAB I
Penggantian antarwaktu Anggota OPR dan DPO tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari 6 (enam) bulan dari masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan OPRD.
I 0. Anggota OPR dan OPO yang berhenti antarwaktu adalah anggota OPR dan OPD yang telah diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Pre iden dan berhenti sebelum masa jabatan lima tahun berakhir sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009. l l. Penggantian Antarwaktu OPR adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari OCT Anggota OPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama. l 2. Penggantian Antarwaktu DPO adalah proses penggantian Anggota OPO yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari OCT Anggota OPO pada daerah pemilihan yang sama.
l 4. Yerifikasi calon pengganti antarwaktu adalah pemeriksaan dan penelitian administratif terhadap pemenuhan syarat calon dan peringkat perolehan suara sah cal on.
I ~A I 5
nPR nPn rl:rn nPRn·
( 1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena :
Anggota DPR BAB II PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPR DAN DPD Anggota DPR dan DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR dan DPD serta hak sebagai anggota DPR dan DPD.
BAB II
SAL! 6
( 4) Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan ten tang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPR. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Sadan Kehonnatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPR.
pirnpinan DPR mcncruskan keputusan Sadan Kehormatan DPR sebagairnana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden untuk memperoleh peresrnian pemberhentian. (I) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Sadan Kehonnatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat dan/ atau pemilih.
(I) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.
I 7
( 1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena :
Anggota DPD Bagian Kedua (I) Dalarn ha! pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat ( 1 ), Badan Kehorrnatan DPR dapat rnerninta bantuan dari ahli independen.
..,J 8
( 4) Presiden rneresrnikan pernberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 ( ernpat bclas) hari sejak diterirnanya usulan pemberhentian anggota DPD.
(I) Pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, diusulkan oleh pimpinan DPD yang diumumkan dalarn rapat paripurna.
Membuka PDF…