DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: a. penilaian kinerja b. penilaian hasil kinerja c. Penilaian kompetensi perilaku d. Penilai kinerja e. Penghitungan penilaian kinerja f. Hasil akhir penilaian kinerja g. Penilaian bagi pegawai spesialis muda yang menjalani program pengembangan kompetensi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai, periode kinerja telah diubah sehingga rentang waktu periode kinerja ditentukan selama 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuian dengan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan atas www.peraturan.go.id 2018, No.1269 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Insentif Kinerja bagi Penasihat dan Pegawai pada Pemberantasan Korupsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
3.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 692);
4.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu www.peraturan.go.id 2018, No.1269 Penasihat dan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG INSENTIF KINERJA BAGI PENASIHAT DAN PEGAWAI PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Insentif Kinerja bagi Penasihat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penetapan besaran Insentif Tahunan bagi Penasihat dan Pegawai Komisi ditentukan berdasarkan Penilaian Kinerja masing-masing Penasihat dan Pegawai Komisi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Penilaian Kinerja A, dengan kategori Sangat Memuaskan, mendapat Insentif Tahunan sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari gaji pada akhir waktu periode penilaian;
2. b.Penilaian Kinerja B, dengan kategori Memuaskan, mendapat Insentif Tahunan sebesar 200% (dua ratus persen) dari gaji pada akhir waktu periode penilaian; www.peraturan.go.id 2018, No.1269
3. c.Penilaian Kinerja C, dengan kategori Cukup Memuaskan, mendapat Insentif Tahunan sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pada akhir waktu periode penilaian; dan
4. d.Penilaian Kinerja D, dengan kategori Kurang Memuaskan, dan Penilaian Kinerja E, dengan kategori Tidak Memuaskan, tidak mendapat Insentif Tahunan.
(2)Penetapan besaran Insentif Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tidak melebihi anggaran yang tersedia.
(3)Apabila total besaran keseluruhan Insentif Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari anggaran yang tersedia, rumus yang digunakan untuk individu adalah sebagai berikut: Ayat (1) x Anggaran Insentif Kinerja yang tersedia Total Besaran perhitungan Insentif
(4)Insentif Tahunan yang diterima oleh Pegawai Negeri yang Dipekerjakan tidak dikurangi besaran gaji dari Instansi asal.
(5)Insentif Tahunan diberikan kepada Penasihat dan Pegawai Komisi setelah penilaian kinerja selesai.
(6)Penetapan Besaran Insentif Tahunan bagi Penasihat dan Pegawai Komisi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

2.Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2018, No.1269 BAB IVA

Pasal 11A

(1)Pemberian Insentif Kinerja anggota Tim Penasihat dan Pegawai Komisi untuk Triwulan IV Tahun 2017 dilaksanakan setelah penilaian kinerja Triwulan IV Tahun 2017 selesai.
(2)Pemberian Insentif Kinerja anggota Tim Penasihat dan Pegawai Komisi untuk Periode Kinerja Tahun 2018 dilaksanakan setelah penilaian kinerja periode Tahun 2018 selesai. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2018, No.1269 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2018 KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ttd AGUS RAHARDJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…