DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang maksud dan tujuan diterbitkan peraturan, tata cara rekrutmen dan seleksi, persyaratan rekrutmen dan seleksi,program pengembangan kompetensi, hak, kewajiban dan larangan,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi; www.peraturan.go.id 2017, No.747
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
3.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi; www.peraturan.go.id 2017, No.747 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG TATA CARA REKRUTMEN SELEKSI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI SPESIALIS MUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai Komisi adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Pegawai Spesialis Muda adalah Pegawai Komisi yang diangkat dari warga negara Indonesia dengan pendidikan sarjana strata 1 (satu) atau yang setara dengan masa kelulusan paling lama 2 (dua) tahun.
4.Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan mendapatkan kandidat Pegawai Komisi yang dibutuhkan www.peraturan.go.id 2017, No.747 sesuai persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5.Seleksi adalah proses penyaringan untuk menentukan kandidat Pegawai Komisi yang diterima berdasarkan persyaratan dan kualifikasi yang telah ditentukan.
6.Program Pengembangan Kompetensi adalah program pengembangan sumber daya manusia yang diberikan oleh Komisi dalam bentuk kegiatan induksi, Orientasi Kerja, penugasan dan metode lainya untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Spesialis Muda sebelum ditempatkan pada unit kerja definitif.
7.Induksi Pegawai adalah pendidikan dan pelatihan untuk membentuk wawasan pencegahan dan pemberantasan korupsi, nilai dan budaya kerja Pegawai Komisi serta memberikan pengetahuan dasar tentang visi, misi dan kebijakan serta strategi Komisi, pengorganisasian serta bidang tugas agar siap melaksanakan tugas sebagai Pegawai Komisi.
8.Orientasi Kerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dengan cara menempatkan sementara Pegawai Spesialis Muda pada unit kerja.
9.Konsultan Independen adalah perusahaan yang melaksanakan pekerjaan atau memberikan jasa sebagai konsultan sumber daya manusia yang dipilih atau ditunjuk untuk melakukan Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda secara independen berdasarkan standar yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Komisi ini adalah sebagai pedoman untuk melakukan Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan Pegawai Spesialis Muda. www.peraturan.go.id 2017, No.747
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Komisi ini adalah untuk:
1. a.memberikan panduan tentang tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan Pegawai Spesialis Muda yang memiliki integritas dan kompetensi sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan Komisi;
2. b.mengatur mekanisme penempatan dan pengembangan kompetensi Pegawai Spesialis Muda pada Komisi; dan
3. c.mengatur mekanisme dan persyaratan kelulusan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai Spesialis Muda.

BAB III

TATA CARA REKRUTMEN DAN SELEKSI

Pasal 3

Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan kompetensi Pegawai Spesialis Muda dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pemenuhan Pegawai pada Komisi.

Pasal 4

(1)Pimpinan Komisi menentukan dan bertanggung jawab atas kebijakan Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan kompetensi Pegawai Spesialis Muda.
(2)Sekretaris Jenderal bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan kompetensi Pegawai Spesialis Muda.
(3)Biro Sumber Daya Manusia bertanggung jawab dalam pelaksanaan Rekrutmen Seleksi dan Pengembangan kompentensi Pegawai Spesialis Muda.

Pasal 5

(1)Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda Komisi melaksanakan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda dengan sistem gugur berdasarkan tahapan: www.peraturan.go.id 2017, No.747
1. a.pengumuman Rekrutmen dan Seleksi;
2. b.seleksi administrasi;
3. c.tes potensi;
4. d.asesmen kompetensi dan pemeriksaan referensi;
5. e.tes bahasa inggris;
6. f.tes kesehatan;
7. g.wawancara akhir dan penelusuran integritas;dan
8. h.pengumuman hasil seleksi.
(2)Pengumuman Rekrutmen dan Seleksi penerimaan Pegawai Spesialis Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui :
1. a.media cetak dan elektronik;
2. b.media internet, situs rekrutmen dan media sosial;
3. c.lembaga rekrutmen pada perguruan tinggi negeri/swasta baik dalam maupun luar negeri;
4. d.penjaringan melalui bursa kerja; dan
5. e.instansi terkait yang bekerjasama dengan Komisi.

Pasal 6

(1)Tahapan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilaksanakan oleh Konsultan Independen yang dipilih atau ditunjuk oleh Komisi.
(2)Pemilihan atau penunjukan Konsultan Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Konsultan Independen yang terpilih atau ditunjuk melaksanakan proses Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda berdasarkan kontrak kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi.
(4)Komisi berwenang menentukan dan memutuskan hasil akhir peserta yang dinyatakan lulus Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda.
(5)Hasil Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda wajib diberitahukan kepada peserta oleh Komisi dan/atau Konsultan Independen. www.peraturan.go.id 2017, No.747
(6)Teknis tahapan Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda lebih lanjut dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PERSYARATAN REKRUTMEN DAN SELEKSI

Pasal 7

(1)Peserta Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Spesialis Muda wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan ini, meliputi:
1. a.syarat umum; dan
2. b.syarat khusus.
(2)Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.sehat jasmani dan rohani;
5. e.tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
6. f.tidak pernah dihukum pidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. g.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai apabila sebelumnya pernah bekerja;
8. h.tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke 3 (tiga) dengan Pimpinan, Penasihat dan/atau Pegawai Komisi; dan
9. i.tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke 3 (tiga) dengan tersangka/terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi. www.peraturan.go.id 2017, No.747
(3)Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1) atau yang setara dengan masa kelulusan paling lama 2 (dua) tahun pada tanggal pendaftaran ditutup;
2. b.tidak melewati usia 26 (dua puluh enam) tahun pada tanggal pendaftaran ditutup;
3. c.memiliki indeks prestasi kumulatif paling sedikit 3.00 dari skala 4.00;
4. d.lulus dari perguruan tinggi yang berakreditasi A dan program studi berakreditasi paling rendah B;
5. e.menyetujui dan menandatangani surat peryataan kesediaan untuk mengikuti seluruh program pengembangan kompetensi yang telah ditentukan oleh Komisi;
6. f.menyetujui dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk membayar denda dan ganti rugi kepada Komisi apabila mengundurkan diri selama jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Komisi ini; dan
7. g.syarat lain yang ditetapkan oleh Komisi.

BAB V

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 8

(1)Peserta Rekrutmen dan Seleksi yang telah dinyatakan lulus diangkat sebagai Pegawai Spesialis Muda pada Komisi dan ditempatkan pada jabatan Pegawai Spesialis Muda 1 (satu) dengan tingkat kompetensi dasar.
(2)Pegawai Spesialis Muda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib mengikuti Program Pengembangan Kompetensi sesuai dengan tingkat jabatan dan tahapan pengembangan kompetensi terdiri atas: www.peraturan.go.id 2017, No.747
1. a.Program Pengembangan Kompetensi Dasar;
2. b.Program Pengembangan Kompetensi Lanjutan I; dan
3. c.Program Pengembangan Kompetensi Lanjutan II.
(3)Pegawai Spesialis Muda 1 yang lulus Program Pengembangan Kompetensi Lanjutan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tingkat jabatannya naik menjadi Pegawai Spesialis Muda 2 dengan tingkat kompetensi dasar.
(4)Pegawai Spesialis Muda 2 yang lulus Program Pengembangan Kompetensi Lanjutan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tingkat jabatannya naik menjadi Pegawai Spesialis sesuai dengan nama jabatan pada unit kerja definitif dengan tingkat kompetensi dasar.

Pasal 9

Program Pengembangan Kompetensi Dasar dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang terdiri dari kegiatan:

a.Induksi Pegawai; dan
b.Orientasi Kerja.

Pasal 10

(1)Kegiatan Induksi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi tentang Induksi Pegawai Komisi.
(2)Biro Sumber Daya Manusia dapat memberikan izin kepada Pegawai Spesialis Muda 1 yang tidak dapat mengikuti kegiatan Induksi Pegawai karena hamil atau sakit berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk Komisi.
(3)Pegawai Spesialis Muda 1 yang diizinkan tidak mengikuti kegiatan Induksi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Biro Sumber Daya Manusia. www.peraturan.go.id 2017, No.747
(4)Komisi dapat memberhentikan dengan hormat dari Pegawai Komisi dalam hal sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghalangi Pegawai Spesialis Muda dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk Komisi.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…