DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

30.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsional;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi;
l.efektivitas; dan
m.aksesibilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Komisi ini, mencakup Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan:

a.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b.Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
c.Pemilu anggota DPD.

Pasal 4

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:

a.menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
b.meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan
c.meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

BAB II

SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

(1)Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:
1. a.Pemilih yang berbasis:
  1. 1.keluarga;
  2. 2.Pemilih pemula;
  3. 3.Pemilih muda;
  4. 4.Pemilih perempuan;
  5. 5.Pemilih penyandang disabilitas;
  6. 6.Pemilih berkebutuhan khusus;
  7. 7.kaum marjinal;
  8. 8.komunitas;
  9. 9.keagamaan;
  10. 10.relawan demokrasi; dan
  11. 11.warga internet (netizen);
2. b.masyarakat umum;
3. c.media massa;
4. d.Partai Politik Peserta Pemilu;
5. e.pengawas;
6. f.Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;
7. g.organisasi kemasyarakatan;
8. h.masyarakat adat; dan
9. i.instansi pemerintah.
(2)Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pasal 6

(1)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPSLN, petugas pemutakhiran data Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
(2)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
(3)PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPSLN melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

Pasal 7

Materi Sosialisasi Pemilu mencakup:

a.seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
1. 1.perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
2. 2.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3. 3.pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
4. 4.penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
5. 5.penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. 6.pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. 7.kampanye dan dana kampanye Pemilu;
8. 8.pemungutan dan penghitungan suara;
9. 9.penetapan hasil Pemilu; dan
10. 10.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
b.materi lain terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 8

(1)Materi sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi:
1. a.tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam Penyelenggaraan Pemilu;
2. b.jumlah dan alokasi anggaran Penyelenggaraan Pemilu;
3. c.jumlah dan jenis peraturan Penyelenggaraan Pemilu;
4. d.tata cara penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu; dan
5. e.Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu.
(2)Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, meliputi:
1. a.konsep dasar tentang hak memilih;
2. b.tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
3. c.mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
4. d.penggunaan sistem informasi dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
5. e.mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar Pemilih;
6. f.jenis-jenis daftar Pemilih; dan
7. g.peran serta masyarakat, Partai Politik, pengawas Pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
(3)Materi sosialisasi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3, meliputi:
1. a.persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu;
2. b.tahapan dan jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
3. c.mekanisme pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu.
(4)Materi sosialisasi penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4 meliputi:
1. a.tahapan dan jadwal penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu;
2. b.mekanisme penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu; dan
3. c.nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu.
(5)Materi sosialisasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5 meliputi:
1. a.prinsip penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR;
3. c.jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi;
4. d.jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
5. e.jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPD;
6. f.tahapan dan jadwal penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. g.mekanisme penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
8. h.peran serta masyarakat dalam penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
9. i.ketentuan penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan pada daerah induk dan daerah pemekaran.
(6)Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 6 meliputi:
1. a.tahapan dan jadwal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. c.tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden;
4. d.pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. e.persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. f.tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. g.mekanisme verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. h.penyusunan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. i.penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
10. j.persyaratan calon anggota DPD;
11. k.tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD;
12. l.mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPD;
13. m.penetapan daftar calon sementara anggota DPD;
14. n.penetapan daftar calon tetap anggota DPD; dan
15. o.peran serta masyarakat pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(7)Materi sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 7 meliputi:
1. a.ketentuan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.jadwal kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. c.visi, misi dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. d.ketentuan dana kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. e.jenis-jenis laporan dana kampanye;
6. f.jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
7. g.penyusunan laporan dana kampanye; dan
8. h.audit dan hasil audit laporan dana kampanye.
(8)Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a angka 8 dan angka 9 meliputi:
1. a.tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
3. c.tata cara penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden;
4. d.tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
5. e.tata cara penetapan calon terpilih anggota DPD.

Pasal 9

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui:

a.forum warga;
b.komunikasi tatap muka;
c.media massa;
d.bahan sosialisasi;
e.alat peraga sosialisasi;
f.Mobilisasi Sosial;
g.pemanfaatan budaya populer;
h.pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
i.laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
j.papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
k.media sosial;
l.media kreasi; dan/atau
m.bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

Pasal 10

Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

a.diskusi;
b.seminar;
c.lokakarya (workshop);
d.rapat kerja;
e.pelatihan;
f.ceramah;
g.simulasi;
h.gelar wicara (talkshow); dan/atau
i.metode tatap muka lainnya.

Pasal 11

(1)Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan pada:
1. a.media massa cetak; dan/atau
2. b.media massa elektronik, meliputi:
  1. 1.radio;
  2. 2.televisi; dan/atau
  3. 3.media dalam jaringan (online).
(2)Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.tulisan;
2. b.gambar;
3. c.suara; dan/atau
4. d.audiovisual.

Pasal 12

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e, terdiri atas:

a.penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
1. 1.brosur;
2. 2.selebaran (leaflet);
3. 3.pamflet;
4. 4.buku kecil (booklet);
5. 5.poster;
6. 6.folder; dan/atau
7. 7.stiker.
b.pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
1. 1.spanduk;
2. 2.pataka (banner);
3. 3.baliho;
4. 4.reklame (billboard)/reklame elektronik (videotron); dan/atau
5. 5.umbul-umbul.
c.penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

30.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsional;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi;
l.efektivitas; dan
m.aksesibilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Komisi ini, mencakup Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan:

a.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b.Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
c.Pemilu anggota DPD.

Pasal 4

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan:

a.menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilu;
b.meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; dan
c.meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu.

BAB II

SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

(1)Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilu, meliputi komponen:
1. a.Pemilih yang berbasis:
  1. 1.keluarga;
  2. 2.Pemilih pemula;
  3. 3.Pemilih muda;
  4. 4.Pemilih perempuan;
  5. 5.Pemilih penyandang disabilitas;
  6. 6.Pemilih berkebutuhan khusus;
  7. 7.kaum marjinal;
  8. 8.komunitas;
  9. 9.keagamaan;
  10. 10.relawan demokrasi; dan
  11. 11.warga internet (netizen);
2. b.masyarakat umum;
3. c.media massa;
4. d.Partai Politik Peserta Pemilu;
5. e.pengawas;
6. f.Pemantau Pemilu Dalam Negeri dan Pemantau Pemilu Luar Negeri;
7. g.organisasi kemasyarakatan;
8. h.masyarakat adat; dan
9. i.instansi pemerintah.
(2)Pemilih berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pasal 6

(1)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu oleh PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPSLN, petugas pemutakhiran data Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.
(2)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih.
(3)PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPSLN melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

Pasal 7

Materi Sosialisasi Pemilu mencakup:

a.seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas:
1. 1.perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
2. 2.pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
3. 3.pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
4. 4.penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
5. 5.penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
6. 6.pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. 7.kampanye dan dana kampanye Pemilu;
8. 8.pemungutan dan penghitungan suara;
9. 9.penetapan hasil Pemilu; dan
10. 10.pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
b.materi lain terkait tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 8

(1)Materi sosialisasi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1, meliputi:
1. a.tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN dalam Penyelenggaraan Pemilu;
2. b.jumlah dan alokasi anggaran Penyelenggaraan Pemilu;
3. c.jumlah dan jenis peraturan Penyelenggaraan Pemilu;
4. d.tata cara penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu; dan
5. e.Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilu.
(2)Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 2, meliputi:
1. a.konsep dasar tentang hak memilih;
2. b.tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
3. c.mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
4. d.penggunaan sistem informasi dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
5. e.mekanisme penyelesaian perselisihan dalam pemutakhiran data dan penetapan daftar Pemilih;
6. f.jenis-jenis daftar Pemilih; dan
7. g.peran serta masyarakat, Partai Politik, pengawas Pemilu dan pemerintah dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
(3)Materi sosialisasi pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 3, meliputi:
1. a.persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu;
2. b.tahapan dan jadwal pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu; dan
3. c.mekanisme pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu.
(4)Materi sosialisasi penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 4 meliputi:
1. a.tahapan dan jadwal penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu;
2. b.mekanisme penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu; dan
3. c.nama dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu.
(5)Materi sosialisasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 5 meliputi:
1. a.prinsip penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPR;
3. c.jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi;
4. d.jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
5. e.jumlah kursi dan daerah pemilihan anggota DPD;
6. f.tahapan dan jadwal penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. g.mekanisme penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
8. h.peran serta masyarakat dalam penetapan alokasi kursi dan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
9. i.ketentuan penataan alokasi kursi dan daerah pemilihan pada daerah induk dan daerah pemekaran.
(6)Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 6 meliputi:
1. a.tahapan dan jadwal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden;
3. c.tata cara penentuan, pengusulan dan penetapan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden;
4. d.pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. e.persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. f.tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. g.mekanisme verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. h.penyusunan daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. i.penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
10. j.persyaratan calon anggota DPD;
11. k.tata cara pendaftaran bakal calon anggota DPD;
12. l.mekanisme verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPD;
13. m.penetapan daftar calon sementara anggota DPD;
14. n.penetapan daftar calon tetap anggota DPD; dan
15. o.peran serta masyarakat pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(7)Materi sosialisasi kampanye dan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 7 meliputi:
1. a.ketentuan kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.jadwal kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. c.visi, misi dan program Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. d.ketentuan dana kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. e.jenis-jenis laporan dana kampanye;
6. f.jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
7. g.penyusunan laporan dana kampanye; dan
8. h.audit dan hasil audit laporan dana kampanye.
(8)Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a angka 8 dan angka 9 meliputi:
1. a.tata cara pemungutan dan penghitungan suara;
2. b.tata cara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
3. c.tata cara penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden;
4. d.tata cara penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
5. e.tata cara penetapan calon terpilih anggota DPD.

Pasal 9

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui:

a.forum warga;
b.komunikasi tatap muka;
c.media massa;
d.bahan sosialisasi;
e.alat peraga sosialisasi;
f.Mobilisasi Sosial;
g.pemanfaatan budaya populer;
h.pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
i.laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
j.papan pengumuman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
k.media sosial;
l.media kreasi; dan/atau
m.bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilu dengan baik.

Pasal 10

Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:

a.diskusi;
b.seminar;
c.lokakarya (workshop);
d.rapat kerja;
e.pelatihan;
f.ceramah;
g.simulasi;
h.gelar wicara (talkshow); dan/atau
i.metode tatap muka lainnya.

Pasal 11

(1)Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan pada:
1. a.media massa cetak; dan/atau
2. b.media massa elektronik, meliputi:
  1. 1.radio;
  2. 2.televisi; dan/atau
  3. 3.media dalam jaringan (online).
(2)Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
1. a.tulisan;
2. b.gambar;
3. c.suara; dan/atau
4. d.audiovisual.

Pasal 12

Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi dan alat peraga sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dan huruf e, terdiri atas:

a.penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
1. 1.brosur;
2. 2.selebaran (leaflet);
3. 3.pamflet;
4. 4.buku kecil (booklet);
5. 5.poster;
6. 6.folder; dan/atau
7. 7.stiker.
b.pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
1. 1.spanduk;
2. 2.pataka (banner);
3. 3.baliho;
4. 4.reklame (billboard)/reklame elektronik (videotron); dan/atau
5. 5.umbul-umbul.
c.penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

SOSIALISASI PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH YANG DILAKSANAKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI/KIP ACEH, DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022