DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013

Nomor: 23
Tahun: 2013
Ditetapkan: 31 Desember 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
4.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
5.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu.
6.Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilu.
7.Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu.
8.Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu.
9.Survei ...
9.Survei atau jajak pendapat Pemilu adalah mengumpulkan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.
10.Penghitungan cepat (quick count) hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan Teknologi Informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11.Dewan etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
12.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
13.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 2

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.kesukarelaan;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.kredibel;
e.kepastian hukum;
f.kepentingan umum;
g.proporsionalitas;
h.profesionalitas;
i.anti kekerasan;
j.efisien;
k.tidak memihak; dan
l.efektif.

Pasal 3

(1)Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu bertujuan untuk:
1. a.memberikan informasi kepemiluan;
2. b.meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam Pemilu; dan
3. c.meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.
(2)Informasi kepemiluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup:
1. a.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. c.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
1. a.mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dalam tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemilu;
2. b.mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
3. c.menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
1. a.memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
3. c.mendorong Partisipasi Masyarakat.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

a.memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
b.menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
c.berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;
d.ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilu;
e.ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
f.ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
g.melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu; dan
h.memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

a.menghormati hak orang lain;
b.bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
c.menjaga prinsip-prinsip dalam partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
d.menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Pasal 8

(1)Partisipasi masyarakat pada Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
2. b.sosialisasi Pemilu;
3. c.pendidikan politik bagi Pemilih;
4. d.survei atau jajak pendapat;
5. e.penghitungan cepat hasil Pemilu; dan
6. f.pemantauan Pemilu.
(2)Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 9

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.keterlibatan ...
a.keterlibatan dalam Penyusunan kebijakan atau peraturan;
b.keterlibatan dalam Tahapan Pemilu; dan
c.keterlibatan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 10

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa:

a.melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
b.mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan/mengesahkan peraturan perundang- undangan;
c.penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
d.bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
e.mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
f.menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang- undangan;
g.mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
h.pendampingan hukum atau bantuan hukum;
i.pengajuan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
j.pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
4.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
5.Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu.
6.Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilu.
7.Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu.
8.Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu.
9.Survei ...
9.Survei atau jajak pendapat Pemilu adalah mengumpulkan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.
10.Penghitungan cepat (quick count) hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan Teknologi Informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11.Dewan etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
12.Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
13.Hari adalah hari kalender.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 2

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.kesukarelaan;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.kredibel;
e.kepastian hukum;
f.kepentingan umum;
g.proporsionalitas;
h.profesionalitas;
i.anti kekerasan;
j.efisien;
k.tidak memihak; dan
l.efektif.

Pasal 3

(1)Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu bertujuan untuk:
1. a.memberikan informasi kepemiluan;
2. b.meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam Pemilu; dan
3. c.meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.
(2)Informasi kepemiluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup:
1. a.Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. b.Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. c.Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
1. a.mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dalam tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemilu;
2. b.mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
3. c.menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
1. a.memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
3. c.mendorong Partisipasi Masyarakat.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

a.memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
b.menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
c.berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;
d.ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilu;
e.ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
f.ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
g.melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu; dan
h.memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

a.menghormati hak orang lain;
b.bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
c.menjaga prinsip-prinsip dalam partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
d.menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

Pasal 8

(1)Partisipasi masyarakat pada Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
2. b.sosialisasi Pemilu;
3. c.pendidikan politik bagi Pemilih;
4. d.survei atau jajak pendapat;
5. e.penghitungan cepat hasil Pemilu; dan
6. f.pemantauan Pemilu.
(2)Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Pasal 9

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a.keterlibatan ...
a.keterlibatan dalam Penyusunan kebijakan atau peraturan;
b.keterlibatan dalam Tahapan Pemilu; dan
c.keterlibatan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 10

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa:

a.melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
b.mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan/mengesahkan peraturan perundang- undangan;
c.penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
d.bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
e.mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
f.menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang- undangan;
g.mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
h.pendampingan hukum atau bantuan hukum;
i.pengajuan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
j.pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;