DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 8 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

a.Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); jdih.kpu.go.id
b.Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
c.Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
d.Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125A

(1)Selain ketentuan pemberhentian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri.
(2)Tata cara berhenti antarwaktu anggota KPU karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.anggota KPU menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPU; dan
2. b.KPU menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengirimkan surat kepada Presiden untuk dilakukan proses pemberhentian.
(3)Tata cara berhenti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.anggota KPU Provinsi mengajukan pengunduran diri kepada KPU dengan menyampaikan surat pengunduran diri;
2. b.anggota KPU Kabupaten/Kota mengajukan pengunduran diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyampaikan surat pengunduran diri;
3. c.KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pengunduran diri anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
4. d.KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi jdih.kpu.go.id pengunduran diri anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
5. e.KPU Provinsi melakukan verifikasi dan klarifikasi pengunduran diri anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
6. f.verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
7. g.KPU Provinsi menyampaikan berita acara rapat pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi pengunduran diri anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada KPU;
8. h.penyampaian berita acara rapat pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilengkapi dengan dokumen verifikasi dan klarifikasi;
9. i.KPU melakukan rapat pleno pembahasan pengunduran diri anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau huruf e dan dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno; dan
10. j.Ketua KPU menetapkan keputusan pemberhentian.
(4)Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan telah diverifikasi dan diklarifikasi tidak terdapat aduan ke DKPP dan/atau aparat penegak hukum lainnya, anggota tersebut diberhentikan.

2.Pasal 126 ayat (2) dihapus dan ketentuan ayat (3) Pasal 126 diubah sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

(1)Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c, dalam hal:
1. a.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.melanggar sumpah/janji jabatan, Kode Etik, Kode Perilaku, dan/atau pakta integritas;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; jdih.kpu.go.id
4. d.dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. e.dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
6. f.tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau
7. g.melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 125A dilakukan dengan ketentuan:
1. a.anggota KPU oleh Presiden;
2. b.anggota Provinsi oleh KPU; dan
3. c.anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU.
  1. 3.Pasal 130A dihapus. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

a.Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); jdih.kpu.go.id
b.Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
c.Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
d.Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); diubah sebagai berikut:
1. 1.Di antara Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 125A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125A

(1)Selain ketentuan pemberhentian antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri.
(2)Tata cara berhenti antarwaktu anggota KPU karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.anggota KPU menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPU; dan
2. b.KPU menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengirimkan surat kepada Presiden untuk dilakukan proses pemberhentian.
(3)Tata cara berhenti antarwaktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.anggota KPU Provinsi mengajukan pengunduran diri kepada KPU dengan menyampaikan surat pengunduran diri;
2. b.anggota KPU Kabupaten/Kota mengajukan pengunduran diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyampaikan surat pengunduran diri;
3. c.KPU melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pengunduran diri anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
4. d.KPU dapat menugaskan KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi jdih.kpu.go.id pengunduran diri anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
5. e.KPU Provinsi melakukan verifikasi dan klarifikasi pengunduran diri anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
6. f.verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
7. g.KPU Provinsi menyampaikan berita acara rapat pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi pengunduran diri anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada KPU;
8. h.penyampaian berita acara rapat pleno pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilengkapi dengan dokumen verifikasi dan klarifikasi;
9. i.KPU melakukan rapat pleno pembahasan pengunduran diri anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c atau huruf e dan dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno; dan
10. j.Ketua KPU menetapkan keputusan pemberhentian.
(4)Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan telah diverifikasi dan diklarifikasi tidak terdapat aduan ke DKPP dan/atau aparat penegak hukum lainnya, anggota tersebut diberhentikan.

2.Pasal 126 ayat (2) dihapus dan ketentuan ayat (3) Pasal 126 diubah sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

(1)Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c, dalam hal:
1. a.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.melanggar sumpah/janji jabatan, Kode Etik, Kode Perilaku, dan/atau pakta integritas;
3. c.tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; jdih.kpu.go.id
4. d.dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. e.dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
6. f.tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan/atau
7. g.melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dihapus.
(3)Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 125A dilakukan dengan ketentuan:
1. a.anggota KPU oleh Presiden;
2. b.anggota Provinsi oleh KPU; dan
3. c.anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU.
  1. 3.Pasal 130A dihapus. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kpu.go.id jdih.kpu.go.id