DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 22 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik jdih.kpu.go.id Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

a.Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
b.Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
c.Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
(2)KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3)KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.
(4)Dihapus.

2.Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan program dan anggaran;
2. b.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
3. c.protokol dan persidangan;
4. d.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
5. e.pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
6. f.monitoring, evaluasi, dan pengendalian program; dan
7. g.perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu. jdih.kpu.go.id
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga; dan
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
(3)Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
2. b.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
3. c.pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
4. d.pengendalian informasi; dan
5. e.pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.
(4)Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, petugas pemutakhiran data pemilih, dan petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
4. d.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
5. e.pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
6. f.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
7. g.penelitian dan pengembangan kepemiluan.
(5)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; jdih.kpu.go.id
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. e.penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.
(6)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.dokumentasi dan publikasi hukum;
5. e.pengawasan dan pengendalian internal; dan
6. f.penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dalam hal KPU Provinsi beranggotakan 7 (tujuh) orang, ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
(1a)Dalam hal KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang, ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a.
(2)Setiap anggota KPU Provinsi menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
(3)Setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
(4)Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
(5)Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2)dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
(6)Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
(7)Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi. jdih.kpu.go.id

4.Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. b.protokol dan persidangan;
3. c.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
5. e.pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga; dan
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
(3)Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
2. b.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
3. c.pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
4. d.pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
5. e.pengendalian informasi; dan
6. f.pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan.
(4)Divisi Perencanaan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan program dan anggaran;
2. b.perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
3. c.monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran. jdih.kpu.go.id
(5)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. e.penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
(6)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.dokumentasi dan publikasi hukum;
5. e.pengawasan dan pengendalian internal; dan
6. f.penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
(7)Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
2. b.pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
3. c.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
4. d.pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
5. e.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
6. f.penelitian dan pengembangan kepemiluan. jdih.kpu.go.id
  1. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. b.protokol dan persidangan;
3. c.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. d.pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
5. e.pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
6. f.perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga;
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. g.pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
8. h.pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
9. i.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
10. j.pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. k.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
12. l.penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
13. m.pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
(3)Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan program dan anggaran;
2. b.evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. c.monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. d.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; jdih.kpu.go.id
5. e.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. f.pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. g.pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
(4)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. e.penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
(5)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.dokumentasi dan publikasi hukum;
4. d.pengawasan dan pengendalian internal;
5. e.penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. f.penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
  1. 6.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(2)huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. b.protokol dan persidangan;
3. c.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. d.pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; jdih.kpu.go.id
5. e.pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
6. f.perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga;
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. g.rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
8. h.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
9. i.pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
10. j.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
11. k.penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
12. l.pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
(3)Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.menjabarkan program dan anggaran;
2. b.evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. c.monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. d.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. e.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. f.pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. g.pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
(4)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; jdih.kpu.go.id
5. e.penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(5)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.dokumentasi dan publikasi hukum;
4. d.pengawasan dan pengendalian internal;
5. e.penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. f.penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
  1. 7.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pengambilan kebijakan yang strategis oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilaporkan dalam rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota:
1. a.meninggal dunia;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.diberhentikan dari jabatan ketua karena terbukti melanggar kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas berdasarkan hasil pengawasan internal;
4. d.dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua oleh DKPP; atau
5. e.dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
(2)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan keadaan tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua Kabupaten/Kota karena: jdih.kpu.go.id
1. a.menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
2. b.tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
(3)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(4)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara dan Surat Perintah Pelaksana Tugas.
(5)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(6)KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pleno penunjukan Pelaksana Tugas.
(7)Pelaksana Tugas ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan tugas ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
2. b.melaksanakan tugas ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); atau
3. c.melaksanakan tugas ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
(8)Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

9.Ketentuan Pasal 90 ayat (4) dihapus, serta ayat (5) dan ayat

(6)Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1)Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga sikap, tindakan, perilaku, dan integritas sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib memenuhi ketentuan:
1. a.tinggal atau berdomisili sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
2. b.bekerja penuh waktu dengan tidak bekerja pada profesi lain selama masa jabatan; jdih.kpu.go.id
3. c.menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan;
4. d.mengembalikan aset dan fasilitas negara yang masih berada dalam penguasaannya pada akhir masa jabatan; dan
5. e.menyelesaikan utang dan/atau tuntutan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan penetapan utang/surat penagihan negara dan/atau penetapan atas tuntutan ganti kerugian.
(3)Ketentuan tinggal atau berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. a.tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota negara Republik Indonesia untuk anggota KPU;
2. b.tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan
3. c.tinggal atau berdomisili di wilayah kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
(4)Dihapus.
(5)Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d berlaku juga bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.

10.Ketentuan Pasal 90A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

(1)Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyampaikan pemberitahuan perkuliahan;
2. b.waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
3. c.mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
4. d.perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat; dan
5. e.memilih rencana judul penelitian skripsi, tesis atau disertasi yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pemberitahuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
1. a.KPU bagi anggota KPU dan KPU Provinsi; dan jdih.kpu.go.id
2. b.KPU melalui KPU Provinsi bagi anggota KPU Kabupaten/Kota.
  1. 11.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 98 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 98 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b), sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik jdih.kpu.go.id Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

a.Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
b.Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
c.Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
(2)KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3)KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota Kabupaten, dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.
(4)Dihapus.

2.Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan program dan anggaran;
2. b.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
3. c.protokol dan persidangan;
4. d.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
5. e.pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
6. f.monitoring, evaluasi, dan pengendalian program; dan
7. g.perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu. jdih.kpu.go.id
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga; dan
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
(3)Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
2. b.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
3. c.pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
4. d.pengendalian informasi; dan
5. e.pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.
(4)Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.rekrutmen anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, petugas pemutakhiran data pemilih, dan petugas pemutakhiran data pemilih luar negeri;
4. d.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
5. e.pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
6. f.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
7. g.penelitian dan pengembangan kepemiluan.
(5)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; jdih.kpu.go.id
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. e.penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.
(6)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.dokumentasi dan publikasi hukum;
5. e.pengawasan dan pengendalian internal; dan
6. f.penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dalam hal KPU Provinsi beranggotakan 7 (tujuh) orang, ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
(1a)Dalam hal KPU Provinsi beranggotakan 5 (lima) orang, ketua KPU Provinsi menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a.
(2)Setiap anggota KPU Provinsi menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
(3)Setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
(4)Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
(5)Pembagian Divisi untuk masing-masing anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(2)dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
(6)Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
(7)Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi. jdih.kpu.go.id

4.Ketentuan ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. b.protokol dan persidangan;
3. c.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. d.pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
5. e.pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga; dan
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
(3)Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
2. b.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
3. c.pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
4. d.pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
5. e.pengendalian informasi; dan
6. f.pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan.
(4)Divisi Perencanaan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan program dan anggaran;
2. b.perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
3. c.monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran. jdih.kpu.go.id
(5)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. e.penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
(6)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.dokumentasi dan publikasi hukum;
5. e.pengawasan dan pengendalian internal; dan
6. f.penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
(7)Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
2. b.pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
3. c.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
4. d.pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
5. e.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
6. f.penelitian dan pengembangan kepemiluan. jdih.kpu.go.id
  1. 5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. b.protokol dan persidangan;
3. c.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. d.pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
5. e.pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
6. f.perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga;
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. g.pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
8. h.pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
9. i.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
10. j.pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
11. k.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
12. l.penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
13. m.pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
(3)Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan program dan anggaran;
2. b.evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. c.monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. d.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; jdih.kpu.go.id
5. e.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. f.pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. g.pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
(4)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
5. e.penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
(5)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.dokumentasi dan publikasi hukum;
4. d.pengawasan dan pengendalian internal;
5. e.penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. f.penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
  1. 6.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(2)huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
2. b.protokol dan persidangan;
3. c.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. d.pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; jdih.kpu.go.id
5. e.pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
6. f.perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga;
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
7. g.rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
8. h.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
9. i.pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
10. j.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
11. k.penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
12. l.pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
(3)Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.menjabarkan program dan anggaran;
2. b.evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
3. c.monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
4. d.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
5. e.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
6. f.pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
7. g.pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
(4)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; jdih.kpu.go.id
5. e.penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(5)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.dokumentasi dan publikasi hukum;
4. d.pengawasan dan pengendalian internal;
5. e.penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
6. f.penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
  1. 7.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota:
1. a.meninggal dunia;
2. b.berhalangan tetap;
3. c.diberhentikan dari jabatan ketua karena terbukti melanggar kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas berdasarkan hasil pengawasan internal;
4. d.dijatuhi sanksi pemberhentian tetap dari jabatan ketua oleh DKPP; atau
5. e.dinonaktifkan dari jabatan ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota, tugas, wewenang, dan kewajiban ketua KPU, ketua KPU Provinsi, dan ketua KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas.
(2)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b merupakan keadaan tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ketua KPU, ketua KPU Provinsi, ketua Kabupaten/Kota karena: jdih.kpu.go.id
1. a.menderita sakit fisik dan/atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
2. b.tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari kepolisian.
(3)Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditunjuk berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya.
(4)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam Rapat Pleno tertutup dan dituangkan ke dalam berita acara dan Surat Perintah Pelaksana Tugas.
(5)Penunjukan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(6)KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Surat Perintah Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Rapat Pleno penunjukan Pelaksana Tugas.
(7)Pelaksana Tugas ketua KPU, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan tugas ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
2. b.melaksanakan tugas ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); atau
3. c.melaksanakan tugas ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
(8)Masa tugas Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

9.Ketentuan Pasal 90 ayat (4) dihapus, serta ayat (5) dan ayat

(6)Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

(1)Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga sikap, tindakan, perilaku, dan integritas sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib memenuhi ketentuan:
1. a.tinggal atau berdomisili sesuai dengan wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan;
2. b.bekerja penuh waktu dengan tidak bekerja pada profesi lain selama masa jabatan; jdih.kpu.go.id
3. c.menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan;
4. d.mengembalikan aset dan fasilitas negara yang masih berada dalam penguasaannya pada akhir masa jabatan; dan
5. e.menyelesaikan utang dan/atau tuntutan ganti kerugian negara/daerah berdasarkan penetapan utang/surat penagihan negara dan/atau penetapan atas tuntutan ganti kerugian.
(3)Ketentuan tinggal atau berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
1. a.tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota negara Republik Indonesia untuk anggota KPU;
2. b.tinggal atau berdomisili di wilayah ibu kota provinsi untuk anggota KPU Provinsi; dan
3. c.tinggal atau berdomisili di wilayah kabupaten/kota untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.
(4)Dihapus.
(5)Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d berlaku juga bagi anggota PPK, PPLN, PPS, KPPS, dan KPPSLN.

10.Ketentuan Pasal 90A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

(1)Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.menyampaikan pemberitahuan perkuliahan;
2. b.waktu perkuliahan tidak mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
3. c.mengutamakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
4. d.perkuliahan dilakukan pada perguruan tinggi di dalam wilayah kerja atau di luar wilayah kerja terdekat; dan
5. e.memilih rencana judul penelitian skripsi, tesis atau disertasi yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pemberitahuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
1. a.KPU bagi anggota KPU dan KPU Provinsi; dan jdih.kpu.go.id
2. b.KPU melalui KPU Provinsi bagi anggota KPU Kabupaten/Kota.
  1. 11.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 98 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 98 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 98 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b), sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut: