DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi www.peraturan.go.id 2020, No. 201 Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. www.peraturan.go.id 2020, No. 201 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bidang tugas dalam Divisi anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
1. a.Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. b.Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
3. c.Divisi Data dan Informasi;
4. d.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
5. e.Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
6. f.Divisi Hukum dan Pengawasan.
(2)Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk 1 (satu) Divisi.
(3)Setiap anggota KPU dapat menjadi wakil ketua untuk 1 (satu) Divisi.
(4)Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU. www.peraturan.go.id 2020, No. 201

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan program dan anggaran;
2. b.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
3. c.protokol dan persidangan;
4. d.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
5. e.pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
6. f.monitoring, evaluasi dan pengendalian program; dan
7. g.perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga; dan
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
(3)Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, www.peraturan.go.id 2020, No. 201 mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
2. b.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
3. c.pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
4. d.pengendalian informasi; dan
5. e.pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.
(4)Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota;
2. b.penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
4. d.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
5. e.pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
6. f.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
7. g.penelitian dan pengembangan kepemiluan.
(5)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.verifikasi partai politik dan DPD;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. e.penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.
(6)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.dokumentasi dan publikasi hukum;
5. e.pengawasan dan pengendalian internal; dan
6. f.penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
(2)Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(3)Setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama.
(4)Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
2. b.bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
3. c.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
4. d.mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
5. e.mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
6. f.menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
(2)Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(3)Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
(4)Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
3. c.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
4. d.mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
5. e.mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
6. f.menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2020, No. 201
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

5.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Penyusunan program, kebijakan, dan pengambilan keputusan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota harus melalui Rapat Pleno yang dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

6.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Hubungan kerja Divisi anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a.Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mengoordinasikan dan mengendalikan:
1. 1.Deputi Bidang Administrasi dan biro yang menangani bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang umum; dan
2. 2.Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang logistik;
b.Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang partisipasi dan hubungan masyarakat;
c.Divisi Data dan Informasi mengoordinasikan dan mengendalikan Pusat Data dan Informasi; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
d.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Administrasi, biro yang menangani bidang sumber daya manusia, organisasi, dan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
e.Divisi Teknis Penyelenggaraan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan biro yang menangani bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
f.Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis, biro yang menangani bidang hukum, dan inspektorat.
1. 7.Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
(2)Keanggotaan kelompok kerja pada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.pejabat dan personel Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.pihak lain yang dianggap perlu.
(3)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan www.peraturan.go.id 2020, No. 201 Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

8.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
1. a.anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; serta
2. b.dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(2)Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dan/atau membahas masalah lain.

9.Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
1. a.Peserta Pemilu;
2. b.tim kampanye;
3. c.saksi Peserta Pemilu;
4. d.anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
5. e.Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
6. f.pemangku kepentingan terkait.
(2)Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.
(3)Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan melalui pemungutan suara.
(4)KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
(5)Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(6)Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
(7)Dalam hal Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
(8)Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum. www.peraturan.go.id 2020, No. 201

10.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
1. a.anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretariat Jenderal KPU untuk Rapat Pleno KPU;
2. b.anggota KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Provinsi untuk Rapat Pleno KPU Provinsi; dan
3. c.anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
(2)Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang hadir pada Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercantum dalam undangan.
(3)Dalam hal peserta Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(4)Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
(5)Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya:
1. a.menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
2. b.melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan
3. c.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.
  1. 11.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan bidang tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. www.peraturan.go.id 2020, No. 201 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf a dan huruf e ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bidang tugas dalam Divisi anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
1. a.Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. b.Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
3. c.Divisi Data dan Informasi;
4. d.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
5. e.Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
6. f.Divisi Hukum dan Pengawasan.
(2)Setiap anggota KPU menjadi ketua untuk 1 (satu) Divisi.
(3)Setiap anggota KPU dapat menjadi wakil ketua untuk 1 (satu) Divisi.
(4)Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU. www.peraturan.go.id 2020, No. 201

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan program dan anggaran;
2. b.administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
3. c.protokol dan persidangan;
4. d.pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
5. e.pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
6. f.monitoring, evaluasi dan pengendalian program; dan
7. g.perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
(2)Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.sosialisasi kepemiluan;
2. b.partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
3. c.publikasi dan kehumasan;
4. d.kampanye Pemilu dan Pemilihan;
5. e.kerja sama antar lembaga; dan
6. f.pengelolaan dan penyediaan informasi publik.
(3)Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, www.peraturan.go.id 2020, No. 201 mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
2. b.sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
3. c.pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
4. d.pengendalian informasi; dan
5. e.pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.
(4)Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.rekrutmen anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota;
2. b.penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
4. d.pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
5. e.pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
6. f.pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
7. g.penelitian dan pengembangan kepemiluan.
(5)Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. b.verifikasi partai politik dan DPD;
3. c.pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
4. d.pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
5. e.penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
6. f.pelaporan dana kampanye; dan
7. g.penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD.
(6)Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
1. a.penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
2. b.telaah hukum dan advokasi hukum;
3. c.penyelesaian sengketa tahapan, proses, dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
4. d.dokumentasi dan publikasi hukum;
5. e.pengawasan dan pengendalian internal; dan
6. f.penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
(2)Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(3)Setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama.
(4)Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
2. b.bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
3. c.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
4. d.mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
5. e.mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
6. f.menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Ketua KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.
(2)Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(3)Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
(4)Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
3. c.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
4. d.mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
5. e.mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
6. f.menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. www.peraturan.go.id 2020, No. 201
(5)Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

5.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

6.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Hubungan kerja Divisi anggota KPU dengan Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a.Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mengoordinasikan dan mengendalikan:
1. 1.Deputi Bidang Administrasi dan biro yang menangani bidang perencanaan, bidang keuangan, dan bidang umum; dan
2. 2.Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang logistik;
b.Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis dan biro yang menangani bidang partisipasi dan hubungan masyarakat;
c.Divisi Data dan Informasi mengoordinasikan dan mengendalikan Pusat Data dan Informasi; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
d.Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Administrasi, biro yang menangani bidang sumber daya manusia, organisasi, dan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan;
e.Divisi Teknis Penyelenggaraan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis, dan biro yang menangani bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu; dan
f.Divisi Hukum dan Pengawasan mengoordinasikan dan mengendalikan Deputi Bidang Dukungan Teknis, biro yang menangani bidang hukum, dan inspektorat.
1. 7.Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
(2)Keanggotaan kelompok kerja pada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.pejabat dan personel Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
3. c.pihak lain yang dianggap perlu.
(3)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan www.peraturan.go.id 2020, No. 201 Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

8.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
1. a.anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; serta
2. b.dapat dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(2)Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memilih ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dan/atau membahas masalah lain.

9.Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
1. a.Peserta Pemilu;
2. b.tim kampanye;
3. c.saksi Peserta Pemilu;
4. d.anggota KPU, anggota KPU Provinsi, atau anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
5. e.Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
6. f.pemangku kepentingan terkait.
(2)Rapat Pleno terbuka dilaksanakan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau Pemilihan, serta tahapan Pemilu atau Pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pemilu dan Pemilihan.
(3)Pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan melalui pemungutan suara.
(4)KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyampaikan undangan dan agenda Rapat Pleno terbuka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
(5)Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(6)Dalam hal ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya berhalangan, Rapat Pleno terbuka dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
(7)Dalam hal Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno terbuka ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
(8)Dalam hal Rapat Pleno terbuka telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan tetap tidak tercapai Kuorum, Rapat Pleno terbuka dilanjutkan tanpa memperhatikan Kuorum. www.peraturan.go.id 2020, No. 201

10.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh:
1. a.anggota KPU, Sekretaris Jenderal KPU, dan Sekretariat Jenderal KPU untuk Rapat Pleno KPU;
2. b.anggota KPU Provinsi, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Provinsi untuk Rapat Pleno KPU Provinsi; dan
3. c.anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.
(2)Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya yang hadir pada Rapat Pleno rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tercantum dalam undangan.
(3)Dalam hal peserta Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak dapat menghadiri Rapat Pleno, peserta Rapat Pleno yang bersangkutan harus mendapat izin dari ketua KPU, ketua KPU Provinsi, atau ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(4)Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
(5)Dalam Rapat Pleno rutin, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya:
1. a.menyampaikan hasil tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno rutin sebelumnya; www.peraturan.go.id 2020, No. 201
2. b.melaporkan realisasi penggunaan anggaran; dan
3. c.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik.
  1. 11.Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: