(1)Dana Kampanye yang diperoleh dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
(2)Penyumbang yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
(3)Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a.nama Partai Politik;
b.alamat Partai Politik;
c.nomor Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang termutakhir dimasing-masing tingkatan;
d.nomor pokok wajib pajak Partai Politik;
e.nama dan alamat Pimpinan Partai Politik;
f.nomor telepon/telepon genggam Pimpinan Partai Politik;
g.asal perolehan dana; dan
h.pernyataan bahwa:
1.penyumbang tidak menunggak pajak;
2.penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3.dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan
4.sumbangan bersifat tidak mengikat.
(4)Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
a.perseorangan:
1.nama;
2.tempat/tanggal lahir dan umur;
3.alamat penyumbang;
4.nomor telepon/telepon genggam (aktif);
5.nomor induk kependudukan;
6.nomor pokok wajib pajak (apabila ada);
7.asal perolehan dana; dan
8.pernyataan bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak; jdih.kpu.go.id b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
b.kelompok:
1.nama kelompok;
2.alamat kelompok;
3.nomor akta pendirian kelompok;
4.nomor keputusan pengesahan badan hukum;
5.nomor induk kependudukan pimpinan kelompok;
6.nomor telepon/telepon genggam (aktif);
7.nomor pokok wajib pajak kelompok atau pimpinan kelompok;
8.nama dan alamat pimpinan kelompok;
9.asal perolehan dana; dan
10.pernyataan bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak; b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan e) tidak bersumber dari pengumpulan dana yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.
c.perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah:
1.nama perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
2.alamat perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
3.nomor akta pendirian perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;
4.nomor pokok wajib pajak perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;
jdih.kpu.go.id
5.nama dan alamat direksi atau pimpinan perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah;
6.nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah;
7.nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8.asal perolehan dana;
9.keterangan tentang status perusahaan atau badan usaha nonpemerintah; dan
10.pernyataan bahwa:
a) penyumbang tidak menunggak pajak; b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana; dan d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
(5)Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK.
(6)Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.