DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018

Nomor: 34
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 September 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat

(7)dan ayat (8), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ke dalam laporan Dana Kampanye.
(2)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk membiayai kegiatan Kampanye.
(3)Kegiatan Kampanye yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dicatat ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(6)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan gabungan Pasangan Calon secara nasional.
(7)Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye.
(8)Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.

2.Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan Dana Kampanye.
(2)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk membiayai kegiatan Kampanye.
(4)Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(5)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
(6)Dalam hal Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, Laporan Dana Kampanye dapat ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sesuai dengan AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan.
(7)Pengurus Partai Politik yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(8)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)meliputi keadaan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
3. c.sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Calon Anggota DPD wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke dalam Laporan Dana Kampanye.
(2)Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Calon Anggota DPD untuk membiayai kegiatan Kampanye.
(3)Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
(4)Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

4.Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
1. a.RKDK;
2. b.saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3. c.jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
4. d.penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.
(2)Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
(3)Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(5)Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU; dan
  2. 2.Bawaslu melalui KPU; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  2. 2.Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(7)Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(8)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LADK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan ayat (6) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

5.Ketentuan huruf a ayat (6) dan huruf a ayat (7) Pasal 38 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
1. a.RKDK;
2. b.saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3. c.jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
4. d.penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.
(2)Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
(3)LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(4)Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(5)Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(6)Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU; dan
  2. 2.Bawaslu melalui KPU; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(7)Penyampaian LADK Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  2. 2.Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(8)Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(9)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LADK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 dan ayat (7) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

6.Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 39 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
1. a.RKDK;
2. b.saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3. c.jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
4. d.penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain; dan
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
(2)Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
(3)Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
(5)Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dibuat dalam bentuk:
1. a.3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
  2. 2.KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  3. 3.Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(7)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LADK kepada Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

7.Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
(2)Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(5)Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  2. 2.Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
(7)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(8)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

8.Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 43 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
(2)Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(5)Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  2. 2.Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
(7)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(8)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

9.Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 44 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)LPSDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD setelah pembukuan LADK.
(2)Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3)Format LPSDK Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU, melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
(5)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
  2. 2.KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  3. 3.Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
(7)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(8)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

10.Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Pasangan Calon.
(2)Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Partai Politik.
(3)Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(4)Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
(5)Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
(6)Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(7)Peserta Pemilu menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPPDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPPDK kepada KAP.

11.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
(2)Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
(3)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk KPU, dengan difasilitasi oleh KPU.
(5)Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
1. a.naskah asli (hardcopy) untuk KAP;
2. b.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. c.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. d.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk:
1. a.naskah asli (hardcopy) untuk KAP;
2. b.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk KPU;
3. c.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui KPU; dan
4. d.naskah asli elektronik (softcopy).
(7)Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota.
(8)Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.

12.Formulir LADK1-PARPOL dan Formulir LADK6-PARPOL dalam Lampiran I, Formulir LPSDK3-PARPOL dalam Lampiran 2, serta Formulir LPPDK2-PILPRES, Formulir LPDK2-PARPOL, dan Formulir LPPDK2-DPD dalam Lampiran 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
1.Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye
2.Formulir Model LADK6-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nama Bank : ______________________4 Nomor Rekening : ______________________5 Tanggal Pembukaan Rekening : ______________________6 Saldo Awal Pembukaan : Rp ___________________7 NPWP : ______________________8 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. Penerimaan9
1.Partai Politik10
2.Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) 11
3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan12
4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok13
5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah14
6.Lain-lain 15

a.Lain-lain Komitmen15a
b.Bunga Bank15b B. Pengeluaran16
1. 1.Pengeluaran Operasi17
a.Pertemuan terbatas18
b.Pertemuan tatap muka19
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik20
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye21
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum22
f.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan23
g.Lain-lain24
1. 2.Pengeluaran Modal25
a.Pembelian Kendaraan26
b.Pembelian Peralatan 27
c.Lain-lain28 MODEL LADK1-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
1. 3.Pengeluaran Lain-Lain29
a.Pemberian Piutang30
b.Pembayaran Utang31
c.Sumbangan kepada calon anggota DPR/DPRD C. SALDO PER______32 Kas di Rekening Khusus33 Kas di Bendahara34 Barang35 Tagihan kepada ______________36 Utang37 ………, ………………..... KETUA UMUM/KETUA* ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA UMUM/BENDAHARA* ttd. -Nama Lengkap- Keterangan : Laporan ini disusun oleh Partai Politik
1. 1.Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. 2.Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. 3.Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. 4.Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. 5.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
6. 6.Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. 7.Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. 8.Diisi dengan NPWP Partai Politik.
9. 9.Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. 10.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. 11.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
12. 12.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut. Cap
13. 13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. 14.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. 15.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
1. 16.Total Pengeluaran Dana Kampanye.
2. 17.Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
3. 18.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
4. 19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
5. 20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
6. 21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
7. 22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
8. 23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
9. 24.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
10. 25.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
11. 26.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
12. 27.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
13. 28.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
14. 29.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
15. 30.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
16. 31.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
17. 32.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
18. 33.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
19. 34.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
20. 35.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
21. 36.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
22. 37.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK. *) pilih salah satu NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TANGGAL _____S/D _____3 Yang bertanda tangan di bawah ini :
23. 1.Nama : Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
24. 2.Nama : Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*) Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal ______ sampai _______3 MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :
25. 1.Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
26. 2.Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. 3.Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali...........) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
28. 4.Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang MODEL LADK6-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM Formulir Model LPSDK3-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE TANGGAL _____S/D _____3 Yang bertanda tangan di bawah ini :
29. 1.Nama : Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
30. 2.Nama : Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*) Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal ______ sampai _______3 MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :
31. 1.Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.
32. 2.Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. 3.Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali..................) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
34. 4.Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau MODEL LPSDK3-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
35. 1.Formulir Model LPPDK2-PILPRES : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
36. 2.Formulir Model LPPDK2- PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
37. 3.Formulir Model LPPDK2- DPD : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON ____________1 TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)___________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. SALDO PER _______________5
38. 1.Kas di Rekening Khusus6
39. 2.Kas di Bendahara7
40. 3.Barang8
41. 4.Tagihan kepada ______________9
42. 5.Utang10 B. Penerimaan11
43. 1.Pasangan Calon12
44. 2.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) 13
45. 3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan14
46. 4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok15
47. 5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah16
48. 6.Lain-lain 17
a.Lain-lain Komitmen17a
b.Bunga Bank17b C. Pengeluaran18
1. 1.Pengeluaran Operasi19
a.Pertemuan terbatas20
b.Pertemuan tatap muka21
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik22
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye23
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum24
f.Rapat Umum25
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang- undangan26
h.Lain-lain27 MODEL LPPDK2-PILPRES LOGO PASANGAN CALON Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
1. 2.Pengeluaran Modal28
a.Pembelian Kendaraan29
b.Pembelian Peralatan 30
c.Lain-lain31
1. 3.Pengeluaran Lain-Lain32
a.Pemberian Piutang33
b.Pembayaran Utang34 D. SALDO PER _______________35 Kas di Rekening Khusus36 Kas di Bendahara37 Barang38 Tagihan kepada ______________39 Utang40 ………, ………………..... CALON PRESIDEN41 ttd. -Nama Lengkap- CALON WAKIL PRESIDEN41 ttd. -Nama Lengkap- KETUA TIM KAMPANYE42 ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA TIM KAMPANYE42 ttd. -Nama Lengkap- Keterangan :
1. 1.Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. 2.Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
3. 3.Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. 4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. 5.Diisi dengan akhir periode penutupan LADK
6. 6.Diisi dengan saldo kas di rekening khusus per akhir periode penutupan LADK
7. 7.Diisi dengan saldo kas di bendahara per akhir periode penutupan LADK
8. 8.Diisi dengan saldo barang per akhir periode penutupan LADK
9. 9.Diisi dengan saldo piutang per akhir periode penutupan LADK
10. 10.Diisi dengan saldo utang per akhir periode penutupan LADK
11. 11.Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
12. 12.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan Calon. Cap Cap
13. 13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.
14. 14.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15. 15.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
16. 16.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
17. 17.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
1. 18.Total pengeluaran Dana Kampanye.
2. 19.Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
3. 20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain- lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
4. 21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
5. 22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
6. 23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
7. 24.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
8. 25.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
9. 26.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
10. 27.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
11. 28.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
12. 29.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
13. 30.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
14. 31.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain- lain.
15. 32.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
16. 33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
17. 34.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
18. 35.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.
19. 36.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
20. 37.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
21. 38.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
22. 39.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
23. 40.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
24. 41.Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
25. 42.Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya. *) Pilih salah satu. NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. Penerimaan5
26. 1.Partai Politik6
27. 2.Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)7
28. 3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan8
29. 4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok9
30. 5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah10
31. 6.Lain-lain 11
a.Lain-lain Komitmen11a
b.Bunga Bank11b B. Pengeluaran12
1. 1.Pengeluaran Operasi13
a.Pertemuan terbatas14
b.Pertemuan tatap muka15
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik16
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye17
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum18
f.Rapat Umum19
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan20
h.Lain-lain21
1. 2.Pengeluaran Modal22
a.Pembelian Kendaraan23
b.Pembelian Peralatan 24
c.Lain-lain25 MODEL LPPDK2-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
1. 3.Pengeluaran Lain-Lain26
a.Pemberian Piutang27
b.Pembayaran Utang28
c.Sumbangan kepada calon anggota DPR/DPRD C. SALDO PER _______________29 Kas di Rekening Khusus30 Kas di Bendahara31 Barang32 Tagihan kepada ______________33 Utang34 ………, ………………..... KETUA UMUM/KETUA*) ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*) ttd. -Nama Lengkap- Keterangan :
1. 1.Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. 2.Diisi dengan nama daerah pemilihan
3. 3.Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. 4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
5. 5.Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6. 6.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
7. 7.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
8. 8.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. 9.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
10. 10.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
11. 11.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank. Cap
1. 12.Total Pengeluaran Dana kampanye.
2. 13.Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
3. 14.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
4. 15.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
5. 16.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
6. 17.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
7. 18.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
8. 19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Partai Politik ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
9. 20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
10. 21.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
11. 22.Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
12. 23.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
13. 24.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
14. 25.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
15. 26.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
16. 27.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
17. 28.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
18. 29.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPU.
19. 30.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
20. 31.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
21. 32.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
22. 33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
23. 34.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK. *) Pilih salah satu NAMA CALON ____________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI_______________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. SALDO PER _______________5
24. 1.Kas di Rekening Khusus6
25. 2.Kas di Bendahara7
26. 3.Barang8
27. 4.Tagihan kepada ______________9
28. 5.Utang10 B. Penerimaan11
29. 1.Calon Anggota DPD12
30. 2.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan13
31. 3.Sumbangan Pihak Lain Kelompok14
32. 4.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah15
33. 5.Lain-lain 16
a.Lain-lain Komitmen16a
b.Bunga Bank16b C. Pengeluaran17
1. 1.Pengeluaran Operasi18
a.Pertemuan terbatas19
b.Pertemuan tatap muka20
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik21
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye22
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum23
f.Rapat Umum24
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan25
h.Lain-lain26
1. 2.Pengeluaran Modal27 MODEL LPPDK2-DPD LOGO CALON Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
a.Pembelian Kendaraan28
b.Pembelian Peralatan 29
c.Lain-lain30
1. 3.Pengeluaran Lain-Lain31
a.Pemberian Piutang32
b.Pembayaran Utang33 D. SALDO PER _______________34 Kas di Rekening Khusus35 Kas di Bendahara36 Barang37 Tagihan kepada ______________38 Utang39 ………, ………………..... CALON ANGGOTA DPD ttd. -Nama Lengkap- Keterangan : Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD
1. 1.Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. 2.Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3. 3.Diisi dengan Periode Pelaporan LPPDK.
4. 4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. 5.Diisi dengan akhir periode penutupan LADK
6. 6.Diisi dengan saldo kas di rekening khusus per akhir periode penutupan LADK
7. 7.Diisi dengan saldo kas di bendahara per akhir periode penutupan LADK
8. 8.Diisi dengan saldo barang per akhir periode penutupan LADK
9. 9.Diisi dengan saldo piutang per akhir periode penutupan LADK
10. 10.Diisi dengan saldo utang per akhir periode penutupan LADK
11. 11.Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
12. 12.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.
13. 13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. 14.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
15. 15.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah. Cap
16. 16.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
1. 17.Total pengeluaran Dana Kampanye.
2. 18.Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
3. 19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain- lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
4. 20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
5. 21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
6. 22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
7. 23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
8. 24.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Calon Anggota DPD ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
9. 25.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
10. 26.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
11. 27.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
12. 28.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
13. 29.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
14. 30.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain- lain.
15. 31.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
16. 32.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
17. 33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
18. 34.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat

(7)dan ayat (8), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ke dalam laporan Dana Kampanye.
(2)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul untuk membiayai kegiatan Kampanye.
(3)Kegiatan Kampanye yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dicatat ke dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(6)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan gabungan Pasangan Calon secara nasional.
(7)Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye.
(8)Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai dengan tingkatannya.

2.Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ke dalam laporan Dana Kampanye.
(2)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk membiayai kegiatan Kampanye.
(4)Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(5)Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.
(6)Dalam hal Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan tetap, Laporan Dana Kampanye dapat ditandatangani oleh Pihak yang berwenang sesuai dengan AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan.
(7)Pengurus Partai Politik yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(8)Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)meliputi keadaan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
3. c.sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Calon Anggota DPD wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ke dalam Laporan Dana Kampanye.
(2)Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Calon Anggota DPD untuk membiayai kegiatan Kampanye.
(3)Calon Anggota DPD wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
(4)Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

4.Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
1. a.RKDK;
2. b.saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3. c.jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
4. d.penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon.
(2)Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
(3)Format LADK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(5)Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU; dan
  2. 2.Bawaslu melalui KPU; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  2. 2.Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(7)Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(8)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LADK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan ayat (6) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

5.Ketentuan huruf a ayat (6) dan huruf a ayat (7) Pasal 38 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (9), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
1. a.RKDK;
2. b.saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3. c.jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
4. d.penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik.
(2)Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
(3)LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(4)Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(5)Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(6)Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU; dan
  2. 2.Bawaslu melalui KPU; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(7)Penyampaian LADK Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  2. 2.Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(8)Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(9)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LADK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 2 dan ayat (7) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

6.Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 39 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
1. a.RKDK;
2. b.saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
3. c.jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
4. d.penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain; dan
5. e.Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.
(2)Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
(3)Format LADK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Peserta Pemilu Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
(5)Penyampaian LADK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dibuat dalam bentuk:
1. a.3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
  2. 2.KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  3. 3.Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(7)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LADK kepada Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LADK.

7.Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)LPSDK Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
(2)Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)Format LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(5)Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  2. 2.Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
(7)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(8)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

8.Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 43 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
(2)Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(3)Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
(5)Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
  2. 2.Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
(7)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(8)KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

9.Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 44 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)LPSDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Calon Anggota DPD setelah pembukuan LADK.
(2)Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
(3)Format LPSDK Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(4)Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU, melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
(5)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
1. a.3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:
  1. 1.KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
  2. 2.KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  3. 3.Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
2. b.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
(7)Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(8)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

10.Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Pasangan Calon.
(2)Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Partai Politik.
(3)Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LPPDK Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(4)Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan naskah asli (hardcopy) LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD.
(5)Penyampaian LPPDK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
(6)Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
(7)Peserta Pemilu menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPPDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penyampaian LPPDK kepada KAP.

11.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
(2)Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
(3)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk KPU, dengan difasilitasi oleh KPU.
(5)Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
1. a.naskah asli (hardcopy) untuk KAP;
2. b.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. c.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
4. d.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk:
1. a.naskah asli (hardcopy) untuk KAP;
2. b.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk KPU;
3. c.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui KPU; dan
4. d.naskah asli elektronik (softcopy).
(7)Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota.
(8)Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.

12.Formulir LADK1-PARPOL dan Formulir LADK6-PARPOL dalam Lampiran I, Formulir LPSDK3-PARPOL dalam Lampiran 2, serta Formulir LPPDK2-PILPRES, Formulir LPDK2-PARPOL, dan Formulir LPPDK2-DPD dalam Lampiran 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
1.Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye
2.Formulir Model LADK6-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nama Bank : ______________________4 Nomor Rekening : ______________________5 Tanggal Pembukaan Rekening : ______________________6 Saldo Awal Pembukaan : Rp ___________________7 NPWP : ______________________8 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. Penerimaan9
1.Partai Politik10
2.Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) 11
3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan12
4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok13
5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah14
6.Lain-lain 15

a.Lain-lain Komitmen15a
b.Bunga Bank15b B. Pengeluaran16
1. 1.Pengeluaran Operasi17
a.Pertemuan terbatas18
b.Pertemuan tatap muka19
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik20
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye21
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum22
f.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan23
g.Lain-lain24
1. 2.Pengeluaran Modal25
a.Pembelian Kendaraan26
b.Pembelian Peralatan 27
c.Lain-lain28 MODEL LADK1-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
1. 3.Pengeluaran Lain-Lain29
a.Pemberian Piutang30
b.Pembayaran Utang31
c.Sumbangan kepada calon anggota DPR/DPRD C. SALDO PER______32 Kas di Rekening Khusus33 Kas di Bendahara34 Barang35 Tagihan kepada ______________36 Utang37 ………, ………………..... KETUA UMUM/KETUA* ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA UMUM/BENDAHARA* ttd. -Nama Lengkap- Keterangan : Laporan ini disusun oleh Partai Politik
1. 1.Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2. 2.Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3. 3.Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4. 4.Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. 5.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
6. 6.Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7. 7.Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8. 8.Diisi dengan NPWP Partai Politik.
9. 9.Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10. 10.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11. 11.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
12. 12.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut. Cap
13. 13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14. 14.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15. 15.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
1. 16.Total Pengeluaran Dana Kampanye.
2. 17.Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
3. 18.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
4. 19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
5. 20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
6. 21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
7. 22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
8. 23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
9. 24.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
10. 25.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
11. 26.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
12. 27.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
13. 28.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
14. 29.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
15. 30.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
16. 31.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
17. 32.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
18. 33.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
19. 34.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
20. 35.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
21. 36.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
22. 37.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK. *) pilih salah satu NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TANGGAL _____S/D _____3 Yang bertanda tangan di bawah ini :
23. 1.Nama : Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
24. 2.Nama : Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*) Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal ______ sampai _______3 MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :
25. 1.Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
26. 2.Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. 3.Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali...........) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
28. 4.Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang MODEL LADK6-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM Formulir Model LPSDK3-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE TANGGAL _____S/D _____3 Yang bertanda tangan di bawah ini :
29. 1.Nama : Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
30. 2.Nama : Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*) Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal ______ sampai _______3 MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :
31. 1.Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.
32. 2.Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. 3.Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali..................) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
34. 4.Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau MODEL LPSDK3-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
35. 1.Formulir Model LPPDK2-PILPRES : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
36. 2.Formulir Model LPPDK2- PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
37. 3.Formulir Model LPPDK2- DPD : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON ____________1 TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)___________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. SALDO PER _______________5
38. 1.Kas di Rekening Khusus6
39. 2.Kas di Bendahara7
40. 3.Barang8
41. 4.Tagihan kepada ______________9
42. 5.Utang10 B. Penerimaan11
43. 1.Pasangan Calon12
44. 2.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) 13
45. 3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan14
46. 4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok15
47. 5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah16
48. 6.Lain-lain 17
a.Lain-lain Komitmen17a
b.Bunga Bank17b C. Pengeluaran18
1. 1.Pengeluaran Operasi19
a.Pertemuan terbatas20
b.Pertemuan tatap muka21
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik22
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye23
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum24
f.Rapat Umum25
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang- undangan26
h.Lain-lain27 MODEL LPPDK2-PILPRES LOGO PASANGAN CALON Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
1. 2.Pengeluaran Modal28
a.Pembelian Kendaraan29
b.Pembelian Peralatan 30
c.Lain-lain31
1. 3.Pengeluaran Lain-Lain32
a.Pemberian Piutang33
b.Pembayaran Utang34 D. SALDO PER _______________35 Kas di Rekening Khusus36 Kas di Bendahara37 Barang38 Tagihan kepada ______________39 Utang40 ………, ………………..... CALON PRESIDEN41 ttd. -Nama Lengkap- CALON WAKIL PRESIDEN41 ttd. -Nama Lengkap- KETUA TIM KAMPANYE42 ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA TIM KAMPANYE42 ttd. -Nama Lengkap- Keterangan :
1. 1.Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2. 2.Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
3. 3.Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. 4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
5. 5.Diisi dengan akhir periode penutupan LADK
6. 6.Diisi dengan saldo kas di rekening khusus per akhir periode penutupan LADK
7. 7.Diisi dengan saldo kas di bendahara per akhir periode penutupan LADK
8. 8.Diisi dengan saldo barang per akhir periode penutupan LADK
9. 9.Diisi dengan saldo piutang per akhir periode penutupan LADK
10. 10.Diisi dengan saldo utang per akhir periode penutupan LADK
11. 11.Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
12. 12.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan Calon. Cap Cap
13. 13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.
14. 14.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15. 15.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
16. 16.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
17. 17.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
1. 18.Total pengeluaran Dana Kampanye.
2. 19.Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
3. 20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain- lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
4. 21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
5. 22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
6. 23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
7. 24.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
8. 25.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
9. 26.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
10. 27.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
11. 28.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
12. 29.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
13. 30.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
14. 31.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain- lain.
15. 32.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
16. 33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
17. 34.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
18. 35.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.
19. 36.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
20. 37.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
21. 38.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
22. 39.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
23. 40.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
24. 41.Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
25. 42.Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya. *) Pilih salah satu. NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. Penerimaan5
26. 1.Partai Politik6
27. 2.Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)7
28. 3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan8
29. 4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok9
30. 5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah10
31. 6.Lain-lain 11
a.Lain-lain Komitmen11a
b.Bunga Bank11b B. Pengeluaran12
1. 1.Pengeluaran Operasi13
a.Pertemuan terbatas14
b.Pertemuan tatap muka15
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik16
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye17
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum18
f.Rapat Umum19
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan20
h.Lain-lain21
1. 2.Pengeluaran Modal22
a.Pembelian Kendaraan23
b.Pembelian Peralatan 24
c.Lain-lain25 MODEL LPPDK2-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
1. 3.Pengeluaran Lain-Lain26
a.Pemberian Piutang27
b.Pembayaran Utang28
c.Sumbangan kepada calon anggota DPR/DPRD C. SALDO PER _______________29 Kas di Rekening Khusus30 Kas di Bendahara31 Barang32 Tagihan kepada ______________33 Utang34 ………, ………………..... KETUA UMUM/KETUA*) ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*) ttd. -Nama Lengkap- Keterangan :
1. 1.Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2. 2.Diisi dengan nama daerah pemilihan
3. 3.Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4. 4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
5. 5.Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6. 6.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
7. 7.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
8. 8.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9. 9.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
10. 10.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
11. 11.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank. Cap
1. 12.Total Pengeluaran Dana kampanye.
2. 13.Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
3. 14.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
4. 15.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
5. 16.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
6. 17.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
7. 18.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
8. 19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Partai Politik ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
9. 20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
10. 21.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
11. 22.Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
12. 23.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
13. 24.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
14. 25.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
15. 26.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
16. 27.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
17. 28.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
18. 29.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPU.
19. 30.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
20. 31.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
21. 32.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
22. 33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
23. 34.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK. *) Pilih salah satu NAMA CALON ____________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI_______________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. SALDO PER _______________5
24. 1.Kas di Rekening Khusus6
25. 2.Kas di Bendahara7
26. 3.Barang8
27. 4.Tagihan kepada ______________9
28. 5.Utang10 B. Penerimaan11
29. 1.Calon Anggota DPD12
30. 2.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan13
31. 3.Sumbangan Pihak Lain Kelompok14
32. 4.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah15
33. 5.Lain-lain 16
a.Lain-lain Komitmen16a
b.Bunga Bank16b C. Pengeluaran17
1. 1.Pengeluaran Operasi18
a.Pertemuan terbatas19
b.Pertemuan tatap muka20
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik21
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye22
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum23
f.Rapat Umum24
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan25
h.Lain-lain26
1. 2.Pengeluaran Modal27 MODEL LPPDK2-DPD LOGO CALON Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
a.Pembelian Kendaraan28
b.Pembelian Peralatan 29
c.Lain-lain30
1. 3.Pengeluaran Lain-Lain31
a.Pemberian Piutang32
b.Pembayaran Utang33 D. SALDO PER _______________34 Kas di Rekening Khusus35 Kas di Bendahara36 Barang37 Tagihan kepada ______________38 Utang39 ………, ………………..... CALON ANGGOTA DPD ttd. -Nama Lengkap- Keterangan : Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD
1. 1.Diisi nama Calon Anggota DPD.
2. 2.Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3. 3.Diisi dengan Periode Pelaporan LPPDK.
4. 4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.
5. 5.Diisi dengan akhir periode penutupan LADK
6. 6.Diisi dengan saldo kas di rekening khusus per akhir periode penutupan LADK
7. 7.Diisi dengan saldo kas di bendahara per akhir periode penutupan LADK
8. 8.Diisi dengan saldo barang per akhir periode penutupan LADK
9. 9.Diisi dengan saldo piutang per akhir periode penutupan LADK
10. 10.Diisi dengan saldo utang per akhir periode penutupan LADK
11. 11.Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
12. 12.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.
13. 13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. 14.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
15. 15.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah. Cap
16. 16.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
1. 17.Total pengeluaran Dana Kampanye.
2. 18.Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
3. 19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain- lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
4. 20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
5. 21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
6. 22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
7. 23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
8. 24.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Calon Anggota DPD ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
9. 25.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
10. 26.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
11. 27.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
12. 28.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
13. 29.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
14. 30.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain- lain.
15. 31.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
16. 32.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
17. 33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
18. 34.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.