(1)Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
(2)Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara.
(3)KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
(4)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta tanda terima dan berita acara LADK, LPSDK, dan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (8), Pasal 45 ayat (6), dan Pasal 54 ayat (4) kepada KAP yang ditunjuk KPU, dengan difasilitasi oleh KPU.
(5)Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk:
a.naskah asli (hardcopy) untuk KAP;
b.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
c.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
d.naskah asli elektronik (softcopy).
(6)Penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk:
a.naskah asli (hardcopy) untuk KAP;
b.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk KPU;
c.1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui KPU; dan
d.naskah asli elektronik (softcopy).
(7)Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Peserta Pemilu Anggota DPRD tingkat daerah kabupaten/kota.
(8)Penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Calon Anggota DPD.
12.Formulir LADK1-PARPOL dan Formulir LADK6-PARPOL dalam Lampiran I, Formulir LPSDK3-PARPOL dalam Lampiran 2, serta Formulir LPPDK2-PILPRES, Formulir LPDK2-PARPOL, dan Formulir LPPDK2-DPD dalam Lampiran 3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
1.Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye
2.Formulir Model LADK6-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nama Bank : ______________________4 Nomor Rekening : ______________________5 Tanggal Pembukaan Rekening : ______________________6 Saldo Awal Pembukaan : Rp ___________________7 NPWP : ______________________8 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. Penerimaan9
1.Partai Politik10
2.Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) 11
3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan12
4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok13
5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah14
6.Lain-lain 15
a.Lain-lain Komitmen15a
b.Bunga Bank15b B. Pengeluaran16
1.Pengeluaran Operasi17
a.Pertemuan terbatas18
b.Pertemuan tatap muka19
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik20
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye21
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum22
f.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan23
g.Lain-lain24
2.Pengeluaran Modal25
a.Pembelian Kendaraan26
b.Pembelian Peralatan 27
c.Lain-lain28 MODEL LADK1-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
3.Pengeluaran Lain-Lain29
a.Pemberian Piutang30
b.Pembayaran Utang31
c.Sumbangan kepada calon anggota DPR/DPRD C. SALDO PER______32 Kas di Rekening Khusus33 Kas di Bendahara34 Barang35 Tagihan kepada ______________36 Utang37 ………, ……………….....
KETUA UMUM/KETUA* ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA UMUM/BENDAHARA* ttd. -Nama Lengkap- Keterangan : Laporan ini disusun oleh Partai Politik
1.Diisi nama Partai Politik peserta Pemilihan Umum.
2.Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota daerah pemilihan sesuai tingkatan.
3.Diisi dengan Periode pembukuan LADK.
4.Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
5.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
6.Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
7.Diisi dengan saldo awal pembukaan rekening khusus Dana Kampanye
8.Diisi dengan NPWP Partai Politik.
9.Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
10.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
11.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
12.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
Cap
13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
14.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
15.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
16.Total Pengeluaran Dana Kampanye.
17.Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
18.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
24.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
25.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
26.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
27.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
28.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
29.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
30.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
31.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
32.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
33.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
34.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal akhir periode pelaporan LADK)
35.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal akhir periode pelaporan LADK).
36.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
37.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal akhir periode pelaporan LADK.
*) pilih salah satu NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TANGGAL _____S/D _____3 Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama :
Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
2.Nama :
Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*) Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye periode tanggal ______ sampai _______3 MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :
1.Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik
2.Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali...........) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4.Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang MODEL LADK6-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM Formulir Model LPSDK3-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE TANGGAL _____S/D _____3 Yang bertanda tangan di bawah ini :
1.Nama :
Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Ketua Umum/Ketua*)
2.Nama :
Alamat : Nomor Identitas : Jabatan : Bendahara Umum/Bendahara*) Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode tanggal ______ sampai _______3 MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya :
1.Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Partai Politik.
2.Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (kecuali..................) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4.Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau MODEL LPSDK3-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAFTAR FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM
1.Formulir Model LPPDK2-PILPRES : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2.Formulir Model LPPDK2- PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3.Formulir Model LPPDK2- DPD : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NAMA PASANGAN CALON ____________1 TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)___________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. SALDO PER _______________5
1.Kas di Rekening Khusus6
2.Kas di Bendahara7
3.Barang8
4.Tagihan kepada ______________9
5.Utang10 B. Penerimaan11
1.Pasangan Calon12
2.Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) 13
3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan14
4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok15
5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah16
6.Lain-lain 17
a.Lain-lain Komitmen17a
b.Bunga Bank17b C. Pengeluaran18
1.Pengeluaran Operasi19
a.Pertemuan terbatas20
b.Pertemuan tatap muka21
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik22
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye23
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum24
f.Rapat Umum25
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang- undangan26
h.Lain-lain27 MODEL LPPDK2-PILPRES LOGO PASANGAN CALON Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
2.Pengeluaran Modal28
a.Pembelian Kendaraan29
b.Pembelian Peralatan 30
c.Lain-lain31
3.Pengeluaran Lain-Lain32
a.Pemberian Piutang33
b.Pembayaran Utang34 D. SALDO PER _______________35 Kas di Rekening Khusus36 Kas di Bendahara37 Barang38 Tagihan kepada ______________39 Utang40 ………, ……………….....
CALON PRESIDEN41 ttd. -Nama Lengkap- CALON WAKIL PRESIDEN41 ttd. -Nama Lengkap- KETUA TIM KAMPANYE42 ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA TIM KAMPANYE42 ttd. -Nama Lengkap- Keterangan :
1.Diisi nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
2.Diisi dengan tingkatan Tim Kampanye.
3.Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
5.Diisi dengan akhir periode penutupan LADK
6.Diisi dengan saldo kas di rekening khusus per akhir periode penutupan LADK
7.Diisi dengan saldo kas di bendahara per akhir periode penutupan LADK
8.Diisi dengan saldo barang per akhir periode penutupan LADK
9.Diisi dengan saldo piutang per akhir periode penutupan LADK
10.Diisi dengan saldo utang per akhir periode penutupan LADK
11.Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
12.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Pasangan Calon.
Cap Cap
13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon.
14.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
16.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
17.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
18.Total pengeluaran Dana Kampanye.
19.Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain- lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
24.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
25.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
27.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
28.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
29.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
30.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
31.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain- lain.
32.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
34.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
35.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan.
36.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
37.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
38.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
39.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
40.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
41.Ditandatangani oleh Pasangan Calon untuk LPPDK Tim Kampanye Tingkat Pusat.
42.Ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
*) Pilih salah satu. NAMA PARTAI POLITIK___________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*) DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)____________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. Penerimaan5
1.Partai Politik6
2.Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan)7
3.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan8
4.Sumbangan Pihak Lain Kelompok9
5.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah10
6.Lain-lain 11
a.Lain-lain Komitmen11a
b.Bunga Bank11b B. Pengeluaran12
1.Pengeluaran Operasi13
a.Pertemuan terbatas14
b.Pertemuan tatap muka15
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik16
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye17
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum18
f.Rapat Umum19
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan20
h.Lain-lain21
2.Pengeluaran Modal22
a.Pembelian Kendaraan23
b.Pembelian Peralatan 24
c.Lain-lain25 MODEL LPPDK2-PARPOL LOGO PARTAI POLITIK Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
3.Pengeluaran Lain-Lain26
a.Pemberian Piutang27
b.Pembayaran Utang28
c.Sumbangan kepada calon anggota DPR/DPRD C. SALDO PER _______________29 Kas di Rekening Khusus30 Kas di Bendahara31 Barang32 Tagihan kepada ______________33 Utang34 ………, ……………….....
KETUA UMUM/KETUA*) ttd. -Nama Lengkap- BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*) ttd. -Nama Lengkap- Keterangan :
1.Diisi nama Partai Politik Peserta Pemilu.
2.Diisi dengan nama daerah pemilihan
3.Diisi dengan Periode Pembukuan LPPDK.
4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.
5.Total Penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
6.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu.
7.Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari para calon anggota legislatif.
8.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
9.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
10.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
11.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.
Cap
12.Total Pengeluaran Dana kampanye.
13.Jumlah pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.
14.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
16.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
17.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Partai Politik didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Partai Politik ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22.Total Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
29.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal KPU.
30.Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
31.Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
32.Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK).
33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
34.Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.
*) Pilih salah satu NAMA CALON ____________1 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD PROVINSI_______________2 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Periode _____ s/d ______3 Nomor Rekening Khusus : ______________________4 Nomor Uraian Rp Unit Keterangan A. SALDO PER _______________5
1.Kas di Rekening Khusus6
2.Kas di Bendahara7
3.Barang8
4.Tagihan kepada ______________9
5.Utang10 B. Penerimaan11
1.Calon Anggota DPD12
2.Sumbangan Pihak Lain Perseorangan13
3.Sumbangan Pihak Lain Kelompok14
4.Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah15
5.Lain-lain 16
a.Lain-lain Komitmen16a
b.Bunga Bank16b C. Pengeluaran17
1.Pengeluaran Operasi18
a.Pertemuan terbatas19
b.Pertemuan tatap muka20
c.Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik21
d.Pembuatan desain alat peraga kampanye22
e.Penyebaran bahan kampanye kepada umum23
f.Rapat Umum24
g.Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan25
h.Lain-lain26
2.Pengeluaran Modal27 MODEL LPPDK2-DPD LOGO CALON Nomor Uraian Rp Unit Keterangan
a.Pembelian Kendaraan28
b.Pembelian Peralatan 29
c.Lain-lain30
3.Pengeluaran Lain-Lain31
a.Pemberian Piutang32
b.Pembayaran Utang33 D. SALDO PER _______________34 Kas di Rekening Khusus35 Kas di Bendahara36 Barang37 Tagihan kepada ______________38 Utang39 ………, ……………….....
CALON ANGGOTA DPD ttd. -Nama Lengkap- Keterangan : Laporan ini disusun oleh Calon Anggota DPD
1.Diisi nama Calon Anggota DPD.
2.Diisi dengan nama Provinsi daerah pemilihan.
3.Diisi dengan Periode Pelaporan LPPDK.
4.Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye.
5.Diisi dengan akhir periode penutupan LADK
6.Diisi dengan saldo kas di rekening khusus per akhir periode penutupan LADK
7.Diisi dengan saldo kas di bendahara per akhir periode penutupan LADK
8.Diisi dengan saldo barang per akhir periode penutupan LADK
9.Diisi dengan saldo piutang per akhir periode penutupan LADK
10.Diisi dengan saldo utang per akhir periode penutupan LADK
11.Total penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
12.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari calon anggota DPD.
13.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
15.Diisi dengan jumlah sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
Cap
16.Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
a.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
b.Diisi dengan jumlah peneriman berupa imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
17.Total pengeluaran Dana Kampanye.
18.Diisi dengan pengeluaran yang bersifat operasional kegiatan kampanye.
19.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain- lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
20.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
21.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
22.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
23.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Calon Anggota DPD didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
24.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Calon Anggota DPD ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25.Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang- undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
26.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
27.Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
28.Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
29.Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
30.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain- lain.
31.Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
32.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33.Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34.Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya periode pelaporan LPPDK.