DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 11 Januari 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 3 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.
2.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.
4.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.
5.Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
6.Seleksi administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
7.Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU atau KPU Provinsi untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
8.Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi, atau tenaga pendidik yang bekerja di Lembaga Pendidikan setingkat SLTA jika tidak ada tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
9.Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi dan jurnalistik.
10.Unsur masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.akuntabilitas;
j.efisien;dan
k.efektifitas. 4

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

(1)Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. c.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. d.mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. e.memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen;
6. f.berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
7. g.berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
8. h.mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba;
9. i.tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
10. j.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. k.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. l.bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
13. m.bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. n.tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif:
1. a.tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. b.berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. c.dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. d.bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang. 5
(3)Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPU di semua tingkatan dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPU di semua tingkatan dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

BAB III

TIM SELEKSI

Pasal 4

(1)KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi.
(2)KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota.
(3)Pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(4)Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat.
(5)Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyertakan sekurang- kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
(6)Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan sekurang- kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

Pasal 5

(1)Mekanisme penetapan anggota Tim Seleksi oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan dengan :
1. a.KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat, maupun melalui pimpinan instansi atau pengurus organisasi;
2. b.KPU dan KPU Provinsi meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon Tim Seleksi;
3. c.KPU dan KPU Provinsi menetapkan Tim Seleksi melalui rapat pleno.
(2)Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon Anggota Tim Seleksi. 6

Pasal 6

(1)Komposisi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(2)Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
(3)Setiap anggota tim seleksi mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 7

(1)Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tugas paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU.
(2)Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.

Pasal 8

Ketua Tim Seleksi mempunyai tugas :

a.mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi;
b.memimpin rapat seluruh kegiatan seleksi;
c.bertindak dan untuk atas nama tim seleksi keluar dan kedalam;
d.memberikan keterangan resmi tetang kebijakan dan kegiatan tim seleksi;
e.menandatangani seluruh naskah dinas.

Pasal 9

Setiap calon Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.berpendidikan paling rendah S-1;
b.berusia paling rendah 30 tahun;
c.dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
d.memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
e.memahami permasalahan pemilu;
f.tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
g.tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, meliputi :

a.pasfoto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 7
d.surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
e.surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
f.surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
g.surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik;
h.surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
i.daftar riwayat hidup;
j.surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan organisasi, dalam hal calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

Pasal 11

(1)Rapat Tim Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(2)Keputusan rapat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
(3)Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 3 Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.
2.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi.
4.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.
5.Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
6.Seleksi administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
7.Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU atau KPU Provinsi untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
8.Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi, atau tenaga pendidik yang bekerja di Lembaga Pendidikan setingkat SLTA jika tidak ada tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
9.Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi dan jurnalistik.
10.Unsur masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.akuntabilitas;
j.efisien;dan
k.efektifitas. 4

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

(1)Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. c.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. d.mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. e.memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu terutama dari bidang ilmu politik/pemerintahan, hukum, atau manajemen;
6. f.berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
7. g.berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
8. h.mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba;
9. i.tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon yang dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
10. j.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar menjadi calon, yang disertai dengan surat pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang berwenang tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil;
11. k.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. l.bersedia bekerja penuh waktu, yaitu tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
13. m.bersedia tidak menduduki jabatan politik (jabatan yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk), di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. n.tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif:
1. a.tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
2. b.berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
3. c.dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
4. d.bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang. 5
(3)Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, antara Anggota KPU di semua tingkatan dengan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu di Kabupaten/Kota serta antara Anggota KPU di semua tingkatan dengan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

BAB III

TIM SELEKSI

Pasal 4

(1)KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap Provinsi.
(2)KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap Kabupaten/Kota.
(3)Pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(4)Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat.
(5)Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) menyertakan sekurang- kurangnya 30% keterwakilan perempuan.
(6)Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) memperhatikan sekurang- kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

Pasal 5

(1)Mekanisme penetapan anggota Tim Seleksi oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan dengan :
1. a.KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat, maupun melalui pimpinan instansi atau pengurus organisasi;
2. b.KPU dan KPU Provinsi meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon Tim Seleksi;
3. c.KPU dan KPU Provinsi menetapkan Tim Seleksi melalui rapat pleno.
(2)Pembentukan Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah KPU dan KPU Provinsi meminta kesediaan calon Anggota Tim Seleksi. 6

Pasal 6

(1)Komposisi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(2)Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
(3)Setiap anggota tim seleksi mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 7

(1)Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tugas paling lama 3 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Provinsi sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU.
(2)Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas paling lama 2 bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan pembentukan Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota sampai dengan disampaikannya 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.

Pasal 8

Ketua Tim Seleksi mempunyai tugas :

a.mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi;
b.memimpin rapat seluruh kegiatan seleksi;
c.bertindak dan untuk atas nama tim seleksi keluar dan kedalam;
d.memberikan keterangan resmi tetang kebijakan dan kegiatan tim seleksi;
e.menandatangani seluruh naskah dinas.

Pasal 9

Setiap calon Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a.berpendidikan paling rendah S-1;
b.berusia paling rendah 30 tahun;
c.dilarang mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
d.memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
e.memahami permasalahan pemilu;
f.tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada saat terdaftar sebagai calon Tim Seleksi;
g.tidak sedang menjabat sebagai anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, meliputi :

a.pasfoto berwarna 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
b.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c.fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 7
d.surat kesediaan menjadi anggota Tim Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
e.surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
f.surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
g.surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon Tim Seleksi pernah menjadi anggota partai politik;
h.surat pernyataan bersedia tidak mencalonkan diri sebagai calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia;
i.daftar riwayat hidup;
j.surat rekomendasi dari pimpinan instansi atau pimpinan organisasi, dalam hal calon anggota Tim Seleksi diusulkan oleh instansi atau organisasi profesi.

Pasal 11

(1)Rapat Tim Seleksi sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 4 (empat) orang anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(2)Keputusan rapat Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang hadir.
(3)Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Tim Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.