DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018

Nomor: 21
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Batang Tubuh dan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 60 diubah dan Pasal 60 huruf u dihapus sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
4. d.dapat berbicara, membaca. dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. f.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. g.tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. h.bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
  1. 1.terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau
  2. 2.terpidana karena alasan politik, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
9. i.bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
10. j.bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi;
11. k.sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
12. l.terdaftar sebagai Pemilih;
13. m.bersedia bekerja penuh waktu;
14. n.mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
15. o.mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
16. p.bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
18. r.mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
19. s.mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
20. t.mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan
21. u.dihapus.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf k tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.
(3)Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

2.Ketentuan Pasal 65 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c dan huruf d dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sebagai berikut:
1. a.surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD menggunakan formulir Model B- DPD;
2. b.berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a;
3. c.surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-DPD, yang menyatakan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD:
  1. 1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
  3. 3.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. 4.bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD;
  5. 5.bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
  6. 6.mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi: a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b) Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
  7. 7.bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
  8. 8.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  9. 9.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
  10. 10.mantan terpidana; dan
  11. 11.terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik dan tidak menjalani pidana dalam penjara;
4. d.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
5. e.fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
7. g.tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. h.keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
9. i.daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir Model BB.2-DPD; dan
10. j.pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD.
(2)Dalam hal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
(3)Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 6 huruf b), harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum penyerahan syarat dukungan.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 10, dilampiri dengan:
1. a.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. b.dihapus;
3. c.salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. d.surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
5. e.bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.
(5)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 11, dilampiri dengan:
1. a.salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. b.surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
3. c.dihapus;
4. d.dihapus;
5. e.surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya.
(6)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6 huruf a), dilampiri:
1. a.surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau karyawan pada Badan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
2. b.tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
4. d.keputusan pemberhentian bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
(7)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh pada masa perbaikan syarat calon.
(8)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, wajib disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyusunan DCT.

3.Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 84A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

(1)Dalam hal bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
(2)Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPD.
(3)Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden.

4.Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH FORMULIR DALAM PROSES PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
1.MODEL B-DPD : SURAT PENCALONAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
2.MODEL BB.1-DPD : SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
3.MODEL BB.2-DPD : DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
4.Model TT.Pd-DPD : TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 LAMPIRAN MODEL TT.PD-DPD : LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
5.MODEL BA.PENGEMBALIAN -DPD : BERITA ACARA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
6.MODEL BA.HP-DPD : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD : LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
7.MODEL TT.Pb-DPD : TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 LAMPIRAN MODEL TT.Pb-DPD : LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
8.MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN : LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
9.MODEL DCS DPD ; DAFTAR CALON SEMENTARA CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
10.MODEL DCT DPD : DAFTAR CALON TETAP CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 Contoh : SURAT PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, bersama ini saya:
1.Nama lengkap : …………………………………………………………...
2.Tempat, tanggal lahir / umur : …………………………............, ………………………. ………………………................ / ………………...tahun
3.Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4.Agama : …………………………………………………………..
5.Pekerjaan : …………………………………………………………..
6.Alamat tempat tinggal : ………………………………………………………….. mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Provinsi ………………………… Adapun jumlah dukungan pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelum pendaftaran adalah sebanyak ……… (……………………………), dan tersebar di ……………………….. (……………………) kabupaten/kota, yang rinciannya tercantum dalam Berita Acara MODEL BA.FK.REKAP. HP.KPU.PROV-DPD dan Lampiran Berita Acara MODEL BA.FK.REKAP. HP.KPU.PROV-DPD sebagaimana terlampir. Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ………, ……………………….…. 2018 Calon yang bersangkutan, (……………………..………………………… ) Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan. MODEL B-DPD materai, CONTOH : SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1.Nama lengkap : ............................................................................................................
2.Tempat, tanggal lahir/umur : ……………………………………., ………………………………. ……………………………………/ ………………………….tahun
3.Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4.Agama : ………………………………………………………………………
5.Pekerjaan : ……………………………………………………………………….
6.Alamat tempat tinggal : ………………………………………………………………………. dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:
1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
3.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4.bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPD;
5.hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
6.bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. berikan tanda centang (v) pada kotak yang disediakan: bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah/wakil kepala daerah/kepala desa/perangkat desa/Badan Permusyawaratan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/penyelenggara pemilu/panitia pemilu/ direksi/ komisaris/ dewan pengawas atau karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara*); tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon; bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi; MODEL BB.1-DPD bukan terpidana karena kealpaan ringan/alasan politik.*) Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………, ……………………2018 Yang menyatakan ( ……………………………………. ) Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan. Materai CONTOH : DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DPD
1.Daerah Pemilihan Provinsi : ………………………………….…………………………
2.Nama lengkap : …………………………………………………………….
3.Nomor Induk Kependudukan : ………………………………….…………………………
4.Tempat, tanggal lahir/Umur : …………………………………, ....................................... …………………………………,,,./ …………….....tahun
5.Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
6.Agama : ……………………………………………………………
7.Status Perkawinan : Belum kawin/Sudah kawin/Pernah kawin *)

a.Nama Istri/Suami *) : ………………..……………….
b.Jumlah anak : ………………..………………
1. 8.Alamat Tempat Tinggal : ……………………………….……………………………. RT/sebutan lain : ……………………………………… RW/sebutan lain : ………………………….…..………. Kelurahan/Desa*) : ……………………….…………...… Kecamatan/Distrik : ……………………………………… Kabupaten/Kota : ……………………………………… Provinsi : ……………….…………………......
2. 9.Pendidikan Terakhir : ……………………………………………………………….
3. 10.Pekerjaan Terakhir : ……………………………………………………………….
4. 11.Riwayat pendidikan **) : a. …………………………………………………………
b.dst….…………………………………………………..
1. 12.Kursus/Diklat yang pernah diikuti : a. …………..……………….…………………………….
b.dst ……………….………………………………….…
1. 13.Riwayat organisasi***) : a. …………………………………………………………
b.dst ………………………………………………….….
1. 14.Riwayat pekerjaan ****) : a. ……………………………...…………………………. MODEL BB.2-DPD Pas Foto Bakal calon 4 x 6 2
b.dst ……………………………………………………..
1. 15.Tanda penghargaan : a. …………………………………………………………
b.dst ……………………………………………………..
1. 16.Riwayat Perjuangan : a. …………………………………………………………
b.dst …………………………………………………….. Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD dan saya bersedia/tidak bersedia*) untuk dipublikasikan kepada masyarakat. ……………, ……………………2018 Yang menyatakan ( ……………………………………. ) Keterangan :
1. 1.*) Coret yang tidak diperlukan.
2. 2.**) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. 3.***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi,alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. 4.****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga//nama kesatuan dalam TNI/Polri. Materai CONTOH : TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi…………………………….. /KIP Aceh telah menerima dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendafaran bakal calon dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPD untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ………………………….. dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. Terhadap dokumen pendaftaran tersebut, dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan (ADA/Tidak ADA dan SAH/Tidak SAH) terhadap dokumen syarat pendaftaran bakal calon serta verifikasi kelengkapan (ADA/Tidak ADA) terhadap dokumen syarat bakal calon Anggota DPD. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas (rincian terlampir), dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD atas nama …….…………………….. dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. dinyatakan DITERIMA dan dilanjutkan dengan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon. ………..., ……………………….. 2018 Yang Menerima, Yang Menyerahkan, ( ……………………………. ) ( ……………………………. ) Model TT.Pd-DPD LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019
5. 1.Identitas Calon : Nama : …………………………… Alamat : …………………………… Daerah Pemilihan Provinsi : …………………………… Nomor Telp. Tim Penghubung : ……………………………
6. 2.Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran Hari : …………………………… Tanggal : …………………………… Pukul : …………………………… A. DOKUMEN SYARAT PENDAFTARAN BAKAL CALON B. DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN KET ADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT 1 Model B DPD 2 Formulir Model BB.1 DPD 3 Model BA.FK.REKAP.KPU PROV DPD 4 Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU PROV DPD. NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN KET ADA TIDAK ADA
7. 1.Formulir Model BB.2 DPD
8. 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
9. 3.Bagi calon bertempat tinggal di luar negeri :
a.Paspor
b.Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
1. 4.Bagi calon yang berstatus mantan terpidana :
a.Surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang- ulang
c.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
d.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
e.Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
1. 5.Bagi bakal calon yang berstatus terpidana karena kealpaan riangan (culpa levis) atau alasan politik :
a.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan Lampiran Model TT.Pd-DPD 2 ………………….., ………………………………. 20 …… Yang Menyerahkan Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *) (………………………………………………………………) Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *) (………………………………………………………) ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya
1. 6.Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3. 8.Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. 9.Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemilu
5. 10.Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
6. 11.Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
7. 12.Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawartan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri/Pejabat atau Karyawan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:
a.Surat pengajuan pengunduran diri
b.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
c.Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
d.Keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang CONTOH : BERITA ACARA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Nomor :........................... Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi…………………………….. /KIP Aceh telah menerima dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendaftaran bakal calon dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPD untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ………………………….. dari daerah pemilihan Provinsi …………………………… Terhadap dokumen pendaftaran tersebut, dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan (ADA/Tidak ADA dan SAH/Tidak SAH) terhadap dokumen syarat pendaftaran bakal calon serta verifikasi kelengkapan (ADA/Tidak ADA) terhadap dokumen syarat bakal calon serta Anggota DPD. Selanjutnya, berdasarkan verifikasi sebagaimana tersebut di atas, seluruh dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD atas nama ……………………………. dari Daerah Pemilihan Provinsi ……………………….... DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen syarat pendaftaran bakal calon yang TIDAK MEMENUHI SYARAT yaitu ……………………………………………… untuk selanjutnya dapat diperbaiki dan disampaikan kembali kepada KPU Provinsi/KIP Aceh selama masa pendaftaran bakal calon. BA.PENGEMBALIAN-DPD 2 Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :
1. 1.Satu rangkap untuk bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
2. 2.Satu rangkap untuk KPU PROVINSI. …………,………………… 2018 KPU PROVINSI ………………………/KIP Aceh*)
3. 1.Ketua : ………………………
4. 2.Anggota : ………………………
5. 3.Anggota : ………………………
6. 4.Anggota : ………………………
7. 5.Anggota : ………………………
8. 6.Anggota : ………………………
9. 7.Anggota : ……………………… Keterangan : *) coret yang tidak perlu CONTOH : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Nomor :................ Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi ……………………………../KIP Aceh *) telah melakukan verifikasi keabsahan terhadap dokumen syarat bakal calon Anggota DPD atas nama ………………………………… dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :
10. 1.Satu rangkap untuk bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
11. 2.Satu rangkap untuk KPU PROVINSI/KIP ACEH. …………,……………………… 2018 KPU PROVINSI ……………………/KIP ACEH *)
12. 1.Ketua : Husni Kamil Manik ………………………
13. 2.Anggota : Ida Budhiati, S.H, M.H ………………………
14. 3.Anggota : Sigit Pamungkas, S.IP, M.A ………………………
15. 4.Anggota : Arief Budiman, S.S, S.IP,M.B.A ………………………
16. 5.Anggota : Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si ………………………
17. 6.Anggota : Drs. Hadar Nafis Gumay ………………………
18. 7.Anggota : Juri Ardiantoro,M.Si ……………………… Keterangan : *) coret yang tidak perlu MODEL BA.HP-DPD LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Identitas Calon : Nama : ……………………………………… Alamat : ……………………………………… Daerah Pemilihan Provinsi : ……………………………………… Nomor Telp. Tim Penghubung : ……………………………………… DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN KETERANGAN MS BMS
19. 1.Formulir Model BB.2 DPD
20. 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
21. 3.Bagi calon bertempat tinggal di luar negeri :
a.Paspor
b.Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
1. 4.Bagi calon yang berstatus mantan terpidana :
a.Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang
c.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
d.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
e.Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
1. 5.Bagi bakal calon yang berstatus terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik :
a.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD 2 ………………….., ………………………………. 2018 Yang Menerima Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *) (………………………………………………………………) Yang Menyerahkan Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *) (………………………………………………………) kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya
1. 6.Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3. 8.Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. 9.Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemilu
5. 10.Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
6. 11.Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
7. 12.Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawartan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri/Pejabat atau Karyawan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:
a.Surat pengajuan pengunduran diri
b.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
c.Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
d.Keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang CONTOH : TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi…………………………….. /KIP Aceh telah menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon Anggota DPD untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ………………………….. dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. untuk dilakukan verifikasi kelengkapan (ADA/Tidak ADA). Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas (rincian terlampir), dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPD atas nama …….…………………….. dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. dinyatakan DITERIMA dan dilanjutkan dengan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon. ………..., ……………………….. 2018 Yang Menerima, Yang Menyerahkan, ( ……………………………. ) ( ……………………………. ) Model TT.Pb-DPD LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019
1. 1.Identitas Calon : Nama : …………………………… Alamat : …………………………… Daerah Pemilihan Provinsi : …………………………… Nomor Telp. Tim Penghubung : ……………………………
2. 2.Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan Hari : …………………………… Tanggal : …………………………… Pukul : …………………………… DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON (hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan BMS pada verifikasi pertama) NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN KETE RANG ANADA TIDAK ADA
3. 1.Formulir Model BB.2 DPD
4. 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
5. 3.Bagi calon bertempat tinggal di luar negeri :
a.Paspor
b.Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
1. 4.Bagi calon yang berstatus mantan terpidana :
a.Surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang
c.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
d.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
e.Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
1. 5.Bagi bakal calon yang berstatus terpidana karena kealpaan riangan (culpa levis) atau alasan politik :
a.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan Lampiran Model TT.Pb-DPD 2 ………………….., ………………………………. 20 18 Yang Menyerahkan Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *) (………………………………………………………………) Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *) (………………………………………………………) pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya
1. 6.Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3. 8.Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. 9.Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemilu
5. 10.Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
6. 11.Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
7. 12.Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawartan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri/Pejabat atau Karyawan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:
a.Surat pengajuan pengunduran diri
b.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
c.Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
d.Keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang CONTOH : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Nomor :........................... Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi ……………………………../KIP Aceh *) telah melakukan verifikasi keabsahan terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon Anggota DPD atas nama ………………………………… dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :
1. 1.Satu rangkap untuk bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
2. 2.Satu rangkap untuk KPU PROVINSI/KIP ACEH. …………,……………………… 2018 KPU PROVINSI ……………………/KIP ACEH *)
3. 1.Ketua : Husni Kamil Manik ………………………
4. 2.Anggota : Ida Budhiati, S.H, M.H ………………………
5. 3.Anggota : Sigit Pamungkas, S.IP, M.A ………………………
6. 4.Anggota : Arief Budiman, S.S, S.IP,M.B.A ………………………
7. 5.Anggota : Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si ………………………
8. 6.Anggota : Drs. Hadar Nafis Gumay ………………………
9. 7.Anggota : Juri Ardiantoro,M.Si ……………………… Keterangan : *) coret yang tidak perlu MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Nama : ……………………………………… Alamat : ……………………………………… Daerah Pemilihan Provinsi : ……………………………………… Nomor Telp. Tim Penghubung : ……………………………………… DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON (hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan BMS pada verifikasi pertama) NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN KETERANGAN MS TMS
10. 1.Formulir Model BB.2 DPD
11. 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
12. 3.Bagi calon bertempat tinggal di luar negeri :
a.Paspor
b.Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
1. 4.Bagi calon yang berstatus mantan terpidana :
a.Surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang - ulang
c.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
d.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
e.Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
1. 5.Bagi bakal calon yang berstatus terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik :
a.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN 2 ………………….., ………………………………. 20 …… Yang Menerima Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *) (………………………………………………………………) Yang Menyerahkan Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *) (………………………………………………………) politik disertai buktinya
1. 6.Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3. 8.Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. 9.Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemilu
5. 10.Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
6. 11.Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
7. 12.Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri/Pejabat atau Karyawan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:
a.Surat pengajuan pengunduran diri
b.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
c.Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
d.Keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *) *) Keputusan Pemberhentian Bakal Calon dari status tersebut angka 12 dapat diserahkan paling lambat H-1 sebelum penetapan DCT Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan Contoh : DAFTAR CALON SEMENTARA CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN PROVINSI : ……………………………….. Ditetapkan di ……………..……… Pada Tanggal ……………….……. KOMISI PEMILIHAN UMUM
1. 1.Ketua : ………………………………………. ………………………………
2. 2.Anggota : ………………………………………. ………………………………
3. 3.Anggota : ……………………………………… ………………………………
4. 4.Anggota : ………………………………………. ………………………………
5. 5.Anggota : ………………………………………. ………………………………
6. 6.Anggota : …………………………………………………………………………………………………………..
7. 7.Anggota : …………………………………………………………………………………………………..………. NOMOR URUT PAS FOTO NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN (L/P) KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON) NOMOR URUT PAS FOTO NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN (L/P) KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
8. 1.3
9. 2.4 Dst . DST. MODEL DCS DPD Pas foto 4 x 6 Pas foto 4 x 6 Pas foto 4 x 6 Pas foto 4 x 6 Cap

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Ketentuan ayat (1) huruf i Pasal 60 diubah dan Pasal 60 huruf u dihapus sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan
4. d.dapat berbicara, membaca. dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. e.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. f.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. g.tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. h.bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
  1. 1.terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau
  2. 2.terpidana karena alasan politik, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
9. i.bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
10. j.bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi;
11. k.sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
12. l.terdaftar sebagai Pemilih;
13. m.bersedia bekerja penuh waktu;
14. n.mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
15. o.mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
16. p.bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. q.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
18. r.mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
19. s.mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
20. t.mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan
21. u.dihapus.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf k tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.
(3)Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

2.Ketentuan Pasal 65 ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c dan huruf d dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sebagai berikut:
1. a.surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD menggunakan formulir Model B- DPD;
2. b.berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a;
3. c.surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-DPD, yang menyatakan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD:
  1. 1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
  3. 3.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. 4.bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD;
  5. 5.bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
  6. 6.mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi: a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b) Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
  7. 7.bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
  8. 8.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  9. 9.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
  10. 10.mantan terpidana; dan
  11. 11.terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik dan tidak menjalani pidana dalam penjara;
4. d.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
5. e.fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
7. g.tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. h.keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
9. i.daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir Model BB.2-DPD; dan
10. j.pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD.
(2)Dalam hal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
(3)Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 6 huruf b), harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum penyerahan syarat dukungan.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 10, dilampiri dengan:
1. a.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. b.dihapus;
3. c.salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. d.surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
5. e.bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.
(5)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 11, dilampiri dengan:
1. a.salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. b.surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
3. c.dihapus;
4. d.dihapus;
5. e.surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya.
(6)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6 huruf a), dilampiri:
1. a.surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau karyawan pada Badan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
2. b.tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
4. d.keputusan pemberhentian bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
(7)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh pada masa perbaikan syarat calon.
(8)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, wajib disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyusunan DCT.

3.Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 84A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84A

(1)Dalam hal bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
(2)Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih anggota DPD.
(3)Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden.

4.Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH FORMULIR DALAM PROSES PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
1.MODEL B-DPD : SURAT PENCALONAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
2.MODEL BB.1-DPD : SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
3.MODEL BB.2-DPD : DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
4.Model TT.Pd-DPD : TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 LAMPIRAN MODEL TT.PD-DPD : LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
5.MODEL BA.PENGEMBALIAN -DPD : BERITA ACARA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
6.MODEL BA.HP-DPD : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD : LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
7.MODEL TT.Pb-DPD : TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 LAMPIRAN MODEL TT.Pb-DPD : LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
8.MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN : LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
9.MODEL DCS DPD ; DAFTAR CALON SEMENTARA CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
10.MODEL DCT DPD : DAFTAR CALON TETAP CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 Contoh : SURAT PENCALONAN BAKAL CALON ANGGOTA DPD Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Anggota DPD Tahun 2019, bersama ini saya:
1.Nama lengkap : …………………………………………………………...
2.Tempat, tanggal lahir / umur : …………………………............, ………………………. ………………………................ / ………………...tahun
3.Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4.Agama : …………………………………………………………..
5.Pekerjaan : …………………………………………………………..
6.Alamat tempat tinggal : ………………………………………………………….. mendaftarkan diri sebagai calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD periode 2019-2024 mewakili daerah pemilihan Provinsi ………………………… Adapun jumlah dukungan pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat sebelum pendaftaran adalah sebanyak ……… (……………………………), dan tersebar di ……………………….. (……………………) kabupaten/kota, yang rinciannya tercantum dalam Berita Acara MODEL BA.FK.REKAP. HP.KPU.PROV-DPD dan Lampiran Berita Acara MODEL BA.FK.REKAP. HP.KPU.PROV-DPD sebagaimana terlampir. Demikian surat pencalonan ini diajukan beserta lampirannya untuk memenuhi persyaratan pendaftaran bakal calon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ………, ……………………….…. 2018 Calon yang bersangkutan, (……………………..………………………… ) Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan. MODEL B-DPD materai, CONTOH : SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
1.Nama lengkap : ............................................................................................................
2.Tempat, tanggal lahir/umur : ……………………………………., ………………………………. ……………………………………/ ………………………….tahun
3.Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
4.Agama : ………………………………………………………………………
5.Pekerjaan : ……………………………………………………………………….
6.Alamat tempat tinggal : ………………………………………………………………………. dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:
1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
3.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4.bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPD;
5.hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
6.bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. berikan tanda centang (v) pada kotak yang disediakan: bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah/wakil kepala daerah/kepala desa/perangkat desa/Badan Permusyawaratan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/penyelenggara pemilu/panitia pemilu/ direksi/ komisaris/ dewan pengawas atau karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara*); tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon; bukan merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba dan/atau korupsi; MODEL BB.1-DPD bukan terpidana karena kealpaan ringan/alasan politik.*) Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………, ……………………2018 Yang menyatakan ( ……………………………………. ) Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan. Materai CONTOH : DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON ANGGOTA DPD
1.Daerah Pemilihan Provinsi : ………………………………….…………………………
2.Nama lengkap : …………………………………………………………….
3.Nomor Induk Kependudukan : ………………………………….…………………………
4.Tempat, tanggal lahir/Umur : …………………………………, ....................................... …………………………………,,,./ …………….....tahun
5.Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
6.Agama : ……………………………………………………………
7.Status Perkawinan : Belum kawin/Sudah kawin/Pernah kawin *)

a.Nama Istri/Suami *) : ………………..……………….
b.Jumlah anak : ………………..………………
1. 8.Alamat Tempat Tinggal : ……………………………….……………………………. RT/sebutan lain : ……………………………………… RW/sebutan lain : ………………………….…..………. Kelurahan/Desa*) : ……………………….…………...… Kecamatan/Distrik : ……………………………………… Kabupaten/Kota : ……………………………………… Provinsi : ……………….…………………......
2. 9.Pendidikan Terakhir : ……………………………………………………………….
3. 10.Pekerjaan Terakhir : ……………………………………………………………….
4. 11.Riwayat pendidikan **) : a. …………………………………………………………
b.dst….…………………………………………………..
1. 12.Kursus/Diklat yang pernah diikuti : a. …………..……………….…………………………….
b.dst ……………….………………………………….…
1. 13.Riwayat organisasi***) : a. …………………………………………………………
b.dst ………………………………………………….….
1. 14.Riwayat pekerjaan ****) : a. ……………………………...…………………………. MODEL BB.2-DPD Pas Foto Bakal calon 4 x 6 2
b.dst ……………………………………………………..
1. 15.Tanda penghargaan : a. …………………………………………………………
b.dst ……………………………………………………..
1. 16.Riwayat Perjuangan : a. …………………………………………………………
b.dst …………………………………………………….. Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Anggota DPD dan saya bersedia/tidak bersedia*) untuk dipublikasikan kepada masyarakat. ……………, ……………………2018 Yang menyatakan ( ……………………………………. ) Keterangan :
1. 1.*) Coret yang tidak diperlukan.
2. 2.**) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. 3.***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi,alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. 4.****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga//nama kesatuan dalam TNI/Polri. Materai CONTOH : TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi…………………………….. /KIP Aceh telah menerima dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendafaran bakal calon dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPD untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ………………………….. dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. Terhadap dokumen pendaftaran tersebut, dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan (ADA/Tidak ADA dan SAH/Tidak SAH) terhadap dokumen syarat pendaftaran bakal calon serta verifikasi kelengkapan (ADA/Tidak ADA) terhadap dokumen syarat bakal calon Anggota DPD. Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas (rincian terlampir), dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD atas nama …….…………………….. dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. dinyatakan DITERIMA dan dilanjutkan dengan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon. ………..., ……………………….. 2018 Yang Menerima, Yang Menyerahkan, ( ……………………………. ) ( ……………………………. ) Model TT.Pd-DPD LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019
5. 1.Identitas Calon : Nama : …………………………… Alamat : …………………………… Daerah Pemilihan Provinsi : …………………………… Nomor Telp. Tim Penghubung : ……………………………
6. 2.Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran Hari : …………………………… Tanggal : …………………………… Pukul : …………………………… A. DOKUMEN SYARAT PENDAFTARAN BAKAL CALON B. DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN KET ADA TIDAK ADA MEMENUHI SYARAT TIDAK MEMENUHI SYARAT 1 Model B DPD 2 Formulir Model BB.1 DPD 3 Model BA.FK.REKAP.KPU PROV DPD 4 Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU PROV DPD. NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN KET ADA TIDAK ADA
7. 1.Formulir Model BB.2 DPD
8. 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
9. 3.Bagi calon bertempat tinggal di luar negeri :
a.Paspor
b.Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
1. 4.Bagi calon yang berstatus mantan terpidana :
a.Surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang- ulang
c.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
d.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
e.Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
1. 5.Bagi bakal calon yang berstatus terpidana karena kealpaan riangan (culpa levis) atau alasan politik :
a.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan Lampiran Model TT.Pd-DPD 2 ………………….., ………………………………. 20 …… Yang Menyerahkan Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *) (………………………………………………………………) Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *) (………………………………………………………) ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya
1. 6.Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3. 8.Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. 9.Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemilu
5. 10.Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
6. 11.Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
7. 12.Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawartan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri/Pejabat atau Karyawan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:
a.Surat pengajuan pengunduran diri
b.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
c.Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
d.Keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang CONTOH : BERITA ACARA PENGEMBALIAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Nomor :........................... Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi…………………………….. /KIP Aceh telah menerima dokumen pendaftaran berupa dokumen syarat pendaftaran bakal calon dan dokumen syarat bakal calon Anggota DPD untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ………………………….. dari daerah pemilihan Provinsi …………………………… Terhadap dokumen pendaftaran tersebut, dilakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan (ADA/Tidak ADA dan SAH/Tidak SAH) terhadap dokumen syarat pendaftaran bakal calon serta verifikasi kelengkapan (ADA/Tidak ADA) terhadap dokumen syarat bakal calon serta Anggota DPD. Selanjutnya, berdasarkan verifikasi sebagaimana tersebut di atas, seluruh dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPD atas nama ……………………………. dari Daerah Pemilihan Provinsi ……………………….... DIKEMBALIKAN karena masih terdapat dokumen syarat pendaftaran bakal calon yang TIDAK MEMENUHI SYARAT yaitu ……………………………………………… untuk selanjutnya dapat diperbaiki dan disampaikan kembali kepada KPU Provinsi/KIP Aceh selama masa pendaftaran bakal calon. BA.PENGEMBALIAN-DPD 2 Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :
1. 1.Satu rangkap untuk bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
2. 2.Satu rangkap untuk KPU PROVINSI. …………,………………… 2018 KPU PROVINSI ………………………/KIP Aceh*)
3. 1.Ketua : ………………………
4. 2.Anggota : ………………………
5. 3.Anggota : ………………………
6. 4.Anggota : ………………………
7. 5.Anggota : ………………………
8. 6.Anggota : ………………………
9. 7.Anggota : ……………………… Keterangan : *) coret yang tidak perlu CONTOH : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Nomor :................ Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi ……………………………../KIP Aceh *) telah melakukan verifikasi keabsahan terhadap dokumen syarat bakal calon Anggota DPD atas nama ………………………………… dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :
10. 1.Satu rangkap untuk bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
11. 2.Satu rangkap untuk KPU PROVINSI/KIP ACEH. …………,……………………… 2018 KPU PROVINSI ……………………/KIP ACEH *)
12. 1.Ketua : Husni Kamil Manik ………………………
13. 2.Anggota : Ida Budhiati, S.H, M.H ………………………
14. 3.Anggota : Sigit Pamungkas, S.IP, M.A ………………………
15. 4.Anggota : Arief Budiman, S.S, S.IP,M.B.A ………………………
16. 5.Anggota : Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si ………………………
17. 6.Anggota : Drs. Hadar Nafis Gumay ………………………
18. 7.Anggota : Juri Ardiantoro,M.Si ……………………… Keterangan : *) coret yang tidak perlu MODEL BA.HP-DPD LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Identitas Calon : Nama : ……………………………………… Alamat : ……………………………………… Daerah Pemilihan Provinsi : ……………………………………… Nomor Telp. Tim Penghubung : ……………………………………… DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN KETERANGAN MS BMS
19. 1.Formulir Model BB.2 DPD
20. 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
21. 3.Bagi calon bertempat tinggal di luar negeri :
a.Paspor
b.Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
1. 4.Bagi calon yang berstatus mantan terpidana :
a.Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang
c.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
d.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
e.Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
1. 5.Bagi bakal calon yang berstatus terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik :
a.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD 2 ………………….., ………………………………. 2018 Yang Menerima Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *) (………………………………………………………………) Yang Menyerahkan Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *) (………………………………………………………) kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya
1. 6.Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3. 8.Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. 9.Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemilu
5. 10.Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
6. 11.Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
7. 12.Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawartan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri/Pejabat atau Karyawan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:
a.Surat pengajuan pengunduran diri
b.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
c.Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
d.Keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang CONTOH : TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi…………………………….. /KIP Aceh telah menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon Anggota DPD untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama ………………………….. dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. untuk dilakukan verifikasi kelengkapan (ADA/Tidak ADA). Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tersebut di atas (rincian terlampir), dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPD atas nama …….…………………….. dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. dinyatakan DITERIMA dan dilanjutkan dengan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon. ………..., ……………………….. 2018 Yang Menerima, Yang Menyerahkan, ( ……………………………. ) ( ……………………………. ) Model TT.Pb-DPD LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019
1. 1.Identitas Calon : Nama : …………………………… Alamat : …………………………… Daerah Pemilihan Provinsi : …………………………… Nomor Telp. Tim Penghubung : ……………………………
2. 2.Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan Hari : …………………………… Tanggal : …………………………… Pukul : …………………………… DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON (hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan BMS pada verifikasi pertama) NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN KETE RANG ANADA TIDAK ADA
3. 1.Formulir Model BB.2 DPD
4. 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
5. 3.Bagi calon bertempat tinggal di luar negeri :
a.Paspor
b.Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
1. 4.Bagi calon yang berstatus mantan terpidana :
a.Surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang
c.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
d.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
e.Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
1. 5.Bagi bakal calon yang berstatus terpidana karena kealpaan riangan (culpa levis) atau alasan politik :
a.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan Lampiran Model TT.Pb-DPD 2 ………………….., ………………………………. 20 18 Yang Menyerahkan Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *) (………………………………………………………………) Yang Menerima Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *) (………………………………………………………) pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya
1. 6.Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3. 8.Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. 9.Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemilu
5. 10.Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
6. 11.Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
7. 12.Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawartan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri/Pejabat atau Karyawan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:
a.Surat pengajuan pengunduran diri
b.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
c.Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
d.Keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang CONTOH : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN SYARAT BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Nomor :........................... Pada hari ini …………. tanggal ………….. bulan…………….……… Tahun dua ribu delapan belas, KPU Provinsi ……………………………../KIP Aceh *) telah melakukan verifikasi keabsahan terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon Anggota DPD atas nama ………………………………… dari daerah pemilihan Provinsi ………………………….. dengan hasil verifikasi sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disampaikan kepada :
1. 1.Satu rangkap untuk bakal calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
2. 2.Satu rangkap untuk KPU PROVINSI/KIP ACEH. …………,……………………… 2018 KPU PROVINSI ……………………/KIP ACEH *)
3. 1.Ketua : Husni Kamil Manik ………………………
4. 2.Anggota : Ida Budhiati, S.H, M.H ………………………
5. 3.Anggota : Sigit Pamungkas, S.IP, M.A ………………………
6. 4.Anggota : Arief Budiman, S.S, S.IP,M.B.A ………………………
7. 5.Anggota : Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP, M.Si ………………………
8. 6.Anggota : Drs. Hadar Nafis Gumay ………………………
9. 7.Anggota : Juri Ardiantoro,M.Si ……………………… Keterangan : *) coret yang tidak perlu MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 Nama : ……………………………………… Alamat : ……………………………………… Daerah Pemilihan Provinsi : ……………………………………… Nomor Telp. Tim Penghubung : ……………………………………… DOKUMEN SYARAT BAKAL CALON (hanya terhadap dokumen yang belum ada pada saat pendaftaran dan dokumen yang dinyatakan BMS pada verifikasi pertama) NO JENIS DOKUMEN HASIL VERIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN KETERANGAN MS TMS
10. 1.Formulir Model BB.2 DPD
11. 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik
12. 3.Bagi calon bertempat tinggal di luar negeri :
a.Paspor
b.Surat Keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat
1. 4.Bagi calon yang berstatus mantan terpidana :
a.Surat keterangan dari kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang - ulang
c.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
d.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana
e.Bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa
1. 5.Bagi bakal calon yang berstatus terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik :
a.Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
b.Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
c.Surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan LAMPIRAN MODEL BA.HP-DPD PERBAIKAN 2 ………………….., ………………………………. 20 …… Yang Menerima Tim Penghubung Bakal Calon/Bakal Calon *) (………………………………………………………………) Yang Menyerahkan Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/Ketua Pokja Pencalonan *) (………………………………………………………) politik disertai buktinya
1. 6.Fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang
2. 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Provinsi atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
3. 8.Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. 9.Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu dan Panitia Pemilu
5. 10.Pas foto berwarna terbaru bakal calon, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
6. 11.Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi
7. 12.Bagi calon yang berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota/Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Polri/Pejabat atau Karyawan BUMN/BUMD atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara:
a.Surat pengajuan pengunduran diri
b.Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
c.Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang
d.Keputusan pemberhentian bakal calon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *) *) Keputusan Pemberhentian Bakal Calon dari status tersebut angka 12 dapat diserahkan paling lambat H-1 sebelum penetapan DCT Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan Contoh : DAFTAR CALON SEMENTARA CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN PROVINSI : ……………………………….. Ditetapkan di ……………..……… Pada Tanggal ……………….……. KOMISI PEMILIHAN UMUM
1. 1.Ketua : ………………………………………. ………………………………
2. 2.Anggota : ………………………………………. ………………………………
3. 3.Anggota : ……………………………………… ………………………………
4. 4.Anggota : ………………………………………. ………………………………
5. 5.Anggota : ………………………………………. ………………………………
6. 6.Anggota : …………………………………………………………………………………………………………..
7. 7.Anggota : …………………………………………………………………………………………………..………. NOMOR URUT PAS FOTO NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN (L/P) KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON) NOMOR URUT PAS FOTO NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN (L/P) KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
8. 1.3
9. 2.4 Dst . DST. MODEL DCS DPD Pas foto 4 x 6 Pas foto 4 x 6 Pas foto 4 x 6 Pas foto 4 x 6 Cap