Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018
- Nomor
- 30
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:
972), diubah sebagai berikut:
a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b) Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
BAB XIA KETENTUAN PERALIHAN
Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH FORMULIR DALAM PROSES PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 MODEL BB.1-DPD : SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019 CONTOH : SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
……………………………………/ ………………………….tahun
dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:
berikan tanda centang (v) pada kotak yang disediakan: bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi kepala daerah/wakil kepala daerah/kepala desa/perangkat desa/Badan Permusyawaratan Desa/Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/penyelenggara pemilu/panitia pemilu/ direksi/ komisaris/ dewan pengawas atau karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara*); tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon; merupakan mantan terpidana dan bukan merupakan mantan terpidana tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan/atau bandar narkoba; MODEL BB.1-DPD
Membuka PDF…