DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018

Nomor: 26
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Agustus 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 972); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 972), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara penentuan sampel dukungan dan jumlah dukungan yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dengan menggunakan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 1 Model BA. SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan Lampiran 2 Model BA. SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD.
(2)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung.
(3)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD, formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:
1. a.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
2. b.1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
3. c.1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
  1. 2.Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan jumlah sampel, nama pendukung hasil cuplikan sampel serta jumlah dan nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang memuat identitas nama sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(4), kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
(2)Penyampaian jumlah sampel, nama pendukung hasil cuplikan sampel serta jumlah dan nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh melalui SIPPP.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1).
(2)KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD setelah:
1. a.menerima jumlah sampel dan daftar nama sampel dukungan dan/atau pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang memuat identitas nama sampel dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan
2. b.melakukan pengecekan kembali daftar nama sampel dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV DPD dengan daftar dukungan perbaikan kedua yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F1-DPD melalui SIPPP.
(3)KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.

4.Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

(1)Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.
(2)Bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD.
(3)Bakal calon Anggota DPD yang telah memenuhi syarat calon atau belum memenuhi syarat calon dan sedang dalam proses perbaikan syarat calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dapat tetap menjadi bakal calon Anggota DPD dengan wajib menyampaikan:
1. a.surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang bernilai hukum dan tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan dan dibubuhi materai cukup; dan
2. b.keputusan pimpinan partai politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, tentang pemberhentian bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagai pengurus partai politik.
(4)Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCS Anggota DPD.
(5)Keputusan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.
(6)Dalam hal surat pernyataan pengunduran diri dan keputusan pimpinan partai politik tidak disampaikan pada masa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), bakal calon Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCS Anggota DPD atau DCT Anggota DPD.

5.Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sebagai berikut:
1. a.surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD menggunakan formulir Model B- DPD;
2. b.berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a;
3. c.surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-DPD, yang menyatakan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD:
  1. 1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
  3. 3.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. 4.bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD;
  5. 5.bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
  6. 6.mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi: a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b) Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
  7. 7.bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
  8. 8.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  9. 9.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
  10. 10.mantan terpidana; dan
  11. 11.terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik dan tidak menjalani pidana dalam penjara;
4. d.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
5. e.fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
7. g.tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. h.keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
9. i.daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir Model BB.2-DPD; dan
10. j.pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD.
(2)Dalam hal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
(3)Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 6 huruf b), harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum penyerahan syarat dukungan.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 10, dilampiri dengan:
1. a.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. b.dihapus;
3. c.salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. d.surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
5. e.bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.
(5)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 11, dilampiri dengan:
1. a.salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. b.surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
3. c.dihapus;
4. d.dihapus;
5. e.surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya.
(6)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 huruf a), dilampiri:
1. a.surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau karyawan pada Badan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
2. b.tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
4. d.keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
(7)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh pada masa perbaikan syarat calon.
(8)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, wajib disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 972); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 515) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 972), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara penentuan sampel dukungan dan jumlah dukungan yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dengan menggunakan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 1 Model BA. SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan Lampiran 2 Model BA. SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD.
(2)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung.
(3)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD, formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:
1. a.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
2. b.1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
3. c.1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
  1. 2.Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

(1)KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan jumlah sampel, nama pendukung hasil cuplikan sampel serta jumlah dan nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang memuat identitas nama sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(4), kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
(2)Penyampaian jumlah sampel, nama pendukung hasil cuplikan sampel serta jumlah dan nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh melalui SIPPP.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50A ayat (1).
(2)KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD setelah:
1. a.menerima jumlah sampel dan daftar nama sampel dukungan dan/atau pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang memuat identitas nama sampel dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan
2. b.melakukan pengecekan kembali daftar nama sampel dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV DPD dengan daftar dukungan perbaikan kedua yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F1-DPD melalui SIPPP.
(3)KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.

4.Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

(1)Pemenuhan persyaratan perseorangan peserta Pemilu menjadi bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf p, termasuk tidak dalam kedudukannya sebagai pengurus partai politik tingkat pusat, pengurus partai politik tingkat daerah provinsi dan pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota.
(2)Bakal calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pengurus partai politik sebelum masa pendaftaran calon Anggota DPD.
(3)Bakal calon Anggota DPD yang telah memenuhi syarat calon atau belum memenuhi syarat calon dan sedang dalam proses perbaikan syarat calon atau sedang dilakukan verifikasi syarat calon, dapat tetap menjadi bakal calon Anggota DPD dengan wajib menyampaikan:
1. a.surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik yang bernilai hukum dan tidak dapat ditarik kembali, yang ditandatangani oleh bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan dan dibubuhi materai cukup; dan
2. b.keputusan pimpinan partai politik sesuai dengan kewenangannya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik, tentang pemberhentian bakal calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagai pengurus partai politik.
(4)Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCS Anggota DPD.
(5)Keputusan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD.
(6)Dalam hal surat pernyataan pengunduran diri dan keputusan pimpinan partai politik tidak disampaikan pada masa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), bakal calon Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat dan namanya tidak dicantumkan dalam DCS Anggota DPD atau DCT Anggota DPD.

5.Ketentuan ayat (6) dan ayat (8) Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sebagai berikut:
1. a.surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD menggunakan formulir Model B- DPD;
2. b.berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a;
3. c.surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-DPD, yang menyatakan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD:
  1. 1.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
  3. 3.setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. 4.bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD;
  5. 5.bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
  6. 6.mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi: a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b) Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
  7. 7.bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
  8. 8.bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  9. 9.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
  10. 10.mantan terpidana; dan
  11. 11.terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik dan tidak menjalani pidana dalam penjara;
4. d.fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
5. e.fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
7. g.tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. h.keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
9. i.daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir Model BB.2-DPD; dan
10. j.pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD.
(2)Dalam hal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
(3)Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 6 huruf b), harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum penyerahan syarat dukungan.
(4)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c angka 10, dilampiri dengan:
1. a.surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. b.dihapus;
3. c.salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. d.surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
5. e.bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.
(5)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 11, dilampiri dengan:
1. a.salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. b.surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
3. c.dihapus;
4. d.dihapus;
5. e.surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik disertai buktinya.
(6)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 huruf a), dilampiri:
1. a.surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau karyawan pada Badan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
2. b.tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
3. c.surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
4. d.keputusan pemberhentian atas pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
(7)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh pada masa perbaikan syarat calon.
(8)Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, wajib disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Pasal II Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.